Cerita Dosen Bule di Sastra Inggris UNS, Tinggalkan AS untuk Ngajar di Indonesia hingga Jadi Produser Musik EDM di Jogja

Sastra Inggris Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo punya dosen yang cukup nyentrik. Namanya Sean Stellfox (40). Di samping mengajar, ternyata dia juga menjadi produser musik EDM.

Selama menjadi mahasiswa Sastra Inggris di UNS (hingga sekarang semester 7), rasanya sangat berkesan karena saya juga diajar oleh dosen native speaker. Gampangnya, yaitu dosen bule yang memang didatangkan dari luar negeri.

Di Sastra Inggris UNS ada Mr. Sean Stellfox. Dia adalah dosen asal Delaware, Amerika Serikat, yang mengajar macam-macam mata kuliah penunjang basic English.

Sosok tertutup, tapi menyenangkan

Saat mengajar di kelas, Mr. Sean Stellfox memang terlihat nyaris selalu serius. Itu juga yang membuat beberapa teman saya menjadi agak kurang percaya diri kalau diajar Mr. Sean. Tidak percaya dengan kemampuan bahasa Inggris kami yang masih agak berantakan.

Kalau saya pribadi sih cukup menikmati kelasnya. Sebab, dengan berinteraksi dengan Mr. Sean, saya akhirnya bisa memfasihkan kemampuan bahasa Inggris saya.

Di luar kampus, ternyata Mr. Sean bisa dibilang merupakan sosok nyentrik. Dia tergabung dalam komunitas musik elektronik Jogja Sound Index.

Awalnya saya mendengar cerita bahwa Mr. Sean juga jago nge-DJ dari teman-teman. Saya tentu saja penasaran. Dan ketika iseng-iseng menulis nama “Sean Stellfox” di mesin pencari, ternyata benar. Ada video YouTube yang menunjukkan momen saat Mr. Sean nge-DJ. Namanya juga tercantum dalam komunitas Jogja Sound Index.

Rasa penasaran itu lantas membawa saya pada obrolan langsung dengan Mr. Sean belum lama ini.

Syukur, Mr. Sean dengan ramah dan senang hati berbagi cerita dengan saya. Padahal, meski dikenal akrab dengan mahasiswa di Sastra Inggris UNS, tapi selama ini kami mengenalnya sebagai sosok tertutup.

Terpanggil untuk mengajar hingga ditugaskan ke Indonesia

Bagi Mr. Sean,  mengajar memang sudah jadi panggilan hatinya sejak dulu. Sejak masih tinggal di Amerika pun, dia memang sudah mengajar murid-murid dari berbagai kultur untuk mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi di sana, seperti SAT/LSAT.

Karena latar belakang ini, Mr. Sean pun akhirnya terdorong untuk mencoba menambah pengalamannya.

Lewat program Fellowship, dia ingin mengajar anak-anak di luar tanah airnya untuk lebih memahami perspektif murid-murid yang harus menyesuaikan diri di lingkungan yang berbeda.

“Dari program ini juga, saya pun akhirnya ditempatkan di Indonesia sejak 2014. Kalau dihitung-hitung sudah 18 tahun saya menggeluti profesi sebagai pengajar,” ujarnya dengan bahasa Inggris saat kami berbincang pada Rabu (13/11/2024).

Pada awalnya tentu Mr. Sean mengalami culture shock. Namun, seiring waktu, dia mulai menikmati tinggal di Indonesia. Khususnya di Jogja dan Solo.

Dosen Sastra Inggris UNS yang jadi produser musik EDM

Di tahun pertamanya di Indonesia, Mr. Sean tidak langsung ditempatkan di Sastra Inggris UNS. Dia sempat menetap dan mengajar di Jogja selama dua tahun sebagai tenaga pendidik di Universitas Islam Indonesia (UII).

Di kota ini lah Mr. Sean kemudian menemukan komunitas di mana dia bisa menyalurkan hobi yang sudah ditekuni sejak SMA di Amerika, yakni bermusik.

Mr. Sean mengaku, sejak masa sekolah di Amerika dia memang sudah sangat tertarik dengan musik. Dia bahkan tergabung dalam sebuah band. Tapi, seperti band anak sekolahan pada umumnya, band rintisannya tersebut tidak bertahan lama. Hanya saja, tentu saja, hobi bermusiknya tak lantas ikut berhenti.

