Arsip Tahunan: 2024

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi inisiatif monumental yang dirancang sebagai simbol transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Proyek ini bertujuan menciptakan kota masa depan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta menjadi faktor kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan IKN Nusantara.

Salah satu sinergi pemerintah dengan sektor swasta yaitu kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Asian Development Bank (ADB), kerja sama tersebut untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan IKN. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan bahwa pihaknya mendukung kolaborasi termasuk dukungan pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.

Adanya dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta patut diapreasiasi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Sementara itu, kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan

Lebih lanjut, sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta USD atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli. Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.

Di sisi lain, kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan IKN. Hingga awal 2024, sekitar 54% dari kebutuhan pendanaan berasal dari skema ini. Kemudahan investasi, fasilitas fiskal, dan berbagai insentif membuat proyek IKN menarik bagi investor domestik dan asing. Beberapa proyek strategis yang telah dimulai melibatkan pengembangan kawasan pendidikan, hunian, dan fasilitas komersial.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa untuk sampai saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (Lol) dari pengusaha swasta yang berminat berinvestasi di IKN. Dengan adanya minat dari para investor swasta pembangunan IKN Nusantara dapat lebih cepat terealisasi. Hal tersebut jawaban dari komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan, seperti peluncuran Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara juga memperkuat daya tarik IKN di mata investor swasta.

Pemerintah juga memprioritaskan pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Program pemberdayaan UMKM, konsultasi publik, serta pelatihan keterampilan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aktif terlibat dalam pembangunan kota baru ini. Pemerintah mencatat peningkatan jumlah UMKM dari 417 pada pertengahan 2023 menjadi 650 pada awal 2024.

Pembangunan IKN tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan tetapi juga mencakup inisiatif reforestasi besar-besaran. Hanya 25% dari total luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, sementara 65% sisanya akan menjadi kawasan hijau. Upaya ini selaras dengan tujuan menjadikan IKN sebagai kota hutan pertama di Indonesia. Strategi ini juga melibatkan komunitas internasional melalui program Green Movement dan komitmen reforestasi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah saat ini, Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas pemerintah karena pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan nasional dan memberi multiplier effect secara luas.

Meski banyak capaian yang telah diraih, tantangan seperti koordinasi antar-pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan pendanaan tetap harus diatasi. Namun, optimisme terhadap keberhasilan IKN tetap tinggi. Pemerintah dan mitra swasta terus bekerja untuk menciptakan kota yang tidak hanya layak huni tetapi juga dicintai oleh penghuninya.

IKN dirancang sebagai kota masa depan yang mencerminkan integrasi sempurna antara teknologi, keberlanjutan, dan budaya. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, IKN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi global. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol transformasi Indonesia tetapi juga motor penggerak utama menuju pemerataan ekonomi dan pembangunan secara keberlanjutan. Dengan visi yang kuat, IKN siap mengantarkan Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Papua – Momentum HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember setiap tahunnya kembali menjadi ancaman serius bagi upaya Pemerintah mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan.

Tindakan separatis yang dilakukan kelompok tersebut, mulai dari propaganda hingga kekerasan, telah menghambat kerja keras untuk menjadikan seluruh wilayah NKRI lebih maju dan sejahtera.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw, menegaskan pentingnya masyarakat mengabaikan seruan provokatif OPM yang mengatasnamakan kemerdekaan.

Modouw, yang akrab disapa Mama Sip, menyerukan agar 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, bukan sebagai HUT OPM.

Ia menilai narasi “merdeka” yang digaungkan OPM hanya ilusi yang tidak berdasar.

“Katanya 1 Desember itu hari merdeka. Merdeka yang mereka mimpikan itu mungkin merdeka angan-angan saja. Dia mimpi sesuatu yang tidak mungkin. Saya anak veteran, jadi saya harus bicara begitu,” ungkap Mama Sip.

Ia juga menyoroti pengaruh informasi yang dipelintir kelompok separatis terhadap anak muda, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Ancaman nyata dari OPM kembali terlihat dengan serangkaian aksi kekerasan baru-baru ini. Pada Senin (4/11), kelompok tersebut menyerang warga di Kabupaten Yalimo, disusul penembakan terhadap seorang sopir di Jalan Trans Papua-Wamena sehari setelahnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, memastikan bahwa kedua aksi tersebut dilakukan oleh OPM.

“OPM adalah penjahat kemanusiaan. Mereka tidak ingin NKRI terus terbangun dan maju karena menyerang para pekerja. Aparat keamanan kini terus mengejar pelaku,” ujar Kolonel Candra.

