Yearly Archives: 2024

Palangka Raya: Teka-teki silang (TTS) sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Baik itu sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melatih otak, atau bahkan hanya sekedar hiburan

Seiring berkembangnya teknologi, teka-teki silang tidak hanya bisa ditemukan di media cetak saja, tetapi juga hadir di platform digital. Saat ini, kita bisa memainkan teka-teki silang di ponsel, komputer, atau tablet.

Melansir dari IJEA Journal, seiring dengan berkembangnya popularitas teka-teki silang, banyak variasi yang muncul. Banyak aplikasi teka-teki silang yang memudahkan para penggemar TTS untuk bermain kapan saja dan di mana saja.

Teka-teki silang bermanfaat membantu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Setiap kali kita mencari jawaban untuk petunjuk yang diberikan, secara tidak langsung melatih otak untuk berpikir lebih kritis dan kreatif.

Berpikir keras untuk menyelesaikan teka-teki silang bisa menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari stres atau masalah sehari-hari. Siapapun yang memainkan teka-teki silang secara teratur, juga akan semakin kaya akan kosakata.

Petunjuk yang diberikan akan mengajarkan kata-kata baru yang sebelumnya mungkin tidak kita ketahui. Teka-teki silang juga melatih kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis.

Bagi yang bermain TTS, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mencari hubungan antar petunjuk memiliki banyak manfaat untuk melatih otak, dan mengurangi stres. Itulah manfaat teka teki silang di era digital saat ini.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengelurkan peringatan bahwa Indonesia sudah masuk puncak musim hujan. Bahkan, saat ini hujan berada dalam periode berintensitas tinggi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (27/12/2024). “Saat ini, selama 10 hari terakhir di tahun 2024 hingga 10 hari awal tahun 2025 masih aktif La Nina lemah,” ujarnya.

Terutama, lanjutnya, yang berada di wilayah Jawa bagian utara. “Ini sebagai memasuki puncak musim hujan di Januari,” kata Dwikorita.

Ia juga mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis di Samudra Hindia bagian selatan turut memengaruhi pola angin. Hal ini memicu pembentukan awan hujan, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, hingga Nusa Tenggara.

“Selain itu, aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2024. Ini juga menjadi faktor yang meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” ucap Dwikorita.

Namun, Dwikorita menyebut bahwa prakiraan cuaca khusus untuk Jakarta menunjukkan kondisi berawan hingga esok siang. “Khusus untuk DKI, malam ini hingga besok jam 1 siang hanya berawan dan baru mulai hujan ringan setelah pukul 1 siang,” katanya.

Dwikorita lantas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem akibat gabungan fenomena cuaca ini. Terutama, di wilayah yang mengalami curah hujan tinggi.

Oleh: Nurul Janida )*

Memasuki akhir tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Tahun Baru 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menghindari lonjakan harga yang dapat membebani konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa ketersediaan stok pangan nasional lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang ini. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa stok beras, gula, jagung, dan garam cukup untuk kebutuhan domestik. Produksi dalam negeri yang meningkat menjadi faktor utama di balik keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor keempat komoditas tersebut pada 2025. Menurut Zulkifli, produksi beras pada tahun depan diproyeksikan mencapai 32 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 31 juta ton.

Pemerintah juga menargetkan produksi gula sebesar 2,6 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan domestik yang hanya 1,4 juta ton. Zulkifli menyebutkan bahwa pencapaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan. Selain itu, produksi jagung untuk pakan ternak diperkirakan mencapai 16,68 juta ton, melebihi kebutuhan 13 juta ton. Dengan ketersediaan yang cukup, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas harga di pasar.

Swasembada untuk komoditas garam konsumsi juga menjadi perhatian pemerintah. Produksi garam pada 2025 ditargetkan mencapai 2,25 juta ton, sementara kebutuhan domestik sebesar 1,76 juta ton. Zulkifli menyatakan bahwa langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor tetapi juga memperkuat daya saing industri garam lokal. Dengan stok yang melimpah, pemerintah menjamin harga garam tetap terkendali.

Cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada akhir tahun tidak menjadi ancaman bagi stabilitas harga. Pemerintah telah memastikan stok cadangan di Bulog, ritel, dan pasar cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Zulkifli mengungkapkan bahwa pengelolaan distribusi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Selain memastikan ketersediaan pangan, pemerintah juga memprioritaskan kebijakan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan pernyataan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai Januari 2025. Menurutnya, kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan transportasi tetap dibebaskan dari PPN sehingga tidak akan memengaruhi pengeluaran masyarakat pada sektor-sektor tersebut.

Kenaikan PPN ini didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberatkan rakyat. Supratman menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai antisipasi dampak kebijakan baru ini.

Program bantuan tersebut mencakup subsidi untuk rakyat miskin dan stimulus bagi UMKM. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Supratman optimis bahwa dengan pendekatan yang pro-rakyat, kebijakan kenaikan PPN dapat berjalan tanpa hambatan berarti.

Selain itu, pemerintah juga terus mengawasi harga bahan pokok di pasar melalui kerja sama dengan dinas-dinas terkait di daerah. Operasi pasar menjadi salah satu upaya konkret untuk mencegah spekulasi harga. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera bertindak jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan inflasi. Kementerian Perdagangan memastikan bahwa distribusi bahan pokok ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, berjalan lancar. Dukungan infrastruktur yang semakin baik dinilai menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam distribusi pangan.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi modern. Program modernisasi pertanian yang digagas Kementerian Pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap hasil panen.

Tidak hanya itu, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam pengelolaan logistik pangan. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan pokok lebih efisien dan merata. Dengan demikian, masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat menikmati harga yang stabil selama masa libur panjang.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk asosiasi petani dan pelaku usaha. Mereka menilai langkah pemerintah sebagai bukti keseriusan dalam menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dukungan ini memperkuat optimisme bahwa Natal dan Tahun Baru akan berjalan tanpa gangguan berarti.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa stok pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan pasokan. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Selain aspek pangan, keamanan juga menjadi perhatian pemerintah selama masa libur panjang. Aparat keamanan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan situasi tetap kondusif. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tahun-tahun mendatang.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Presiden Prabowo memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut di masa pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang menandakan kesiapan IKN sebagai ibu kota fungsional. Proses pemindahan ibu kota ini direncanakan akan selesai sepenuhnya menjelang Pemilu 2029, dengan pelantikan pejabat negara yang akan dilaksanakan di Nusantara. Keberlanjutan pembangunan ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo menyelesaikan proyek IKN.

Pembangunan mega proyek IKN Tahap 1 per 13 Desember 2024 telah mencapai 69%. Proyek ini terus digencarkan seiring dengan target fungsionalisasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada tahun 2025. Sedangkan, berdasarkan data Otorita IKN, dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan IKN secara keseluruhan mencapai 61,7%.

Untuk mempercepat progres pembangunan, Presiden Prabowo Subianto juga akan meletakkan batu pertama atau groundbreaking tahap sembilan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada awal tahun 2025. Proyek ini memakan biaya hingga Rp6,5 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu alasan strategis di balik pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah dampak perubahan iklim global. Dalam forum G20 di Brasil, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kenaikan permukaan air laut yang mulai menggenangi sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi dengan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah pemindahan ibu kota.