Sampai akhirnya, pada suatu hari di bulan Maret 2014, dia bertemu beberapa anak yang sedang skateboarding di dekat UGM. Dari sini lah dia bertemu dengan orang dari Jogja Sound Index.

Setelah saling berbincang, Mr. Sean pun akhirnya datang ke acara musik komunitas tersebut hingga akhirnya bergabung dan menjadi anggota. Karena keterlibatanya di komunitas ini, dia pun sempat merilis lagu hingga manggung beberapa kali dengan lagunya sendiri.

Mr. Sean meluruskan, sebenarnya yang dia tekuni bersama Jogja Sound Index bukanlah DJ, melainkan menjadi produser musik EDM..

“Memang cukup mirip, tapi DJ kan biasanya hanya memutar dan mixing lagu-lagu milik orang lain. Sedangkan saya menampilkan suara milik saya sendiri, walaupun ada unsur mixing juga,” ungkapnya.

Ngajar di Sastra Inggris UNS tetap jadi prioritas

Meski sudah merilis lagu sendiri bahkan, Mr. Sean menepis anggapan dari beberapa mahasiswa bahwa produksi musik  merupakan side hustle yang dia lakoni. Baginya, musik hanyalah hobi. Dia tidak berniat untuk mencari penghasilan dari sana.

Karena baginya, mengajar–yang untuk saat ini menjadi dosen di Sastra Inggris UNS–tetap menjadi prioritas yang tidak bisa diganggu gugat. Hobi maupun pekerjaan lainya tidak boleh sampai mengganggu kegiatan akademiknya.

Lagipula, menurut Mr. Sean, acara-acara di mana dia manggung biasanya juga hanya acara musik komunitas biasa. Dia akan datang kalau memang sedang benar-benar luang dari urusan pekerjaan.

Salah satu pengalaman paling unik selama dia menyalurkan hobi bermusiknya adalah tampil  di tengah tong setan saat perayaan Sekaten di Solo pada 2017.

“Sama sekali tanpa persiapan, hanya karena teman saya sempat ngobrol dengan pihak pemilik atraksi sehari sebelumnya, saya diajak tampil,” beber Mr. Sean.

Sampai hari ini, Mr. Sean masih menikmati kehidupannya di Indonesia. Sebagai dosen di Sastra Inggri UNS sekaligus bergiat di komunitas musik. Apakah suatu hari nanti Mr. Sean bakal pulang sekaligus menetap lagi di kampung halamannya di Amerika? Saya tidak berani bertanya.

Penulis: Dahayu Aida Yasmin
Editor: Muchamad Aly Reza

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa tujuan utama dari Pilkada serentak adalah untuk meningkatkan administrasi pemerintahan. Dengan pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara paralel, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara visi pembangunan nasional dan daerah.

“Penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah,” kata Tito.

Menurutnya, sinkronisasi ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung selama lima tahun.

Tito menambahkan bahwa dengan adanya Pilkada serentak, potensi konflik vertikal dan horizontal dalam sistem pemerintahan dapat diminimalkan.

“Pilkada serentak dapat mengurangi potensi konflik vertikal dan horisontal dalam sistem pemerintahan,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam suatu sistem demokrasi, perbedaan pendapat sering kali muncul, dan perbedaan tersebut bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan, yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, Tito berharap bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kebijakan yang lebih sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, yang akan berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional.

“Kami berharap Pilkada serentak akan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, sejalan dengan Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menambahkan bahwa tujuan Pilkada serentak 2024 adalah untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bima juga menjelaskan bahwa Pilkada serentak akan memperkokoh kewenangan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

“Pilkada serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial kita, mengokohkan kewenangan eksekutif, dan menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah,” ungkap Bima.

Dengan adanya sinkronisasi ini, Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat membawa inovasi dalam pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat stabilitas pemerintahan yang lebih terkoordinasi. Ini

Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Mewujudkan Keadilan dan Persatuan Melalui Pilkada Serentak 2024

