Langkah Tegas Pemerintah Berantas Judi Online Hingga ke Akarnya

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Langkah tegas pemerintah dalam memberantas judi online menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk aktivitas ilegal ini. Judi online, yang kini semakin marak dengan memanfaatkan teknologi digital, bukan hanya menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga tatanan sosial masyarakat.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mengatasi persoalan ini hingga ke akar-akarnya. Tidak hanya aparat hukum, tetapi juga berbagai institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga terkait lainnya ikut berperan aktif.

Sebagai upaya yang menyeluruh, pemerintah tidak hanya memblokir situs judi online, tetapi juga memutus jalur keuangan mereka melalui rekening dormant dan afiliasi yang sering kali menjadi tempat transaksi ilegal. Kemenkomdigi bahkan telah menghapus jutaan akun dan situs yang terus bermunculan dengan identitas baru.

Upaya ini bukanlah hal yang mudah, namun langkah-langkah konkret seperti penyediaan fasilitas pengecekan rekening dan upaya edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online mulai menunjukkan hasil yang positif. Perubahan signifikan ini memerlukan peran aktif dari kita semua, karena perjuangan melawan judi online bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga kewajiban bersama untuk melindungi masa depan generasi penerus bangsa.

Menko Polkam Budi Gunawan menggarisbawahi arahan presiden untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi dan kejahatan lainnya, termasuk judi online. Instruksi ini menegaskan urgensi tindakan tegas dan terpadu dari seluruh elemen pemerintah. Di sisi lain, Kemkomdigi telah bekerja keras menghapus jutaan akun judi online sejak 2017.

Namun, meskipun berhasil menghapus lebih dari 5,3 juta akun hingga akhir 2024, ancaman ini terus bermunculan kembali dengan berbagai modus baru. Hal ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan judi online tidak hanya soal teknis, tetapi juga memerlukan upaya edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komkomdigi) juga aktif memerangi judi online melalui penghapusan konten dan akun terkait. Direktur Pengelolaan Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media, Nursodik Gunarjo, mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iklan judi online yang sering kali menyusup di media sosial.

Sekali klik, data pribadi pengguna bisa direkam dan digunakan untuk menargetkan iklan serupa. Meskipun Komkomdigi telah menghapus lebih dari 5,3 juta akun sejak 2017, tantangan tetap ada karena pelaku terus beradaptasi dengan pola baru. Tahun 2024 mencatat lonjakan kasus dengan 3,6 juta akun terkait judi online yang berhasil ditangani, tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Fenomena ini juga memperlihatkan sisi gelap digitalisasi. Judi online bersifat adiktif, mengunci pemainnya dalam lingkaran kecanduan yang sulit dihentikan meskipun mereka menyadari dampaknya. Ironisnya, data Komkomdigi menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 10 tahun pun sudah terpapar aktivitas ini. Selain itu, kelompok usia produktif hingga lanjut usia menjadi sasaran utama, memperlihatkan betapa masifnya penetrasi judi online di berbagai lapisan masyarakat.

Upaya pemberantasan judi online semakin intensif dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menekankan perlunya kewaspadaan terhadap rekening bank yang digunakan sebagai sarana transaksi ilegal. Langkah proaktif berupa pemblokiran lebih dari 8.000 rekening serta koordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring telah dilakukan.

Bahkan, rekening dormant yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal turut diawasi secara ketat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya soal menutup akses digital tetapi juga memutus aliran dana yang menjadi tulang punggung operasionalnya.

Keseriusan pemerintah juga terlihat dari keterlibatan Menko PMK, Muhaimin Iskandar, yang menilai judi online sebagai bentuk penipuan massal dengan janji palsu. Ia menegaskan bahwa judi online mengikis daya beli masyarakat kelas bawah yang justru menjadi target utama. Untuk itu, ia mendesak Komkomdigi agar tidak hanya memblokir situs tetapi juga meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu mengenali dan menghindari ancaman ini.

Melihat langkah-langkah yang telah ditempuh, pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Edukasi menjadi salah satu kunci penting, karena masyarakat perlu memahami bahaya yang mengintai dari aktivitas ini. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi semua pihak.

