Payakumbuh Dipercaya Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Futsal Se-Sumbar

Payakumbuh, – Setidaknya 41 tim futsal dari SMA, SMK, dan MA se-Sumatera Barat ambil bagian dalam Kejuaraan Daerah Futsal yang berlangsung di Lapangan Futsal Champion Kota Payakumbuh, 15-20 Desember 2024.

Kegiatan ini digelar sebagai ajang evaluasi pengembangan atlet muda berbakat sekaligus wadah mempererat silaturahmi pelajar di Sumatera Barat.

Pj. Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang menunjuk Kota Payakumbuh sebagai tuan rumah kejuaraan ini.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hj. Aida, SH, yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami merasa bangga Kota Payakumbuh dipercaya menjadi tuan rumah Kejurda Futsal antar SMA/SMK/MA ini. Momentum ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Payakumbuh ke-54, sehingga para peserta dan tamu juga dapat menikmati berbagai acara yang kami siapkan, seperti Payakumbuh Fair, Festival Band, Festival Drumband, dan hiburan lainnya, termasuk penampilan artis ibukota Drive pada 17 Desember mendatang,” kata Pj. Wako Suprayitno.

Lebih lanjut, Suprayitno berharap ajang ini tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga mempererat hubungan antarpelajar di Sumatera Barat.

Ia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjauhi perilaku negatif seperti tawuran, narkoba, dan penyimpangan lainnya.

“Kami berharap ajang ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga. Payakumbuh siap menjadi tuan rumah bagi even yang lebih besar lagi di masa mendatang,” tambahnya.

Suprayitno juga mengajak masyarakat untuk mendukung suksesnya kegiatan ini dan meramaikan rangkaian acara HUT Kota Payakumbuh ke-54.

“Selamat bertanding kepada seluruh tim. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian, jaga persahabatan, dan jadilah inspirasi bagi pelajar lainnya di Sumatera Barat,” tutup Suprayitno.

Hj. Aida, SH, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang turut hadir dalam pembukaan acara, menyebutkan bahwa kejuaraan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan olahraga tingkat provinsi.

Selain futsal di Payakumbuh, juga digelar kejuaraan bola kaki di SSB Kecamatan Payakumbuh, bulu tangkis di Guguak, dan voli di Kapur IX.

“Melalui olahraga, kita ingin menciptakan generasi muda yang sehat, sportif, dan jauh dari konflik. Tidak ada lagi tawuran setelah pertandingan futsal, karena ajang ini adalah momen untuk mempererat silaturahmi. Olahraga ini sangat diminati oleh siswa SMA, dan ke depannya akan terus kami giatkan,” pungkas Aida.

Kejurda Futsal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam membina bakat pelajar maupun mempromosikan Kota Payakumbuh sebagai pusat kegiatan olahraga.

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Maifrizon, anggota DPRD Kota Payakumbuh Ryan Made, Mardion Fernandes, Kadisparpora Kota Payakumbuh Nofriwandi dan undangan lainnya. ** Yus