Oleh: Alfandi Nagara )*
Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Bukan hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin daerah, namun juga sebagai ruang untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi yang damai, adil, dan berintegritas. Dalam setiap perhelatan pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, selalu ada tantangan dan dinamika yang harus dihadapi.
Dengan adanya komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, Pilkada kali ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan persatuan yang semakin kokoh, selaras dengan semangat Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya merawat persatuan bangsa selama perhelatan Pilkada. Meskipun dalam Pilkada ada perbedaan pandangan politik dan preferensi pribadi yang sangat wajar, Puan menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga di atas segala perbedaan tersebut.
Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya harus mampu menanggalkan segala perbedaan politik dan fokus pada tujuan bersama untuk kemajuan bangsa. Meskipun berbeda pendapat, semua elemen bangsa harus mengutamakan kerukunan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkemajuan.
Puan juga mengingatkan bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam Pemilu, baik yang manis atau pahit, harus dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan di masa depan. Masyarakat perlu memahami bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus dijaga dalam setiap tahapan pemilihan, mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara. Sebuah pemilu yang baik adalah yang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah, tetapi juga mencerminkan kedewasaan demokrasi yang matang dan penuh integritas.
Sejalan dengan itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi, mengingatkan setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Pilkada yang aman dan berintegritas. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada termasuk calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, hingga masyarakat harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga agar pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.
Proses pemilihan yang damai, jujur, dan adil hanya dapat terwujud jika ada kerjasama yang solid antar semua elemen. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menghindari potensi konflik atau ketegangan.
Pentingnya pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat juga ditegaskan oleh Puadi. Masyarakat diharapkan untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau ketidakberesan yang mungkin terjadi. Salah satu tantangan terbesar dalam setiap pemilu adalah mencegah penyebaran hoaks, politisasi SARA, dan ujaran kebencian. Karena itu, pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada sangatlah penting.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, juga turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menjelang Pilkada 2024. Menurut Muzani, meskipun masyarakat memiliki beragam pilihan politik, hal tersebut seharusnya tidak menghalangi kerukunan antar sesama. Pilkada adalah proses demokrasi yang harus dijalankan dengan damai, bukan sebagai ajang untuk bermusuhan.
Muzani mengajak seluruh masyarakat untuk menyadari bahwa kebersamaan dan kerukunan adalah kunci untuk membangun daerah, provinsi, bahkan negara. Tanpa persatuan yang terjaga, semua usaha pembangunan akan sia-sia.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan integritas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan independen.
Pemerintah juga berperan dalam menjaga agar seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat dan upaya preventif terhadap pelanggaran, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari manipulasi.
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua pihak, termasuk calon kepala daerah, partai politik, dan masyarakat umum, untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk menjaga etika politik dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi, seperti politik uang, penyebaran hoaks, atau politik identitas. Pilkada yang bersih dari praktik-praktik tersebut adalah Pilkada yang mencerminkan kualitas demokrasi yang sesungguhnya.
Pilkada serentak 2024 merupakan ujian besar bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi. Melalui pelaksanaan yang aman, damai, dan berintegritas, Pilkada ini harus dapat mengukuhkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengelola keragaman, menjaga persatuan, dan mengedepankan keadilan sosial. Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga, karena itulah yang menjadi pondasi bagi Indonesia untuk terus maju.
Demokrasi yang sehat dan berkualitas tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama untuk menciptakan proses pemilihan yang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah, tetapi juga memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam semangat gotong royong dan kolaborasi, Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkokoh demokrasi Indonesia, serta mewujudkan keadilan dan persatuan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Sambut Indonesia Emas 2045, Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Sesuai Target

Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai target yang ditetapkan demi menyambut Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Dalam arahan terbarunya, Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian seluruh infrastruktur utama IKN dalam waktu 4-5 tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan IKN mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Gedung-gedung tersebut harus segera diselesaikan agar dapat digunakan secara optimal,” jelas Prasetyo Hadi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, optimistis proyek IKN tetap sesuai timeline meski ada beberapa penyesuaian pembangunan. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut akan selesai dalam lima tahap hingga 2045, sesuai rencana awal.

“Tidak ada perubahan timeline. Bismillahirrahmanirrahim, proyek ini tetap berjalan sesuai yang disampaikan Presiden Prabowo,” ujarnya di Jakarta.

Diana juga menyebut bahwa prioritas pemerintah meliputi swasembada pangan dan energi, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo.

Meski prioritas program Presiden Prabowo sebagaimana dalam Asta Citanya, yakni berkaitan dengan swasembada pangan dan energi, namun Kementerian PU memastikan bahwa pembangunan proyek IKN tetap berlanjut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pusat pemerintahan.

AHY menjelaskan bahwa pembangunan kantor pemerintahan dan fasilitas pendukung bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi prioritas.