Menurutnya, korban di Yalimo adalah operator alat berat yang terluka parah, sementara korban penembakan di Jalan Trans Papua-Wamena meninggal dunia akibat luka tembak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mendorong tindakan tegas terhadap kelompok separatis tersebut.

Ia menilai langkah hukum yang kuat dan kolaborasi aparat keamanan sangat penting untuk mengatasi gangguan OPM.

“Pemerintah harus memastikan seluruh upaya percepatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh dengan aman,” jelasnya.

Keberadaan OPM tidak hanya menciptakan teror tetapi juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan seluruh wilayah NKRI yang lebih sejahtera.

Di tengah ancaman tersebut, Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Oleh : Recky Rumbiak )*
Provokasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada peringatan 1 Desember yang mereka klaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) OPM selalu menjadi masalah bagi upaya pemerataan ekonomi di Bumi Cenderawasih, bahkan di seluruh Indonesia.

Gerakan tersebut bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat percepatan pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong langkah strategis untuk memastikan seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua meraih kemajuan yang berkeadilan. Namun, provokasi dari kelompok separatis ini tetap menjadi tantangan besar.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw (mama Sip), menilai bahwa seluruh masyarakat harus lebih bijak menyikapi tanggal 1 Desember. Ia meminta agar hari tersebut lebih difokuskan pada peringatan Hari AIDS Sedunia ketimbang dijadikan ajang untuk menuntut referendum dan terprovokasi HUT OPM.

Mama Sip menegaskan bahwa narasi Papua merdeka yang diusung OPM hanyalah angan-angan yang tidak punya dasar. Ia mengingatkan bahwa banyak anak muda telah terpengaruh oleh informasi yang dipelintir oleh kelompok tertentu, baik di dalam maupun luar negeri.

Keberadaan OPM menjadi ancaman bagi percepatan pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah. Berbagai aksi anarkis dan teror yang dilakukan oleh kelompok ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tetapi juga para pekerja proyek yang bertugas membangun infrastruktur di wilayah tersebut.

Padahal, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh gerombolan OPM telah menghambat berbagai program strategis yang dirancang untuk kemajuan Bumi Cenderawasih.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya langkah tegas dalam menghadapi OPM. Ia menilai bahwa tindakan anarkis yang dilakukan kelompok separatis itu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tidak kenal kompromi.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Indonesia hingga ke Papua dengan melibatkan aparat gabungan TNI, Polri dan BIN untuk memastikan kondusivitas di seluruh wilayah. Kolaborasi antara berbagai institusi itu terus dioptimalkan agar konflik yang diakibatkan oleh OPM dapat segera diselesaikan.

Langkah-langkah strategis juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak terganggu. Presiden RI kedelapan telah menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia, termasuk Papua, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan dalam kampanye merupakan salah satu langkah besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pemerintah, di bawah arahan Kepala Negara, akan terus menggali potensi pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri, salah satunya melalui investasi dan penguatan sektor UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah konkret sedang dipersiapkan untuk mencapai target tersebut. Pemerintah akan menggenjot investasi dan membuka pasar ekspor sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Selain itu, pendekatan berbasis tenaga kerja intensif menjadi fokus utama untuk menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah, termasuk Papua. Strategi ini diharapkan dapat menguatkan fondasi ekonomi di wilayah yang masih berjuang melawan tantangan pembangunan.

Gangguan dari kelompok OPM tidak hanya menciptakan rasa tidak aman, tetapi juga menurunkan daya tarik investasi di wilayah Papua. Padahal, potensi sumber daya alam yang melimpah di Papua dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional jika dikelola dengan baik dan didukung oleh stabilitas keamanan.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program pembangunan di Indonesia, termasuk Papua berjalan dengan lancar. Dalam dokumen visi dan misinya, ia mencatat pentingnya pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada stabilitas yang harus dijaga dari ancaman separatisme.

Dengan langkah-langkah tegas dan terukur yang diambil oleh pemerintah, diharapkan Papua dapat segera menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Pemerintah terus memastikan bahwa percepatan pembangunan di seluruh wilayah NKRI, termasuk Papua tidak akan terganggu oleh aksi-aksi provokatif dari OPM.

Seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua, memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan di wilayah mereka masing-masing.

Provokasi HUT OPM bukan hanya ancaman bagi stabilitas, tetapi juga hambatan besar bagi upaya pemerataan ekonomi. Dengan dukungan dari seluruh pihak, Papua diharapkan dapat segera mewujudkan potensi besarnya sebagai salah satu pilar kemajuan Indonesia.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akan terus melangkah maju untuk memastikan bahwa pemerataan ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Tanah Air.

