Yearly Archives: 2024

Jakarta – Pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (Hergun), menyoroti perbedaan Pilkada 2024 dengan Pilkada sebelumnya pada 2015, 2018, dan 2020.

Hergun menyatakan bahwa Pilkada kali ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar 41 triliun rupiah dari APBD.

“Pilkada 2024 ini berbeda, mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar, yaitu sekitar 41 triliun rupiah. Kami berharap Pilkada kali ini melahirkan pemimpin berkualitas yang mampu mengelola kesejahteraan daerah,” jelas Hergun.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan Pilkada, mengingat jumlah peserta yang mencapai 1.553 calon.

Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan turut mengimbau masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di Singkawang, untuk menyambut Pilkada serentak 2024 dengan suka cita,” ujar Pangdam, sambil menekankan pentingnya saling menghormati antar masyarakat dan kontestan.

Pangdam juga meminta agar para kontestan Pilkada mempresentasikan program-program yang dapat mengembangkan wilayah masing-masing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengamat politik dan Asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Syaiful Syarifuddin, mengungkapkan bahwa Pilkada seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek politik semata, tetapi juga pada kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa calon kepala daerah harus memiliki visi yang berfokus pada tiga pilar kesejahteraan: sejahtera dalam sandang, pangan, dan papan; pendidikan; serta kesehatan.

“Yang utama dalam pembangunan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kami menyebutnya dengan tiga pilar sejahtera, yaitu sejahtera dalam sandang, pangan, papan. Sejahtera dalam pendidikan, dan sejahtera dalam kesehatan,” kata Syaiful Syarifuddin.

Menurut Syaiful, kesejahteraan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan, serta pola makan bergizi.

Pilar kedua adalah pendidikan, di mana setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan yang memadai, termasuk keterampilan vokasi. Hal ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

Pilar terakhir adalah kesehatan, dengan akses fasilitas kesehatan yang layak untuk semua lapisan masyarakat agar usia harapan hidup meningkat.

Dengan harapan tersebut, Pilkada 2024 diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Oleh: Alam Permana )*

Pilkada Serentak 2024, yang akan digelar pada 27 November mendatang, bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi refleksi kedewasaan demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai dan aman, karena hal ini mencerminkan sejauh mana bangsa Indonesia telah matang dalam berdemokrasi.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjaga agar Pilkada kali ini tidak hanya kondusif, tetapi juga berlangsung dengan penuh keharmonisan dan menghormati perbedaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memainkan peran penting sebagai salah satu pihak utama dalam memastikan keberhasilan Pilkada Serentak 2024. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengamankan ruang digital agar proses Pilkada dapat berjalan tanpa gangguan dari misinformasi, hoaks, maupun ujaran kebencian.

Dalam rangka mengamankan Pilkada, Kemenkomdigi melakukan patroli siber secara intensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Selain itu, mereka juga melakukan pemantauan terhadap sentimen media, terutama di provinsi-provinsi dengan suhu politik yang cukup tinggi.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang akurat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat tanpa terpengaruh oleh berita yang menyesatkan. Kemenkomdigi juga berperan aktif dalam sosialisasi Pilkada damai, menggunakan berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun digital.

Sosialisasi Pilkada damai ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta mendorong terciptanya suasana damai selama masa kampanye dan pemungutan suara. Sebagai bagian dari upaya ini, Kemenkomdigi memanfaatkan SMS blast dan publikasi di media digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendukung terciptanya Pilkada yang damai. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai jalannya Pilkada.

Selain itu, Kemenkomdigi juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi tetap lancar selama Pilkada. Mereka juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi logistik Pilkada berjalan dengan baik, mengingat kelancaran distribusi logistik sangat penting untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Dengan berbagai langkah ini, Meutya Hafid menekankan bahwa Kemenkomdigi berkomitmen penuh untuk menciptakan Pilkada yang berjalan dengan lancar dan damai, serta mendukung terciptanya kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Pengamanan Pilkada tidak hanya terbatas pada ruang digital dan logistik. Di tingkat daerah, pihak kepolisian juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, menyatakan bahwa pihaknya terus menggelorakan semangat Pilkada damai di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Menurut Irjen Pol Winarto, menjaga kondusivitas selama Pilkada merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, dalam setiap deklarasi damai Pilkada, Kapolda mengajak para kandidat untuk menjaga sikap saling menghormati dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Selain itu, Pilkada yang damai juga bergantung pada sikap netral dari seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengapresiasi upaya Keluarga Besar Pujakesuma Sumut yang telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Pilkada Damai 2024.

