Arsip Tahunan: 2024

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pesan penting terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikannya usai menggunakan hak pilihnya di TPS 08, Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama para pemimpin daerah terpilih. Presiden juga mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Selain itu para pemimpin baru agar fokus pada kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Saya kira itu,” tegas Presiden Prabowo.

Mengenai jalannya Pilkada 2024, Prabowo mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung lancar. Ia menyebut bahwa masyarakat telah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Namun, ia mengingatkan bahwa proses demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-Pilkada, semangat kebersamaan harus terus dijaga.

“Setiap pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi setelah itu, kita harus bersatu. Pemenang harus menjadi pemimpin untuk semua, sementara yang kalah tetap harus mendukung agar pemerintahan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memantau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca-Pilkada. Meski situasi hingga kini relatif aman, kewaspadaan tetap menjadi prioritas, terutama menjelang penghitungan hasil suara.

“Pantauan posko pengamanan menunjukkan situasi terkendali. Namun, kami tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan di wilayah yang rawan,” ungkapnya.

Pengamanan akan difokuskan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wilayah dengan persaingan ketat antara dua pasangan calon juga menjadi perhatian utama.

Kapolri kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar Pilkada 2024 berlangsung damai. Dengan ajakan ini, harapan besar tertuju pada seluruh elemen bangsa untuk bersinergi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Persatuan adalah kunci. Mari kita berdoa agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak,” tutupnya.

Oleh: Chandita Aenaya )*

Pilkada serentak telah  berlangsung pada 27 November 2024 menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai ajang memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan sekadar sebuah prosedur politik, melainkan cerminan kedewasaan rakyat dalam menentukan arah pembangunan di wilayah masing-masing.

Di balik euforia pemilihan ini, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seluruh elemen masyarakat, baik dari pihak peserta, penyelenggara, maupun warga negara pada umumnya. Menjaga keutuhan bangsa dengan menghormati hasil pilkada adalah sikap yang perlu ditanamkan oleh semua pihak.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyoroti pentingnya menyikapi Pilkada dengan semangat persatuan. Ia mendorong masyarakat untuk merayakan momen ini sebagai pesta rakyat, di mana euforia politik tidak menghilangkan nilai kebersamaan yang menjadi inti demokrasi.

Menurut Ahmad Muzani, proses pencoblosan harus menjadi momentum kegembiraan, layaknya perayaan demokrasi yang dirasakan oleh seluruh warga negara. Dalam semangat itu, Muzani menegaskan bahwa Pilkada bukanlah ajang perpecahan, tetapi sarana untuk menguatkan kohesi sosial, terutama di tengah perbedaan pilihan politik.

Namun, semangat ini tentu tidak cukup hanya dirasakan di permukaan. Dalam kontestasi politik, pemenang dan pihak yang kalah adalah bagian dari dinamika yang tak terhindarkan. Kedewasaan menerima hasil pemilihan menjadi ujian bagi masyarakat dan elite politik.

Muzani mengingatkan bahwa siapa pun yang terpilih nantinya pada Pilkada 2024 adalah pemimpin seluruh rakyat di daerah tersebut, bukan hanya bagi mereka yang mendukungnya. Hal ini menjadi alasan mengapa hasil Pilkada harus dihormati oleh semua pihak sebagai representasi pilihan rakyat yang telah melalui mekanisme demokratis.

Hal ini berarti semua pihak, baik yang merasa puas maupun tidak dengan hasil Pilkada, harus bersikap dewasa dalam menerima keputusan rakyat yang telah dituangkan melalui proses demokratis. Bagi mereka yang memiliki keberatan terhadap hasil Pilkada, tersedia jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian yang sah.