“Targetnya, dalam 4-5 tahun, pusat pemerintahan sudah bisa berfungsi secara penuh,” tegas AHY.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menggarisbawahi pentingnya menjadikan IKN sebagai simbol kesiapan Indonesia menuju 2045. Pemerintah tidak hanya memastikan keberlanjutan proyek, tetapi juga memaksimalkan anggaran yang terbatas untuk memberikan dampak luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

IKN Proyek Strategis Presiden Prabowo Wujudkan Modernisasi Fasilitas Mutakhir

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagai proyek strategis nasional (PSN), Ibu Kota Nusantara menjadi wujud nyata upaya modernisasi fasilitas dan pemerataan pembangunan. Arahan dari Presiden RI kedelapan tersebut menegaskan keberlanjutan pembangunan, termasuk penyempurnaan infrastruktur yang telah dirintis sebelumnya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung untuk melanjutkan proyek IKN Nusantara. Langkah konkret akan segera diambil mengingat infrastruktur utama sudah banyak terbangun. Proyek ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol modernisasi fasilitas publik yang mengedepankan efisiensi dan inovasi.
Dukungan penuh juga datang dari Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggono. Menurutnya, kementerian PU berkomitmen menyesuaikan pembangunan dengan visi Astacita yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Pemeliharaan dan penyempurnaan beberapa bagian infrastruktur akan dilakukan demi mewujudkan IKN sebagai kota modern berbasis teknologi hijau dan berkelanjutan.
Saat rapat paripurna di IKN Nusantara, Presiden Prabowo menegaskan keinginannya untuk mempercepat pembangunan pusat pemerintahan di kawasan tersebut. Presiden kelahiran tahun 1951 itu menilai IKN Nusantara sebagai proyek besar yang tidak hanya memiliki nilai strategis, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu ikon modernisasi bangsa Indonesia.
Kepala Negara juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden RI ketujuh Joko Widodo, menegaskan bahwa upaya tersebut akan diteruskan hingga tuntas. Presiden Prabowo menunjukkan visi besar yang menghubungkan IKN Nusantara dengan transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih modern dan maju.
Proyek ini bukan sekadar perpindahan ibu kota, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mampu menjadi contoh bagi pengembangan kota-kota lain di seluruh negeri. Dalam pandangan Presiden, pembangunan IKN Nusantara adalah bagian dari misi untuk membangun Indonesia yang lebih berdaya saing secara global.
Berbagai inovasi teknologi juga mulai diperkenalkan dalam pembangunan IKN Nusantara. Salah satunya adalah Autonomous Rail Transit (ART), kereta otonom tanpa pengemudi yang diharapkan memberikan efisiensi mobilitas bagi masyarakat. Teknologi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan sistem transportasi modern ke dalam tata kota yang berbasis teknologi pintar.
Selain ART, pemerintah juga merancang pengembangan fasilitas mobil terbang sebagai bagian dari visi jangka panjang IKN Nusantara. Fasilitas ini direncanakan siap digunakan pada tahun 2045, menjadikan IKN Nusantara sebagai kota pertama di Indonesia yang menghadirkan transportasi udara modern.
Selain transportasi, perencanaan IKN Nusantara mencakup proyek pembangunan tiang listrik pintar yang dirancang untuk menjadi pusat informasi publik. Tiang listrik ini memiliki fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi arah atau lokasi tertentu dengan mudah.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan mendukung mobilitas warga serta pengunjung di IKN Nusantara. Dengan berbagai inovasi yang diperkenalkan, proyek IKN Nusantara menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah menciptakan kota masa depan yang selaras dengan perkembangan teknologi global.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp27,8 triliun untuk mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Anggaran tersebut diarahkan pada enam bidang strategis, termasuk perencanaan dan pertanahan, transformasi hijau dan digital, serta sarana dan prasarana yang mendapatkan porsi terbesar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai bahwa dukungan anggaran tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo dalam menjadikan IKN Nusantara sebagai kota modern dengan infrastruktur canggih.
Komitmen besar Presiden Prabowo dalam mempercepat pembangunan IKN Nusantara juga terlihat dari upayanya memperkuat fasilitas publik di kota tersebut. Masjid Negara yang tengah dibangun dirancang sebagai ikon keberagaman dan keunggulan budaya bangsa Indonesia.
Masjid tersebut diharapkan menjadi simbol harmonisasi antara nilai-nilai budaya dan teknologi modern di IKN Nusantara. Pemerintah juga berfokus pada pengembangan fasilitas hijau, seperti taman kota yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
Sebagai pusat pemerintahan baru, IKN Nusantara dirancang untuk mencerminkan visi Indonesia masa depan. Berbagai fasilitas publik dan teknologi modern yang dikembangkan di IKN Nusantara bertujuan menciptakan kota yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga menarik perhatian dunia. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus menjadi solusi atas berbagai tantangan urbanisasi di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, telah menunjukkan tekad kuat dalam mengimplementasikan visi besar ini.
Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang menciptakan ibu kota baru, melainkan juga membangun simbol modernisasi bangsa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Dengan berbagai inovasi dan fasilitas yang dirancang, IKN Nusantara menjadi harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global.
Dengan visi yang jelas dan langkah tegas dari Presiden Prabowo, pembangunan IKN Nusantara diharapkan menjadi model bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia. IKN Nusantara bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol transformasi Indonesia menuju era modernisasi yang lebih progresif.
)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute

Presiden Prabowo Perkuat Diplomasi Ekonomi Indonesia Melalui Kesepakatan Multilateral

Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, terus mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional melalui upaya diplomasi ekonomi yang produktif.

Dalam kunjungan kerja ke Peru dan China baru-baru ini, pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 itu berhasil mencapai berbagai kesepakatan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sela-sela KTT APEC di Lima, Peru, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.

Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk meningkatkan hubungan kerja sama melalui perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) yang telah rampung.

Kepala Negara, dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Kanada, utamanya memperkuat perdagangan dan kolaborasi pada sektor strategis.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan baik kedua negara yang telah terjalin selama beberapa dekade dan menyoroti potensi kolaborasi di sektor perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan.

“Kanada memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami ingin memperkuat hubungan ini. Indonesia memiliki banyak sumber daya energi di luar bahan bakar fosil,” ujar Presiden Prabowo.

PM Trudeau memuji kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menghadapi tantangan global dan menyebut perjanjian perdagangan bebas itu sebagai peluang besar bagi kedua negara.

Ia juga mengumumkan rencana memimpin misi dagang terbesar Kanada ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Perjanjian ini memberikan manfaat bagi ekonomi, pertumbuhan, dan kemakmuran kedua negara,” ungkap PM Trudeau.

Di China, pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia itu menyaksikan penandatanganan tujuh kesepakatan bilateral senilai USD 10,07 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan melalui program makan bergizi gratis.

“China akan mendukung program ini karena mereka sudah lebih dulu melaksanakannya untuk rakyat mereka,” ujar Airlangga di Beijing.

Kunjungan Presiden Prabowo ke dua negara tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, yang tidak hanya mempererat hubungan bilateral tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Hasilkan Berbagai Kesepakatan Dorong Percepatan Pemerataan Ekonomi Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke beberapa negara di luar negeri baru-baru ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia. Kunjungan ini tidak hanya berfokus pada diplomasi politik, tetapi juga pada upaya untuk menarik investasi asing, memperluas peluang ekonomi, dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahan.

Salah satu fokus utama dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo adalah menarik investasi asing untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendukung pengembangan industri di daerah-daerah. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi investasi asing, terutama di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan, termasuk penyederhanaan peraturan dan pemberian insentif bagi investor.

Menanggapi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke sejumlah negara. Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengatakan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sebagai langkah strategis untuk menarik target para investor untuk berinvestasi di Indonesia melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terus berkembang.

Kunjungan ini membawa hasil yang cukup menggembirakan dengan tercapainya beberapa kesepakatan yang membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini penting karena, dengan meningkatnya investasi asing, Indonesia dapat mempercepat proses pembangunan di berbagai wilayah, tidak hanya di Pulau Jawa yang sudah berkembang pesat, tetapi juga di luar Jawa yang membutuhkan dorongan ekonomi lebih besar.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pasca kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara, kesepakatan investasi telah disepakati seperti penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani pemerintah Indonesia dan China pada awal September tahun 2023 lalu.