Grand Final Uda Uni Sumbar Sukses Digelar di Padang Panjang

 Padang Panjang: Jadi tuan rumah, perhelatan Grand Final Uda Uni Duta Wisata Sumatera Barat berlangsung meriah dan sukses di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang. Sebanyak 32 Uda Uni juga tampil maksimal, Sabtu (14/12/2024) malam.
Nissa Cahaya Tari dari Kabupaten Sijunjung dan Muhammad Ridho Arrafi dari Kabupaten Dharmasraya berhasil keluar menjadi terbaik 1. Disusul Dilla Safira (Kota Padang) dan Muhammad Yusuf Afif Ali (Kota Payakumbuh) berhasil menduduki peringkat kedua. Peringkat ketiga dipegang Santi Afionita (Kabupaten Tanah Datar) serta Ahmad Afif Maulana (Kota Padang).
Sebelumnya dari 32 peserta dipilih 10 peserta terbaik dari uni dan uda Sumatera Barat. Salah satu uni dari Kota Padang Panjang, Febriani Aulia Rahmi terpilih masuk nominasi top ten ini. Ia berhasil meraih juara harapan 1 Uni Sumbar.
Gubernur Sumatera Barat diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Arry Yuswandi,  mengapresiasi kesuksesan Pemerintah Kota Padang Panjang menjadi tuan rumah. Menurutnya, kegiatan berlangsung semarak, meriah dan sukses.
“Tidak sia-sia Padang Panjang kita pilih menjadi tuan rumah, kegiatan terlaksana dengan baik dan sukses,” katanya.
Arry juga mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang bergengsi karena menghadirkan pemuda dan pemudi terbaik yang ada di Sumatera Barat. Semua utusan uda uni ini menampilkan kehebatan mereka dan dipilih menjadi yang terbaik.
“Terpilih atau tidaknya bukan masalah utama, namun nilai yang didapat dari sini bisa kita bawa untuk bekal nantinya,” katanya.
Sementara itu Ketua Pelaksana, Kadis Pemuda dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Luhur Budianda, menyampaikan, para peserta telah melalui masa karantina sejak 11 Desember 2024 dan malam ini puncak dari masa karantina itu.
“Para uda uni mengikuti bimtek, seminar dari narasumber ternama. Topik yang diberikan di antaranya terkait pariwisata, keagamaan, kebudayaan, etika, kepribadian, public speaking, pengetahuan umum dan masih banyak lainnya,” sampai Luhur.
Ia berharap kepada semua uda uni nantinya bisa mengelola dan memberikan semua pelajaran yang ada di sini di daerah masing-masing.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memilih Padang Panjang sebagai tuan rumah kegiatan ini.
Sonny berharap ke depan Padang Panjang bisa menjadi tuan rumah lagi. Selain itu ia juga mengharapkan kepada semua peserta bisa menjadi motor penggerak pada komunitas yang ada di daerah masing-masing.
“Selamat bagi uda uni terpilih semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bagi yang belum juara, tetap semangat karena ilmu yang kita terima di sini lebih banyak dan kita bisa menyebarluaskan kepada masyarakat,” tuturnya.
Turut hadir kepala daerah se-Sumbar, Forkopimda Provinsi, Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral,  Forkopimda Padang Panjang, pimpinan BUMN/BUMD, Pj Ketua PKK Padang Panjang, Sri Hidayani Sonny, dan undangan lainnya. (cigus)

Gubernur Sumbar Wacanakan Membatasi Jam Penggunaan Handphone Pada Anak

Padadng: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) meminta lembaga penyiaran bersama Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) memastikan anak dan remaja dapat mengakses siaran yang positif. Hal itu agar terhindar dari konten siaran bernilai negatif.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan pentingnya saat ini membentengi anak-anak dari konten negatif. Apalagi di sebagian besar negara maju, telah diberlakukan pembatasan ketat bagi anak dan remaja dalam menggunakan gawai pintar.

“Kecenderungan menggunakan gawai pintar dapat membawa anak dan remaja mengakses lebih banyak siaran konten negatif. Maka untuk itu, perlunya diperketat pengawasan penggunaan gawai pintar pada anak-anak dimaksud,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengungkapkan, Pemprov Sumbar tengah mempelajari upaya yang dapat dilakukan untuk pembatasan ini. Namun begitu, kerja sama lembaga penyiaran dan content creator sebagai pihak yang memproduksi siaran sangat dibutuhkan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi terhadap para penerima Anugerah Penyiaran KPID Sumbar 2024. Anugerah tersebut harus dapat memotivasi seluruh pihak terus memproduksi siaran bernilai positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Payakumbuh Fashion Carnaval 2024 Sukses Mencuri Perhatian Masyarakat

Payakumbuh:  Payakumbuh Fashion Carnaval 2024 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bekerjasama dengan Dekranasda Kota Payakumbuh berhasil menyedot perhatian masyarakat Kota Payakumbuh dan sekitarnya, Sabtu (14/12/2024) malam.

Kegiatan ini menampilkan 38 penampilan dari peserta umum dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh, mempromosikan wastra tradisional Payakumbuh seperti Tenun Balai Panjang dan Batik Payakumbuh.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno mengucapkan rasa syukur atas kesuksesan acara. “Alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan respon baik, terbukti masyarakat ramai hadir,” ujarnya.