Ahmad Muzani menegaskan bahwa pemimpin baru harus segera bekerja keras untuk membangun daerah dan menciptakan kebijakan yang mencerminkan inklusivitas. Memaksimalkan potensi di setiap wilayah, tanpa membedakan pendukung dan bukan pendukung, adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, menambahkan perspektif serupa. Menurutnya, menerima hasil Pilkada adalah wujud komitmen terhadap janji yang telah diikrarkan saat deklarasi damai. Ia mengingatkan bahwa kedewasaan dalam menerima kekalahan sama pentingnya dengan tanggung jawab dalam meraih kemenangan.

Tidak ada ruang untuk tindakan destruktif yang berpotensi mengancam stabilitas daerah. Selain itu, Winarto menegaskan perlunya masyarakat untuk mengawasi proses pemilihan dengan jeli, memastikan bahwa semua berlangsung jujur, adil, dan sesuai aturan.

Tindakan melaporkan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu adalah bentuk partisipasi aktif yang menunjukkan bahwa demokrasi adalah kerja kolektif, bukan sekadar tugas penyelenggara.

Di sisi lain, pentingnya menjaga kedamaian tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat luas. Seruan untuk menjaga stabilitas pasca-pemilu terus menggema dari berbagai kalangan.

Salah satu pesan damai datang dari Pdt. Jimmy Alberth Koirewoa dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI), yang menyerukan masyarakat Papua untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian Pilkada.

Menurut Pdt. Jimmy, menghormati hasil Pilkada adalah bentuk penghargaan terhadap keputusan rakyat yang telah menyalurkan suaranya. Sikap menghormati hasil Pilkada menjadi landasan penting untuk mencegah konflik serta menjaga suasana damai di tengah perbedaan pilihan politik.

Momentum Pilkada juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu bersatu di tengah keragaman. Sebuah demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari bagaimana proses pemilihan berlangsung, tetapi juga dari bagaimana semua pihak bersikap setelah hasil diumumkan.

Kemampuan untuk menerima keputusan rakyat, meskipun berbeda dari harapan pribadi, adalah cerminan kedewasaan dalam berbangsa. Inilah yang menjadi fondasi keutuhan sosial, di mana kebersamaan tetap terjaga meskipun perbedaan ada di tengah-tengah masyarakat.

Bagi para pemimpin yang terpilih, tanggung jawab yang menanti jauh lebih besar daripada sekadar meraih kemenangan. Para pemimpin terpilih harus mampu menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah selama masa kampanye.

Pilkada serentak 2024 ini juga menjadi pembelajaran demokrasi yang berharga bagi semua pihak, baik elite politik maupun masyarakat. Dinamika yang terjadi selama proses ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak pernah bebas dari tantangan, namun justru tantangan itulah yang memperkuat sistem.

Ketika semua pihak mampu menghormati hasil Pilkada, bangsa ini menunjukkan bahwa persatuan lebih penting daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini juga menjadi pesan bagi dunia internasional bahwa Indonesia, dengan keberagamannya, mampu menjalankan demokrasi yang stabil dan berintegritas.

Pada akhirnya, menghormati hasil Pilkada adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Proses demokrasi yang sehat tidak hanya dilihat dari bagaimana Pilkada dilaksanakan, tetapi juga dari bagaimana semua pihak bersikap setelah hasil diumumkan.

Ketika masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pilkada mampu menjalankan perannya masing-masing dengan baik, maka harapan akan terciptanya pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dapat terwujud. Dengan demikian, Pilkada 2024 tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pilar penting dalam memperkokoh persatuan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memastikan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, berjalan sesuai target. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, upaya restrukturisasi BUMN Karya dari tujuh entitas menjadi tiga kelompok besar bertujuan memperkuat fokus pengerjaan proyek prioritas, termasuk di IKN. Restrukturisasi ini, menurut Erick, tidak akan mengganggu jalannya proyek, bahkan menjadi pendorong percepatan.

“Ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi ini hanya bagian dari restrukturisasi, tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru, ini kita pastikan sebagai langkah percepatan,” tegas Erick.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyebutkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur untuk pagu tahun 2025 masih dalam proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, proyek-proyek di IKN tetap dilanjutkan sesuai kontrak yang telah ditetapkan.