Fatoni mengingatkan bahwa Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik nasional, harus memberikan contoh yang baik dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa seluruh ASN di Sumut harus bersikap netral, dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi agar tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur negara.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas dan kedamaian dalam Pilkada sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana setiap orang dapat memilih dengan bebas dan tanpa tekanan. Kedewasaan demokrasi Indonesia tidak hanya terukur dari banyaknya partisipasi dalam Pemilu, tetapi juga dari bagaimana masyarakat saling menghargai perbedaan dan menjalankan hak pilih mereka dengan rasa tanggung jawab.

Kesuksesan Pilkada Serentak 2024 yang damai adalah wujud nyata dari kematangan demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dalam berdemokrasi, di mana perbedaan pilihan politik dapat diterima dengan lapang dada tanpa menimbulkan perpecahan. Terciptanya Pilkada yang damai akan memberikan dampak positif bagi pembangunan politik dan sosial di Indonesia, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berjuang untuk memperkuat sistem demokrasinya.

Pemerintah, melalui Kemenkomdigi, Polri, TNI, serta seluruh elemen masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Kolaborasi antara berbagai pihak ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan sukses, aman, dan damai, serta memperkokoh kedewasaan demokrasi bangsa.

Dengan demikian, Pilkada 2024 bukan hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperlihatkan kemajuan demokrasi Indonesia yang semakin matang dan menghargai keberagaman.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara

Jakarta – Kalangan santri dianggap menjadi salah satu elemen bangsa yang mampu terlibat aktif dalam pemberantasan Judi Online yang saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah.

Terkait hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya, mengajak para santri untuk turut serta dalam upaya ini dengan memanfaatkan media digital sebagai alat penyebar pesan positif.

“Santri dapat dilibatkan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi kreatif, khususnya sebagai kreator konten-konten positif yang mampu berdampak dan membawa perubahan di tengah masyarakat. Salah satunya bagaimana menyampaikan pesan prioritas Presiden Prabowo memberantas judi online yang amat membahayakan bangsa ini,” ujar Riefky.

Ia menekankan bahwa santri memiliki potensi besar dalam mempengaruhi publik, terutama dalam menyebarkan pesan-pesan edukatif yang dapat mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik judi online.

“kontribusi aktif dari komunitas santri diharapkan dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat dan memperkuat kampanye pemerintah melawan judi online,” ungkap Riefky.

Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, juga memberikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memberantas judi daring.

“MUI Kalimantan Tengah sangat-sangat mendukung pemberantasan judi online oleh aparat pemerintah,” tegas Khairil.

Ia menyoroti bahwa efek dari judi online sangat merugikan, terutama bagi para pengguna yang mengalami kerugian finansial besar.

“Efek judi online ini sangat buruk. Banyak pengguna mengalami kekalahan dan uang hasil transaksi judi online biasanya ditransfer ke luar negeri,” tambahnya.

Khairil juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari judi online dan tidak mencoba-coba terlibat dalam aktivitas tersebut.

“Kami minta pemerintah memberantas judi online ini hingga tuntas, menangkap para bandar, dan menghukum mereka dengan seberat-beratnya,” pungkasnya.

Oleh : Indra Fajar Mahendra )*

Judi online telah berkembang pesat di Indonesia, menjadi ancaman besar yang merusak moral, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai bentuk penjajahan digital, aktivitas ini menjerat masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lingkaran hutang dan kerugian yang dapat menghancurkan kehidupan mereka.

Melihat dampak yang sangat merusak tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perang total melawan judi online, sejalan dengan semangat juang yang ditunjukkan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Presiden Prabowo didukung penuh oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mengungkapkan bahwa penanganan judi online membutuhkan keberanian, kerja sama lintas lembaga, dan komitmen yang kuat.