Perjalanan memberantas judi online memang tidak mudah. Pelaku kejahatan ini terus berinovasi mencari celah untuk tetap beroperasi. Namun, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat, harapan untuk mengakhiri praktik ini tetap ada. Ajakan kepada masyarakat untuk lebih waspada, tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan, serta aktif melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Pada akhirnya, langkah tegas pemerintah dalam memberantas judi online adalah bentuk nyata perlindungan terhadap rakyatnya. Tidak hanya menghentikan kejahatan, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih tangguh di era digital. Mari bersama mendukung upaya ini, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bebas dari bayang-bayang judi online.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

UMKM Naik Kelas Berkat Strategi Prabowo-Gibran Tingkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

JAKARTA – Di era digitalisasi yang kian pesat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peluang besar untuk naik kelas. Pemerintah, melalui sinergi berbagai kementerian, terus mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Hal ini menjadi salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi pelaku UMKM. Menurutnya, teknologi ini dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, seperti pembuatan logo, narasi promosi, hingga video pemasaran.

“Bisa bikin logo, bikin narasi, bikin video dibuatkan itu bisa. Mungkin sekarang logonya sudah bagus-bagus. Tapi ada yang mungkin belum punya logo, ya jadi itu juga bisa dibuatkan AI,” ujar Meutya Hafid.

Lebih jauh, ia menyoroti peran AI dalam merawat budaya lokal. Dengan AI, UMKM yang bergerak di sektor budaya dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa kehilangan identitas lokalnya. “Pemanfaatan AI juga mampu merawat budaya lokal, terutama membantu menjaga kelestarian budaya yang berkembang dengan jangkauan lebih luas,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, mengungkapkan rencana pembentukan holding UMKM sebagai langkah strategis untuk memberdayakan pelaku usaha kecil. Holding ini dirancang untuk menciptakan konektivitas antara UMKM dan industri besar, sehingga dapat membangun rantai pasok yang solid.

“Harapan kami, holding ini di bawahnya itu akan memberdayakan UMKM dengan mendapatkan supply, spare parts, segala macam itu semuanya di UMKM. Sehingga dapat membangun connectivity antara UMKM dengan industri besar,” jelas Maman.

Menurutnya, sektor pertanian, makanan dan minuman, serta merchandise memiliki potensi besar untuk masuk ke rantai pasok industri besar. Guna mendukung hal tersebut, Kementerian UMKM akan memberikan berbagai fasilitas, seperti pelatihan produksi, akses pembiayaan, perencanaan bisnis, hingga mempersiapkan investor.

“Dengan dukungan ini, ekosistem dalam holding UMKM ini dapat menjadi sebuah satu kesatuan yang tak lagi terpecah satu sama lain,” tambahnya.

Strategi digitalisasi dan integrasi UMKM yang diusung oleh Prabowo-Gibran ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi pelaku usaha kecil di Indonesia. Dengan dukungan teknologi AI serta pembentukan holding UMKM, pelaku usaha kini memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing di pasar global dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal melalui teknologi. Dengan langkah konkret pemerintah, UMKM di Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk mencapai kemajuan dan naik kelas. []

Kebijakan Pajak Impor Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. UMKM mendominasi pertumbuhan ekonomi dengan menyumbang sekitar 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,9 persen dari total tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah terus mendorong sektor UMKM melalui berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat memajukan sektor tersebut. Salah satunya adalah kebijakan pajak impor untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
Selama satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam memperluas akses pasar ke luar negeri. Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 untuk mendukung peningkatan dan perluasan pasar ekspor usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zukifli Hasan memastikan akan segera menerapkan bea masuk barang impor 100%-200%. Hal tersebut dilakukan untuk menekan masuknya barang impor di pasar domestik yang lambat laun akan mematikan sektor industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri.
Zukifli Hasan mengatakan, hampir seluruh barang impor siap pakai akan dikenakan bea masuk yang rata-rata berkisar di atas 100%. Beberapa di antaranya seperti produk beuty, alas kaki, Pakaian jadi, TPT dan keramik. Seluruhnya akan dikenakan bea masuk di atas 100%.
Menanggapi pernyataan Menko tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur, Medy Prakoso mengatakan bahwa dari segi perputaran ekonomi, apa yang dilakukan pemerintah sudah bagus arahnya karena sebagian besar impor Indonesia, sekitar 78 persennya adalah bahan baku yang selanjutnya bakal diolah di dalam negeri. Kemudian, dari jumlah itu, sebanyak 85 dari 78 persen bahan baku impor tersebut, semuanya diserap dan diolah kembali menjadi produk jadi untuk diekspor.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meninggikan pajak barang impor agar produk lokal, terutama dari UMKM bisa berdaya saing. Selama ini, barang impor yang masuk ke Indonesia dijual dengan harga lebih murah, sehingga menjadi pilihan masyarakat. Akibatnya, produk lokal yang diproduksi UMKM menjadi tidak laku.
Selain urusan pengetatan arus barang impor, pemerintah berusaha untuk memperkuat UMKM, mulai dari akses permodalan, di mana pemerintah meluncurkan skema pembiayaan LPDB UMKM dan kementerian juga tengah melobi perbankan agar bisa menurunkan suku bunganya bagi para pelaku UMKM sehingga daya saing dari sisi harga meningkat.
Dari sisi UMKM sendiri, harus memiliki semangat yang disebut Lidin, atau loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif, di mana para pelaku usaha harus loyal pada konsumennya dengan tidak mengurangi mutu ketika sudah banyak dipakai atau dikonsumsi masyarakat demi laba tinggi. Kemudian, para pelaku usaha juga perlu berintegritas dengan berpegang teguh pada perjanjian kontrak yang dibuat. Helvi mengimbau para pelaku usaha harus berdisiplin, jika kontrak mengatakan 15 hari, jangan mundur jadi 20 hari. Yang terakhir adalah jangan berhenti berinovasi, karena persaingan saat ini bukan lokal, tapi global.
Pemerintah melalui dinas-dinas di daerah agar menginventarisasi pengusaha UMKM yang kemudian dikelompokkan sesuai klasternya seperti pertanian, fashion, makanan, atau ekonomi kreatif untuk diberikan penanganan masing-masing. Karena tiap klaster berbeda treatmentnya. Pihaknya berharap sesuai arahan Presiden Prabowo semua kerja layani masyarakat mulai dari bawah. Tentu saja ini butuh kerja sama semua pihak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Dalam PMK tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system tersebut juga mengatur mengenai pungutan bea masuk maupun PPN.
PMK tersebut dirilis pada 18 Oktober 2024. Dalam hal ini PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel.
Secara umum, PMK 81/2024 ini menyesuaikan ketentuan terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak serta layanan administrasi perpajakan.
Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN. Pada pasal 219 ayat 1 disebutkan ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.
Komitmen pemerintah terakit kebijakan pajak impor perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, terutama sektor UMKM. Sebab, kebijakan ini akan bermanfaat signifikan bagi kemajuan UMKM di Indonesia. Dengan nilai tukar yang menguntungkan, eksportir kita juga seharusnya bisa memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan ekspor. Hal ini penting untuk memperbaiki neraca perdagangan di Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Edukasi dan Rehabilitasi: Langkah Strategis Pemerintah Atasi Masalah Narkoba

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen serius dalam menangani peredaran narkoba di Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengungkapkan tiga langkah strategis pemerintah, dengan fokus pada edukasi dan rehabilitasi sebagai bagian penting dari upaya pemberantasan narkoba.

“Komitmen penuh dari seluruh kementerian dan lembaga yang hadir hari ini adalah memperkuat sinergi dalam memerangi narkoba. Koordinasi intensif akan dilakukan, baik dalam tindakan preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, maupun edukasi,” ujar Budi Gunawan.

Sejumlah instansi yang tergabung dalam desk pemberantasan narkoba, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, serta berbagai lembaga lainnya, turut hadir dalam pertemuan ini.

Langkah pertama yang disoroti pemerintah adalah mengoptimalkan sinergi antar-instansi dalam upaya preventif dan penegakan hukum. Namun, fokus besar juga diberikan pada langkah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah menilai bahwa pendekatan rehabilitasi adalah kunci untuk membantu para pengguna kembali ke masyarakat sebagai individu produktif.

Langkah kedua yang tak kalah penting adalah edukasi. Pemerintah berkomitmen menggencarkan kampanye bahaya narkoba melalui berbagai platform, melibatkan komunitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan kelompok lainnya.

Sementara itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti penelusuran dan pemblokiran dana yang terkait peredaran narkoba. Selain itu, pemerintah mempercepat kajian terkait eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang sudah memiliki keputusan hukum tetap.

“Sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan,” jelas menteri yang akrab disapa BG tersebut.

Fokus pemerintah dalam rehabilitasi dan edukasi ini merupakan cerminan dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan humanis. Pemerintah berharap langkah-langkah ini mampu menciptakan generasi bebas narkoba yang lebih sadar dan produktif.