Peringatan 1 Desember tidak seharusnya menjadi ajang untuk menghidupkan kembali narasi separatisme yang hanya membawa kerugian bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat perlu harus lebih fokus pada pembangunan dan kemajuan yang tengah diupayakan pemerintah. Narasi OPM tentang kemerdekaan hanyalah ilusi yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Papua maju bersama NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Manado

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui langkah-langkah strategis yang mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan yang diluncurkan mencakup penghapusan utang UMKM, digitalisasi usaha kecil, hingga peluncuran program “UMKM Naik Kelas.” Hal tersebut menjadi wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan.

Salah satu langkah monumental yang diambil adalah kebijakan penghapusan utang UMKM yang dijadwalkan mulai berlaku pada April 2025. Presiden menyadari bahwa tumpukan utang telah menjadi penghalang utama bagi banyak pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan langkah ini, pelaku UMKM akan mendapatkan ruang gerak yang lebih luas untuk berinovasi dan memperluas bisnis mereka.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk berpihak langsung kepada rakyat kecil. “Ini adalah kebijakan yang sangat ditunggu oleh jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Dengan penghapusan utang, kita tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk tumbuh lebih besar,” ujar Maman.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kementerian UMKM untuk terus mempercepat implementasi program “UMKM Naik Kelas.” Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, digitalisasi, serta akses yang lebih mudah ke pembiayaan dan pasar.

Maman juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus memprioritaskan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari strategi besar ini. Digitalisasi diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal untuk masuk ke pasar internasional. Untuk mendukung hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai platform teknologi guna memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM terkait e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen usaha berbasis teknologi.

Sementara itu, keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan juga mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk juga Aktivis 98, Ahmad Andi Bahri yang mengatakan penghapusan utang UMKM oleh pemerintah Presiden Prabowo sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil. “Penghapusan utang UMMKM sebagai langkah strategis yang memberikan dampak langsung bagi rakyat kecil.” ujarnya.

Ia juga menyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen di era pemerintahan Presiden Prabowo akan terpenuhi, hal tersebut dilihat dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM. “kita sama-sama tahu bahwa UMKM menjadi tulang pungguh perekonomian bangsa,” tegasnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai lebih dari 60%, dukungan kepada sektor ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kewajiban. Lebih lanjut, Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan peningkatan sektor UMKM sebagai kebijakan yang sangat berdampak langsung bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut patut diapresiasi dan terus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

(*)

Oleh Novianti Kusnandar )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku yang mencapai 66 juta, UMKM mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi hingga 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran strategis UMKM menjadi sorotan utama sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Prabowonomics.

Kebijakan ekonomi Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Salah satu target ambisius dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, jauh di atas capaian rata-rata 5% pada era sebelumnya. Presiden Prabowo juga menetapkan tujuan penghapusan kemiskinan absolut, yang diimplementasikan melalui program investasi, penguatan ekspor, serta pengembangan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Di tengah strategi besar ini, UMKM memainkan peran penting sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif.

Program-program spesifik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit untuk Pengusaha Kuat (Krupuk) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam program ini bertujuan untuk mendorong graduasi UMKM agar naik kelas. Pemerataan akses permodalan, melalui program-program seperti ini, menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Tidak hanya itu, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta juga membuka peluang inovasi bagi sektor UMKM, terutama di industri ritel. Direktur SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, menyebut bahwa program Krupuk memberikan dukungan penting bagi UMKM toko kelontong agar mampu bersaing di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan memperluas akses terhadap permodalan dan teknologi, UMKM diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi modern.

Selain permodalan, fokus pemerintah juga tertuju pada digitalisasi UMKM. Transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo mendorong program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan ekspor, di mana UMKM berperan sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar global.

Kontribusi UMKM juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ketahanan sektor ini terbukti saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, di mana UMKM mampu menjadi penyokong ekonomi masyarakat. Ke depan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat daya tahan UMKM melalui kebijakan yang inklusif, memastikan sektor ini tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dengan dominasi UMKM di struktur ekonomi Indonesia, pemerataan pembangunan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Prabowonomics. Fokus pada pengembangan UMKM di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah juga berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas produk UMKM ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pemerintah terus berupaya menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam rantai nilai global. Melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan standarisasi, UMKM Indonesia kini lebih siap untuk bersaing di pasar internasional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan daya saing ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM menjadi agenda prioritas. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, pemerintah memastikan program-program pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan pada permodalan, teknologi, dan pelatihan. Hal ini tidak hanya memberdayakan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Di era Presiden Prabowo, UMKM bukan hanya sekadar sektor usaha, melainkan menjadi simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang pro-UMKM, program-program inovatif, serta kolaborasi lintas sektor, UMKM diharapkan mampu memainkan peran lebih besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis UMKM juga akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Pemerintah optimistis bahwa dengan mengoptimalkan potensi UMKM, cita-cita tersebut dapat tercapai, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