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan di masa lalu harus menjadi inspirasi dalam memberantas fenomena yang kini berkembang pesat di dunia maya tersebut. Bukan hanya masalah hukum, judi online juga menjadi persoalan moral dan sosial yang serius.

Para pelaku judi online memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi masyarakat, menjanjikan keuntungan instan yang membuat banyak orang terjebak dalam kesulitan finansial. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan keluarga dan memperburuk kondisi sosial.

Sebagai langkah konkret dalam perang melawan judi online, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian.

Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemblokiran rekening dan pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan menciptakan efek jera yang lebih luas bagi para pelaku judi online.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah judi online dengan memanfaatkan teknologi dan analisis mendalam untuk memastikan tidak ada ruang bagi aktivitas ilegal ini.

Namun, langkah penegakan hukum saja tidak cukup. Literasi digital juga menjadi fokus utama dalam pemberantasan judi online. Program seperti cekrekening.id bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang rekening aman dan yang berpotensi terlibat dalam aktivitas kriminal.

Menurut Presiden Prabowo, perang melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, Alfons Tanujaya, mengungkapkan bahwa langkah tegas yang diambil Presiden Prabowo tersebut sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian online.

Ia bahkan membandingkan dampaknya dengan ‘perang candu’ yang menghancurkan Tiongkok di masa lalu. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman judi online terhadap kehidupan sosial dan ekonomi negara.

Alfons menambahkan, dampak terbesar dirasakan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sering kali tergoda oleh janji keuntungan besar tanpa menyadari risiko yang ada. Dalam banyak kasus, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan malah terjebak dalam sistem judi online, memperburuk kondisi sosial dan menghambat pembangunan ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online dengan tegas. Beberapa langkah telah diambil, seperti penangkapan pegawai di Kominfo dan penggerebekan lokasi judi online, yang memberikan harapan bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

Meskipun tantangannya besar, komitmen dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo, Indonesia akan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas judi online.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran judi online. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi bahaya judi online dan dampaknya.

Salah satu program penting yang dijalankan adalah pengembangan platform cekrekening.id, yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan memastikan bahwa rekening yang mereka gunakan aman dan bebas dari kaitannya dengan aktivitas ilegal. Melalui program ini, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui rekening yang mungkin digunakan dalam perjudian online atau aktivitas ilegal lainnya.

Langkah transparan pemerintah dalam mengungkap praktik judi online, termasuk melibatkan sejumlah pegawai pemerintah, juga mendapat apresiasi dari Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama.

Ia menegaskan pentingnya transparansi agar publik dapat melihat komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum. Intan juga mengungkapkan perlunya penguatan sanksi hukum agar dapat memberikan peringatan kepada semua aparat negara yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Penguatan sanksi ini dinilai akan memutus rantai tindak pidana dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut harus terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi perjudian online untuk berkembang lebih jauh di Indonesia.

Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perang melawan judi online, menjaga integritas moral dan ekonomi bangsa, serta memastikan generasi muda Indonesia terhindar dari jebakan judi online.

Melalui upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Presiden Prabowo yakin Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

Dengan langkah yang berani, transparan, dan sinergi antar lembaga pemerintah, Presiden Prabowo Subianto berharap agar perang melawan judi online dapat membawa perubahan yang signifikan.

Pemerintah tidak hanya ingin memberantas judi online, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang aman, stabil, dan terpercaya. Pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan dalam memerangi ancaman serius ini, demi masa depan bangsa dan generasi muda yang lebih baik. Dengan semangat perjuangan, komitmen yang kuat, dan dukungan masyarakat, perang melawan judi online akan menjadi langkah nyata untuk menjaga masa depan bangsa Indonesia.

)*  kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan.

Dalam arahannya, Presiden RI kedelapan tersebut menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur modern di kota baru bertemakan ¬smart city itu, dengan target rampung dalam kurun waktu empat tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan IKN mencakup semua elemen utama, termasuk gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

“Supaya dapat dipergunakan secara optimal oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujar Prasetyo Hadi saat menjelaskan arahan Presiden

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong pengadopsian energi terbarukan dalam setiap aspek pembangunan. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mampu menerapkan 100 persen energi ramah lingkungan dalam satu dekade mendatang.

