Yearly Archives: 2024

Jakarta – Kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah di Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Pemerintah bersama pelaku usaha lokal terus mendorong penguatan sektor ini melalui berbagai program pendampingan, akses pembiayaan, serta transformasi digital.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Lebih dari 60 persen kontribusi PDB Indonesia berasal dari UMKM. Dengan pemerataan akses dan penguatan kapasitas, kita optimis bahwa UMKM dapat menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ungkap Arief.

Sektor ritel juga memegang peranan penting dalam menyediakan akses pangan bagi masyarakat. Ritel modern memiliki posisi penting sebagai standby buyer dalam menyerap sebanyak-banyaknya produk dari petani dan peternak serta membimbing petani dan gapoktan menyiapkan produknya untuk kemudian dikurasi dan mengikuti standar yang dimiliki oleh ritel.

Program-program unggulan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan pemasaran digital, dan pelatihan keterampilan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM. Hingga kuartal ketiga 2024, lebih dari 30 juta pelaku UMKM telah menerima akses pembiayaan dengan bunga rendah melalui program KUR.

Selain itu, transformasi digital UMKM menjadi prioritas utama. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada jumlah UMKM yang terhubung ke platform digital, mencapai 25 juta unit usaha hingga November 2024. Platform digital tidak hanya membuka pasar yang lebih luas, tetapi juga membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen di tingkat nasional hingga global.

Ketua Umum (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ) APRINDO, Roy Nicholas Mandey, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. “Sinergi berbagai pihak akan menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, memungkinkan pelaku UMKM di daerah tertinggal untuk berkembang sejajar dengan pelaku usaha di kota besar,” jelas Roy.

Namun, tantangan tetap ada, seperti akses bahan baku, teknologi, dan kemampuan manajerial. Untuk itu, dukungan berkelanjutan dan kebijakan proaktif diharapkan mampu menjawab kebutuhan ini.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan membuat program kartu usaha sebagai salah satu upaya memberdayakan pelaku UMKM. “Kartu Usaha ini akan menjadi solusi praktis untuk mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ujar Maman.

Dengan kebangkitan UMKM yang semakin kuat, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan peluang baru bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pemerintah optimis langkah ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkokoh ekonomi nasional.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, kebangkitan UMKM diharapkan mampu menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok daerah, menciptakan peluang baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di seluruh penjuru negeri.

Oleh: Cahyo Widjaya )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan digitalisasi ekonomi sebagai strategi utama untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bukan tanpa alasan mengapa pemberdayaan kepada sektor UMKM benar-benar menjadi prioritas dan terus ditekankan oleh pemerintah. Pasalnya, sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61%, langkah ini bertujuan mengatasi tantangan utama yang dihadapi sektor tersebut, yaitu akses permodalan dan pasar. Komitmen ini mencerminkan upaya serius untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran kementeriannya untuk menciptakan kebijakan yang mendorong transformasi UMKM agar mampu bersaing di era digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menjelaskan bahwa fokus kebijakan diarahkan pada penyediaan modal dan pembukaan akses pasar secara luas. Helvi menekankan bahwa struktur permodalan UMKM yang belum terformalkan memerlukan pembenahan agar lebih terarah. Selain itu, digitalisasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional yang masih banyak digunakan oleh pelaku UMKM.

Helvi juga memaparkan rencana pembentukan lembaga penyedia modal khusus bagi UMKM yang akan dikelola langsung oleh Kementerian UMKM. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas. Selain itu, data pasar, kemitraan, pameran, hingga akses ekspor akan disiapkan secara terintegrasi untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka.

Seluruh upaya terintegrasi itu, menjadi rangkaian dari bagaimana langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menandakan adanya komitmen kuat pemerintah yang sangat berpihak pada para pelaku UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mendukung inisiatif tersebut dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap UMKM melalui terminologi baru. Istilah “pelaku UMKM” akan diganti menjadi “pengusaha” guna menghilangkan konotasi negatif yang melekat pada istilah sebelumnya.