“Memang ada kemungkinan kaji ulang dan penyetopan sejumlah proyek, seperti bendungan, tetapi untuk IKN, proyek-proyek tetap berjalan sesuai rencana,” ujar Dody.

Beberapa BUMN Karya terlibat aktif dalam pengerjaan proyek strategis di IKN. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Mahendra Vijaya, menjelaskan bahwa WIKA saat ini menangani 14 proyek di IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp13 triliun.

“Proyek yang sedang berjalan di antaranya Peningkatan Jalan Kawasan Hankam & Lingkar Sepaku 4, Jaringan Perpipaan Air Limbah Zona 1 & 3, serta Instalasi Pengolahan Air Sepaku. Semua proyek ini adalah penugasan langsung dari pemerintah,” ungkap Mahendra.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) juga menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan IKN. “Kalau ada proyek yang diminta dikerjakan, dengan senang hati akan kami lakukan, termasuk proyek IKN yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah,” ujar Sekretaris Perusahaan WTON, Yushadi.

Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), Joko Raharjo, menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai target yang telah ditentukan. Beberapa proyek strategis yang saat ini tengah digarap antara lain Proyek Perkantoran BI Tahap 1 dengan progres 86,20%, Gedung Wing 2 Kementerian PUPR sebesar 22,37%, Pembangunan Jalan Kawasan West Residence mencapai 6,71%, dan Jembatan Akses Bank Indonesia IKN yang telah rampung 100%.

“Kami pastikan semua proyek PTPP di IKN berjalan sesuai rencana. Komitmen ini menjadi bagian dari dukungan kami terhadap keberhasilan pembangunan IKN,” kata Joko.

Oleh : Arinindya Kusuma )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Proyek strategis ini tidak hanya merepresentasikan visi besar bangsa, tetapi juga menjadi simbol nyata dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dengan fokus pada kawasan Indonesia Timur, IKN menjadi katalisator transformasi yang akan mereduksi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Sejak dicanangkan, pembangunan IKN telah diarahkan sebagai solusi atas persoalan ketimpangan sosial. Selama ini, pembangunan nasional terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia. Ketimpangan ini tercermin dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah di kawasan timur, terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi, serta ketimpangan dalam infrastruktur ekonomi. Kehadiran IKN menjadi peluang emas untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan di wilayah timur Indonesia, membuka akses yang lebih luas, dan mendekatkan pusat pemerintahan ke berbagai pelosok Nusantara.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memandang IKN sebagai prioritas strategis untuk merealisasikan pemerataan pembangunan. Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN akan berlanjut secara bertahap dan terencana. Arahan Presiden Prabowo kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap kelanjutan proyek ini. Fokus pada penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif hingga tahun 2028 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif.

Selain itu, strategi pembangunan IKN juga mengutamakan keberlanjutan dengan memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan skema ini, pemerintahan Prabowo-Gibran meminimalkan ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan ruang bagi partisipasi sektor swasta dalam pembangunan. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan IKN. Tingginya minat investasi di IKN juga menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan proyek ini di tengah tantangan global.

Di sisi lain, pembangunan IKN juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Ketua PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Darmawan, menilai bahwa IKN adalah pintu masuk menuju pemerataan ekonomi yang lebih adil. Dengan mengalihkan pusat pembangunan ke Kalimantan Timur, potensi ekonomi di kawasan timur Indonesia akan lebih tergarap. Hal ini sejalan dengan mimpi besar bangsa untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, di mana seluruh rakyat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa terkecuali.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun IKN juga mencerminkan visi mereka untuk membawa Indonesia menuju era keemasan. IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Pemerintah tidak hanya membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun harapan dan keyakinan masyarakat bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dibangun secara merata.

Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN juga dirancang sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Konsep ramah lingkungan yang diterapkan dalam pembangunan IKN mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan alam dan kualitas hidup generasi mendatang. Dengan menjadikan IKN sebagai kota hijau, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Proyek IKN juga diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional. Dengan adanya investasi besar-besaran di IKN, lapangan kerja baru akan tercipta, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh, dan rantai pasok nasional akan semakin kuat. Dalam jangka panjang, IKN akan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, tentu saja, tantangan dalam pembangunan IKN tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN. Dalam hal ini, peran OIKN sebagai motor penggerak pembangunan sangat krusial untuk memastikan sinergi yang baik antara berbagai pihak.

Dengan segala potensi dan tantangannya, pembangunan IKN adalah proyek yang memerlukan dedikasi dan komitmen bersama. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk memastikan pembangunan ini berjalan sesuai rencana. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru tidak hanya akan mengubah wajah Kalimantan Timur, tetapi juga membawa perubahan besar bagi seluruh Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa IKN adalah simbol dari komitmen mereka terhadap pemerataan pembangunan nasional. Proyek ini adalah wujud nyata dari semangat persatuan bangsa, yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkokoh fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan terus berjalannya pembangunan IKN, masyarakat dapat menaruh harapan besar pada terciptanya Indonesia yang lebih maju, adil, dan merata. Pembangunan IKN bukan hanya tentang masa kini, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui proyek ini, telah menunjukkan bahwa mereka siap membawa Indonesia menuju era keemasannya, di mana setiap sudut negeri dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kebijakan pemerataan ekonomi melalui program-program strategis yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan sebagai salah satu cara mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.

Selain itu, upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga penyediaan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

“Badan Bank Tanah diharapkan aktif dalam memperluas lahan, baik dari tanah yang tidak dimanfaatkan maupun tanah yang telantar, serta berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan minimal 30% tanah negara untuk kepentingan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran besar dalam mempercepat Reforma Agraria dengan mengutamakan pendekatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ini mencakup tanah dari berbagai sumber seperti kawasan hutan, non kawasan hutan, serta penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah juga diminta memperhatikan persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari beberapa menteri terkait sebelum menentukan TORA.

Komitmen pemerataan ekonomi juga diterapkan dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo agar BUMN aktif mendukung pemerataan ekonomi telah menjadi fokus utama.

“Pemerataan ekonomi adalah esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Kita tak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat,” kata Erick Thohir.

Erick menambahkan, sejumlah program ekonomi kerakyatan yang dijalankan BUMN, seperti pembiayaan UMKM dan ultramikro oleh bank-bank BUMN, terus dilanjutkan dan diperluas. Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kawasan ekonomi khusus di Sanur dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pemerataan ekonomi yang adil dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah kolaboratif dan memastikan program strategis berjalan dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. ><

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kebijakan pemerataan ekonomi melalui program-program strategis yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan sebagai salah satu cara mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.

Selain itu, upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga penyediaan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

“Badan Bank Tanah diharapkan aktif dalam memperluas lahan, baik dari tanah yang tidak dimanfaatkan maupun tanah yang telantar, serta berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan minimal 30% tanah negara untuk kepentingan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran besar dalam mempercepat Reforma Agraria dengan mengutamakan pendekatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ini mencakup tanah dari berbagai sumber seperti kawasan hutan, non kawasan hutan, serta penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah juga diminta memperhatikan persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari beberapa menteri terkait sebelum menentukan TORA.

Komitmen pemerataan ekonomi juga diterapkan dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo agar BUMN aktif mendukung pemerataan ekonomi telah menjadi fokus utama.

“Pemerataan ekonomi adalah esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Kita tak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat,” kata Erick Thohir.