“Bukan tanpa alasan, pasalnya Kepala Negara sangat berkomitmen untuk turut aktif dalam upaya mengatasi perubahan iklim dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo terus menargetkan agar Indonesia mampu menerapkan penggunaan energi ramah lingkungan, termasuk pada pembangunan IKN.

“Kami sangat berkomitmen mengatasi perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan teknologi bahan bakar dari minyak sawit dan eksplorasi energi panas bumi yang melimpah,” ungkap Presiden Prabowo.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, juga turut mendukung langkah besar ini. Perusahaannya telah mendistribusikan 1.500 unit alat pemanas air listrik Elterra ke sejumlah rusun di IKN, termasuk Rusun ASN dan Rusun BIN Polri.

“Kami berperan dalam menciptakan lingkungan hunian modern dan ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara. Ini sejalan dengan visi Presiden untuk menghadirkan kota masa depan yang nyaman huni,” tegas Aquinas.

Melalui arahan langsung Presiden Prabowo, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga integrasi teknologi hijau. Inisiatif ini mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan sebuah kota modern yang berkelanjutan sekaligus menjadi simbol masa depan Indonesia.

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Era baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan visi transformasi digital dan energi hijau, kota masa depan yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut diharapkan menjadi simbol kemajuan teknologi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Komitmen pemerintahan ini terhadap keberlanjutan pembangunan IKN tidak hanya mempertahankan visi besar pendahulunya, tetapi juga mempercepat realisasi berbagai inisiatif strategis.

Deputi Otorita IKN bidang Transformasi Hijau dan Digital, Ali Berawi, menilai pemerintahan baru memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan dan memperkuat arah pembangunan IKN. Ali menyebut keberlanjutan proyek strategis ini merupakan bagian penting dari visi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak hanya sekadar upaya memindahkan ibu kota, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Transformasi IKN menuju kota cerdas terus menjadi elemen utama dalam rencana pengembangannya. Dengan enam domain utama, seperti Smart Governance dan Smart Mobility, IKN diharapkan menjadi kota modern berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Ali menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam setiap aspek kehidupan kota akan menciptakan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan. Untuk itu, Otorita IKN menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan teknologi global guna memastikan transfer teknologi berjalan efektif.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN, bahkan menyatakan kesiapan mempercepat prosesnya. Sebagai salah satu investor dalam proyek ini,

Kepala Negara memandang IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan sekaligus pusat inovasi masa depan. Dalam berbagai kesempatan, pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 itu menegaskan pentingnya memastikan kelanjutan proyek ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara semua pemangku kepentingan dalam memastikan keberhasilan pembangunan IKN. Menurutnya, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada perencanaan, manajemen sumber daya, serta dukungan legislatif yang kuat.

Ia juga menyoroti perlunya paradigma baru dalam memahami pembangunan IKN sebagai agenda strategis nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran dipandang mampu menjadikan IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga nyaman huni dan ramah lingkungan. Hal ini tercermin dari komitmen berbagai pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas hidup.

Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, menyatakan bahwa perusahaan siap mendukung proyek tersebut dengan menyediakan fasilitas hunian yang modern dan nyaman, seperti pemanas air listrik berbasis teknologi terkini.

Pembangunan fasilitas hunian di IKN menjadi salah satu bagian dari langkah menciptakan kota berwawasan lingkungan. Teknologi yang digunakan tidak hanya menawarkan kenyamanan bagi penghuni, tetapi juga mendukung visi keberlanjutan yang diusung oleh pemerintahan baru. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem teknologi yang memperkuat daya saing Indonesia di panggung global.

Transformasi digital yang diinisiasi di IKN juga mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia. Menurut Ali Berawi, keberhasilan pembangunan kota masa depan ini tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan global.

Ali menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan kualitas SDM lokal sebagai elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Pendekatan holistik yang mencakup pengembangan brainware diharapkan mampu menjadikan Indonesia tidak hanya mengikuti arus globalisasi, tetapi juga menjadi pemimpin dalam inovasi.

Pendekatan tersebut mencakup tiga elemen utama: hardware, software, dan brainware. Hardware diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik yang canggih, seperti fasilitas hunian dan sistem transportasi berbasis energi hijau.

Sementara itu, software diwujudkan dalam bentuk teknologi dan sistem bisnis terintegrasi yang mempermudah pengelolaan kota secara efisien. Namun, elemen yang paling menentukan adalah brainware, yakni kemampuan SDM lokal untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal.

Langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pembangunan IKN juga mencerminkan visi besar menuju kemandirian teknologi. Kemitraan dengan perusahaan global dirancang untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi di IKN tidak hanya sekadar digunakan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku industri lokal untuk meningkatkan kompetensinya. Hal ini bertujuan menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga produsen teknologi inovatif yang mampu bersaing secara global.

Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan juga terlihat dalam penggunaan energi hijau sebagai bagian integral dari pengelolaan IKN. Kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, dengan mengoptimalkan potensi energi terbarukan seperti solar panel dan biomassa. Pendekatan ini tidak hanya mendukung target pengurangan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa IKN menjadi kota yang ramah lingkungan bagi generasi mendatang.

Sebagai simbol modernisasi dan keberlanjutan, IKN di era pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus menjadi perhatian dunia. Kota tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat inovasi yang diharapkan mampu menarik investasi global.

Dengan integrasi antara teknologi, keberlanjutan, dan pengembangan SDM, IKN diharapkan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap memasuki era baru sebagai negara maju yang mandiri dan kompetitif.

Era baru pemerintahan ini tidak hanya melanjutkan tonggak pembangunan yang telah dirintis, tetapi juga memberikan akselerasi dalam mewujudkan visi besar tersebut. Sinergi antara pemerintahan pusat, legislatif, dan sektor swasta diharapkan mampu memastikan bahwa IKN benar-benar menjadi pusat pertumbuhan baru yang membawa manfaat nyata bagi bangsa. Dengan demikian, IKN bukan hanya mimpi masa depan, tetapi langkah konkret menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan rangkaian lawatan kenegaraan penting yang mencakup kehadirannya di dua forum internasional bergengsi, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC dan G20. Langkah ini bukan sekadar memenuhi agenda diplomasi, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan terkemuka asal Amerika Serikat. Beliau menyampaikan optimisme terhadap komitmen investasi mereka di Indonesia. Kepercayaan yang ditunjukkan oleh pelaku bisnis global ini mencerminkan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang menantang.

“Saya sangat gembira, pertemuan-pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Mereka terus percaya dengan ekonomi Indonesia dan saya dorong untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ungkapnya
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., menilai bahwa lawatan ini memiliki potensi besar untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Menurutnya, forum seperti KTT APEC dan G20 menjadi ajang strategis untuk memamerkan stabilitas ekonomi Indonesia dan reformasi kebijakan yang pro-investasi.
“Diplomasi ekonomi yang efektif memungkinkan Indonesia untuk membangun kepercayaan mitra internasional dan menunjukkan komitmen terhadap investasi berkelanjutan serta pembangunan ekonomi,” kata Ariawan.
Kepercayaan internasional ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi di Indonesia. Investasi yang diarahkan pada sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan manufaktur akan membuka peluang kerja di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil. Langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan yang ditekankan Presiden Prabowo.
Selain dampak ekonominya, kunjungan Presiden Prabowo juga membangkitkan rasa bangga rakyat Indonesia. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut antusiasme masyarakat, baik di dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, sebagai indikasi kuat bahwa langkah-langkah Presiden ini membawa pengaruh positif.
“Prabowo menunjukkan kecerdasan, pengetahuan luas, dan sikap rendah hati. Kesaksian warga Indonesia di Amerika menguatkan hal ini,” ujar Ujang.
Melalui lawatan ini, Presiden Prabowo tidak hanya mempertegas posisinya sebagai pemimpin global yang berkomitmen pada pembangunan nasional, tetapi juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah yang terukur, kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha global diharapkan mampu menciptakan fondasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia.

Oleh : Andi Mahesa )*

Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan resmi ke sejumlah negara sahabat. Kunjungan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan dunia internasional. Diplomasi ekonomi telah menjadi instrumen penting dalam pembangunan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kini semakin fokus pada diplomasi ekonomi yang lebih terarah, dengan harapan dapat membuka peluang investasi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto memulai akselerasi diplomasi ekonomi Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada perdagangan dan kerjasama bilateral, tetapi juga pada upaya menarik investasi triliunan yang dapat mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Kunjungan-kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo ke negara-negara besar maupun mitra strategis Indonesia, menunjukkan keseriusannya dalam memanfaatkan posisi Indonesia di kancah global untuk kemajuan ekonomi nasional.

