Yearly Archives: 2024

Oleh : Dirandra Falguni )*

Kebijakan pemutihan utang yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi angin segar di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah menempuh langkah untuk menghapus utang macet bagi UMKM yang beroperasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Langkah ini berpotensi mengurangi beban finansial dari para pelaku UMKM dan membantu mereka bangkit dari kesulitan ekonomi yang dihadapi.

Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, pemutihan utang yang mencapai Rp10 triliun ini akan menyasar sekitar 1 juta pelaku UMKM. Langkah ini diambil dengan seleksi ketat, tidak semua UMKM bisa mendapatkan keringanan utang ini. Penghapusan hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi syarat tertentu, seperti yang terdampak bencana, atau bagi usaha di sektor pertanian dan perikanan yang benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan bayar serta sudah jatuh tempo selama lebih dari sepuluh tahun.

Pemerintah juga menetapkan batasan jumlah utang yang bisa dihapuskan. Untuk usaha adalah Rp500 juta, sementara untuk individu Rp300 juta. Dengan demikian, tidak semua pelaku UMKM akan mendapatkan pemutihan utang ini. Hanya yang benar-benar tidak tertolong lagi yang akan dibantu. Langkah ini diapresiasi oleh banyak pihak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM yang memang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyatakan bahwa penghapusan utang bisa sangat produktif dalam meringankan beban UMKM yang mengalami kredit macet. Dengan pelonggaran beban utang, UMKM diharapkan bisa memperbaiki bisnis mereka dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

Adanya tantangan besar dalam kebijakan ini, terutama dalam jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan bijak, pemutihan utang dapat menjadi preseden buruk bagi perilaku keuangan para pelaku UMKM. Kemungkinan adanya potensi moral hazard. Besok-besok nasabah mungkin tidak terlalu memikirkan kewajiban keuangan mereka, karena mengetahui kemungkinan penghapusan utang oleh pemerintah. Ini juga bisa membuat perbankan khawatir memberikan kredit bagi UMKM karena ada ketakutan kreditnya akan diputihkan lagi nanti.

Langkah penghapusan utang dalam jumlah besar tidak asing dilakukan oleh berbagai negara. China, misalnya, pada akhir 1990-an, berhasil mengelola kredit bermasalah dari empat bank BUMN dengan mengalihkan Non-Performing Loan (NPL) ke pihak ketiga dan kemudian menyuntikkan dana pada bank-bank tersebut. Hal ini menjadi contoh keberhasilan yang bisa dipelajari untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan pemutihan utang.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengungkapkan bahwa kebijakan ini memang memiliki tujuan mulia, yaitu membantu usaha kecil yang terhimpit. Namun, risiko moral hazard bisa saja muncul bila penerapan syarat ketat tidak dilakukan secara konsisten. Salah satu cara efektif untuk mencegah moral hazard, adalah dengan menambah syarat bahwa calon penerima pemutihan utang harus sudah melakukan upaya restrukturisasi kredit sebelumnya. Dengan demikian, pemutihan utang benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang sudah melakukan segala upaya namun tetap mengalami kesulitan.

Achmad juga menyarankan adanya batasan masa tunggakan. Misalnya, pemutihan utang hanya berlaku bagi kredit yang macet lebih dari lima tahun. Pihaknya berharap kebijakan tersebut lebih terarah dan adil, memastikan bahwa penghapusan utang diterima oleh UMKM yang menghadapi kesulitan jangka panjang dan bukan sekedar gagal bayar jangka pendek.

Kebijakan pemutihan utang bagi UMKM dinilai sebagai langkah yang dapat memberikan stimulus positif bagi pemulihan sektor UMKM di Indonesia. UMKM yang terbebas dari beban utang besar akan lebih leluasa untuk bangkit dan mengembangkan usahanya. Selain itu, mereka akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan baru, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan sektor UMKM, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor penting yang menopang kebutuhan pangan nasional.

Penghapusan utang ini juga diharapkan dapat mendorong semangat para pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas. UMKM yang sebelumnya tertahan oleh beban utang dapat memfokuskan upaya mereka pada pengembangan produk, peningkatan kualitas, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya sekedar pemutihan utang, tetapi juga merupakan investasi dalam memperkuat pilar ekonomi kecil yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Agar kebijakan ini berjalan optimal, pengawasan ketat dan transparansi harus menjadi prioritas. Seleksi yang ketat diperlukan agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan tidak berhubungan dengan UMKM. Penyaluran dana yang transparan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

Sebagai langkah tambahan, pemerintah dapat melibatkan lembaga pengawasan independen untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran. Di samping itu, pelaporan berkala terkait implementasi kebijakan ini dapat dipublikasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai efektivitas dan dampak yang dihasilkan.