Maman menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pengusaha kecil dan besar, kecuali dalam skala usaha serta aset yang dimiliki. Langkah ini bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada para pengusaha UMKM dan mendorong mereka untuk bersaing secara setara dalam perekonomian nasional.

Lebih jauh, Maman melihat digitalisasi sebagai peluang emas bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha agar lebih aktif memanfaatkan teknologi digital, termasuk platform daring, untuk memasarkan produk mereka. Transformasi ini diyakini dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi, memberikan perspektif mendalam tentang implementasi ekonomi kerakyatan berbasis digital. Menurutnya, sektor UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti yang tercatat pada 2019, yaitu sebesar 96,99%.

Namun, pemanfaatan platform digital oleh UMKM masih minim, hanya sekitar 8% dari total UMKM di Indonesia. Jaenal menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi digital melalui pelatihan dan pembinaan.

Jaenal juga menawarkan strategi komprehensif yang mencakup lima langkah utama. Pelatihan digital oleh berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan, menjadi langkah awal.

Selanjutnya, program CSR dari BUMN dan perusahaan swasta akan diintegrasikan untuk mendukung pelatihan teknologi bagi UMKM. Sinergi antara komunitas lokal dan program Kampus Merdeka juga diusulkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

Peran aktif masyarakat desa dalam membangun platform digital untuk produksi dan penjualan juga dianggap penting. Menurut Jaenal, komunitas desa perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem usaha berbasis digital, sehingga pelaku UMKM yang belum melek teknologi dapat teredukasi. Tanpa kemampuan adaptasi terhadap teknologi, UMKM berisiko tertinggal dari perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

Komitmen Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berbicara pada tataran konsep, tetapi juga implementasi nyata.

Fokus pada pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi ekonomi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar pemerintahan tersebut. Dengan memanfaatkan momentum kemajuan teknologi, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mendunia.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan pendanaan untuk UMKM dengan melibatkan investor lokal dan asing. Kebijakan ini tidak hanya akan membantu UMKM meningkatkan skala usaha mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kelompok usia produktif.

Jaenal menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bisnis bagi kelompok usia 15–25 tahun, karena generasi muda ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian digital di masa depan.

Transformasi ekonomi kerakyatan berbasis digital yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah wajah UMKM Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang solid, pelatihan yang terstruktur, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, digitalisasi ekonomi bukan hanya menjadi solusi, tetapi juga peluang besar bagi UMKM untuk menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Sejahtera

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas berbagai ancaman yang menggerogoti bangsa, termasuk narkoba, judi online, penyelundupan, hingga korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut hanya bisa diatasi dengan penegakan hukum yang tegas dan pertahanan nasional yang kokoh.

Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memberantas narkoba. Masalah ini tidak hanya merusak generasi muda tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba telah merambah hingga ke pelosok desa dan dampak buruk narkoba juga sangat luas, mulai dari kerusakan moral hingga kehancuran kehidupan sosial masyarakat.

Upaya pemberantasan narkoba juga dilakukan dalam konteks hubungan internasional. Dalam kunjungannya ke Peru, Presiden Prabowo membahas langkah-langkah konkret untuk memberantas perdagangan narkotika bersama Presiden Peru Dina Boluarte. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan budaya, sembari memprioritaskan stabilitas kawasan Pasifik yang rawan peredaran narkoba.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik menjadi prioritas bagi kita bersama. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi lebih erat antara Indonesia dan Peru dalam mengatasi perdagangan narkoba lintas negara.

Di dalam negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran sentral dalam perang melawan narkoba. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, mengatakan masalah narkotika kini bukan hanya soal peredaran, tetapi juga produksi. Pengungkapan dua laboratorium clandestine di Bali dan Banten pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia kini menghadapi ancaman sebagai produsen narkoba.