Melalui sinergi kuat antar-instansi serta kampanye edukasi dan rehabilitasi yang masif, pemerintah optimis upaya pemberantasan narkoba akan memberikan dampak signifikan. Perjuangan melawan narkoba menjadi agenda prioritas yang melibatkan seluruh elemen bangsa, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari ancaman narkotika. [*]

Pemerintahan Prabowo-Gibran Optimalkan Deteksi Dini Cegah Peredaran Narkoba

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran tengah gencar memperkuat pencegahan dan pemberantasan Narkoba sebagai program keenam dari 17 program utama Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo sudah jelas menegaskan untuk melaksanakan pemberantasan Narkoba sampai ke akar-akarnya. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memerangi Narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi negara. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen melindungi generasi muda Indonesia agar terhindar dari bahaya Narkoba. Salah satu strategi khusus yang dilakukan adalah penguatan fungsi intelijen.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan dukungannya terhadap penguatan intelijen sebagai langkah strategis dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Penguatan di bidang intelijen adalah sebuah instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemberantasan Narkoba. Sebab, pemberantasan Narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang harus dilakukan secara intensif dan masif, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) RI Marthinus Hukom. Sebab, ada 3,33 juta orang Indonesia yang terpapar Narkoba, usianya dari 10 tahun sampai 60 tahun sangat variatif dan usia produktif rata-rata.
Beberapa langkah yang diusulkan Kepala BNN yakni dilakukan penguatan pemberantasan korupsi dari mulai penguatan kelembagaan untuk efektivitas pemberantasan serta rehabilitasi bagi para pengguna Narkoba.
Ahmad Muzani mengatakan tekad Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas Narkoba merupakan langkah strategis dan penting yang harus didukung oleh segenap pihak. Di samping operasi intelijen pemberantasan narkoba yang perlu diefektifkan sebagai upaya pencegahan, kuantitas dan kualitas pusat-pusat rehabilitasi di Tanah Air juga perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom mengatakan bahwa penguatan intelijen sebagai upaya pemberantasan Narkoba di Tanah Air telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Bahkan beliau memerintahkan untuk melakukan pengejaran penangkapan pemberantasan terhadap Narkoba. Presiden menginginkan Indonesia mempunyai intelijen-intelijen yang kuat.
Marthinus menjelaskan peredaran Narkoba merupakan bentuk kejahatan transnational organized crime, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus untuk dapat memberantasnya. Kita tidak bisa menghadapinya dengan pendekatan ordinary, tapi kita harus mendekatinya dengan pendekatan extraordinary. Salah satu pendekatan extraordinary adalah menggelar jejaring intelijen secara 1×24 jam sepanjang tahun. Karena kita menghadapi satu kekuatan besar, baik kekuatan struktural organisasi itu, organisasi Narkotika, maupun kita menghadapi kekuatan finansial mereka.
Marthinus juga menyatakan bahwa sejumlah wilayah rawan masuknya penyelundupan Narkoba di Tanah Air yang perlu untuk mendapatkan penguatan operasi intelijen, di antaranya di sepanjang pantai timur Sumatera hingga perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Kemudian juga di pesisir barat Pulau Sulawesi karena berhadapan langsung dengan perairan internasional dan berbatasan langsung dengan perairan Tawau, Kalimantan-Malaysia bagian timur.
Ada tiga moral standing (kedudukan moral) yang harus menjadi pijakan dalam menangani permasalahan Narkoba. Pertama, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan dan peradaban manusia, seiring dengan tingginya angka penyalahgunaan Narkotika.
Kedua, melakukan tindakan represif terhadap jaringan sindikat Narkotika. Dia mengatakan penegakan hukum harus menyasar jaringan narkoba secara menyeluruh, bukan hanya pelaku pada tingkat pengguna (pecandu Narkoba).
Kemudian ketiga, yaitu sikap humanis terhadap pengguna narkotika. Menurutnya, para penegak hukum harus mulai mengubah paradigma bahwa pengguna (pecandu) Narkoba merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dijadikan tahanan semata. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi penuhnya lembaga pemasyarakatan yang didominasi oleh pelaku tindak kejahatan Narkotika.
Hal senada juga disampaikan Pakar intelijen dan keamanan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Stanislaus Riyanta. Dia mengatakan bahwa penguatan intelijen diperlukan untuk mencegah ancaman peredaran Narkoba di tanah Air.
Menurut Stanislaus, kekuatan intelijen yang terletak pada jaringan yang dimiliki, dan kemampuan agen atau analis untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Narkoba diharapkan bisa mencegah ancaman tersebut. Jadi, penguatan yang diperlukan adalah menguatkan jaringan dan kompetensi agen dan analis intelijen di BNN.
Stanislaus menekankan, secara hakikatnya intelijen adalah pendeteksi, peringatan, dan pencegahan dini ancaman, bukan penanggulangan atau pemberantasan Narkoba. Oleh sebab itu, intelijen dan operasi tertutup harus dibedakan dalam konteks memerangi peredaran narkoba di Tanah Air. Operasi tertutup jika harus dilakukan tentu harus memastikan petugas-petugasnya mempunyai kompetensi teknik-teknik operasi tertutup. Ini harus dilatih dan diuji sebelum dilakukan kegiatan di lapangan.
Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pemberantasan kasus Narkoba merupakan dukungan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Generasi penerus bangsa harus benar-benar dilindungi dari bahaya Narkoba untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, upaya ini perlu didukung seluruh elemen masyarakat agar peredaran Narkoba dapat diredam secara holistik.
Selain dengan pendekatan menyeluruh antara edukasi, pemberantasan, dan rehabilitasi, penguatan fungsi intelijen menjadi langkah yang efektif untuk melawan bahaya Narkoba. Sebab, peredaran Narkoba menarget berbagai kalangan dengan berbagai metode yang mungkin tidak terlihat secara jelas atau tersembunyi di mata publik. Mari kawal pemberantasan Narkoba di Indonesia dengan sinergitas yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia.