UMKM adalah harapan dan masa depan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UMKM akan terus berkembang dan menjadi penopang utama pembangunan ekonomi bangsa.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

JAKARTA –Sinergi berbagai pihak menjadi kunci utama untuk melindungi generasi bangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, hingga masyarakat luas kini semakin intensif bersatu dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap dampak buruk narkoba.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, mengatakan pihaknya menggandeng Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Pihaknya juga menekankan pentingnya peran kolektif masyarakat, organisasi pendidikan, dan ormas dalam membendung ancaman laten narkoba.

“Demi mewujudkan generasi emas 2045, upaya pemantauan, penegakan hukum, dan pencegahan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kampanye anti-narkoba di sekolah mencakup edukasi bahaya narkoba, sidak tes urin, dan pelatihan bersama polisi, psikolog, dan ahli hukum,” ujar Dhany.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang, Milono Raharjo mengatakan Kejari Sabang juga memberikan contoh nyata dalam menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba. Melalui kerja sama dengan BNN Kota Sabang, seluruh pegawai Kejari menjalani tes urin di Kantor Kejari Sabang.
“Kami berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, tidak hanya dengan tes urin tetapi juga edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba,” kata Milono.

Senada, Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sungkar, mengatakan tes ini menjadi bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dari 52 pegawai yang diperiksa, hasilnya menunjukkan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba.

“Hasil pemeriksaan dari program ini, hasilnya tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Dalam program ini juga disediakan layanan rehabilitasi gratis bagi mereka yang terindikasi menggunakan narkoba sebagai bagian dari pendekatan preventif,” ucapnya.

Di tempat lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mencontohkan bagaimana pendekatan serupa digunakan untuk memberantas rokok ilegal. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan melaporkan peredaran produk ilegal.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, baik dengan tidak membeli rokok ilegal maupun melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan narkoba,” kata Agus.

Sinergitas lintas sektor menjadi langkah konkret dalam memerangi peredaran narkoba. Dari lingkungan sekolah hingga tempat kerja, dari intelijen hingga masyarakat, setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga generasi Indonesia bebas dari ancaman narkoba.
Upaya ini tidak hanya untuk hari ini tetapi demi masa depan bangsa yang lebih baik, menuju generasi emas 2045 yang sehat, produktif, dan berintegritas.

Oleh: Bagas Pratama Adi
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin meresahkan masyarakat. Pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab besar yang harus ditangani dengan langkah strategis dan pendekatan menyeluruh. Ancaman narkotika dipandang tidak hanya membahayakan generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial serta masa depan bangsa.

Kepala Negara menyatakan bahwa perang melawan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Presiden Prabowo juga menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai kunci keberhasilan dalam melawan ancaman narkotika di Indonesia.

Untuk mendukung komitmen tersebut, Presiden menetapkan strategi yang mencakup penanaman nilai anti-narkotika sejak dini melalui program pendidikan, penindakan tegas terhadap jaringan pengedar, dan pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi peredaran narkoba.

Selain itu, penguatan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat menjadi fokus utama dalam agenda pemberantasan narkotika. Keberhasilan langkah ini tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari berkurangnya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh visi Presiden Prabowo dengan mengarahkan jajarannya untuk memetakan jalur distribusi narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

Penindakan terhadap berbagai modus penyelundupan menjadi prioritas, termasuk yang melibatkan pelaku dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kapolri menekankan pentingnya evaluasi kinerja anggota melalui sistem reward and punishment. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong setiap anggota Polri untuk bekerja lebih keras dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika.

Selain itu, Kapolri juga memperkuat pembenahan internal, terutama terkait anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Langkah pembinaan diterapkan bagi pelanggar ringan, namun tindakan tegas berupa pemecatan tetap diberlakukan untuk pelanggaran berat. Upaya ini bertujuan memastikan integritas institusi Polri dalam memberikan contoh baik kepada masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, turut menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan jelas kepada seluruh jajaran kabinet agar tidak ada toleransi terhadap aktivitas yang berhubungan dengan narkoba.

Sinergi lintas kementerian, termasuk Kejaksaan Agung dan Polri, terus diperkuat untuk memastikan pemberantasan narkotika berjalan efektif. Menteri Meutya juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung langkah pemerintah, baik melalui pelaporan aktivitas mencurigakan maupun melalui edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba.

Melalui program Asta Cita yang diusungnya, Presiden Prabowo menempatkan pemberantasan narkotika sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi dan rehabilitasi bagi para pengguna.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang menyasar sisi supply dan demand. Penindakan tegas terhadap penyelundupan dilakukan bersamaan dengan upaya menekan permintaan melalui kampanye edukasi yang masif di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa perjuangan melawan narkoba membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan dampak signifikan dalam menekan peredaran barang haram tersebut. Langkah ini sejalan dengan visinya untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sehat, serta membangun generasi muda yang memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

Ancaman narkotika tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Presiden Prabowo memandang generasi muda sebagai aset paling berharga bagi bangsa, sehingga pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setiap langkah harus terukur dan memiliki dampak nyata dalam melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba.

Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menghadapi persoalan narkoba melalui pendekatan holistik dan strategi yang komprehensif. Dari langkah penindakan hukum, edukasi, hingga rehabilitasi, semua upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari ancaman narkotika.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemberantasan narkoba memiliki peran penting. Edukasi tentang bahaya narkoba harus ditanamkan sejak usia dini, sementara dukungan teknologi seperti sistem deteksi dini dan pengawasan digital diterapkan untuk memutus jaringan pengedar. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mempersempit ruang gerak para bandar dalam menjalankan aksinya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan agar seluruh lembaga yang terlibat memiliki kapasitas maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar tidak ada lagi pihak yang membekingi atau melindungi aktivitas narkotika. Pesan tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk menjalankan tugas secara transparan dan berintegritas.

Dengan komitmen tinggi dari Presiden Prabowo dan dukungan penuh dari jajaran pemerintah, upaya pemberantasan narkoba diharapkan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah terukur dan sinergi yang kuat, Indonesia akan menjadi negara yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari ancaman narkotika. Kepala Negara optimistis bahwa melalui kebijakan ini, masa depan bangsa dapat diselamatkan, menciptakan generasi muda yang kuat dan berdaya saing di era globalisasi.

Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Tangerang– Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) akan menurunkan harga tiket penerbangan khusus rute domestik mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Jumat menyampaikan bahwa implementasi kebijakan penurunan harga tiket penerbangan untuk periode Natal dan Tahun Baru ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami memahami kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi udara dengan harga terjangkau, utamanya di tengah persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru nanti. Oleh karena itu, hingga saat ini upaya koordinasi intensif terus diperkuat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan kelancaran implementasi secara teknis di lapangan,” katanya.

Ia menyebutkan, upaya menurutkan harga tiket ini untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban perjalanan jelang periode libur panjang akhir tahun. Hal ini juga sekaligus mendukung pemulihan sektor ekonomi, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Penurunan harga tiket ini juga telah memperhitungkan secara seksama dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan penumpang pada libur akhir tahun. Dengan demikian, diberlakukannya penurunan harga tiket ini, kami optimis volume penumpang akan tumbuh positif yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja pendapatan Garuda Indonesia,” ungkapnya.

Penurunan harga tiket ini, diproyeksikan akan mencapai 10 persen, dimana sebagian berasal dari komponen penunjang harga tiket. Komponen tersebut di antaranya adalah fuel surcharge, PJP2U dan PJP4U, serta penyesuaian avtur di sejumlah bandara.

“Rencana implementasi penerapan kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang sebelumnya telah dikaji secara menyeluruh oleh Pemerintah RI, dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat diharapkan menjadi langkah konkret yang berdampak positif bagi langkah peningkatan mobilitas masyarakat utamanya di momen peak season liburan akhir tahun nanti,” ujarnya.

Dalam hal tersebut, Garuda Indonesia menyambut baik soliditas yang terjalin antar seluruh stakeholder guna menurunkan harga tiket pesawat pada periode libur akhir tahun.

“Kami akan segera mengimplementasikan kebijakan ini, setelah diterbitkannya seluruh regulasi yang mengatur ketentuan penurunan harga tiket oleh pemangku kepentingan terkait,” kata dia. (*)

KPU RI mengagendakan pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilkada serentak pada 15 Desember 2024 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhammad Afifuddin menyatakan secara umum pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah berjalan dengan baik.

Afif menyebutkan, tak banyak peristiwa yang mengganggu kelancaran tahapan pemungutan suara selain gangguan keamanan dan bencana yang terjadi di beberapa kabupaten.

“Seperti adanya keributan di Mataram Tengah, banjir di beberapa daerah di Sumatera Utara,” katanya.

Selanjutnya, katanya, hasil penghitungan suara akan diserahkan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Sabtu 30 November mendatang.

“Rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung hingga Selasa 3 Desember secara terbuka,” katanya.

“Nanti akan ada akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember untuk di tingkat kabupaten kota,” katanya. (*)