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Ini bukan tanpa alasan, mengingat bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat fondasi perekonomian domestik. Beberapa tantangan utama seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, serta ketergantungan pada komoditas, memerlukan perhatian khusus. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dan menarik investasi asing yang bisa mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis.

Salah satu pencapaian signifikan dari diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo adalah hasil dari kunjungan-kunjungannya ke sejumlah negara besar. Melalui serangkaian pertemuan dengan pemimpin dunia dan pengusaha internasional, Indonesia berhasil menggandeng sejumlah investor besar yang siap menanamkan modal di sektor-sektor yang dapat mendorong ekonomi Indonesia. Ini adalah sebuah terobosan penting, mengingat selama ini Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan aliran investasi asing secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa angkaian kunjungan ke luar negeri tersebut memiliki nilai strategis yang berhubungan dengan keadaan ekonomi Indonesia. Saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang, kedua pemerintah sepakat memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Dalam pertemuan ini, terdapat sejumlah kontrak bisnis yang akan disepekati antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Nilai investasi kerja sama ini pun mencapai lebih dari USD10 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok menghasilkan kontrak investasi senilai US$10 miliar atau sekitar Rp156 triliun (kurs jisdor Rp15.671 per dolar AS) yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

Bahlil menambahkan bahwa Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan, serta melakukan kerja sama strategis dengan menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) di bidang mineral hijau dalam upaya mendukung rantai pasok mineral yang berkelanjutan dalam pengembangan energi bersih, serta mendorong Indonesia dan Tiongkok untuk bersama-sama mengembangkan industri mineral hijau yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto mengatakan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo akan turut berpotensi melahirkan kerja sama dengan investor asing untuk program 3 juta rumah. Menurutnya, sudah ada tiga negara yang tertarik ikut serta mendanai program 3 juta rumah. Selaras dengan ucapan adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang mengaku telah bernegosiasi dengan Tiongkok dan dua negara Arab.

Kemudian, pimpinan perusahaan Amerika Serikat (AS) percaya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di Indonesia. Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan itu, hadir pula beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport Mcmoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi dan Caterpillar. Presiden Prabowo pun mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia.

Kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dan hasil investasi yang diraih membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Investasi triliunan yang berhasil dihimpun dalam berbagai sektor memberikan angin segar bagi perekonomian nasional. Selain itu, keberhasilan diplomasi ekonomi ini juga tentunya akan berkontribusi poenuh pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari kunjungan Presiden Prabowo.

Dengan diplomasi ekonomi yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk meningkatkan investasi triliunan yang dapat mendorong perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang bagi petani, nelayan, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini menjadi langkah progresif pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan memperkuat daya tahan sektor UMKM tanpa merugikan keuangan negara.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi, Darwisman, menyatakan kebijakan ini bertujuan memberikan kejelasan hukum terkait piutang macet UMKM. Ditegaskannya bahwa kerugian yang dialami bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN akibat penghapusan kredit macet ini tidak akan dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

“Sepanjang proses dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak ada kerugian negara. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan napas baru bagi pelaku UMKM untuk kembali berkontribusi dalam perekonomian,” ujar Darwisman.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank BUMN yang terlibat dalam implementasi PP 47/2024, menyatakan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan ini dengan selektif. Direktur Utama BRI, Supari, menyebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan proses identifikasi debitur yang layak mendapatkan program penghapusan utang.

“Kami memastikan kebijakan ini tepat sasaran dengan melakukan analisis mendalam terhadap kriteria nasabah. Proses ini juga akan diawasi secara ketat oleh auditor internal dan eksternal untuk menjamin transparansi,” ungkap Supari.

BRI berharap langkah ini tidak hanya memberikan solusi bagi UMKM yang tengah menghadapi kesulitan keuangan tetapi juga mendorong daya tahan sektor tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen BRI untuk mendukung UMKM agar lebih tangguh,” tambahnya.