Erick menambahkan, sejumlah program ekonomi kerakyatan yang dijalankan BUMN, seperti pembiayaan UMKM dan ultramikro oleh bank-bank BUMN, terus dilanjutkan dan diperluas. Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kawasan ekonomi khusus di Sanur dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pemerataan ekonomi yang adil dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah kolaboratif dan memastikan program strategis berjalan dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. ><

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi tujuan besar yang dikejar pemerintah Indonesia. Melalui kebijakan hilirisasi dan investasi yang terarah, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan yang merata dan berdampak langsung pada masyarakat luas.

Upaya ini didorong melalui langkah-langkah strategis yang mencakup hilirisasi industri, investasi asing, serta kerja sama bilateral. Pemerintah ingin agar setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat ekonomi, bukan sekadar angka di atas kertas. Inilah langkah konkret untuk menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Dalam konteks ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini mengadakan diskusi penting dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, untuk memperkuat dukungan terhadap program hilirisasi yang digencarkan Indonesia. Dalam pertemuan tertutup di Jakarta, Wapres Gibran menegaskan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Hilirisasi tak hanya soal meningkatkan ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, dan membawa kemakmuran yang berdampak luas bagi wilayah regional, termasuk Singapura. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Wapres menggarisbawahi bahwa keberhasilan program hilirisasi akan membawa manfaat ekonomi tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Program hilirisasi kini menjadi salah satu prioritas dalam strategi pemerintah untuk mendorong industri nasional agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Sebagai contoh, pemerintah fokus pada hilirisasi sektor tambang seperti nikel, bauksit, dan timah.

Upaya ini bukan tanpa alasan; dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya menguatkan perekonomian domestik dan daya saing ekspor. Dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi sektor ini telah menunjukkan hasil signifikan, mulai dari meningkatnya nilai ekspor hingga bertambahnya penyerapan tenaga kerja.

Selain hilirisasi, sinergi investasi juga menjadi motor penggerak dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana pendampingannya bersama Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan diplomatik ke China untuk membahas lebih lanjut peluang investasi di sektor hilirisasi.

Lawatan ini diperkirakan akan membuka peluang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk PetroChina. Pemerintah berharap, dengan adanya investasi asing yang berorientasi pada hilirisasi, Indonesia tidak hanya mendapat nilai tambah ekonomis, tetapi juga manfaat teknologi dan pengetahuan yang dapat mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga berambisi mengembangkan ekosistem industri dalam negeri yang lebih terintegrasi, seperti pada sektor kendaraan listrik. Rencana ini mencakup pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik sebagai salah satu komponen utama dalam rantai pasokan global kendaraan ramah lingkungan.

Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri baterai global, sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim, langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi semata, tetapi juga komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

Namun, dalam upaya menuju pertumbuhan ekonomi inklusif, kerja sama internasional tetap menjadi faktor penting. Beberapa negara seperti Jepang telah menunjukkan minat kuat untuk terlibat dalam hilirisasi dan industrialisasi Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga tercermin dalam arahan langsung dari Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa arahan ini tidak hanya menyasar peningkatan PDB, namun juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam upaya mencapai target tersebut, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai gerbang investasi di tingkat daerah memiliki peran krusial. PTSP diinstruksikan untuk memberikan pelayanan yang efisien dan transparan, guna menarik minat investor. Pelayanan yang cepat dan tepat sasaran di PTSP diharapkan bisa memudahkan proses investasi dan menjamin kepastian hukum bagi para investor.

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat bergantung pada kolaborasi berbagai sektor. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Inisiatif hilirisasi yang dipimpin oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang memungkinkan Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki dan mengubahnya menjadi produk-produk bernilai tinggi.

Di sisi lain, investasi asing yang berkelanjutan akan membantu memperkuat perekonomian nasional, membuka akses teknologi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kombinasi antara hilirisasi dan investasi ini memberikan jalan bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi negara industri yang mandiri dan mampu bersaing di kancah internasional.

Kesuksesan program hilirisasi dan investasi ini memerlukan sinergi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Dengan mengedepankan kerja sama yang inklusif, Indonesia dapat mencapai visi ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor barang-barang berteknologi tinggi.

Pemerintah optimis, jika langkah ini terus didorong secara konsisten, maka cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif dan mandiri bukanlah mimpi semata, melainkan tujuan yang semakin nyata. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, cita-cita untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bukan lagi sekedar impian.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam arahannya kepada Kementerian UMKM, Prabowo menekankan pentingnya dua hal utama, yakni permodalan yang lebih inklusif dan akses pasar yang lebih luas.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, menyampaikan bahwa kementerian telah mulai mengambil langkah konkret untuk mewujudkan arahan tersebut. “Kami telah mulai menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik. Selain itu, kami juga tengah mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan,” ujar Helvi.

Dalam menghadapi tantangan era digital, Helvi menekankan bahwa UMKM harus beradaptasi dan berani masuk ke dalam sistem digitalisasi ekonomi. “UMKM tidak lagi bisa mengandalkan sistem konvensional. Suka tidak suka, digitalisasi adalah kunci keberlanjutan,” kata Helvi.

Kementerian UMKM juga berencana bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri. “Target kami adalah agar UMKM dapat mengambil setidaknya separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi dan keragaman daerah,” tambah Helvi. Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan pendamping UMKM untuk membantu mendorong UMKM naik kelas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM. Menurutnya, teknologi kini menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. “UMKM harus mulai beradaptasi dengan teknologi, terutama dalam berdagang melalui media sosial. Pelatihan khusus harus dilakukan untuk mendukung hal ini,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan bisnis dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan. “Dengan kemitraan, UMKM bisa berbagi informasi dan memperkuat inovasi berdasarkan riset pasar. Kita perlu tahu apa yang dibutuhkan masyarakat agar produk UMKM relevan,” tambah Akhmad.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha, turut memberikan apresiasi atas langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang memperhatikan inklusi keuangan UMKM. Salah satu program yang dinilai strategis adalah penghapusan buku dan tagihan piutang macet untuk sektor UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

“Program ini memberikan harapan besar bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan baru, terutama bagi mereka yang sebelumnya terkendala kredit macet,” kata Eisha. Langkah ini dianggap mampu membuka jalan bagi UMKM untuk kembali bangkit dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Sinergi lintas kementerian, adaptasi teknologi, dan keberpihakan kepada pelaku UMKM adalah kombinasi langkah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah daerah, pendamping UMKM, dan masyarakat diharapkan terus mendukung inisiatif ini untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM yang kuat adalah kunci menuju Indonesia yang lebih sejahtera. [-red]

Oleh : Angga Setiawan )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pondasi ekonomi yang tangguh melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, daya saing UMKM lokal masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM lokal diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari pemberian akses pembiayaan yang lebih luas, dukungan digitalisasi, hingga pembukaan akses pasar yang lebih besar. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya kemampuan bersaing di pasar internasional.

Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mempercepat digitalisasi UMKM. Melalui program ini, pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan platform digital guna memperluas jangkauan pasar mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan memasarkan produk secara online.

Langkah ini menjadi sangat relevan mengingat tren belanja masyarakat yang semakin beralih ke platform digital. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia kini menggunakan layanan e-commerce untuk berbelanja. Dengan mendigitalisasi UMKM, diharapkan pelaku usaha kecil dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan daya saing mereka di pasar digital.

Founder dan CEO Master Bagasi, Amir Hamzah mengatakan dengan mengakselerasi ekspor melalui pendekatan yang lebih mudah dan terintegrasi, potensi pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan. Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan produk lokal yang sarat akan warisan budaya, seperti rempah-rempah, kerajinan tangan, hingga kuliner tradisional. Oleh karena itu, sebagai aplikasi Cross Border E-Commerce di Indonesia, Master Bagasi menjadi jembatan agar kekayaan Nusantara dapat tersambungkan dengan pasar global

Harapannya, kolaborasi ini membuka peluang investasi, dan memperkenalkan produk Indonesia ke pasar global. Langkah ini bukan sekadar mendukung ekonomi, tetapi juga memposisikan Indonesia lebih kuat di mata dunia.