 

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Gabung Paskibraka Bisa Jadi Batu Loncatan buat Kuliah Kedinasan

Setelah melalui proses seleksi ketat, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Sleman harus latihan secara rutin. Di sisi lain, mereka dilatih untuk disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, dan menyelesaikan masalah. Latihan itu bisa menjadi modal bagi mereka yang ingin lanjut ke sekolah kedinasan.

Di sekolah saya dulu, sebagian teman yang mengikuti Paskibraka selalu terlihat sibuk dengan aktivitas baris berbaris mereka. Bahkan di luar kegiatan latihan, saya biasa melihat mereka berjualan saat car free day guna menabung untuk persiapan lomba, atau menjalankan program kerja lain.

Anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Kevin Mahardika (17) tak menampik bahwa mereka dituntut disiplin. Apalagi, seleksinya terbilang ketat. Namun, banyak juga manfaat yang bisa didapat seperti kemampuan kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, hingga menyelasaikan masalah. Kemampuan itu menjadi modal penting bagi dia untuk mewujudkan mimpinya masuk sekolah kedinasan.

Paskibraka: Latihan, latihan, latihan

Anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Kevin mengungkapkan anggota Paskibraka tidak sibuk setiap saat. Pada momen-momen tertentu, mereka memang harus latihan secara intensif.

“Sebenarnya, sibuknya itu hanya dalam satu bulan saja, khususnya bagi anggota yang baru masuk ke Paskibraka, tentunya bakalan banyak hal yang perlu dipelajari ya,” ucapnya dalam program Akar Rumput yang tayang di Youtube Mojokdotco, sebagaimana dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Ketika awal masuk menjadi anggota Paskibraka di sekolah, Kevin harus latihan rutin sebanyak dua kali dalam seminggu. Namun, ketika mendekati lomba atau hari kemerdekaan, waktu latihannya akan ditambah.

“Nah, setelah dua minggu itu baru latihan full. Full itu bisa dari jam 6.00 WIB sampai jam 16.00 WIB sore,” ujarnya.

Adakalanya, latihan mereka tak berjalan dengan mulus. Misalnya, ketika anggota belum kompak atau sering melakukan kesalahan dalam tempo, jam latihan pun bisa sampai pukul 18.00 WIB.

Tak hanya ilmu baris berbaris

Menurut siswa SMAN 1 Ngaglik, Sleman, Jogja itu, Paskibraka menjadi salah satu bukti semangat anak muda untuk terus mengingat sejarah kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme itu biasanya dia rasakan saat pengibaran bendera pusaka.

Apalagi, saat dia harus menjalani karantina selama tujuh hari. Kevin mengaku mendapat banyak hal berharga yang bisa dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melatih diri menjadi pemimpin yang baik dan tenang saat menghadapi persoalan.

Kebetulan, dia pernah ditunjuk sebagai lurah dalam tim Paskibraka Kabupaten Sleman. Dalam Paskibraka, lurah bertugas mengoordinir anggota selainnya selama masa karantina, yakni mengatur anggotanya agar tidak terlambat berbaris, masuk kamar, makan, hingga melaporkan dan melaksanakan tugas dari kakak pembina mereka.

Ketika generasi Z dicap lebih suka me time, Kevin mengaku lebih suka bergaul dan menggeluti aktivitas fisik dibandingkan malas-malasan di rumah. Oleh karena itu, selain melaksanakannya kewajibannya menjadi siswa dia juga aktif mengikuti organisasi seperti Paskibraka.

“Kami dituntut kompak, kerja sama di dalam Paskibraka, jadinya saya tidak ada beban gitu loh, saya enjoy sih, Kak, kalau dengan masalah itu,” ujarnya.

Tips lolos anggota Paskibraka Kabupaten Sleman

Merujuk pada laman resmi Paskibraka, calon peserta yang ingin mendaftar di tingkat kabupaten/kota harus mengikuti tujuh seleksi, yakni adiministrasi, pancasila dan wawasan kebangsaan, intelegensia umum, kesehatan, parade, peraturan baris berbaris dan kesamaptaan, serta kepribadian.

Namun, Kevin mengungkap ada aturan tidak tertulis yang membuat peserta berpeluang besar lolos, yaitu paras yang enak dipandang dan tinggi. Kevin sendiri mengaku percaya diri (pd) saat menjalani seleksi, sebab dia merasa fisiknya sudah memenuhi standar.

Sebelum mendaftar Paskibraka Kabupaten Sleman, Kevin sudah mempersiapkan diri dengan olahraga secara rutin, seperti lari, sit up, pus up, pull up, hingga shuttle run. Terutama jenis olahraga yang dapat membentuk postur tubuhnya, karena syarat tinggi laki-laki minimal adalah 175 centimeter.

“Tapi karena di Kabupaten Sleman itu tidak mencukupi rata-rata tersebut, (maka) ada penurunan (165 centimenter),” ujarnya.

Paskibraka Kabupaten Sleman adalah batu loncatan ke sekolah kedinasan

Kevin sendiri sudah mengikuti Paskibra sejak SMP. Dia mulai tertartik saat melihat anggota Paskibraka latihan di lapangan dekat rumahnya. Berkat dorongan dari orang tuanya pula dia punya keinginan menggebu-gebu.

Pada tahun 2022, dia tak sengaja bertemu dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan langsung terkesima dengan sosok tersebut. Kevin mengaku ingin terlihat gagah seperti kakak tingkatnya itu.

“Dia kelihatan keren dan gagah, apalagi mengunakan seragam kan. Itu membuat saya, wah saya juga harus kayak dia nih kelihatan gagah!” ujarnya.

Selain itu, dia memang ingin masuk sekolah kedinasan. Bagi Kevin, masuk Paskibraka Kabupaten Sleman adalah batu loncatan untuk meraih karier di masa depan, sebab dia sudah punya bekal tanggung jawab dan disiplin secara khusus.

“Itu bisa menjadi batu loncatan atau gambaran untuk menuju tes-tes masa depan sih, entah itu Polri atau kedinasan lain,” ujarnya.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Muchamad Aly Reza

Impian Membangun Jalan Raya di Udara

Membangun jalan raya di udara. Itulah cita-cita banyak negara untuk mengembangkan transportasi baru berupa taksi terbang. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) mencoba mengkajinya.

China, Dubai, Amerika Serikat, dan Inggris, adalah negara-negara maju yang kini secara serius mengkaji pengembangan moda transportasi udara baru berupa taksi terbang.

Loh, bukannya sudah ada pesawat, yang bisa mengantar orang secara ringkas berpindah dari satu tempat ke tempat lain lewat jalur udara? Ini beda soal.

Yang sedang para peneliti dan pengembang teknologi bayangkan adalah, bagaimana mobilitas dalam kota bisa lebih efektif jika melintasi udara. Tanpa bermacet-macetan di jalan raya (darat). Maka, bagi mereka, perlu “membangun jalan raya” di udara.

Jalan raya makin padat

Kepala Pustral UGM, Ikaputra menyebut, keberadaan taksi terbang nantinya bisa menjadi solusi mengurai kemacetan. Terutama di jalan-jalan raya kota besar.