Indonesia secara langsung terdampak oleh perubahan iklim. Wilayah pesisir Indonesia kini terendam akibat naiknya permukaan air laut. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ini.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menjelaskan lima hal penting yang mencerminkan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah dalam memastikan bahwa perpindahan ibu kota berjalan sesuai dengan visi besar yang telah ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN juga menjadi perhatian utama. Troy mengatakan bahwa Otorita IKN berencana menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya pada tahun 2028. Saat ini, fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur eksekutif yang ditargetkan selesai pada akhir 2024. Hunian dan fasilitas pendukung lainnya juga sedang dipersiapkan untuk mendukung pemindahan ASN yang direncanakan dimulai pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari langkah simbolis, pemerintah telah mengumumkan bahwa Masjid Istiqlal di Jakarta tidak lagi menjadi masjid negara. Sebagai gantinya, Masjid Raya di IKN akan mengambil peran tersebut. Pada tahun 2025, 1 Syawal 1446 Hijriah, Sholat Ied pertama akan dilaksanakan di Masjid Raya Nusantara, yang menjadi simbol transisi spiritual dan budaya bangsa.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah menargetkan masjid negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah bisa dipakai beribadah saat lebaran 2025. Untuk tempat ibadah kepercayaan lain seperti gereja, vihara, pura dan lain sebagainya sekarang ini masih dalam proses lelang pembangunan. Tempat-tempat ibadah tersebut akan dibangun berdampingan.

Masjid Raya Nusantara tidak hanya akan menjadi pusat ibadah, tetapi juga lambang integrasi nilai-nilai religius dengan visi pembangunan IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria mengatakan Masjid di IKN akan menggantikan status Masjid Istiqlal di Jakarta sebagai Masjid Negara.

Hariqo menjelaskan pergantian tersebut adalah konsekuensi dari Masjid Istiqlal di Jakarta yang tidak akan lagi menjadi Ibu Kota Indonesia dan berpindah ke IKN. Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan representatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai Visi Indonesia Maju.

Masjid di IKN akan berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masjid di IKN tengah dalam tahap pembangunan I yang terdiri dari bangunan utama 4 lantai. Ia merinci 4 lantai itu berupa 2 lantai mezzanine dan 2 lantai pelataran serbaguna sekaligus untuk parkir. Masjid di IKN tersebut dapat menampung maksimal sebanyak 60 ribu jamaah setelah dibangun.

Masjid IKN dibangun di atas lahan seluas 32.125 m2 dengan luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2 serta Minaret seluas 427 m2. Selain itu juga terdapat bangunan komersial seluas 2.212 m2 (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m2 (1 lantai).
Masjid Negara dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk 4 lot khusus VVIP, 1 lot untuk difabel. Selain itu, tersedia juga 5 lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.

Berbagai progres dan target pembangunan di IKN sebagai ibu kota negara baru tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Komitmen ini perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari seluruh kalangan masyarakat. Sebab, IKN memberikan harapan besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah sekitar. Upaya pemerintah tersebut juga akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Silvia A.P *)

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% yang telah diumumkan oleh pemerintah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan masyarakat. Langkah ini memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari kekhawatiran tentang dampaknya terhadap daya beli masyarakat hingga optimisme bahwa hasil dari kenaikan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam bentuk program-program pro rakyat. Penting bagi kita untuk memahami latar belakang kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kenaikan PPN ini akan diimbangi dengan penguatan berbagai program sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu instrumen fiskal yang penting bagi negara. Pendapatan dari PPN memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya kenaikan sebesar 1%, pemerintah memperkirakan akan ada tambahan pendapatan yang cukup besar. Tambahan pendapatan ini diharapkan dapat digunakan untuk mendanai berbagai program yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Salah satu alasan utama pemerintah menaikkan tarif PPN adalah untuk mengatasi defisit anggaran yang meningkat akibat berbagai tekanan ekonomi global dan domestik. Pandemi Covid-19, misalnya, telah memaksa pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Selain itu, fluktuasi harga komoditas di pasar global serta ketidakpastian ekonomi internasional menambah tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal. Oleh karena itu, langkah untuk menaikkan tarif PPN dianggap sebagai solusi yang realistis untuk memperkuat basis penerimaan negara.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang ini adalah produk hukum pemerintah dan DPR sebelumnya, sehingga pemerintah saat ini berkewajiban menjalankannya. Dirinya yakin Pemerintahan Presiden Prabowo tidak mudah mengambil keputusan terkait dengan amanah UU untuk menaikan pajak ini, sehingga harus dicarikan kebijakan yang tepat dalam implementasinya.