BNN terus memperkuat intelijen melalui perekrutan personel yang kompeten serta menjalin kerja sama internasional, seperti dengan Australian Federal Police (AFP). Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BNN dalam membongkar jaringan narkoba.

Di tingkat daerah, kolaborasi pentahelix antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan media menjadi pendekatan efektif. Contohnya, di DKI Jakarta, terdapat 133 lokasi rawan narkoba yang mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta dan BNN. Ketua DPRD, Khoirudin, menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba yang kini menyasar hingga anak-anak sekolah.

Mendukung hal yang sama dalam pemberantasan narkoba, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara DPRD DKI dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba. Terlebih, narkoba kini mulai menyasar kalangan anak-anak muda atau pelajar.

Khoirudin juga prihatin terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Khoirudin berharap BNN dapat menurunkan jumlah pengguna narkoba di Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ulama.

Di Kepulauan Riau, telah dideklarasikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) siap melawan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kepri dengan meresmikan Kampung Aceh, Simpang Dam sebagai Kampung Madani.

Kapolda Kepulauan Riau, Yan Fitri mengatakan pendeklarasian tersebut sebagai penekanan terakhir, puluhan kegiatan sudah dilakukan di tempat tersebut namun tidak pernah ada penyelesaian yang berarti sehingga kejadian tersebut terus saja berulang.

Deklarasi juga untuk membersihkan nama Kampung Aceh dari citra negatif yang disematkan sejak era 2013 sebagai kampung narkoba. Pihaknya juga menekankan kepada masyarakat di Kampung Madani tersebut untuk bekerja sama menertibkan kampung tersebut dari penyalahgunaan narkoba.

Tidak hanya pemerintah dan institusi formal, upaya pemberantasan narkoba juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas. Ulama Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba dan judi online. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus terus menegakkan hukum secara tegas, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kasus narkoba.

Dalam perspektif religius, penyalahgunaan narkoba dinilai sebagai perbuatan yang merusak moral dan merugikan kehidupan masyarakat. KH Hasan Basri percaya bahwa kesadaran beriman dan bertakwa kepada Tuhan menjadi kunci utama untuk membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha menjadi model efektif dalam menangani persoalan kompleks ini.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk menggalang kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri. Ia juga terus mendorong transparansi dan keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa peredaran narkoba adalah tantangan besar yang membutuhkan keberanian kolektif.

Dengan sinergi yang kuat dan langkah tegas, harapan untuk membebaskan Indonesia dari jerat narkoba semakin nyata. Generasi muda yang bebas dari pengaruh narkoba akan menjadi pondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang lebih cerah. Seperti pesan Presiden Prabowo yang mengajak kita berhimpun, bersatu, untuk mencari solusi-solusi dan mengatasi ancaman besar ini bersama.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan pentingnya sinergitas dan partisipasi semua pihak dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan meningkatnya masyarakat yang terjerat kasus narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Martinus Hukom memberikan apresiasinya atas kinerja aparat keamanan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Menurutnya, komitmen tersebut sudah sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu memperkuat pencegahan dan memberantas narkoba.

“Sesuai dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN terus bekerja keras melakukan operasi di berbagai daerah, terutama di daerah yang begitu rentan menjadi pintu masuknya barang-barang haram melalui jalur darat maupun jalur laut,” kata Marthinus.

Marthinus mengungkapkan bahwa pemberantasan juga narkoba tidak bisa hanya mengandalkan upaya aparat penegak hukum.

“Kami dari BNN tidak bisa bekerja sendiri. Peredaran narkoba yang semakin marak memerlukan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan berbagai institusi terkait,” ujar Marthinus.

Marthinus juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar bisa mengenali bahaya narkoba dan melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar mereka.

“Selain itu, kiranya penting bagi masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya dari ancaman narkoba. Hal ini tentunya bisa mengurangi angka pecandu narkoba di Indonesia,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan perlunya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba. Polri akan terus berkomitmen melakukan penegakan hukum yang tegas, namun tanpa dukungan dari semua pihak, upaya ini akan sulit maksimal,” ungkap Listyo.

Menurutnya, Polri telah menggencarkan berbagai operasi besar untuk mengungkap jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia.

“Kami sudah menangkap banyak sindikat besar, namun ini baru permulaan. Pemberantasan narkoba membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat,” tegasnya.

Kapolri menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengurangi kasus narkoba dengan meningkatkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

“Kami berkomitmen untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi para penyalahguna dengan rehabilitasi agar mereka bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan lebih baik,” tutupnya.[]

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkomitmen untuk memastikan bahwa masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan patroli pengawasan selama masa tenang untuk mencegah pelanggaran peraturan yang berlaku.

“Kami mengadakan patroli untuk memastikan masa tenang berjalan dengan baik dan tidak ada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Bagja saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Patroli ini dilaksanakan pada 23 hingga 26 November 2024, menjelang hari pemungutan suara.

Patroli pengawasan ini melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Bagja menambahkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bergantian untuk menghindari kelelahan.

Pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi “serangan fajar” atau politik uang juga sudah dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan pengawas daerah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, laporan akan segera diteruskan ke kepolisian, karena pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu.

Di Solo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, mengingatkan pentingnya menghindari kegiatan yang dapat mengarah pada pelanggaran selama masa tenang.

Kegiatan seperti doa bersama atau pelatihan saksi yang berpotensi menjadi kampanye terselubung harus dihindari.

“Lebih baik tidak mengadakan kegiatan yang dapat disalahartikan sebagai kampanye. Masa tenang harus dijalani tanpa aktivitas yang berpotensi melanggar aturan,” jelas Poppy.

Ia juga menegaskan bahwa tim pengawas akan melakukan patroli intensif di berbagai wilayah untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada.

Dirinya menekankan bahwa semua pihak, baik kontestan maupun pendukung, harus bersikap bijak untuk memastikan Pilkada berjalan damai dan kondusif.

“Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan sukacita dan damai, sehingga hasilnya dapat melahirkan pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Hassanudin juga meminta dukungan dari media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas.

Ia berharap Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin terbaik yang dapat melanjutkan pembangunan di NTB menuju kemajuan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Pilkada yang damai. Bersama-sama kita ciptakan suasana pesta demokrasi yang menyenangkan, sehingga NTB semakin maju, baik, dan sukses,” tutupnya.

Dengan pengawasan yang intensif dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan semangat demokrasi sejati. []

Oleh: Natali Julia )*

Dalam setiap proses demokrasi, masa tenang memiliki peran yang sangat vital. Masa ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merenungkan pilihan mereka secara bijaksana, tanpa adanya tekanan atau pengaruh berlebihan dari aktivitas politik. Masa tenang menjadi saat yang penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan calon pemimpin mereka dengan hati-hati, setelah menjalani proses kampanye dan mendapatkan informasi yang cukup. Pada Pilkada Serentak 2024, pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menghormati dan menjaga kesucian masa tenang ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masa tenang Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan. Bawaslu mengadakan patroli pengawasan guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama periode tersebut. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk menjaga agar masyarakat mematuhi peraturan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan masa tenang.

Patroli pengawasan ini dimulai pada H-3 pemungutan suara, yaitu pada 23 hingga 26 November 2024, dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari panitia pengawas di tingkat kecamatan, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Selain patroli pengawasan, Bawaslu juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran, seperti serangan fajar yang sering terjadi menjelang hari pencoblosan. Serangan fajar, yang melibatkan praktik politik uang, bisa merusak integritas Pemilu. Jika ditemukan pelanggaran saat patroli masa tenang, Bawaslu berjanji untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Penanganan pelanggaran Pilkada ini menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tetap terjaga. Dengan langkah tegas ini, Bawaslu bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bersih dan transparan.

Masyarakat Jakarta, serta masyarakat di daerah lain yang akan mengikuti Pilkada 2024, diharapkan dapat memanfaatkan masa tenang untuk merenungkan pilihan mereka dengan penuh tanggung jawab. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh oleh kegiatan atau pengaruh yang dapat merusak ketenangan ini.

Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk mematuhi prinsip dasar Pemilu yang sehat, seperti kebebasan, kerahasiaan, dan tanpa paksaan. Masa tenang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar yang dapat menyesatkan pilihan mereka.

Penting juga  untuk mengingat bahwa masa tenang bukan hanya berarti tidak adanya kampanye, tetapi juga tentang menjaga ketenangan mental masyarakat dalam memilih. Selama periode ini, tidak ada kegiatan yang boleh mengganggu proses pemilih untuk berpikir dengan jelas dan rasional. Kampanye yang berlebihan atau kegiatan yang bisa dianggap sebagai kampanye terselubung sangat dilarang.

Salah satu contoh pelanggaran yang sering muncul dalam Pilkada adalah kegiatan pengumpulan massa atau acara yang secara tidak langsung mendukung salah satu calon kepala daerah. Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah pelanggaran serius yang harus dihindari oleh semua pihak agar masa tenang bisa dijalani dengan baik.

Pada saat yang sama, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah melalui aparat keamanan berperan dalam menjaga ketertiban umum, sementara lembaga pengawas seperti Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketenangan di lingkungan mereka, tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas, dan mengikuti aturan yang berlaku. Setiap elemen masyarakat harus saling bekerja sama untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pilkada berjalan dengan transparan dan bebas dari kecurangan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, juga menekankan bahwa Pilkada serentak di Jakarta harus menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam menjaga kualitas demokrasi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki pengaruh yang besar terhadap suasana demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga suasana yang damai selama masa tenang sangat penting untuk kelancaran proses pemilu yang lebih luas. Jakarta memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif, yang bisa diikuti oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, masa tenang Pilkada 2024 bukan hanya soal tidak adanya kegiatan kampanye, tetapi juga tentang memelihara kedamaian, ketertiban, dan integritas dalam proses pemilihan. Komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat akan memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang sah serta kredibel untuk memimpin daerah

Akhirnya, melalui kerjasama antara semua pihak dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Dengan mempertahankan integritas masa tenang, kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Tak mudah menjadi driver ojol perempuan. Rika (30) beberapa kali mendapat penolakan dari penumpang. Namun, dia tidak berhenti. Ibu tunggal itu bersyukur masih bisa membiayai hidup anak semata wayangnya dari ngojol dan menjadi content creator.

Rika kelimpungan ketika pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Perempuan asal Jakarta itu tak tega meninggalkan anaknya di Indonesia hanya bersama sang nenek, sebab dia masih bekerja di luar negeri.

Ketika puncak pandemi Covid-19, berbagai media melaporkan jumlah kematian yang terus meningkat. Karena terus kepikiran, Rika memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai personal assistant artis di Malaysia.

Rika pun memutuskan pulang ke Indonesia sebelum semua bandara ditutup. Saat itu, dia tidak punya pekerjaan. Hingga akhirnya, Rika melihat peluang sebagai driver ojol. Dia pun mendaftar dan alhasil diterima.

Pulang ke Jakarta dan menjadi driver ojol 

Rika mulai menggantungkan hidupnya dengan ngojol sejak tahun 2019. Awal mula menjadi driver ojol, dia tidak banyak mengangkut penumpang, karena kebijakan lock down saat itu.

“Saya hanya mengantar makanan atau barang, tapi pesanan untuk ngirim-ngirim obat jadi banyak,” ucap Rika kepada Mojok, Selasa (19/11/2024).

Setelah pandemi usai, Rika mengaku lebih memilih mengangkut penumpang ketimbang mengantar barang atau makanan. Sebab biasanya, dia banyak menjumpai masalah.

“Kadang saya bingung titiknya di mana, rumahnya di mana? Jadi lebih banyak mancing emosi. Nggak kuat, udah panas di jalan, harus nunggu lagi lama,” kata dia.

Misalnya, saat mengantar makanan. Biasanya Rika harus menunggu lama untuk antre di tempat makan. Setelah makanan jadi, dia harus menunggu lagi sampai customer keluar.

“Jadi kayak, wah nggak bisa lah terlalu banyak makan waktu,” ucapnya.

Selama ngojol, Rika punya target sendiri untuk menarik penumpang. Dia mulai bekerja dari jam 06.00 WIB sampai 18.00 WIB.

Jika kesiangan, dia bisa berangkat dari pukul 07.00 WIB. Yang jelas, rentan waktunya ngojol adalah 12 jam. Sebab, siangnya sudah dia pakai untuk istirahat, makan, dan salat.

Jika situasi dan kondisi sedang mendukung, Rika bisa menarik penumpang sampai 30 kali perjalanan dalam sehari. Namun, jika kondisinya agak berat, minimal dia harus bawa 15-20 penumpang.

Tantangan jadi driver ojol perempuan di Jakarta

Meski sudah punya target kerja tersendiri, Rika pernah mengalami kendala karena banyak penumpang yang menolaknya. Rika menduga penolakan itu karena dia driver ojol perempuan.

“Satu jam itu bisa lima di-cancel. Itu sudah benar-benar kesal, mau nangis, campur aduk, semuanya lah,” kata Rika.

Suatu hari, dia mendapat customer laki-laki. Penumpang itu mengeluh karena tidak terbiasa digonceng oleh perempuan. Ada juga yang bertanya seperti merendahkan.

“Misalnya ada yang berpandangan kalau driver cewek itu nggak bisa ngebut, nggak bisa cepat, pokoknya mereka sudah underestimate driver cewek duluan,” ujarnya.

Menurut Rika, driver ojol perempuan pasti tahu kapasitas diri mereka. Jika memang tidak menyanggupi untuk menarik penumpang, biasanya pesanan itu tidak akan mereka terima. Mereka akan lebih memilih mengantar makanan atau barang yang tidak terlalu berat.

Belajar jadi content creator ala-ala

Rika kemudian curhat ke teman-temannya soal keresahan dia menjadi driver ojol perempuan. Salah satu driver ojol yang dekat dengannya bernama Ryan.

Kebetulan, Ryan juga seorang content creator. Dia punya ide agar Rika membuat konten seperti dirinya di media sosial. Setelah mencoba, Rika tak menyangka kontennya jadi viral.

Rika pun mendapat banyak masukkan, terutama dari customer perempuan. Mereka usul, kalau bisa penumpang perempuan bisa memilih sopir yang juga perempuan. Selebihnya bahkan memberi dukungan.

Atas dorongan dari teman-temannya pula, Rika pelan-pelan belajar membuat konten. Dia terinspirasi dari pengalaman pribadinya menarik penumpang.

“Waktu itu teman-teman pernah berucap ‘enak kan Rik, bisa viral’ eh ternyata sama Allah dijawab beneran. Alhamdulillah,” ujarnya.

Saat ini, Rika lebih sering membuat konten yang berhubungan dengan kehidupan driver ojol maupun penumpang, sehingga natural atau tidak dibuat-dibuat.

Setelah bahannya jadi, dia akan melakukan editing sendiri. Sesekali dia juga minta bantuan temannya untuk me-review, apakah konten tersebut sudah oke atau belum?

Harus percaya diri dan panas-panasan demi anak

Rika tak pernah berpikir untuk menjadi content creator sebelumnya. Dia mengaku tidak terlalu percaya diri tampil di depan layar.

“Saya saja jarang selfie di HP dan nggak pernah ngomong di depan kamera. Sekarang pun masih banyak salahnya,” ucapnya.

Namun, Rika merasa kegiatan itu cukup menyenangkan di sela-sela dirinya menarik penumpang. Sesekali dia juga mendapatkan endorse, sehingga bisa menambah pemasukan dari ngojol.

Sebetulnya, kata dia, pekerjaan menjadi driver ojol sudah mencukupi kebutuhan hidupnya dengan anaknya, Alea, yang masih berusia 7 tahun. Jika dia rajin dan disiplin, gajinya bisa mencapai UMR Jakarta bahkan lebih dalam sebulan.

“Kalau kita jago mengatur keuangan, alhamdulillah mencukupi,” ucapnya.

Saat ini, Rika belum punya pikiran untuk pindah profesi. Dia berencana menabung untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi dari penghasilannya ngojol.

“Nggak berasa Alea sudah makin besar, udah Sekolah Dasar sekarang. Aku mau lihat Alea tumbuh dewasa dan sekolah tinggi nantinya,” tulisnya di akun Instagram @godeliarika pada Kamis (20/07/2024).

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Muchamad Aly Reza

Papuana Rosalia Petegau (23) punya keinginan untuk mengembangkan peternakan sapi di Kabupaten Mappi, Papua Selatan usai lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia rela merantau dari desanya ke Jogja untuk belajar memelihara sapi dengan benar.

Di desanya, Kabupaten Mappi, Papua Selatan, Papuana resah melihat hewan ternak yang tidak terurus dengan baik. Desanya itu terkenal dengan banyak hewan, seperti babi dan anjing. Namun, masih sedikit yang memelihara sapi. Kalaupun ada, masyarakat masih bingung merawatnya.

Oleh karena itu, Papuana rela merantau dari Papua Selatan ke Jogja untuk berkuliah di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM). Perjuangan itu terbayarkan setelah dirinya lulus dan mendapat gelar sarjana pada Rabu (20/11/2024). Dia bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar UGM, salah satu kampus bergengsi di Indonesia.

Semangat belajarnya tinggi sejak SMA

Sejak di bangku SMA, Papuana sudah semangat mencari  ilmu. Dia rela jalan kaki dari rumahnya ke SMA Negeri 1 Edera Bade Mappi yang berjarak 12 kilometer. Hal itu dilakoninya tanpa banyak mengeluh, mengingat kondisi keluarganya yang berasal dari keluarga sederhana.

Ayahnya bekerja sebagai petani. Sementara, ibunya meninggal saat Papuana berusia 5 tahun.

“Ya jalan kaki. Sekolah masuk pukul 07.30 WIB sehingga dari rumah harus berangkat pukul 05.30 WIB,” kenang Papuana.

Demi meringankan beban ayahnya juga, Papuana mulai mencari beasiswa. Kebetulan, pemerintah daerah Kabupaten Mappi, Papua Selatan saat itu membuka pendaftaran beasiswa di tiap distrik khususnya untuk lulusan SMA.

Setelah mendapat informasi itu, Papuana bergegas menyiapkan berkas yang harus dia kirim. Dia tak perlu pergi ke Kota Kabupaten Mappi untuk mendaftar, sebab keluarga dari ibunya tinggal di sana.

Jadi, mereka bisa membantu mengantar formulir dari kantor dinas ke rumah Papuana. Berkat bantuan itu juga, Papuana berhasil mendapatkan beasiswa.

“Kebetulan hanya 2 orang yang dapat beasiswa, dari satu SMA yang sama dengan saya,” kata Papuana.

Memilih Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM)

Sejak awal memilih jurusan kuliah, Papuana sudah memantapkan diri memilih Fakultas Peternakan. Ketika hasil tes jalur Mandiri sudah keluar, pengasuh Papuana sudah mewanti jika nilainya berpeluang masuk UGM.

Saat itu, pengasuhnya menyarankan Papuana agar memilih Fakultas Pertanian atau Fakultas Peternakan jika ingin lolos masuk UGM. Dia pun memilih Fakultas Peternakan karena tertarik dengan cara pemeliharaan ternak yang baik.