Mengingat, kota-kota besar makin ke sini semakin padat. Jumlah kendaraan bermotor pun makin banyak.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2024, Indonesia memilii jumlah populasi kendaraan bermotor sebanyak 164 juta unit. 83% di antarnya adalah kendaraan jenis sepeda motor.

Jika dirinci lagi, Pulau Jawa—sebagai pulau terpadat di Indonesia dengan 151 juta penduduk—memiliki total kendaraan bermotor sebanyak 97,2 juta unit (59,2%). Meliputi 80,1 juta sepeda motor dan 13,7 juta mobil pribadi. Lalu diikuti pulau-pulau lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumatera 33,8 juta unit (20,61%)
2. Kalimantan 12 juta unit (7,36%)
3. Sulawesi 10,2 juta unit (6,22%)
4. Bali 5,1 juta unit (3,15%)
5. Nusa Tenggara 3,4 juta unit (2,08%)
6. Papua 1,38 juta unit (0,84%)
7. Maluku dan Maluku Utara 790 ribu unit (0,48%)

Taksi terbang untuk mengurai kemacetan

Ikaputra selaku Kepala Pustral UGM menyebut impian untuk mengembangkan taksi terbang tidak lain untuk menjawab persoalan kepadatan jalan raya tersebut.

Selain itu, taksi terbang juga dinilai akan mampu membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Taksi terbang tidak hanya menawarkan solusi kemacetan di kota-kota besar, tetapi juga membuka peluang besar untuk transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan mendukung pengembangan wilayah terpencil, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujarnya dalam webinar bertajuk “Langit Sebagai Jalan Raya Baru” belum lama ini.

IKN memang dibidik menjadi titik operasi pertama dalam pengembangan proyek besar tersebut.

Menyambung Ikaputra, dosen Departemen Teknik Mesin dan Taknik Industri UGM, Gesang Nugroho, mengatakan bahwa keberadaan taksi terbang nantinya bisa juga untuk penanganan darurat. Menggantikan posisi ambulans yang sering terjebak kemacetan di jalan (darat). `

“Taksi terbang atau AAV (Autonomous Aerial Vehicle) merujuk pada kendaraan udara yang sepenuhnya otonom, tidak memerlukan pengemudi (tanpa awak), dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk mengangkut penumpang, pengiriman barang, serta pemantauan udara,” beber Gesang.

Tantangan regulasi dan penerimaan pada taksi terbang

Hanya saja, impian “membangun jalan raya di udara” tersebut tentu memiliki sejumlah tantangan jika dikembangkan di Indonesia. Meliputi teknologi, infrastruktur, dan penerimaan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Ikaputra, Pemerintah Indoensia harus menjalin kolaborasi dengan perusahaan luar negeri, seperti Volocopter, sebagai langkah penting dalam memastikan implementasi teknologi taksi terbang sesuai standar internasional.

“Di samping itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengoperasian taksi terbang ini dapat diakses secara inklusif oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh kalangan tertentu,” ucap Ikaputra.

“(Tantangan lain) adalah penyediaan landasan vertikal (vertiport) di kawasan urban yang padat,” sambung Kepala Pustral UGM tersebut.

Belum lagi persoalan regulasi. Gesang sependapat dengan Ikaputra bahwa infastruktur pendarataan AAV atau taksi terbang tanpa awak di kota-kota besar dan padat gedung masih terbatas. Sementara biaya pengembangannya juga terbilang tinggi.

“Lalu regulasi pengoperasian AAV untuk pengangkutan penumpang di Indonesia belum diatur secara khusus. Regulasi terkait penerbangan otonom dan pengaturan ruang udara perkotaan nampaknya perlu dikembangkan agar AAV dapat beroperasi secara aman di Indonesia,” kata Gesang.

“Perhatian juga perlu diberikan pada potensi ancaman terhadap sistem kontrol drone dan peretasan sistem otonom,” imbuh akademisi UGM itu.

Menunggu uji coba

Sementara M. Rizal Lubis selaku Inspektur Navigasi Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan menjelaskan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) saat ini sedang menyusun regulasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi taksi terbang.

Termasuk di dalamnya adalah pedoman operasional dan standar keselamatan untuk memastikan integrasi kendaraan udara tanpa awak dalam sistem penerbangan nasional.

Untuk mendukung pengembangannya, DJPU fokus pada beberapa aspek kunci, seperti kerangka regulasi, manajemen keselamatan, dan pengembangan infrastruktur.

“Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pembentukan lingkungan uji coba (sandbox) untuk proyek percontohan yang dapat menguji teknologi baru,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

DJPU, jelas Rizal, juga berupaya menjalin kerja sama dengan kelompok kerja internasional untuk menyelaraskan standar dan praktik dalam pengoperasian taksi terbang. Sehingga, Indonesia dapat memanfaatkan potensinya secara efektif sambil menjaga keselamatan dan integritas operasional di ruang udara.

Sejak Agustus 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan untuk pengembangan taksi terbang. Diantaranya identifikasi dan seleksi lokasi pilot project pada 26 Agustus 2024, focus group discussion (FGD) dengan stakeholder pada 30 Agustus 2024, survei lokasi pilot project oleh tim pada 7 September 2024, penyusunan peraturan untuk pembentukan sandbox pada 26 September 2024), dan public hearing & kunjungan proyek percontohan pada 25 Oktober 2024. Berbagai kegiatan lain masih akan terus dikembangkan di masa-masa berikutnya demi mewujudkan impian “membangun jalan raya di udara” tersebut.

Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi

 

24 Atlet Taekwondo dari Rai Taekwondo Team Kabupaten Serdang Bedagai Ukir Prestasi Gemilang di BAPOMI Taekwondo Sumut Championship di Medan

Medan, 15 Desember 2024, Atlet Taekwondo dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang BAPOMI Taekwondo Sumut Championship 2024 yang digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada Sabtu dan Minggu, 14-15 Desember 2024.

Dibawah pimpinan pelatih andal, Sabeum Rai (DAN III kukkiwon) dari Rai Taekwondo Team (RTT) Sei Rampah yang berpusat di Dojang Komplek Kantor Bupati Sei Rampah.

Para atlet taekwondo Sergai tampil luar biasa dengan meraih total 24 medali, terdiri dari 13 medali emas, 10 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Berikut adalah nama-nama atlet yang berjaya dalam kejuaraan tersebut yang meraih Medali dari Kabupaten Serdang Bedagai

Rencana jalan Tol Padang-Pekanbaru terpanjang dan terindah. (Tangkapan layar Youtube Alike Channel)

Proyek jalan tol Padang-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menjadi bagian penting dari jaringan Tol Trans Sumatera.

Proyek jalan tol ini diharapkan mampu mempercepat konektivitas antara Provinsi Sumatera Barat dan Riau, sekaligus menjadi salah satu infrastruktur kebanggaan Indonesia.

Namun, hingga kini, proyek yang terdiri dari 6 seksi tersebut baru menyelesaikan satu seksi, sementara dua seksi lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Sisanya, tiga seksi lainnya, termasuk pembangunan terowongan terpanjang di Indonesia, masih dalam tahap persiapan.

Salah satu daya tarik utama dari jalan tol ini adalah terowongan yang akan menembus Pegunungan Bukit Barisan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Terowongan ini direncanakan memiliki 5 jalur dengan total panjang 8,9 km, menjadikannya terowongan terpanjang dan termegah di Asia Tenggara.

Pembangunan terowongan ini akan menggunakan teknologi canggih Tunnel Boring Machine (TBM) yang didatangkan langsung dari Jepang.

TBM yang digunakan memiliki lebar 15 meter, panjang 120 meter, dan berat lebih dari 4.600 ton, mampu mengebor hingga 10 meter per hari.

 

 

Bahu Jalan Lintas Riau-Sumbar KM 106-107 Sempat Longsor, BPJN Pasang Bronjong

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), arus lalu lintas di jalur Riau-Sumatera Barat (Sumbar), tepatnya di Km 106-107 Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, diprediksi meningkat.

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, berbagai pihak tengah melakukan upaya percepatan pengerjaan jalan dan pengaturan lalu lintas.

Pengerjaan trase baru di jalur tersebut terus dikebut oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, meskipun hujan deras yang mengguyur beberapa hari terakhir sempat menyebabkan longsor di bahu jalan.

Kepala BPJN Riau Yohanes Tulak Todingrara melalui PPK 1.4 BPJN Riau, Afdirman Jufri, mengatakan langkah-langkah antisipasi telah dilakukan.

“Saat hujan lebat, terjadi longsor di bahu jalan trase baru. Kami langsung melakukan pemasangan bronjong untuk mencegah longsor meluas. Selain itu, terpal juga dipasang untuk melindungi area kritis seperti box culvert,” ujar Afdirman kepada Riau Pos, Jumat (13/12).