Acara ini dihadiri Forkopimda Kota Payakumbuh, Sekda Rida Ananda, Kepala OPD, dan Lurah se-Kota Payakumbuh.

Tema “Etnic Ethics” menjadi konsep utama acara, diikuti 30 peserta OPD dan 8 peserta umum. Dewan juri terdiri dari Ketua Dekranasda Elfriza Rida, Fashion Desainer Andri Tanzil, dan Akademisi UNP Hazevi Atila Yazil Aze.

Penampilan marching band dan ibu-ibu Forkopimda menambah semarak acara.

Suprayitno berharap acara ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wastra lokal. (Humas)

Fadli Zon: Gua Lida Ajer Berpeluang Jadi Situs Cagar Budaya Nasional

LIMA PULUH KOTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa Gua Lida Ajer di Nagari Tungkar, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, memiliki potensi untuk ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) sebagai situs cagar budaya nasional.

“Gua Lida Ajer berpotensi ditetapkan sebagai situs cagar budaya nasional. Tentu saja, penetapan ini dimulai dulu dari tingkat kabupaten, terus ke provinsi, dan setelahnya baru nasional,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Fadli menjelaskan bahwa penelitian ilmuwan dunia menunjukkan Gua Lida Ajer menyimpan fosil gigi manusia tertua di Asia Tenggara, bahkan di Asia Timur, berdasarkan kajian tim Kementerian Kebudayaan. Ia berharap gua tersebut dijaga dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk vandalisme atau corat-coret di dinding gua.

Fadli Zon melakukan kunjungan ke Gua Lida Ajer yang diyakini ilmuwan dunia pernah menjadi tempat tinggal manusia purba tertua di Asia Tenggara. Kunjungan tersebut didampingi oleh anggota DPR-RI Ade Rezeki Pratama, Wakil Ketua DPRD Sumbar Eviyandri Rajo Budiman, dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, penulis buku “Lida Ajer Dari Tungkar Untuk Dunia”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Fajar semasa menjadi wartawan Padang Ekspres dan pernah masuk Nominasi Anugerah Dewan Pers 2022.

Selain ketiga tokoh tersebut, Fadli Zon juga ditemani Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal Arifin, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah III Sumbar Undri, serta jajaran lainnya yang menginisiasi kunjungan ini. Sebelumnya, Fadli juga mengunjungi Balai Adat Nagari Tungkar, di mana ia disambut oleh Sekkab Limapuluh Kota Herman Azmar, Asisten II Ahmad Zuhdi Perama, Kadis PU Nono Patria, Kabid Kebudayaan Ali Hasan, Dandim 0305/50 Kota Letkol Inf Ucok Namara, Wakapolres Payakumbuh Kompol Russirwan, dan Kabag Ops Kompol Hamidi.

Dalam kunjungannya, Fadli mendengarkan harapan masyarakat Nagari Tungkar yang disampaikan melalui Wali Nagari Tungkar, Yusrizal Dt Pado, agar Gua Lida Ajer dapat segera ditetapkan sebagai situs cagar budaya nasional.

Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, memberikan apresiasi terhadap kunjungan Fadli Zon. “Baru dua bulan dilantik, Menteri Kebudayaan pertama sepanjang sejarah Indonesia ini sudah mau mengunjungi Gua Lida Ajer yang pernah diteliti Eugene Dubois dan diyakini ilmuwan dunia pernah dihuni manusia purba Asia Tenggara,” katanya.

Fajar menegaskan bahwa keberadaan Gua Lida Ajer melampaui batas lokal dan merupakan warisan berharga untuk dunia ilmu pengetahuan serta pariwisata. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian gua tersebut dengan menetapkannya sebagai Situs Cagar Budaya Nasional, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. “Pak Menteri Fadli Zon bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sumbar memiliki komitmen yang bagus untuk itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, menyatakan bahwa Pemkab Limapuluh Kota akan segera menetapkan Gua Lida Ajer sebagai cagar budaya. Ia menjelaskan lima langkah yang telah dilakukan, yaitu Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat kabupaten untuk meneliti dan merekomendasikan penetapan Gua Lida Ajer.Kedua, penganggaran biaya penetapan cagar budaya pada tahun 2024. Ketiga, penyelesaian administrasi oleh TACB, meskipun terdapat kendala berupa izin dari pemilik lahan. Keempat, koordinasi dengan Wali Nagari, Ketua, Bamus, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan izin dari pemilik lahan. Kelima, rapat TACB pada 12–14 Desember 2034 untuk membahas penetapan Gua Lida Ajer sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. (ant)