Dia mengaku, tinggal di Kabupaten Mappi, Papua Selatan membuatnya terbiasa hidup dengan berbagai macam hewan. Di kampungnya itu, ada banyak kanguru, kuskus, anjing, babi, dan sebagainya. Namun, ternak hewan khususnya sapi tidak terlalu diurus dengan baik.

“Sapi dibiarkan saja tidak diurus dan mencari makan seadanya. Kalau sakit ya akhirnya mati. Untuk itu saya tertantang untuk mencari ilmu bagaimana memelihara sapi dengan benar,” kata dia.

Ayahnya sendiri tidak terlalu ikut campur mengenai jurusan tersebut, yang jelas dia sangat mendukung pilihan Papuana untuk menempuh pendidikan tinggi meski harus jauh dari keluarga.

“Walaupun setiap telepon beliau selalu menangis, tapi juga mengingatkan saya setiap hari agar tak berhenti berdoa setiap pagi dan malam,” ucapnya.

Ayahnya selalu berpesan agar Papuana tidak lupa sembayang di gereja, serta menghormati orang lain. Jika dosen atau orang yang lebih tua berbicara, dia harus mendengarkan.

Menghadapi kehidupan pertama di perantauan

Papuana mengaku harus mengikuti les privat untuk beberapa mata pelajaran, setibanya di Jogja tahun 2019. Dia kesulitan dalam bidang bahasa, terutama Bahasa Jawa.

Untungnya, Papua bukan anak yang pemalu sehingga mudah dalam bergaul. Apalagi, dosen dan teman-temannya baik hati mengajarkannya.

“Saya banyak belajar dari para dosen dan teman-teman di sini,” ujarnya.

Guna bertahan hidup di perantaun, Papuana mengandalkan beasiswa yang dia perolah. Beasiswa itu mencakup biaya kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya makan, jajan bulanan, uang saku dan transportasi sudah disisipkan melaui aplikasi ojek online.

“Kalau ada keperluan penting, saya akan membelinya tapi kalau tidak penting ya tidak saya beli,” ucapnya.

Mengelola ternak sapi di Papua usai Lulus di Peternakan UGM

Papuana bersyukur bisa lulus tepat waktu di Fakultas Peternakan di UGM tahun 2024, karena prosesnya tentu tidak mudah. Dia teringat semasa kuliah pernah di tendang sapi sampai layar handphone-nya retak.

“Salah saya waktu itu berdiri lama banget di belakang sapi, jadi di tendang. Terus saya juga kayak ganguin dia, jadi di tendang tiba-tiba. Hp ku di samping saku celana jatuh, kena sudah LCD-nya pecah,” ujarnya.

Namun, kejadian itu tidak membuat Papuana trauma. Dia sempat takut beberapa hari, tapi tidak terlalu lama. Justru sekarang itu menjadi momen yang lucu dan berharga.

Kini selepas lulus kuliah, Papuana ingin kembali ke Papua dan membesarkan daerahnya. Mimpinya, bisa menjadi Kepala Dinas Peternakan di daerahnya kelak.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ahmad Romadhoni Surya Putra pun mendukung impian tersebut. Dia yakin Papuana bisa melakukannya.

Sebab menurutnya, Papuana merupakan mahasiswa yang aktif berorganisasi dan rajin di lapangan, terutama terkait dengan riset sapi potong.

Romadhoni berharap Papuana bisa meraih mimpinya, dengan menerapkan  ilmunya untuk mengembangkan peternakan di Papua.

“Fapet UGM terbuka untuk siswa dari daerah 3T. Indonesia Timur adalah lumbung pangan dari hewan masa depan yang sangat terbuka untuk dikembangkan. Semoga Papuana bisa ambil peran di sana nantinya,” ujar Romadhoni.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Muchamad Aly Reza