Komitmen pemerintah juga tercermin dalam peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah.

Selain dukungan pembiayaan dan digitalisasi, pemerintah juga berkomitmen untuk membantu UMKM memperkuat branding dan meningkatkan mutu produk mereka. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan intensif. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga internasional, untuk membantu pelaku usaha menciptakan produk yang tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga memiliki nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Misalnya, pemerintah memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pelatihan tentang pengemasan produk yang menarik. Dengan langkah ini, diharapkan produk UMKM dapat diterima lebih luas, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha “kecil” ini naik kelas.

Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah. Sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional

Untuk itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membuka akses pasar internasional melalui kerja sama perdagangan dan diplomasi ekonomi. Pemerintah memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang sudah ada untuk mempromosikan produk UMKM lokal ke luar negeri. Selain itu, UMKM juga difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, sehingga mereka dapat memperkenalkan produk unggulan mereka kepada pembeli dari berbagai negara. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor produk lokal dan mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada produk impor.

Daya saing UMKM tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang dapat mempermudah distribusi produk UMKM, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik. Selain itu, pemerintah juga memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga pelaku usaha kecil dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM. Regulasi yang lebih sederhana diharapkan mampu mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal merupakan langkah strategis yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dukungan pemerintah dalam bentuk digitalisasi, akses pembiayaan, penguatan branding, dan pembukaan akses pasar internasional memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pelaku UMKM itu sendiri. Dengan kerja sama yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Kota Malang.

Jakarta – Ancaman narkoba di kalangan pelajar semakin menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam upaya melindungi generasi muda, Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalang kekuatan lintas sektor untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan.

Langkah strategis ini tercermin dalam berbagai program yang menyasar pelajar di berbagai daerah. Di Subang, misalnya, Satnarkoba Polres Subang menggelar sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada pelajar SMP IT Al-Mazid. Dalam kegiatan ini, sebanyak 100 pelajar diberikan edukasi mendalam tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

“Kami melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Totalnya ada 100 pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut,” ujar Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu.

Kapolres Subang juga menjelaskan, sosialisasi ini tidak hanya mengenalkan berbagai jenis narkoba, tetapi juga dampak buruknya bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Ragam modus operandi yang sering digunakan pengedar narkoba turut dijelaskan agar pelajar lebih waspada.

“Kami juga mengajak para pelajar untuk membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan masyarakat,” sambungnya.

Langkah serupa juga menjadi fokus di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Anggota DPRD Kaltara, Hj. Siti Laela, menyuarakan keprihatinannya terkait meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

“Ada kekhawatiran pelajar menggunakan narkoba,” katanya.

Siti Laela mendorong Dinas Pendidikan untuk berperan aktif dalam pencegahan, termasuk melalui pengembangan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler yang dapat menjadi benteng bagi pelajar dari pengaruh narkoba.

“Pentingnya untuk memberikan ruang positif bagi anak-anak dan pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga bisa membentengi dari penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut membahas persoalan ancaman peredaran Narkoba di dunia pendidikan.

“Kami membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, judi online yang sedang menjadi perhatian, hingga kenakalan remaja lainnya,” ungkap Jenderal Listyo dalam konferensi pers.

Sementara itu, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program-program edukasi seperti Polisi Mengajar akan ditingkatkan untuk memperkuat perlindungan dan pembentukan karakter siswa, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kami bersama-sama sepakat untuk melakukan kerja sama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik,” tuturnya.

Melalui kolaborasi yang melibatkan kepolisian, institusi pendidikan, dan masyarakat, berbagai program dijalankan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya barang haram ini. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun generasi emas yang bebas dari pengaruh negatif narkoba. ><