Kebijakan Presiden Prabowo melalui PP 47/2024 menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya kepastian hukum dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan sektor ini dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Langkah ini juga dinilai mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada rakyat kecil, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sistem keuangan negara. Kebijakan ini diharapkan membawa optimisme baru bagi UMKM untuk terus berdaya dan berkembang.

Oleh:  Meliana Kede )*

Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghapus utang macet yang membelit pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 5 November 2024. Aturan tersebut memberikan nafas baru bagi jutaan pelaku usaha kecil yang selama bertahun-tahun terjerat dalam lingkaran utang tanpa solusi. Langkah progresif ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai mitra yang siap menyelesaikan masalah riil masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dari presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Menurutnya, penghapusan utang memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali fokus dalam mengembangkan usaha tanpa dihantui beban finansial.

Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memberi mereka peluang untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis panjang yang melanda berbagai sektor ekonomi.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, dimulai dari mereka yang selama ini terpinggirkan. Dengan kebijakan itu, diyakini para pelaku UMKM dan petani akan mampu bangkit dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Tindakan tersebut juga dipandang sebagai bentuk jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor UMKM selama beberapa dekade terakhir. Selama ini, akses pembiayaan yang sulit serta bunga tinggi sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.

Dengan penghapusan utang tersebut, Presiden Prabowo memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pelaku usaha kecil untuk fokus pada peningkatan produksi dan inovasi tanpa tekanan finansial.

Di sisi lain, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan secara rinci bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria khusus. Hanya pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta yang telah kehilangan kemampuan membayar, yang memenuhi syarat untuk penghapusan utang.

Tunggakan tersebut harus sudah jatuh tempo dan diproses penghapusan di bank-bank milik negara (Himbara). Maman menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan mereka yang benar-benar tidak memiliki opsi lain, terutama akibat dampak bencana alam, pandemi, atau tantangan struktural lainnya.

Penjelasan Maman menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya dibuat untuk memberikan keringanan finansial, tetapi juga dirancang secara strategis agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Dengan menargetkan pelaku usaha yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar, pemerintah memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran. Langkah itu juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara agar tetap efisien dan berdaya guna.

Selain itu, Maman menyoroti pentingnya selektivitas dalam implementasi kebijakan tersebut. Pelaku usaha yang dinilai masih memiliki kemampuan membayar akan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban finansial mereka sesuai prosedur normal.

Hal tersebut memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap fokus pada membantu mereka yang paling membutuhkan. Dengan kebijakan yang terukur tersebut, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang bijak dan strategis terhadap sektor UMKM. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, turut memuji langkah Presiden Prabowo sebagai terobosan besar dalam mendukung kesejahteraan rakyat kecil. Kebijakan tersebut, menurut Eddy, tidak hanya meringankan beban para pelaku UMKM, petani, dan nelayan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi besar ketahanan pangan nasional.

Dengan menghapus utang yang selama ini menjadi penghalang produktivitas, Eddy optimis para pelaku usaha kecil akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam membangun sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Eddy juga menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan bagi para penerima manfaat kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal, sehingga memberikan dampak positif jangka panjang bagi pengelolaan usaha mereka. Sinergi antara kebijakan penghapusan utang dan edukasi finansial ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh, terutama di tingkat akar rumput.

Presiden Prabowo menunjukkan bahwa penghapusan utang tersebut bukan hanya soal menyelesaikan masalah finansial, tetapi juga soal memberikan harapan baru. Kebijakan itu merefleksikan visi pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini untuk memastikan tidak ada rakyat kecil yang tertinggal dalam perjalanan menuju kesejahteraan bersama.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga berupaya menjawab tantangan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dengan membebaskan mereka dari belenggu utang, Presiden Prabowo memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memaksimalkan potensi mereka dalam berkontribusi pada perekonomian nasional. Kebijakan tersebut juga menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Penghapusan utang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun landasan bagi masa depan yang lebih baik.

Dengan memberikan kelegaan kepada mereka yang paling membutuhkan, kebijakan tersebut membawa pesan yang jelas bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan nasional, tidak ada satu pun rakyat kecil yang akan ditinggalkan. Inilah bukti keberpihakan nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memprioritaskan rakyat sebagai inti dari pembangunan bangsa.

)* Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)