Usai Pilkada Berjalan Demokratis, Masyarakat Harus Jaga Persatuan

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah dilaksanakan, pelaksanaan demokrasi tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu, setelah pelaksanaan Pilkada 2024 masyarakat harus menjaga persatuan demi terwujudnya proses demokrasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi.

Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi yang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 berjalan aman, damai, dan guyub. Lebih lanjut, ia menyampaikan hasil Pilkada Jatim 2024 sudah sesuai dengan kehendak masyarakat.

“Ini waktunya para konsestan menghormati, menerima dengan legowo hasil KPU dan masyarakat Jatim bisa membaur, melebur lagi untuk berkonsentrasi menyiapkan pemimpin daerah yang nantinya akan dilantik sekaligus menyongsong periode kepemimpinan yang akan datang,” Tuturnya.

Sementara itu, pasca pelaksanaan Pilkada 2024 revitalisasi demokrasi memiliki peran penting karena setalah Pilkada 2024 proses politik dan demokrasi masih menjadi perdebatan panas di tengah masyarakat. Tak sedikit pihak yang menyebut proses penyelenggaraan pemilu tidak adil dan setara, karena diduga adanya kecurangan.

Melihat kondisi seperti ini, penting untuk mendorong revitalisasi demokrasi pasca Pilkada 2024 dengan memperkuat pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Hal tersebut salah satunya di soroti oleh Pemimpin Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muaraenim Sumatera Selatan, Endang Saputra yang mengatakan bahwa pentingnya pendidikan kwarganegaraan yang inklusif untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

“demokrasi sejati harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, untuk itu pendidikan kwarganegaraan yang inklusif dan merata sangatlah penting, sehingga pasca Pilkada 2024 perlunya revitalisasi dengan membangun kembali pengawasan dan keseimbangan yang kuat dalam pemerintahan,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa revitalisasi demokrasi pasca Pilkada 2024 bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, namun hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, karena untuk memperkuat demokrasi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan masyarakat umum.

Untuk itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan keamanan pasca pelaksanaan demokrasi Pilkada 2024. Lebih lanjut, masayarakat memiliki peran penting dalam menjunjung sikap saling menghargai dan mendukung kepala daerah yang sudah terpilih sesuai dengan kehendak rakyat sehingga dengan hal tersebut dapat menciptakan keamanan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. [*]

Ketidakpuasan Hasil Pilkada Harus Diselesaikan Melalui Mekanisme Hukum

Oleh : Dirandra Falguni )*
Pilkada Serentak 2024 telah mencatat sejarah baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, telah melaksanakan pemungutan suara pada 27 November 2024. Sebagai salah satu Pemilu lokal terbesar di dunia, Pilkada ini mencerminkan komitmen bangsa untuk membangun demokrasi yang lebih matang.
Namun, seperti halnya pesta demokrasi lain, ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada adalah hal yang wajar terjadi. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengungkapkan, hingga Senin, 9 Desember 2024, sebanyak 162 gugatan sengketa Pilkada telah didaftarkan ke MK. Gugatan ini mencakup Pilkada tingkat kabupaten dan kota, sementara untuk tingkat provinsi belum ada kasus yang masuk.
Suhartoyo menegaskan, tata cara beracara telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. MK memproses gugatan melalui sidang panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi, memastikan tidak ada konflik kepentingan. Dalam menangani perkara, MK memiliki waktu 45 hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (BRPK).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto bahwa meski secara umum berlangsung damai, seperti diakui, sengketa hasil Pilkada tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menekankan pentingnya MK bersikap imparsial. Gugatan yang diajukan harus diterima dengan baik tanpa pilih kasih. Ia juga meminta hakim MK menjaga integritas dan tidak “bermain mata” dengan pihak-pihak tertentu. Transparansi dalam menangani perselisihan Pilkada adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ini.
Indrajaya juga mengajak para pendukung pasangan calon untuk menahan diri dan menaati aturan. Ketidakpuasan hasil Pilkada sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum tanpa provokasi yang dapat memicu konflik horizontal.
Direktur Eksekutif Madani Indonesia Democracy Studies (MINDS), Dr. Fendi Hidayat, memandang Pilkada Serentak 2024 sebagai momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Penanganan sengketa hasil Pilkada bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga sarana pendidikan politik dan literasi hukum bagi masyarakat.
Fendi mengingatkan bahwa mekanisme hukum, seperti pengajuan gugatan ke MK, bertujuan mencegah konflik horizontal dan memberikan jalur penyelesaian yang adil. Gugatan yang didasari fakta kuat dan bukti valid dapat memperkuat legitimasi hasil Pilkada. Sebaliknya, gugatan tanpa dasar berpotensi menciptakan efek domino yang merugikan stabilitas nasional.
Pilkada Jakarta menjadi barometer politik nasional. Potensi konflik akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada di ibu kota dapat memengaruhi stabilitas politik secara keseluruhan. Presiden Prabowo Subianto dihimbau untuk menyerukan semua pihak menerima hasil dengan jiwa besar.
Stabilitas politik sangat penting di masa awal pemerintahan baru, terutama untuk mendukung implementasi visi besar pembangunan nasional. Gugatan tanpa alasan kuat tidak hanya menghambat pelantikan kepala daerah baru, tetapi juga menurunkan efisiensi sistem demokrasi.
Terdapat tiga langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan yakni apresiasi kinerja penyelenggara Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berhasil menjaga asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil meski menghadapi berbagai tantangan teknis. Pengakuan atas kerja keras mereka penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kedua, sikap legowo dari semua pihak. Pihak yang kalah diharapkan menerima hasil dengan lapang dada, sementara pihak yang menang sebaiknya tidak menunjukkan sikap arogan. Sikap inklusif dan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan suasana politik yang kondusif.
Ketiga, penyelesaian sengketa secara professional. Gugatan ke MK harus didasarkan pada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) atau bukti kuat lainnya. Gugatan sembarangan hanya akan membebani administrasi tanpa memberikan manfaat berarti.
Penanganan sengketa Pilkada yang transparan dan berbasis fakta dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap MK meningkat dari 60-an persen menjadi 73 persen berkat profesionalisme dalam menangani sengketa. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi narasi negatif di media sosial.
Edukasi politik dan kolaborasi antara media massa, akademisi, serta penyelenggara Pilkada menjadi solusi untuk meningkatkan literasi politik masyarakat. Dengan cara ini, Pilkada dapat menjadi ajang pembelajaran demokrasi yang lebih matang.
Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan berbasis fakta adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi Indonesia. Semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab menjaga integritas proses Pilkada demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
Oleh karena itu, Pilkada serentak 2024 adalah tonggak penting dalam demokrasi Indonesia. Stabilitas politik nasional tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Gugatan ke MK harus menjadi pilihan terakhir dengan dasar argumen kuat dan bukti valid. Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ini dengan menyerukan semua pihak untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama demi kelancaran pemerintahan pusat dan daerah.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Pemerintah Ajak Masyarakat Waspadai Bahaya Iklan Judi Online

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan iklan judi online yang marak di media sosial. Direktur Pengelolaan Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo, menegaskan bahwa mengklik iklan judi online dapat membahayakan keamanan data pribadi.

“Ketika kita mengklik sebuah iklan judi online, algoritma yang ada pada iklan tersebut akan merekam data pribadi kita. Bahkan meskipun sudah dihapus, iklan tersebut bisa muncul lagi dengan tampilan yang berbeda di kemudian hari,” ujar Nursodik

Nursodik menjelaskan bahwa Kemkomdigi telah berupaya menghapus akun-akun judi online dan afiliasinya, namun iklan tersebut terus muncul dengan nama yang berbeda.

“Mulai dari 2017 hingga 4 Desember 2024, Kemkomdigi telah menangani lebih dari 5,3 juta akun judi online. Peningkatan signifikan terjadi pada 2024 dengan 3,6 juta akun yang terblokir, meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023,” paparnya.

Selain itu, Nursodik menyebutkan bahwa pemain judi online didominasi oleh kelompok usia 30-50 tahun, yang mencapai 1,84 juta orang. Yang lebih memprihatinkan, data Kemenkomdigi juga mencatat ada sekitar 30 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang terlibat dalam judi online.

“Bagi orang tua, jika anak secara tiba-tiba lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka terjerat judi online,” tambahnya.

Dampak negatif dari judi online sangat besar, mulai dari kerugian finansial, penurunan produktivitas, gangguan kesehatan mental, hingga masalah sosial dan hukum. Nursodik menyatakan bahwa kebanyakan pemain judi online memulai dari fase coba-coba, yang akhirnya terjebak dalam ketergantungan.

Dalam upaya pemberantasan judi online, Kemkomdigi bekerja sama dengan Polri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta menyediakan platform cek rekening untuk memastikan apakah suatu rekening terlibat dalam tindak pidana.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga mengimbau Kemkomdigi untuk bekerja lebih maksimal dalam memberantas judi online.

“Judi online sebenarnya merupakan penipuan secara besar-besaran yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah,” ujarnya.

Muhaimin menegaskan pentingnya penutupan semua situs judi online untuk melindungi masyarakat dari kerugian lebih lanjut.

Pemerintah Tegas Berantas Bahaya Judi Online

JAKARTA – Judi online semakin marak di ruang digital, mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan akses mudah melalui internet dan ponsel, siapa saja dapat terjerat dalam jebakan ini. Menyadari dampak negatifnya, pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas praktik ilegal ini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti bahwa ruang digital saat ini dipenuhi konten negatif, termasuk promosi judi online yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat. “Ruang digital harus direbut kembali dari pengaruh buruk ini. Kolaborasi antar-lembaga dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini,” tegas Meutya.

Dampak buruk judi online sangat luas, mencakup kehancuran keluarga, kerugian finansial, dan gangguan psikologis yang serius. Para korban seringkali menguras tabungan, menjual barang berharga, atau berhutang hanya untuk terus bermain. Konflik rumah tangga, perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi konsekuensi nyata dari kecanduan judi ini.

Menurut Meutya, kecanduan judi online memiliki pola manipulatif. “Pemain diberikan kemenangan kecil di awal untuk membuat mereka percaya diri. Setelah itu, mereka terjerumus dalam siklus kecanduan yang sulit dihentikan,” jelasnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menyoroti bahaya ini. Ia menyebutkan bahwa dari 8,8 juta pelaku judi online, banyak yang akhirnya menjadi kelompok miskin baru. “Sebagian besar adalah korban penipuan. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ungkap Muhaimin.

Bahaya judi online tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga pada ekonomi nasional. Banyak korban berujung pada tindak kriminal, seperti pencurian atau penggelapan dana, demi menutupi kerugian. Hal ini menciptakan beban tambahan pada layanan kesehatan dan sosial masyarakat.

“Korban kecanduan judi online membutuhkan terapi khusus, sama seperti kecanduan narkoba. Sayangnya, klaim BPJS Kesehatan belum mengakomodasi kasus ini secara menyeluruh,” tambah Muhaimin.

Dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online demi melindungi masyarakat dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus melawan bersama demi masa depan generasi muda yang lebih baik,” tutup Meutya Hafid. [*]