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam kunjungan Presiden Prabowo. Sebagai negara yang luas dan beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Pemerintah berencana untuk mempercepat pemerataan pembangunan dengan meningkatkan akses daerah-daerah yang tertinggal ke pasar global melalui infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesepakatan yang tercapai selama kunjungan ini akan memperkuat komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif, berupaya untuk mendorong sektor ekonomi berbasis lokal di berbagai daerah agar dapat berkembang secara mandiri. Beberapa daerah di luar Jawa, yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pasar dan mendapatkan investasi, kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang berkat kebijakan yang mengedepankan pemerataan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa lawatan Presiden Prabowo akan membawa manfaat besar bagi Indonesia, tidak hanya mempererat hubungan diplomatik tetapi juga menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing, terutama di sektor ekonomi berkelanjutan yang dapat percepat pemerataan ekonomi nasional

Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa pembangunan ekonomi yang merata sangat penting untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pemerataan ekonomi, diharapkan ketimpangan sosial yang ada di berbagai wilayah dapat dikurangi, dan semua daerah dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai langkah awal, beberapa kesepakatan telah dicapai dengan negara-negara mitra untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi generasi muda Indonesia, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan, seperti teknologi informasi dan energi terbarukan. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, hasil dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri ini memberikan prospek yang sangat positif bagi perekonomian Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan yang tercapai diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih besar, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Semua ini akan berdampak langsung pada percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia, sehingga tidak hanya daerah-daerah besar yang merasakan manfaat pembangunan, tetapi juga daerah-daerah yang lebih terpencil.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan strategi ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang digulirkan dalam kunjungan Presiden Prabowo, berupaya untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih adil dan merata dalam distribusi kesejahteraan. Semoga berbagai kesepakatan yang dicapai ini dapat segera terealisasi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Dorong UMKM Naik Kelas, Presiden Prabowo Instruksikan Permudah Akses Pembiayaan

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan berbagai langkah strategis guna memastikan UMKM dapat naik kelas, salah satunya dengan membuka akses pembiayaan dan pasar yang lebih luas.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Y. Moraza, menegaskan bahwa Presiden memberikan dua arahan utama untuk mendukung pengembangan UMKM. “Bapak Presiden berpesan agar UMKM dibukakan akses modal dan channel pasar sebanyak-banyaknya,” ujar Helvi.

Adapun salah satu kunci untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, Menurut Helvi adalah digitalisasi. Dia menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaku UMKM agar melek teknologi sehingga produk mereka mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional. Suka tidak suka, harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” jelasnya.

Di sisi lain, berbagai pihak turut mendukung kebijakan pemerintah ini. Founder dan CEO Hive Five, Sabar L. Tobing, menyampaikan pentingnya pendampingan bagi UMKM agar mampu bersaing dan berkembang. Hive Five, sebagai salah satu mitra strategis UMKM, memberikan layanan pendampingan mulai dari legalitas hingga pengelolaan keuangan.

“Dengan memiliki legalitas yang lengkap, pelaku UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Di Hive Five, kami mendampingi mereka dari tahap awal, mulai dari perizinan hingga pelaporan keuangan, sehingga mereka bisa fokus pada pertumbuhan bisnis,” ujar Sabar.

Lebih lanjut, potensi UMKM di Indonesia dinilai sangat besar. Mantan Wakil Menteri Perdagangan, Dr. Jerry Sambuaga, menyebutkan bahwa sektor UMKM Indonesia diperkirakan memiliki nilai bisnis hingga USD 135 miliar pada tahun 2025.

“UMKM kita berpeluang masuk ke pasar internasional. Saat ini, banyak pelaku UMKM yang sudah menembus pasar dunia. Namun, tantangan seperti kuantitas, kualitas, dan konsistensi produk masih perlu diperhatikan,” kata Jerry.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyediakan berbagai pelatihan gratis dan mempertemukan pelaku UMKM dengan pembeli internasional melalui platform khusus. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

Kebijakan Penghapusan Utang Presiden Prabowo untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM

Oleh: Hendra Gunawan )*

Kebijakan baru yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, Presiden Prabowo menghapus utang macet yang selama ini membebani pelaku UMKM, petani, nelayan, serta sektor usaha lainnya.

Langkah penghapusan diambil setelah menerima banyak aspirasi dari masyarakat, khususnya kelompok produsen pangan seperti petani dan nelayan, yang kesulitan untuk melanjutkan usaha mereka karena adanya utang yang tidak terbayar. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk kembali berkembang, terutama di sektor-sektor yang krusial bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Kebijakan penghapusan utang macet ini memberikan angin segar bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan akibat utang yang tertunggak. Keputusan Presiden Prabowo untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.

Dengan menghapuskan utang tersebut, banyak pelaku UMKM yang sebelumnya terhambat dapat kembali memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka. Diharapkan, kebijakan ini juga akan membantu mempercepat pemulihan sektor-sektor yang terdampak krisis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, kebijakan ini tentunya akan didetailkan melalui peraturan yang lebih spesifik oleh kementerian dan lembaga terkait. Penerapan yang hati-hati dan terarah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setelah kebijakan penghapusan utang macet ini diterapkan, diharapkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat bekerja dengan tenang dan lebih produktif, mengetahui bahwa pemerintah menghargai peran mereka sebagai produsen pangan yang vital bagi kehidupan bangsa.

Di tingkat daerah, kebijakan ini juga mendapatkan sambutan positif dari para pemimpin daerah, salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menyambut baik kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM, karena ia menyadari betul betapa pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian daerahnya.

Khofifah menekankan bahwa sebanyak 1.164 usaha UMKM di Jawa Timur akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Kebijakan tersebut membuka peluang bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya terdaftar dalam daftar pinjaman bermasalah, namun memiliki potensi untuk berkembang, untuk kembali mendapatkan akses ke pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat mendorong pemulihan ekonomi di tingkat lokal, terutama di Jawa Timur yang selama ini sangat bergantung pada sektor UMKM.

Khofifah juga menambahkan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap Perekonomian Daerah Bruto (PDRB) di Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tercatat sebesar 56,94 persen, dan pada akhir 2024, kontribusinya diperkirakan akan mencapai 59,18 persen.

Kontribusi sektor UMKM ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM merupakan langkah penting untuk memastikan sektor ini terus berkembang dan menjadi pilar ekonomi yang tangguh.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan ekonom, seorang pakar ekonomi dan Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa kebijakan penghapusan utang macet ini memiliki potensi besar untuk mendorong ekspansi bisnis, khususnya di kalangan petani dan nelayan.

Stimulus kredit yang diberikan pemerintah memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Nafan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, perbankan juga telah melakukan pemutihan utang pada masa-masa krisis, seperti krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, serta krisis akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks saat ini, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi jangka panjang.

Selain memberikan akses modal yang lebih luas bagi pelaku UMKM, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih menyeluruh dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kesempatan kedua bagi pelaku usaha kecil dan menengah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian negara.

Kebijakan Presiden Prabowo dalam menghapus utang macet bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan ini tentunya akan memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Dengan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku usaha, diharapkan sektor UMKM dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

)* Kontributor jendela baca Institute

Pemerintahan Prabowo-Gibran Perkuat Pendidikan dan Rehabilitasi untuk Berantas Narkoba

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas utama dari 17 agenda nasional. Fokus ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman narkoba yang dapat merusak generasi muda dan stabilitas bangsa.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris, sehingga membutuhkan strategi yang menyeluruh. “Perang melawan narkoba adalah perang tersembunyi. Musuh dan kawan tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa menghancurkan kita secara tiba-tiba,” ujar Ahwil.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah pencegahan melalui pendidikan. Kurikulum anti-narkoba dirancang untuk diterapkan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menteri-menteri pendidikan memiliki tugas penting dalam memastikan materi ini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Tujuannya adalah membangun kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba sejak dini.

Selain pendidikan, penguatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan perbatasan juga menjadi prioritas. Pemerintah menitikberatkan pengamanan di pantai timur Sumatera, yang kerap menjadi jalur utama penyelundupan narkoba melalui laut. “Penguatan pantai timur Sumatera harus digiatkan, mengingat jalur laut adalah titik terbesar penyelundupan narkoba,” jelas Ahwil.

Kerja sama internasional juga dijalankan untuk memutus rantai suplai narkoba yang sebagian besar berasal dari kawasan Golden Triangle. Kolaborasi ini melibatkan pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain, sehingga upaya pemberantasan narkoba bisa lebih efektif.

Di sisi lain, program rehabilitasi bagi pengguna narkoba terus diperkuat. Pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan pengguna agar mereka dapat kembali produktif. “Bagi mereka yang sudah terjerat, ada program treatment and rehabilitation. Mereka harus disembuhkan, bukan dihukum semata,” kata Ahwil.

Pendekatan holistik ini, yang mencakup edukasi, pengawasan, pemberantasan, dan rehabilitasi, diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Pemerintah optimis bahwa dengan upaya terpadu ini, Indonesia dapat terbebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Dengan visi yang jelas, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen menciptakan generasi muda yang tangguh dan melindungi masa depan bangsa dari bahaya narkoba. Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat.