Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba tanpa pandang bulu. Untuk mendukung komitmen ini, TNI mengelar apel pasukan penegakan hukum 2024 yang diadakan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Selain pemberantasan narkoba, penegakan hukum terhadap penyelundupan dan korupsi juga dimasifkan.
Apel yang melibatkan 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK ini bertujuan memperkuat sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum.
“Bapak Presiden memberi perintah kepada Panglima TNI terkait pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Contohnya, judi online, narkoba, penyeludupan, dan korupsi. Tidak hanya itu, TNI juga siap memberantas pelanggaran lain yang berpotensi merugikan negara sehingga Bapak Panglima memerintahkan pelaksanaan gelar pasukan penegakan hukum di TNI,” kata Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto.
Menindaklanjuti arahan tersebut, TNI membentuk satuan tugas khusus untuk menanggulangi ancaman ini di berbagai daerah.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan secara masif, kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini TNI membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi,” lanjutnya.
Dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum ini, pihak-pihak terkait menyatakan siap bekerja sama secara terpadu. Penegakan hukum akan dilakukan secara masif, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Sementara itu, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa memastikan pengawasan ketat terhadap personel Polri untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di internal institusi.
“Tanpa pandang bulu kita tindak tegas,” ujar Mukti.
Ia menambahkan bahwa sanksi tegas, termasuk pemecatan, akan diterapkan kepada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sesuai tingkat kesalahannya.
“(Sanksi tegasnya) Pecat, kurang apa kalau pecat,” tegasnya.
Mukti mencontohkan kasus empat anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Meski salah satu anggota, Brigadir D, telah dibebaskan karena terbukti negatif narkotika berdasarkan hasil tes urine, Polri tetap berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran serupa.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen tegas pemerintah untuk memastikan negara bersih dari ancaman narkoba, korupsi, dan kejahatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan negara. ><
Perang melawan narkoba telah menjadi prioritas banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk memerangi ancaman narkotika yang merusak generasi bangsa. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga terobosan strategis yang memperkuat sinergi nasional dan internasional dalam menghadapi tantangan ini.
Langkah Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Kedua pemimpin ini mendiskusikan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi peredaran narkotika, khususnya di kawasan Pasifik. Kerja sama ini tidak hanya menyoroti dimensi ekonomi tetapi juga mencakup upaya menciptakan stabilitas dan perdamaian regional.
Kawasan Pasifik menjadi salah satu jalur penting dalam peredaran narkoba internasional. Dengan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Peru, Presiden Prabowo membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih luas, termasuk program-program pemberantasan narkotika dan penyelarasan kebijakan lintas negara. Hal ini juga mencerminkan kepemimpinan yang visioner dalam melihat permasalahan narkotika sebagai isu global yang membutuhkan solusi bersama.
Langkah lain yang mendapat apresiasi luas adalah keputusan Presiden Prabowo untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perang melawan narkoba. Perintah ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman narkoba sudah dianggap sebagai masalah keamanan nasional yang serius. Keterlibatan TNI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kepolisian, melainkan sebagai upaya sinergis untuk memperkuat pemberantasan narkoba.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, menyatakan dukungannya atas kebijakan ini, menggarisbawahi bahwa narkoba dapat merusak generasi bangsa dan pada akhirnya melemahkan fondasi negara. Dengan jaringan luas dan kapasitas logistik yang dimiliki TNI, operasi melawan narkotika dapat dilakukan lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah rawan yang sulit dijangkau.
Narkoba dikenal sebagai ancaman utama bagi generasi muda, yang merupakan tulang punggung masa depan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas narkoba tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan. Kolaborasi dengan kementerian terkait dan lembaga pendidikan diharapkan mampu menciptakan kesadaran luas tentang bahaya narkoba.
Selain itu, dukungan terhadap lembaga-lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi sangat penting. Dengan penguatan sumber daya dan dukungan politik yang diberikan pemerintah, BNN dan lembaga lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), I Wayan Sugiri, mengungkapkan bahwa upaya yang digalakkan oleh Presiden Prabowo sangat relevan dengan situasi saat ini. Narkoba semakin menjadi ancaman besar, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga di tingkat global.
Oleh karena itu, BNN akan terus mengintensifkan pemberantasan narkoba melalui peningkatan kualitas intelijen. Keberhasilan dalam pemberantasan tersebut sangat bergantung pada kemampuan intelijen.
Selain itu, kebijakan pemberantasan narkoba tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya ini. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Langkah ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkotika.
Kampanye-kampanye anti-narkoba di tingkat komunitas, yang melibatkan sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan, harus terus digalakkan. Dengan pendekatan holistik seperti ini, Indonesia dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus membangun kesadaran kolektif yang kuat.
Di sisi lain, apresiasi juga layak diberikan kepada Polri yang telah bekerja keras dalam memerangi peredaran narkoba. Operasi-operasi besar yang dilakukan, seperti pengungkapan kasus narkoba berskala besar di Kalimantan Selatan baru-baru ini, menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat. Kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong sinergi antara TNI dan Polri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasi pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.
Langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dan bersih dari narkoba. Dengan memadukan kerja sama internasional, keterlibatan TNI, penguatan peran Polri, dan partisipasi masyarakat, upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, program pencegahan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan.
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk memenangkan perang melawan narkoba. Dengan kepemimpinan tegas dari Presiden Prabowo, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, serta kolaborasi dengan mitra internasional, cita-cita Indonesia bebas narkoba bukanlah mimpi belaka. Langkah-langkah berani yang diambil Presiden Prabowo layak diapresiasi sebagai contoh nyata dari kepemimpinan yang berorientasi pada solusi jangka panjang dan keberlanjutan.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
Jakarta – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemdes Kemendagri) untuk memastikan kepala desa dan ASN tetap netral selama tahapan pemilu berlangsung.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya pembinaan khusus untuk kepala desa demi menegakkan netralitas mereka. “Kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Bina Pemdes untuk memastikan netralitas kepala desa dalam kampanye Pilkada 2024. Kami juga akan membentuk grup khusus bersama Kemendagri terkait pembinaan ini,” ungkap Bagja.
Bagja juga meminta pengawas di daerah rawan, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk lebih cermat dalam memantau laporan masyarakat.
“Pengawas harus selalu cek media sosial dan aplikasi pelaporan untuk mendeteksi potensi pelanggaran, terutama di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, mengingatkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menurunkan standar pelayanan publik.
“ASN yang terlibat politik cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini berdampak buruk pada kualitas pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Suganda berharap ASN tetap memegang teguh prinsip netralitas agar pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya, terlepas dari dinamika politik yang terjadi.
Ombudsman RI, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, mendukung penuh segala upaya memastikan ASN bersikap netral dalam setiap tahapan pilkada.
“Kami akan terus mengawasi dan mengingatkan ASN agar senantiasa profesional, tidak terlibat dalam politik praktis, serta berfokus pada pelayanan publik yang adil dan berkualitas,” kata Suganda.
Di Provinsi Bengkulu, langkah konkret telah dilakukan jauh hari sebelum Pilkada dimulai. Pada 27 November 2023, Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah mendeklarasikan komitmen untuk penyelenggaraan Pilkada yang damai, tertib, dan netral.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, memastikan ASN tetap memberikan pelayanan publik terbaik sambil mematuhi pedoman netralitas yang diatur dalam Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
“Netralitas ASN bukan berarti mereka kehilangan hak pilih. ASN tetap memiliki hak politik yang hanya bisa diekspresikan di bilik suara, bukan di muka publik,” tegas Isnan.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga pengawas pemilu, Pilkada 2024 diharapkan dapat berjalan aman, damai, dan berkualitas, mencerminkan nilai-nilai demokrasi sejati.
Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mencegah potensi sengketa dalam Pilkada 2024 yang dijadwalkan akan dilaksanakan serentak di berbagai daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah polarisasi yang muncul akibat adanya pasangan calon tunggal di beberapa daerah serta ketatnya persaingan di daerah dengan dua pasangan calon. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai lembaga penegak hukum dan pemantau pemilu, berusaha memastikan bahwa proses pemilihan berjalan lancar tanpa ada permasalahan yang mengganggu stabilitas politik dan sosial.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa Pilkada 2024 berpotensi menghadirkan polarisasi, khususnya di daerah-daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dan dua paslon. Fenomena ini dapat memicu ketegangan yang, jika tidak diantisipasi dengan baik, berpotensi menimbulkan sengketa bahkan kerusuhan.
Kapolri mengingatkan bahwa pelajaran dari Pilkada sebelumnya menunjukkan adanya potensi ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang dapat memicu sengketa. Di beberapa daerah yang memiliki isu sensitif, ketidakpuasan tersebut bisa berujung pada kerusuhan. Untuk itu, Kapolri meminta seluruh pihak, khususnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk menyiapkan strategi pengamanan yang matang.
Strategi pengamanan yang dimaksud tidak hanya mengandalkan pengawasan dari aparat keamanan, tetapi juga melibatkan peran aktif dari lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kejaksaan. Kerja sama antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.
Di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) bersama Bawaslu Kabupaten OKU telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kerja sama ini sangat strategis, terutama dalam menghadapi potensi sengketa yang berhubungan dengan aspek hukum perdata dan tata usaha negara.
Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, menegaskan bahwa MoU ini akan memungkinkan Kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada Bawaslu, terutama dalam menghadapi sengketa yang memerlukan analisis hukum yang mendalam. Pendampingan ini melibatkan penyediaan legal standing serta bantuan dalam mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul sepanjang tahapan Pilkada. Menurut Choirun, kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mengurangi potensi sengketa yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
Sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan kelancaran Pilkada 2024, peran Bawaslu juga sangat penting. Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, menyatakan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan ini memberikan nilai tambah dalam upaya menjaga transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Yudi juga mengapresiasi pentingnya kerja sama ini, yang diharapkan dapat membantu Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan yang profesional serta aman dari berbagai tantangan hukum. Kolaborasi ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa Pilkada di Kabupaten OKU berjalan tanpa ada kendala hukum yang merugikan pihak mana pun.
Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait berusaha menanggulangi segala potensi kerawanan yang dapat muncul, baik itu yang bersifat politis maupun hukum. Antisipasi terhadap potensi konflik sangat diperlukan, mengingat Pilkada 2024 akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya membuka peluang bagi polarisasi politik yang lebih besar dibandingkan Pilpres.
Pilkada melibatkan lebih banyak daerah dengan karakteristik yang beragam, dan setiap daerah memiliki tantangan dan dinamika politiknya sendiri. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi kunci utama dalam mencegah potensi sengketa yang bisa merusak jalannya pemilihan.
Dengan berbagai strategi tersebut, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lebih aman, tertib, dan tanpa gangguan besar. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan agar setiap potensi konflik dapat dideteksi sejak dini. Identifikasi terhadap potensi sengketa yang muncul selama proses Pilkada menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalisir risiko kerusuhan atau ketidakpuasan yang bisa merusak stabilitas daerah.
Kolaborasi antara Kapolri, Kejaksaan, Bawaslu, dan lembaga lainnya memberikan contoh nyata betapa pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola Pilkada. Pemerintah pusat melalui aparatnya siap mendukung dan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang timbul di daerah. Dengan begitu, proses demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat terus berjalan dengan lebih baik dan terhindar dari potensi masalah yang dapat mengganggu tatanan sosial-politik.
Meskipun tantangan besar menghadang, terutama dengan adanya potensi polarisasi yang dapat memicu konflik, strategi yang diterapkan pemerintah diharapkan dapat menjaga kelancaran Pilkada 2024. Dengan mengutamakan pengawasan yang ketat dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga terkait, pemerintah memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat tetap berjalan dengan semangat keadilan dan transparansi yang tinggi. Penerapan langkah-langkah preventif ini diharapkan menjadi model bagi pelaksanaan Pilkada di masa depan, di mana integritas dan keadilan selalu menjadi prioritas utama.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mencegah potensi sengketa dalam Pilkada 2024 dengan menerapkan berbagai strategi yang melibatkan pengawasan hukum yang ketat dan koordinasi yang baik antar lembaga. Hal ini menjadi indikasi bahwa sistem demokrasi Indonesia semakin matang dan siap menghadapi tantangan politik di masa depan.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia, namun juga ruang untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam berbagai aspek, termasuk keamanan dan pariwisata. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah merancang berbagai program yang melibatkan masyarakat sekitar, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus destinasi pariwisata unggulan yang memberdayakan warga lokal.
Sejak dibuka untuk umum pada 16 September 2024, IKN telah menarik sekitar 3.000-4.000 pengunjung setiap akhir pekan, yang tertarik mengunjungi obyek ikonik seperti Istana Garuda, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, hingga Beranda Nusantara.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, mengatakan bahwa OIKN juga menggencarkan pengembangan ekosistem pariwisata berbasis ekonomi kreatif, yang mencakup kurasi UMKM lokal, atraksi seni, dan hiburan.
“Kami berkolaborasi dengan kota-kota mitra di Kalimantan Timur untuk membentuk paket-paket wisata yang memungkinkan IKN menjadi pusat destinasi yang berbeda dari Bali maupun daerah lain,” jelas Alimuddin.
Alimuddin menekankan pentingnya kehadiran satpam lokal yakni dari masyarakat sekitar dalam menjaga stabilitas dan ketertiban IKN. “Satpam berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah IKN, terutama melalui tindakan preventif. Kami memastikan mereka memiliki keterampilan dalam menghadapi berbagai situasi,” tutur Alimuddin.”
Program tersebut mencakup pelatihan dalam pengawasan CCTV, penanganan situasi darurat, hingga keterampilan bahasa Inggris dasar untuk mendukung komunikasi dengan wisatawan asing.
Para peserta pelatihan juga menyambut baik kesempatan ini. Syaiful, salah satu peserta dari Sepaku, mengatakan, “Pelatihan ini membuka peluang besar bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan di sektor keamanan. Keterampilan yang saya dapatkan sangat berguna untuk masa depan.”
Tak hanya sektor pariwisata, pemberdayaan masyarakat lokal juga diperkuat melalui pelatihan keamanan. OIKN bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Polda Kalimantan Timur, dan PT Bina Sarana Multi Cipta Indonesia, baru saja menyelesaikan program Pelatihan Satpam Gada Pratama untuk 160 peserta dari kecamatan sekitar IKN, seperti Sepaku dan Samboja. Pelatihan yang dimulai pada 23 Oktober ini bertujuan mencetak tenaga keamanan profesional dari masyarakat lokal demi mendukung pengamanan swakarsa di IKN.
OIKN berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal, pembangunan IKN tidak hanya memperkuat infrastruktur namun juga mengutamakan pemberdayaan warga setempat. OIKN bersama para mitra berkomitmen untuk menyediakan peluang kerja bagi lulusan pelatihan ini, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen besar dalam memperkuat hubungan internasional untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah tersebut terlihat jelas saat beliau bertemu dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, di Istana Palacio de Gobierno, Lima, Peru, pada 14 November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menegaskan pentingnya kolaborasi multilateral, termasuk melalui penyelesaian perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA).
Presiden Prabowo menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong dukungan internasional terhadap pembangunan kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur. Presiden Dina Boluarte memberikan dukungan penuh terhadap IKN Nusantara.
Menurutnya, pembangunan kota baru tersebut sejalan dengan semangat diplomasi modern yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi global melalui kolaborasi strategis. Presiden Dina juga menekankan pentingnya kerja sama baru yang potensial, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Peru yang terus berkembang.
Presiden Prabowo menilai pertemuan dengan Peru menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Kepala Negara optimistis perjanjian IP-CEPA akan menjadi landasan untuk memperluas kerja sama ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada perdagangan tetapi juga mencakup investasi strategis di sektor pembangunan berkelanjutan seperti IKN Nusantara. Dalam pandangan Kepala Negara, kolaborasi ini bukan hanya mendorong hubungan diplomatik, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi proyek strategis nasional.
Presiden Dina Boluarte menyatakan bahwa Peru melihat peluang besar dalam IKN Nusantara. Menurutnya, kota baru yang dirancang sebagai pusat pemerintahan berbasis teknologi hijau tersebut dapat menjadi model inspiratif bagi negara-negara lain.
Peru berkomitmen untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan kota berkelanjutan yang modern. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin selama lima dekade antara Indonesia dan Peru.
Selain fokus pada kerja sama bilateral, pertemuan tersebut juga mencakup pembahasan isu-isu global yang menjadi perhatian bersama. Presiden Dina menekankan perlunya sinergi dalam menghadapi tantangan internasional, termasuk pemberantasan perdagangan gelap narkoba dan stabilitas kawasan Pasifik. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo yang juga menempatkan keamanan dan stabilitas regional sebagai bagian integral dari kebijakan luar negerinya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menunjukkan konsistensinya dalam mengajak mitra internasional lain untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Sebelumnya, pada pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya investasi Singapura di sektor prioritas, termasuk di IKN. Singapura, yang selama ini menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi Ibu Kota Nusantara.
Lawrence Wong menyampaikan bahwa Singapura akan terus menjadi mitra investasi utama bagi Indonesia. Ia melihat peluang kerja sama yang besar di bidang teknologi digital, kesehatan, dan energi terbarukan, yang semuanya relevan dengan pengembangan kota baru di Kalimantan Timur. PM Wong juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi untuk memudahkan akses pasar produk Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendorong keberlanjutan proyek IKN Nusantara.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Menurut Diana, pemerintah akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur utama yang sudah berjalan, termasuk pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari strategi keberlanjutan kota tersebut. Diana juga menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan semua pekerjaan yang sedang berlangsung dapat diselesaikan dengan aman dan sesuai target.
Presiden Prabowo memandang IKN Nusantara bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol transformasi Indonesia menuju negara maju. Kota ini dirancang untuk mencerminkan visi besar modernisasi yang berbasis teknologi hijau dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks diplomasi internasional, pembangunan IKN Nusantara menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi multilateral dapat memberikan dampak positif bagi proyek strategis nasional.
Dukungan dari Peru dan Singapura menunjukkan bahwa visi besar tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjadi penghubung dalam kerja sama internasional, sekaligus membawa dampak nyata bagi pembangunan dalam negeri. Dengan melibatkan berbagai negara mitra, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia.
Proyek strategis nasional tersebut mencerminkan keinginan kuat Presiden Prabowo untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kota baru itu tidak hanya menawarkan konsep smart city, tetapi juga memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi lokal dan regional. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan domestik dan internasional, IKN Nusantara memiliki potensi untuk menjadi pusat inovasi global.
Pemerintah terus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan kota baru tersebut sesuai dengan visi keberlanjutan. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini mendapat sambutan positif dari mitra internasional yang mengakui pentingnya kota tersebut sebagai contoh pembangunan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo, IKN Nusantara tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol kolaborasi internasional yang berhasil. Dukungan dari negara-negara mitra memberikan kepercayaan diri bahwa pembangunan kota baru ini akan berjalan sesuai rencana, menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi bukti nyata bagaimana Presiden Prabowo mampu menginspirasi kerja sama global untuk mendukung transformasi Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke lima negara dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kunjungan ini dinilai strategis, terutama untuk menggaet lebih banyak investasi asing ke Indonesia, sekaligus membangun citra negara yang terbuka terhadap kerja sama bisnis global.
Dalam APEC CEO Summit di Lima, Peru, Kamis (14/11/2024) waktu setempat, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah bagi para investor. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan perusahaan internasional dalam perekonomian Indonesia, seraya mendorong eksplorasi lebih lanjut di sektor minyak, gas, dan mineral.
“Banyak perusahaan telah terlibat dalam perekonomian kita selama bertahun-tahun. Kita juga mendorong lebih banyak eksplorasi minyak dan gas serta mineral lainnya. Jadi, hadirin sekalian, Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku bisnis internasional.
Presiden Prabowo juga menekankan tekadnya untuk memberikan perlindungan penuh terhadap semua investasi yang masuk ke Indonesia. Hal ini diiringi dengan jaminan kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi para investor.
“Saya bertekad untuk melindungi semua investasi, memberikan kondisi ekonomi yang menguntungkan, dan terlibat dalam organisasi ekonomi utama dunia serta bekerja sama dengan Anda semua untuk menciptakan kesejahteraan bersama,” lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo kali ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa keberadaan investor asing di Indonesia tidak hanya meningkatkan perputaran modal, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Lawatan Presiden ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka untuk bisnis. Ini bukan berarti kita terus menghilangkan lapangan pekerjaan, justru menciptakan lapangan pekerjaan. Dananya itu masuk ke Indonesia, menggenjot lapangan pekerjaan, supaya perputaran dananya itu di sini,” ujar Rahayu Saraswati.
Kunjungan ini dipandang sebagai langkah konkret untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal melalui penciptaan peluang kerja baru.
Melalui lawatan ini, Presiden Prabowo juga berupaya memperkuat posisi Indonesia di berbagai organisasi ekonomi internasional. Dengan menggandeng negara-negara mitra, diharapkan kerja sama yang terjalin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk diplomasi ekonomi yang strategis, memanfaatkan hubungan bilateral dan multilateral untuk menciptakan kondisi yang mendukung investasi asing, khususnya di sektor energi dan sumber daya alam.
Dengan komitmen yang kuat terhadap perlindungan investasi dan pengelolaan ekonomi yang baik, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menarik lebih banyak minat dari dunia usaha internasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di dalam negeri.
Kunjungan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya membangun Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi global, yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik di kancah internasional. []
Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Tiongkok dan Amerika Serikat baru-baru ini menandai tonggak penting dalam hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan dua negara besar ini. Kunjungan ini tidak hanya memperlihatkan langkah Indonesia dalam memperkuat posisi geopolitiknya, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang sangat strategis. Banyak kalangan, termasuk pejabat pemerintah dan pengamat politik, menilai bahwa kunjungan ini akan membawa manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor energi dan industri mineral.
Salah satu hasil utama dari kunjungan Prabowo ke Tiongkok adalah penandatanganan sejumlah nota kesepahaman yang akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, terutama di bidang pengelolaan energi terbarukan dan minerba (mineral dan batu bara). Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dan mendalami potensi pengelolaan mineral ramah lingkungan.
China sebagai salah satu pemain utama dalam transisi energi global semakin tertarik untuk berinvestasi di sektor-sektor yang mendukung energi bersih. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, termasuk mineral seperti nikel, kobalt, dan tembaga, menjadi mitra yang sangat strategis bagi Tiongkok dalam mewujudkan tujuan global tersebut. Mineral-mineral ini memiliki peran krusial dalam pengembangan baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan, yang semakin penting seiring dengan peralihan dunia menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan mineral ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan mendapatkan investasi yang dapat mempercepat pengembangan industri dalam negeri. Tiongkok, dengan kecanggihan teknologi dan kapasitas investasi besar, diharapkan dapat menjadi mitra utama dalam pengelolaan dan pemrosesan mineral ini.
Selain itu, sektor energi terbarukan menjadi fokus penting dalam kunjungan ini. Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara, dan kerja sama dengan Tiongkok dalam hal ini akan mendorong pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang lebih luas, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan.
Selain Tiongkok, Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang sangat strategis dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan kunjungan ke Washington DC adalah untuk membahas penyelesaian Critical Mineral Agreement (CMA), sebuah perjanjian yang penting dalam konteks kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di sektor mineral. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo berusaha mempercepat implementasi kesepakatan yang memungkinkan Indonesia untuk menjadi salah satu pemasok utama bahan baku penting bagi industri kendaraan listrik Amerika Serikat.
Pipip A Rifai Hasan, Pengamat Politik Internasional dari Universitas Paramadina, menyatakan bahwa kunjungan Prabowo ke kedua negara ini sangat penting dari perspektif ekonomi. Menurutnya, kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengelolaan mineral langka seperti nikel dan kobalt sangat menguntungkan, karena Amerika Serikat membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup untuk mendukung industri kendaraan listrik mereka yang terus berkembang pesat. Dengan adanya CMA, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemasok utama mineral-mineral tersebut untuk kebutuhan industri mobil listrik di Amerika Serikat.
Namun, perubahan dalam kebijakan pemerintahan AS, terutama setelah terpilihnya Donald Trump, berpotensi membawa dampak signifikan bagi perjanjian ini. Trump, yang dikenal dengan kebijakan proteksionisnya, kemungkinan akan menuntut Indonesia untuk memenuhi standar dan persyaratan yang lebih ketat dalam pasokan mineral tersebut. Meskipun demikian, Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan industri AS, sembari tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan dan manfaat ekonomi jangka panjang
Kunjungan ini juga membawa pesan yang kuat tentang upaya Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari dua negara raksasa ekonomi dunia. Susiwijono Moegiarso menambahkan bahwa selain penguatan sektor energi dan mineral, tujuan utama dari kunjungan Prabowo adalah untuk menarik investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan hubungan yang semakin erat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat investasi bagi sektor-sektor strategis, seperti teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan.
Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global, terutama dalam industri yang terkait dengan transisi energi dan kendaraan listrik. Kunjungan Presiden Prabowo ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang besar dalam ekonomi global, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra penting dalam perdagangan internasional.
Secara keseluruhan, kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat membawa banyak manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dengan penandatanganan nota kesepahaman di bidang energi terbarukan dan minerba, serta penyelesaian Critical Mineral Agreement dengan Amerika Serikat, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungannya dengan dua negara besar ini, tetapi juga membuka jalan bagi investasi dan pengembangan industri dalam negeri yang lebih berkelanjutan. Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam memperkokoh posisi ekonominya di kancah internasional.
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memastikan kebijakan penghapusan utang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan dengan tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan guna membantu para pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi pasca-pandemi dan mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi global yang berimbas pada kondisi perekonomian domestik.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan lebih detail mengenai ketentuan dari kebijakan tersebut. bahwa, kebijakan penghapusan utang macet hanya berlaku bagi para pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu lagi membayar utangnya.
“Sehingga, tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong,” kata Maman.
Maman mengatakan kebijakan menghapus piutang pelaku UMKM berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.
“Diberikan sebuah penghapusan utang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara,” katanya usai menghadiri penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.
Sementara untuk pelaku UMKM lain yang berutang dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan maka tidak memenuhi kriteria untuk mendapat penghapusan utang. “Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” ujar Maman
Kebijakan penghapusan utang diharapkan tidak hanya memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha kecil, namun juga berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor UMKM. Selain itu, pemerintah berharap kebijakan ini bisa mendorong pemulihan sektor UMKM yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan UMKM sebagai sektor yang tangguh dan mampu bersaing di pasar global.
Kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung sektor UMKM untuk bangkit dan berkembang. Diharapkan, kebijakan ini bisa menjadi batu loncatan bagi pelaku usaha kecil untuk kembali bersemangat dalam menjalankan bisnis mereka dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional. Pemerintah juga berjanji untuk terus mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM, dan menjadi pilar yang kuat dalam perekonomian Indonesia.
Kebijakan penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan dukungan yang substansial bagi sektor ini. Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa pelaku usaha kecil yang tergolong ‘wong cilik’ dan mengalami kesulitan dalam membayar utang akan mendapatkan keringanan melalui penghapusan utang macet. Kebijakan ini bukan hanya sebuah simbol dari kepedulian negara terhadap pelaku UMKM tetapi juga sebuah dorongan yang signifikan bagi ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa keputusan ini lahir dari masukan banyak pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan. Kelompok-kelompok ini kerap kali menghadapi tantangan yang berat dalam menjalankan usaha mereka, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu hingga fluktuasi harga hasil panen. Ketergantungan mereka pada kredit untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari kerap kali berujung pada utang yang sulit terbayarkan. Dalam konteks ini, kebijakan penghapusan utang macet adalah bentuk nyata dari kehadiran negara untuk menopang para petani dan nelayan.
Tidak hanya memberikan ruang untuk bangkit kembali, kebijakan ini juga menghadirkan kepastian hukum bagi perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi tulang punggung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa PP 47/2024 memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank-bank BUMN untuk mendukung penghapusan utang macet ini. Dengan landasan yang kokoh, bank-bank tersebut dapat lebih leluasa untuk menghapus utang macet UMKM yang memenuhi kriteria tertentu tanpa harus takut dianggap merugikan negara.
Pemberlakuan PP ini diharapkan dapat mengembalikan kesehatan keuangan UMKM yang terdampak, sehingga mereka memiliki peluang untuk mengakses pinjaman baru, memulai usaha kembali, dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Menurut data, terdapat sekitar 1 juta UMKM yang masuk dalam daftar penghapusbukuan bank dengan nilai rata-rata utang mencapai Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk individu. Dengan utang yang dihapus, UMKM tersebut dapat mengakses modal baru dan melanjutkan usaha mereka tanpa beban keuangan yang memberatkan.
Dari sisi pemerintahan, dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Komite IV DPR yang diketuai oleh Ahmad Nawardi. Menurutnya, kebijakan pemutihan utang ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membantu masyarakat menghindari pinjaman online dan rentenir. Hal ini penting karena sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seringkali menghambat akses kredit bagi mereka yang memiliki riwayat utang macet. Oleh karena itu, penghapusan utang ini akan memberikan peluang bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk mengajukan pinjaman baru dengan lebih mudah.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah karena sebagian besar petani dan nelayan berada di wilayah yang bergantung pada sektor ini sebagai pilar ekonomi lokal. Dengan penghapusan utang, daya beli masyarakat di daerah akan meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang bisa membebani secara finansial. Dukungan ini akan mengurangi eksodus tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan karena sektor ini akan semakin menarik bagi generasi muda.
Selain manfaat ekonomi, kebijakan penghapusan utang UMKM ini memiliki dimensi sosial yang luas. Sebagai sektor yang kerap kali terpinggirkan, UMKM sering menghadapi tekanan dari pihak lain ketika usaha mereka tidak berjalan lancar. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan jaminan kepada para pelaku UMKM bahwa mereka tidak akan dibiarkan berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi. Bagi Ketua Komite IV DPR Ahmad Nawardi, penghapusan utang bagi petani dan nelayan adalah wujud dari keadilan ekonomi, yang memungkinkan mereka fokus meningkatkan produktivitas tanpa harus terbebani oleh utang.
Dalam implementasinya, penghapusan utang ini juga memiliki batasan tertentu untuk memastikan tepat sasaran. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hanya UMKM yang berada di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan industri kreatif tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Dengan kriteria tersebut, kebijakan ini hanya berlaku bagi UMKM yang sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan bank sehingga tidak semua pelaku UMKM dapat menerima manfaat ini.
Penghapusan utang yang dilakukan berdasarkan PP 47/2024 ini memberikan harapan bagi pelaku UMKM untuk kembali bangkit. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan struktural di sektor-sektor utama ketahanan pangan. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dan berpihak pada mereka yang selama ini terjebak dalam kesulitan ekonomi, memberikan dorongan agar mereka bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.
Dengan adanya PP ini, diharapkan seluruh pihak, baik pelaku UMKM maupun lembaga keuangan, bisa memahami dengan baik ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sosialisasi yang baik kepada masyarakat akan mencegah kesalahpahaman terkait kebijakan ini dan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar berhak yang akan memperoleh manfaat dari kebijakan penghapusan utang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, harapannya, pelaku UMKM di seluruh Indonesia akan semakin produktif dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, menjadikan kebijakan ini sebagai tonggak penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