Herman meyakini bahwa kenaikan PPN ini juga diiringi dengan peningkatan program-program pro rakyat dan insentif, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum. Terkait dengan kekhawatiran berbagai kalangan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap kenaikan barang dan jasa lainya, Herman percaya pemerintah sudah mempertimbangkan dan mempersiapkan mitigasinya.

Bahkan dengan berbagai insentif yang akan diluncurkan kebijakan kenaikan PPN ini bukan saja bisa diminimalkan dampak jangka pendek yang ditimbulkannya, tetapi bisa memberi peningkatan terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang akan membawa peningkatan ekonomi bagi rakyat, bangsa, dan negara

Selain program-program tersebut, pemerintah juga berencana untuk memberikan insentif khusus bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan banyak di antaranya masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Dengan mendukung UMKM, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam komunikasi publiknya, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan PPN ini bukan semata-mata langkah untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pajak, termasuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, beban pajak dapat didistribusikan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta menjelaskan bahwa kenaikan PPN adalah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat untuk pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat negara ini.

Tentu saja, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana tambahan dari kenaikan PPN benar-benar digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan manfaat yang dapat mereka rasakan secara langsung.

Dalam konteks global, kenaikan PPN sebesar 1% di Indonesia masih tergolong moderat dibandingkan dengan tarif PPN di banyak negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan tarif PPN tanpa memberikan beban yang terlalu berat bagi masyarakat, asalkan diimbangi dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan adanya kebijakan penyesuaian PPN 1 % yang disertai oleh beragam program bantuan pro rakyat, ketahanan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Oleh sebab itu, program ini diharapkan dapat mendapat dukungan bersama agar dapat terwujud sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

)* Penulis adalah Redaktur Media Persatuan Pemuda Sulawesi Selatan

Oleh: Judas Onel
Judi online semakin menjadi ancaman nyata di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik membuat fenomena ini menyebar dengan cepat, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik yang merugikan ini. Dukungan penuh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam melawan ancaman ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kampanye anti-judi online menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, judi online tidak hanya menggerogoti keuangan individu, tetapi juga berdampak besar pada masa depan generasi muda. Menurutnya, judi online merugikan secara finansial dan mengancam masa depan generasi muda dan harus dihentikan bersama-sama. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kesadaran kolektif untuk melindungi generasi penerus dari bahaya yang dapat merusak mental, moral, dan stabilitas finansial mereka.

Data menunjukkan bahwa banyak anak muda terjebak dalam lingkaran judi online karena tergiur iming-iming keuntungan instan. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka justru kehilangan uang dalam jumlah besar, bahkan terjebak dalam utang. Dampak ini diperburuk oleh risiko kecanduan yang dapat menghancurkan produktivitas dan masa depan individu.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang memperluas kampanye anti-judi online untuk meningkatkan kesadaran digital di kalangan generasi muda. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan memperluas jangkauan kampanye anti-judi online untuk menciptakan generasi muda yang sadar digital, bebas dari judi online, dan mampu berprestasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak akan terus ditingkatkan.

Pendekatan kolaboratif ini mencakup kerjasama dengan kementerian lain, lembaga pendidikan, komunitas, dan tokoh inspiratif. Pemerintah juga berupaya memperkuat regulasi terkait pengawasan platform digital yang digunakan untuk judi online, sekaligus memperkuat sanksi terhadap pelanggar. Di sisi lain, kampanye edukasi yang melibatkan media massa dan media sosial menjadi langkah strategis untuk menjangkau masyarakat luas.

Inisiatif ini sangat penting, mengingat literasi digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kesadaran akan bahaya judi online harus menjadi bagian dari pendidikan sejak dini, sehingga anak muda memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menolak godaan yang merusak ini.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat, khususnya pemuda, juga harus berperan aktif dalam perang melawan judi online. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Iskandar Zulkarnain, menggarisbawahi pentingnya partisipasi anak muda dalam isu ini.
Menurutnya, isu judi online adalah persoalan yang sangat meresahkan dan harus diperangi bersama. Langkah pemerintah dan Polri memberantas judi online adalah langkah yang tepat dan harus didukung oleh semua pihak.

Iskandar menambahkan bahwa pemuda dapat berkontribusi melalui berbagai cara, seperti aktif dalam kampanye anti-judi online, memberikan edukasi kepada teman sebaya, dan menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Dengan semangat kebersamaan, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi masa depan mereka dari ancaman judi online.

Pemberantasan judi online bukan tanpa tantangan. Perkembangan teknologi yang pesat membuat operator judi online terus mencari celah untuk beroperasi, termasuk menggunakan platform anonim atau server luar negeri. Selain itu, masih ada tantangan dalam penegakan hukum yang membutuhkan koordinasi lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan internet.
Namun, tantangan ini bukanlah alasan untuk menyerah. Sebaliknya, ini menjadi dorongan bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen dan inovasi dalam menghadapi ancaman tersebut. Pengembangan teknologi pengawasan dan peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi langkah krusial dalam menekan laju perkembangan judi online.

Judi online adalah ancaman yang nyata dan harus ditangani dengan serius. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Kini, giliran masyarakat untuk mendukung langkah ini dengan menjauhi segala bentuk judi online dan menyebarkan kesadaran akan bahayanya.

Bagi generasi muda, masa depan adalah aset yang harus dijaga. Dengan menjauh dari judi online, kita dapat menciptakan generasi yang berprestasi, sadar digital, dan memiliki daya saing global. Mari bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang bebas dari ancaman judi online. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.

)* Penulis merupakan anggota Komunitas Gen Z Melek Digital asal Jawa Timur

Oleh: Safrudin Nur )*

Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen menjelang libur Tahun Baru 2025. Kebijakan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan, tetapi juga menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih baik pada momen liburan penting. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa langkah ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Perlu diketahui bahwa penurunan harga tiket pesawat merupakan hasil kerja sama intensif antara Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto. Penurunan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan mobilisasi bagi masyarakat selama libur Nataru. Menteri BUMN juga mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk Pertamina dan pengelola bandara, yang turut membantu merealisasikan kebijakan ini. Upaya ini menjadi salah satu langkah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menekan biaya perjalanan yang sering kali melonjak pada masa liburan.

Keputusan penurunan harga tiket pesawat mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Salah satunya Anggota Komisi VI DPR, Firnando Hadityo Ganinduto, yang menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada sektor lain seperti pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia. Selain itu, sektor UMKM di sekitar destinasi wisata diprediksi akan merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari lonjakan aktivitas pariwisata.

Senada dengan Firnando, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata pascapandemi. Penurunan tarif tiket domestik sebesar 10 persen diharapkan dapat mendorong wisatawan domestik maupun internasional untuk kembali memilih Indonesia sebagai destinasi utama. Airlangga menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penghasil devisa negara, dan kebijakan seperti ini menjadi bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga seperti Thailand.

Sebelum pandemi, sektor pariwisata Indonesia mampu menarik hingga 17 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan Thailand yang berhasil menarik hampir 30 juta turis per tahun. Untuk itu, pemerintah telah merancang berbagai inisiatif guna meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia, termasuk pengembangan penerbangan regional langsung menuju lokasi-lokasi wisata unggulan seperti Belitung, Labuan Bajo, dan Mandalika. Penerbangan langsung ini diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan tanpa harus melalui transit yang merepotkan.

Langkah-langkah strategis pemerintah ini tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga mencakup rencana lima tahun ke depan. Maka dari itu, penting mencari solusi jangka panjang untuk masalah transportasi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi lonjakan permintaan pada momen tertentu seperti libur Nataru dan Lebaran. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang nyaman dan terjangkau di masa mendatang.

Dari sisi pelaku usaha, kebijakan ini juga memberikan sinyal positif. Penurunan harga tiket pesawat dipandang sebagai upaya untuk mendukung ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang bepergian selama liburan, berbagai sektor bisnis, mulai dari akomodasi hingga kuliner, diharapkan akan mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong maskapai penerbangan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional guna memberikan layanan yang lebih kompetitif.

Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan menjadi pendorong utama bagi sektor pariwisata untuk bangkit kembali. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata menjadi kunci utama untuk mengembalikan kejayaan pariwisata Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat kembali menjadi tujuan wisata yang menarik, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pelaku industri. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan dukungan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif, tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan tarif tiket pesawat guna memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses transportasi yang terjangkau. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati libur Nataru dengan lebih nyaman dan mudah. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Kebijakan penurunan harga tiket pesawat menjelang libur Tahun Baru 2025 merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak positif yang meluas pada berbagai sektor. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

)* Pengamat Masalah Transposrtasi dari Pancasila Madani Institute

Oleh: Arman Panggabean
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memberantas judi online di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menggandeng penyedia platform digital payment untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bersih dari aktivitas ilegal. Langkah ini bukan hanya melibatkan regulasi ketat, tetapi juga inovasi dalam pemantauan, edukasi, dan pemblokiran.

Grab Indonesia dan OVO, dua platform pembayaran digital terkemuka, telah menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas judi online. Mereka mengambil langkah-langkah konkret sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Kerja sama ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas judi online.

OVO, yang dipimpin oleh President Director Karaniya Dharmasaputra, menyampaikan bahwa platform tersebut telah secara aktif memonitor dan memblokir transaksi yang terindikasi terkait judi online. Karaniya menjelaskan bahwa sepanjang 2024, OVO berhasil mencatat penurunan signifikan dalam nilai transaksi judi online yang terdeteksi dan diblokir. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk nyata komitmen OVO dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Grab Indonesia. Country Managing Director Neneng Goenadi menggarisbawahi pentingnya mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Grab telah mengimplementasikan sistem monitoring yang canggih untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Neneng melihat kolaborasi ini sebagai upaya strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online dan pentingnya menjaga keamanan ruang digital.

Pemerintah melalui Kemenkomdigi juga memberikan apresiasi atas kontribusi kedua platform ini. Dalam audiensi bersama Grab dan OVO, Meutya Hafid menekankan pentingnya peran perusahaan teknologi dalam melindungi masyarakat dari bahaya aktivitas ilegal. Ia juga menyoroti bahwa pemberantasan judi online bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun literasi digital yang kuat di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko aktivitas judi online.

Selain Grab dan OVO, GoTo Group, yang menaungi TikTok dan Tokopedia, juga turut aktif dalam mendukung pemberantasan judi online. CEO GoTo Group, Patrick Walujo, menyatakan bahwa perusahaan ini akan meningkatkan moderasi konten di platformnya untuk mencegah penyebaran aktivitas ilegal. Salah satu inisiatif yang direncanakan adalah melanjutkan Kampanye Anti-Judi Online pada tahun 2025. Kampanye ini akan mencakup edukasi masyarakat di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Aceh, Medan, dan Papua. Langkah ini menjadi bukti nyata dari komitmen GoTo dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Selain moderasi konten, GoTo juga berencana mengadakan program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi online serta mendorong mereka untuk menjauhi aktivitas tersebut. Patrick menegaskan bahwa edukasi adalah elemen penting dalam mencegah masyarakat terjerumus dalam aktivitas ilegal.

Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital ini memberikan harapan bahwa pemberantasan judi online dapat dilakukan secara efektif. Namun, tantangan tetap ada. Judi online terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih, memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan strategis. Dalam hal ini, peran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) menjadi sangat penting. AI dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas ilegal dengan lebih cepat dan efisien.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam kolaborasi ini. Pemerintah dan perusahaan digital perlu memberikan laporan rutin tentang langkah-langkah yang telah diambil dan dampaknya terhadap pemberantasan judi online. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap upaya yang dilakukan.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media. Dengan pendekatan holistik, pemberantasan judi online dapat berjalan lebih maksimal dan mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi hingga rehabilitasi bagi mereka yang terjerat aktivitas tersebut.

Keseluruhan langkah ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Kerja sama lintas sektor ini menunjukkan bagaimana berbagai pihak dapat bersatu untuk menghadapi tantangan yang kompleks di era digital. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan penuh dari platform digital seperti Grab, OVO, dan GoTo, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara dengan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online tidak hanya soal menghilangkan aktivitas ilegal dari ruang digital, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
Apresiasi Kolaborasi Pemerintah dengan Platform Digital Payment dalam Pemberantasan Judi Online

Oleh: Arman Panggabean
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memberantas judi online di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menggandeng penyedia platform digital payment untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bersih dari aktivitas ilegal. Langkah ini bukan hanya melibatkan regulasi ketat, tetapi juga inovasi dalam pemantauan, edukasi, dan pemblokiran.

Grab Indonesia dan OVO, dua platform pembayaran digital terkemuka, telah menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas judi online. Mereka mengambil langkah-langkah konkret sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Kerja sama ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas judi online.

OVO, yang dipimpin oleh President Director Karaniya Dharmasaputra, menyampaikan bahwa platform tersebut telah secara aktif memonitor dan memblokir transaksi yang terindikasi terkait judi online. Karaniya menjelaskan bahwa sepanjang 2024, OVO berhasil mencatat penurunan signifikan dalam nilai transaksi judi online yang terdeteksi dan diblokir. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk nyata komitmen OVO dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Grab Indonesia. Country Managing Director Neneng Goenadi menggarisbawahi pentingnya mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Grab telah mengimplementasikan sistem monitoring yang canggih untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Neneng melihat kolaborasi ini sebagai upaya strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online dan pentingnya menjaga keamanan ruang digital.

Pemerintah melalui Kemenkomdigi juga memberikan apresiasi atas kontribusi kedua platform ini. Dalam audiensi bersama Grab dan OVO, Meutya Hafid menekankan pentingnya peran perusahaan teknologi dalam melindungi masyarakat dari bahaya aktivitas ilegal. Ia juga menyoroti bahwa pemberantasan judi online bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun literasi digital yang kuat di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko aktivitas judi online.

Selain Grab dan OVO, GoTo Group, yang menaungi TikTok dan Tokopedia, juga turut aktif dalam mendukung pemberantasan judi online. CEO GoTo Group, Patrick Walujo, menyatakan bahwa perusahaan ini akan meningkatkan moderasi konten di platformnya untuk mencegah penyebaran aktivitas ilegal. Salah satu inisiatif yang direncanakan adalah melanjutkan Kampanye Anti-Judi Online pada tahun 2025. Kampanye ini akan mencakup edukasi masyarakat di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Aceh, Medan, dan Papua. Langkah ini menjadi bukti nyata dari komitmen GoTo dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Selain moderasi konten, GoTo juga berencana mengadakan program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi online serta mendorong mereka untuk menjauhi aktivitas tersebut. Patrick menegaskan bahwa edukasi adalah elemen penting dalam mencegah masyarakat terjerumus dalam aktivitas ilegal.

Kolaborasi antara pemerintah dan platform digital ini memberikan harapan bahwa pemberantasan judi online dapat dilakukan secara efektif. Namun, tantangan tetap ada. Judi online terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih, memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan strategis. Dalam hal ini, peran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) menjadi sangat penting. AI dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas ilegal dengan lebih cepat dan efisien.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam kolaborasi ini. Pemerintah dan perusahaan digital perlu memberikan laporan rutin tentang langkah-langkah yang telah diambil dan dampaknya terhadap pemberantasan judi online. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap upaya yang dilakukan.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media. Dengan pendekatan holistik, pemberantasan judi online dapat berjalan lebih maksimal dan mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi hingga rehabilitasi bagi mereka yang terjerat aktivitas tersebut.

Keseluruhan langkah ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Kerja sama lintas sektor ini menunjukkan bagaimana berbagai pihak dapat bersatu untuk menghadapi tantangan yang kompleks di era digital. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan penuh dari platform digital seperti Grab, OVO, dan GoTo, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara dengan ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online tidak hanya soal menghilangkan aktivitas ilegal dari ruang digital, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute