Yearly Archives: 2024

Oleh: Ivan Adrian )*
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025. Sebagai negara dengan beragam budaya, agama, dan tradisi, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga ketertiban dan keselamatan saat perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, aparat keamanan, sektor swasta, hingga masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul selama libur panjang tersebut. Sebagai contoh, pihak kepolisian, TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan mencegah adanya gangguan keamanan. Polisi akan memperkuat pengamanan di titik-titik rawan seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan objek wisata. Sementara itu, TNI akan siap memberikan bantuan dalam hal pengamanan di wilayah-wilayah yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana alam atau gangguan keamanan.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran lintas kementerian hingga aparat penegak hukum untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan perayaan Nataru. Presiden yakin jajarannya akan mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Presiden juga ingin seluruh jajarannya meyakinkan masyarakat akan bisa menghadapi tahun baru dengan dengan aman, dengan tertib dan lancar.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng perusahaan transportasi dan logistik, untuk memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi barang selama periode liburan. Kerja sama ini sangat penting, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga.

Perusahaan-perusahaan transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Angkasa Pura Indonesia, serta penyedia transportasi daring, bekerja sama untuk mengatur jadwal keberangkatan dan ketersediaan tempat duduk atau fasilitas transportasi lainnya agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan dan masalah keselamatan.

EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, mengatakan KAI menjadikan keamanan sebagai salah satu fokus dalam rangka menyambut masa angkut periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Raden juga menjelaskan dalam beberapa waktu ini pihaknya terus melakukan pengecekan sebagai bagian dari ramp check di sejumlah titik rail kereta yang meliput Cikampek hingga Cirebon sehingga diprediksi bakal menghambat perjalanan.

Tidak hanya itu, sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mendorong kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan siap melayani kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Rumah sakit, puskesmas, serta klinik-klinik kesehatan akan disiagakan, termasuk fasilitas-fasilitas untuk menangani keadaan darurat atau kecelakaan yang mungkin terjadi selama perayaan. Tak kalah penting, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, dan mematuhi protokol kesehatan jika diperlukan.

Penting untuk dicatat bahwa upaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama Nataru tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Kolaborasi ini mencakup peran serta masyarakat dalam mematuhi berbagai peraturan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Masyarakat diimbau untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas, menghindari perilaku berisiko, serta menjaga ketertiban di tempat umum. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga keamanan pribadi dan keluarga, terutama saat berkunjung ke tempat-tempat keramaian.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI Kusworo, mengatakan Basarnas mempertebal pengamanan perjalanan masyarakat untuk periode libur Nataru di seluruh wilayah Indonesia, yang secara spesifik dilakukan di Pulau Jawa. Pihaknya akan mengoperasikan secara penuh seluruh sumber daya yang dimiliki dengan jumlah total sebanyak 81 unit kapal, enam unit armada helikopter, dan bahkan melibatkan sebanyak 21 ribu petugas yang terdiri dari personel Basarnas dan unsur potensi SAR terlatih lainnya di seluruh Indonesia.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi selama Nataru, pemerintah juga memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat memasarkan produk mereka dengan baik. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan ruang-ruang bagi UKM agar dapat mengakses pasar yang lebih luas melalui berbagai platform digital atau melalui pasar tradisional yang disiapkan oleh pemerintah. Keberadaan produk lokal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin merayakan Nataru dengan membeli barang-barang khas daerah.

Upaya pemerintah untuk mendorong kolaborasi lintas sektor guna memastikan keamanan dan kelancaran Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 mencerminkan komitmen untuk menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan banyak pihak dan memaksimalkan kerja sama antar sektor, diharapkan perayaan akhir tahun ini dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat harus bersatu padu untuk mewujudkan suasana yang penuh kebahagiaan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor tigadetik.id

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, DR. IR. H. Adies Kadir, SH, MHum, menegaskan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya 1% merupakan implementasi dari amanah undang-undang yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang perlu digarisbawahi, kenaikan PPN ini tidak berlaku untuk semua jenis barang dan jasa.

“Kebijakan ini baik untuk pemerataan pembangunan dan untuk menguatkan ekonomi kita seperti cita-cita Pak Presiden (Prabowo Subianto). Kelompok konsumen barang mewah, yang sebagian besar berasal dari kalangan atas, memiliki daya beli yang sangat tinggi. Dengan demikian, mereka yang paling mampu berkontribusi lebih besar terhadap negara,” ujar Adies.

Penting untuk dipahami bahwa kenaikan hanya 1% ini diberlakukan pada barang-barang mewah yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan atas. Sementara itu, barang-barang kebutuhan pokok, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, produk UMKM, dan sektor pertanian tetap dikecualikan dari kenaikan ini.

“Kenaikan PPN pada barang mewah ini bisa diibaratkan sebagai pajak konsumsi bagi orang kaya. Kelompok ini membayar lebih karena mereka mendapatkan fasilitas dan akses yang lebih banyak. Hasil dari pajak yang mereka bayar nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.” Imbuh Adies yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ormas MKGR.

Pendapatan tambahan dari penyesuaian PPN ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata, di mana mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta dampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Dana itu bisa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan program bantuan sosial lainnya yang mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian, dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk program sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Adies.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional melalui penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya 1%, yakni dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini dirancang khusus untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. [*]

Oleh: Feronika Jasin)*

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 1%. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional yang tertekan akibat pandemi COVID-19. Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi perpajakan untuk menciptakan struktur pajak yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang juga merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah. Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat UU HPP dirancang untuk menyelaraskan peraturan perpajakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi modern. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, yakni memastikan kontribusi pajak tidak hanya datang dari kalangan tertentu tetapi merata sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam konteks kenaikan tarif PPN, pemerintah tetap mempertahankan pengecualian dan fasilitas tarif rendah untuk barang dan jasa yang dianggap vital bagi kebutuhan masyarakat. Langkah ini bertujuan melindungi daya beli kelompok berpenghasilan rendah, sehingga keadilan sosial tetap terjaga.

Dalam konteks anggaran negara, peningkatan tarif PPN diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara, termasuk untuk program-program pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melanjutkan berbagai program strategis, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur transportasi.

Pernyataan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, bahwa kenaikan tarif PPN dapat menambah penerimaan negara hingga Rp 80 triliun, menyoroti dimensi fiskal dari kebijakan ini. Peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan langkah yang dinilai strategis untuk memperkuat anggaran negara, terutama dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Penambahan potensi penerimaan sebesar Rp 80 triliun tentu menjadi angka yang signifikan dalam konteks pembiayaan negara. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk melaksanakan berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan bantuan sosial. Penerimaan pajak yang lebih besar juga dapat membantu menekan ketergantungan terhadap utang luar negeri, sehingga posisi fiskal negara menjadi lebih stabil.

Kebijakan ini juga dipandang sebagai respons terhadap rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berupaya memperbaiki kinerja perpajakan agar lebih sejalan dengan standar internasional. Rasio pajak yang lebih tinggi diharapkan mampu memperkuat posisi fiskal Indonesia dan meningkatkan daya saing ekonomi secara global.

Namun, keputusan ini bukan tanpa tantangan. Banyak pihak khawatir bahwa kenaikan tarif PPN akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Barang dan jasa tertentu, seperti bahan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, tetap mendapatkan fasilitas pengecualian atau tarif PPN yang lebih rendah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah beban pajak yang berlebihan pada masyarakat kecil.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN selama ini dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa manfaat langsung yang diberikan pemerintah dari pajak yang dikumpulkan mencakup program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain itu, manfaat lainnya juga berupa subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk.

Dari sisi perekonomian, kenaikan tarif PPN diharapkan mampu mendorong stabilitas fiskal yang menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan penerimaan negara yang lebih kuat, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan program stimulus ekonomi yang telah berjalan sejak awal pandemi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada investor bahwa Indonesia serius dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki administrasi perpajakan, termasuk memanfaatkan teknologi digital. Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Secara keseluruhan, kenaikan tarif PPN menjadi langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, tetapi juga mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Meskipun terdapat potensi dampak terhadap konsumsi masyarakat, pemerintah berupaya meminimalkan risiko tersebut melalui kebijakan yang berimbang. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa depan.

)* Penulis merupakan analisis Akaria Indonesia

Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keberlanjutan pembangunan IKN mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yang meyakini bahwa IKN memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa fokus utama pembangunan IKN akan diarahkan pada penyelesaian pusat pemerintahan.

“Pembangunan pusat pemerintahan ini meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.

AHY juga menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Otorita IKN (OIKN) untuk merapikan dan menyempurnakan perencanaan pembangunan ini. Meski begitu, ia mengakui adanya tantangan besar terkait keterbatasan anggaran, yang mendorong pemerintah untuk menarik investor lokal maupun asing guna mendanai proyek-proyek infrastruktur IKN.

Salah satu dukungan penting datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). AHY berharap Kadin bisa berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah, menjembatani sektor swasta, termasuk pengusaha besar dan UMKM, untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan tekadnya untuk menciptakan suasana investasi yang aman dan menguntungkan. Presiden Prabowo Subianto berfokus pada stabilitas investasi untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN.

“Investasi di IKN tetap aman, Presiden Prabowo telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan kawasan inti pemerintahan,” ujar Presiden ke-7 Joko Widodo, yang memastikan kelanjutan proyek ini meskipun ada pergantian kepemimpinan.

Salah satu langkah penting adalah penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan, sistem air bersih, dan pasokan listrik, yang akan selesai pada akhir tahun ini. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di luar kawasan inti akan dimulai awal tahun depan, memberi sinyal positif bagi para investor.

Pemerintah juga memberikan jaminan hukum yang jelas bagi investor. Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono

“Hak-hak investor akan dijamin dengan regulasi yang jelas, termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun yang dapat diperpanjang,” kata Agung Wicaksono,

Selain itu, kemudahan perizinan dan berbagai insentif menarik telah disiapkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Adat Paser, Hasanuddin, menyebutkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan OIKN memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

“Pendapatan usaha lokal mengalami peningkatan dua kali lipat dari sebelumnya, yang memperlihatkan potensi IKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tuturnya.

Pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, proyek ini diyakini akan memperkuat perekonomian serta menciptakan perubahan struktural yang signifikan. []

Oleh: Vino Hasan Tanip )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu agenda besar pemerintah yang terus diperjuangkan meski menghadapi berbagai tantangan. Sebagai proyek strategis nasional, IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi katalisator bagi pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Indonesia.

Komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN terus ditegaskan oleh para pemangku kepentingan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan IKN beserta investasi yang menyertainya tidak akan mandek. Hal ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan keberlanjutan pembangunan IKN sebagai prioritas nasional. Optimisme tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah melalui pengembangan IKN.

Salah satu isu mendasar yang coba dipecahkan melalui pembangunan IKN adalah ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pemerintah berupaya menciptakan pusat pertumbuhan baru yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lebih merata di luar Pulau Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa upaya mempercepat pembangunan IKN terus dilakukan. Salah satu langkah strategisnya adalah pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025. Pengalokasian dana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Lebih jauh, upaya ini dirancang untuk menciptakan efek domino positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas.

Selain itu, pembangunan IKN sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Dalam jangka panjang, IKN diharapkan mampu menjadi pendorong utama bagi terwujudnya transformasi ekonomi yang lebih inklusif, di mana setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap peluang dan kemajuan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memaparkan bahwa progres 109 paket pembangunan di IKN telah mencapai 61,7 persen dengan nilai anggaran Rp89 triliun. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan energi yang menjadi fondasi utama bagi pengembangan kawasan IKN ke depan. Khusus untuk batch pertama, progresnya bahkan telah mencapai 95,8 persen, mencerminkan semangat pemerintah dalam merealisasikan rencana besar ini.

Dalam implementasinya, pembangunan IKN dirancang melalui lima tahapan hingga tahun 2045 dengan total anggaran Rp466 triliun. Pendekatan bertahap ini tidak hanya memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, tetapi juga memastikan bahwa dampak pembangunan dapat dirasakan secara bertahap oleh masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola proyek strategis ini secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

Pembangunan IKN juga memiliki potensi besar untuk menarik investasi domestik maupun internasional. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru diharapkan dapat menciptakan peluang usaha yang lebih luas, baik di sektor konstruksi, jasa, maupun teknologi. Pemerintah terus mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan IKN melalui skema Public-Private Partnership (PPP) yang memberikan fleksibilitas bagi investor untuk berkontribusi.

Pengembangan IKN juga akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat setempat, terutama di Kalimantan Timur. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai proyek pembangunan telah membuka lapangan kerja baru, yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, akses masyarakat terhadap infrastruktur modern di kawasan ini akan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.

Dengan pembangunan IKN, pemerintah mengirimkan pesan yang jelas: pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pembangunan IKN adalah simbol dari komitmen untuk memperbaiki ketimpangan regional yang telah lama menjadi permasalahan mendasar di Indonesia. Dalam jangka panjang, keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan baru akan memperkuat integrasi antarwilayah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, dan mengakselerasi kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Meskipun perjalanan pembangunan ini masih panjang, upaya kolektif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung realisasi IKN sebagai bagian dari visi Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah langkah besar menuju pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya ini, mari kita dukung penuh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai rencana. Dengan semangat gotong royong, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berhasil, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.

IKN adalah harapan baru bagi Indonesia, sebuah peluang emas untuk menciptakan perubahan yang nyata. Mari bersama kita optimis bahwa IKN akan menjadi katalisator menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah, adil, dan berkelanjutan.

)* Anggota Komunitas Pemuda Cinta Tanah Air asal Kalimantan

Dalam rangka memperingati Hari Juang ke-76 Korp Infanteri TNI Angkatan Darat (TNI AD) pada 19 Desember 2024, diselenggarakan kegiatan Napak Tilas Muara Enim – Palembang.

Kegiatan ini merupakan penghormatan terhadap perjuangan bangsa, khususnya yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam melawan penjajah.

Wakil Komandan Rindam II/Sriwijaya Kolonel Inf Jeffry Antonius Bojoh SIP membuka acara yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kabupaten Muara Enim, pada Senin, 16 Desember 2024.

Upacara pembukaan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Dedy Arianto Sutopo SPd, Sekretaris Daerah Ir Yulius MSi, Dandim 0404/Muara Enim Letkol Arm Tri Budi Wijaya, SH, serta berbagai perwakilan Forkopimda dan instansi terkait.

Kegiatan diawali dengan pembacaan lintas sejarah, penghormatan pasukan, dan upacara inspektur. Penyerahan simbol Yudha Wastu Pramuka Jaya oleh Kolonel Inf Jeffry Antonius Bojoh juga turut dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi. Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan pembacaan amanat Jenderal Soedirman dan ikrar Korps Infanteri.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Yulius melepas secara resmi etape pertama Tonting YWPJ Tahun 2024, yang dimulai dengan melintasi Kabupaten Muara Enim. Rute ini meliputi beberapa kabupaten dan kota, antara lain Muara Enim, Prabumulih, Ogan Ilir, dan berakhir di Raider 200 Palembang.

Total jarak yang ditempuh sepanjang 200 km ini dilakukan dengan berjalan kaki. Setiap peleton inti akan mengganti personelnya setiap 24 km, sementara peleton pendamping akan diganti setiap 10 km.

Kolonel Inf Jeffry Antonius Bojoh mengungkapkan, kegiatan ini memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI, memperkokoh jiwa korsa, dan menanamkan nilai-nilai luhur perjuangan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan masa depan demi kemajuan NKRI.

Selain itu, pemilihan rute yang dilalui dalam Tonting YWPJ Tahun 2024 juga memiliki makna historis yang mendalam, dengan melalui lokasi yang kaya akan sejarah perjuangan bangsa dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat serta mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga kebersamaan demi kemajuan bangsa.

Pemprov Sumbar mempersiapkan langkah strategis menjelang dibuka kembali rute penerbangan Padang-Singapura oleh Scoot Airlines pada Januari 2025.