Hindari Konten Judi Online dengan Bijak Menggunakan Media Sosial

Oleh: Sari Dewi Anggraini
Pesatnya perkembangan teknologi dan internet telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga layanan online yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman yang semakin mengkhawatirkan, yakni judi online. Akses yang semakin mudah melalui ponsel pintar membuat masyarakat, termasuk anak-anak, rentan terpapar dampak negatifnya. Oleh karena itu, bijak dalam menggunakan media sosial menjadi kunci untuk menghindari jeratan judi online.
Judi online kini memanfaatkan berbagai cara untuk menarik perhatian pengguna media sosial. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, konten viral hingga meme sering kali digunakan sebagai alat untuk menyisipkan ajakan bermain judi. “Ruang digital kita diwarnai oleh konten negatif, termasuk promosi judi online. Langkah kolaboratif sangat penting untuk merebut ruang ini dari pengaruh buruk,” ungkapnya.
Iklan judi online sering kali disamarkan dalam bentuk hiburan, meme, atau video viral. Dengan iming-iming bonus besar dan peluang menang yang mudah, konten ini dirancang untuk menggoda pengguna, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial. Bahkan, beberapa situs judi online menyamar sebagai gim yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya menyisipkan elemen taruhan di dalamnya. Hal ini, seperti disampaikan oleh Meutya, menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama.
Selain risiko finansial, judi online juga membawa ancaman terhadap keamanan data pribadi. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengungkapkan bahwa pada kuartal III 2024, deposit masyarakat untuk judi online mencapai Rp 43 triliun, meningkat dari Rp 34 triliun pada 2023. “Sebagian besar dana ini dialihkan ke mata uang kripto, sehingga transaksi menjadi semakin sulit dilacak,” jelas Danang.
Ia juga menambahkan bahwa data pribadi para pemain, seperti nomor telepon, email, dan rekening bank, sering kali disalahgunakan oleh sindikat judi online. Hal ini mempertegas pentingnya literasi digital agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bahaya tersebut.
Judi online tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Berdasarkan data PPATK, lebih dari 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar konten judi online melalui gim di perangkat mereka. Kemkomdigi menghimbau para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anaknya. “Dengan kesadaran dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa melindungi anak-anak dari bahaya judi online,” tegas Meutya Hafid.
Pengawasan digital oleh orang tua menjadi kunci untuk memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Selain itu, pendidikan mengenai literasi digital harus ditingkatkan, sehingga anak-anak memahami risiko dari konten negatif yang mereka temui di dunia maya.
Menghadapi tantangan ini, literasi finansial digital menjadi salah satu solusi utama. Dengan memahami penggunaan layanan keuangan secara online, masyarakat dapat mengenali praktik-praktik berbahaya seperti judi online. Selain itu, membatasi akses ke platform digital tertentu juga dapat membantu mencegah paparan konten negatif.
Kemkomdigi juga mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi lebih produktif. Mengalihkan fokus dari konsumsi berlebihan ke investasi, serta menjauhi utang konsumtif, dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari godaan judi online. “Langkah-langkah ini penting agar masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk perkembangan teknologi digital,” tambah Meutya.
Dalam upayanya memberantas judi online, Kemkomdigi telah melakukan berbagai tindakan tegas. Hingga Desember 2024, pemerintah berhasil memblokir lebih dari 5,3 juta konten terkait judi online. Salah satu contoh nyata adalah pemblokiran akun Instagram seperti @mimin_storyy, @awcogans, dan @meme.kocakk25 yang mempromosikan situs judi online.
Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menghapus praktik-praktik ini dari ruang digital. Namun, upaya tersebut memerlukan dukungan masyarakat. Kesadaran kolektif untuk melaporkan konten negatif dan berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial sangat diperlukan.
Peran orang tua juga menjadi kunci penting dalam mencegah anak-anak terpapar konten judi online. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar judi online melalui berbagai permainan di gawai mereka. Untuk itu, orang tua perlu lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak, memastikan mereka menggunakan teknologi dengan cara yang aman dan sehat. Menteri Meutya menekankan bahwa pengawasan digital harus menjadi prioritas agar generasi muda terhindar dari pengaruh buruk judi online.
Judi online adalah ancaman yang nyata di era digital. Dengan berbagai strategi yang digunakan, mulai dari iklan terselubung hingga penyalahgunaan data pribadi, judi online terus mencoba menjerat masyarakat. Untuk melawan ancaman ini, peran aktif pemerintah, masyarakat, dan orang tua sangat dibutuhkan.
Bijak dalam menggunakan media sosial, meningkatkan literasi digital, serta mendukung langkah-langkah tegas pemerintah adalah kunci untuk melindungi diri dan keluarga dari dampak negatif judi online. Dengan kerja sama semua pihak, ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih aman dan positif bagi generasi masa depan.

*) Kontributor SingkawangPos