Kebijakan pemutihan utang yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap UMKM yang menghadapi kesulitan finansial. Meski menghadapi tantangan dan risiko moral hazard, langkah-langkah mitigasi seperti pengawasan ketat, seleksi penerima yang memenuhi syarat, dan transparansi diharapkan dapat menjaga efektivitas kebijakan ini. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada pemerintah atas perhatian terhadap sektor UMKM yang merupakan penopang penting perekonomian Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

MALANG – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polresta Malang Kota yang berinisiatif memberikan edukasi langsung kepada para pelajar tingkat SMP. Melalui pendekatan ini, edukasi tentang bahaya narkoba, judi online, dan keselamatan berkendara disampaikan secara langsung oleh aparat kepolisian. Pada kesempatan terbaru, tim dari Polresta Malang Kota mengunjungi dua sekolah, yaitu SMPN 7 dan SMPN 22 Malang, untuk berdialog langsung dengan siswa. Langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang mengintai.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. “Edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan akan terus diadakan secara konsisten di kalangan remaja. Harapannya, dengan pengetahuan yang diberikan, para pelajar dapat lebih waspada dan memahami bahaya narkoba, judi online, serta pentingnya keselamatan berkendara,” ujar Kombes Pol Nanang.

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode dialog interaktif, di mana para siswa diberi kesempatan untuk bertanya langsung terkait topik-topik yang dibahas. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk berbicara tentang persoalan yang mungkin mereka alami atau saksikan di lingkungan mereka. Langkah ini dinilai lebih efektif karena para siswa bisa lebih terbuka dan berani bertanya atau mengungkapkan opini mereka, yang nantinya dapat menjadi bekal penting dalam mengambil sikap di masa depan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Natuna, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Kesbangpol Natuna, Toni Yulifandri, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mencegah penyebaran narkoba di kalangan generasi muda. “Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap agar para pelajar dapat memahami dampak negatif narkoba dan menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya,” ujar Toni.

Menurut Toni, sosialisasi ini juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dengan melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda yang berada di bangku sekolah. “Kami berharap, melalui kegiatan ini, para pelajar dapat menjadi agen perubahan yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka,” lanjutnya.

Program sosialisasi dan edukasi ini menjadi strategi jitu untuk mencegah penyebaran narkoba dengan mengedukasi para siswa mengenai bahayanya. Selain narkoba, edukasi ini juga mencakup bahaya judi online dan pentingnya keselamatan berkendara, yang juga menjadi isu krusial di kalangan remaja. Dengan keterlibatan sekolah, pemerintah, dan pihak kepolisian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi generasi muda.

Langkah-langkah preventif melalui edukasi di sekolah ini diyakini akan memberi dampak positif dalam jangka panjang. Para siswa diharapkan dapat menyerap informasi dan menjadi agen perubahan, yang mampu menyebarluaskan pemahaman akan bahaya narkoba dan ancaman lainnya kepada teman-temannya. Edukasi di lingkungan pendidikan menjadi salah satu cara efektif dalam membangun benteng perlindungan bagi generasi muda dari pengaruh negatif yang merugikan masa depan mereka. **

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951, ia tidak hanya memberikan arahan tegas, tetapi juga memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terukur melalui kerja sama lintas institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kunjungan ke Peru, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Dina Boluarte di Istana Peru Palacio de Gobierno, Lima. Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah memperkuat kerja sama bilateral dalam memerangi perdagangan gelap narkoba.

Presiden Dina menegaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan ancaman global yang membutuhkan kolaborasi serius antarnegara. Ia melihat potensi besar dalam kerja sama Indonesia-Peru, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi kedua negara yang memberikan landasan kuat untuk kolaborasi di berbagai sektor.

Momentum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru digunakan untuk membahas langkah-langkah strategis, termasuk penyelesaian Perjanjian Asosiasi Ekonomi Komprehensif (CEPA), yang juga diharapkan mampu mendukung upaya bersama memberantas narkoba.

Presiden Dina juga mengungkapkan rencana Peru untuk meluncurkan megaport Shanghai, pusat logistik baru di kawasan Amerika Selatan, yang diproyeksikan dapat memperkuat pengawasan terhadap jalur perdagangan ilegal, termasuk narkoba.

Kerja sama tersebut, menurutnya, tidak hanya mendukung stabilitas regional tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi melalui perdagangan yang lebih bersih dan transparan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba melalui pendekatan yang melibatkan kerja sama lintas negara, khususnya dengan mitra strategis seperti Peru.

Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah konkret dengan membentuk satuan tugas khusus di bawah komando TNI. Sesuai arahannya, satuan tugas ini memiliki tugas utama mencegah, memantau, dan menindak pelanggaran-pelanggaran serius seperti penyelundupan, judi online, korupsi, dan narkoba.

Danpuspom TNI yqng juga sebagai Dansub Satgas Narkoba Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menjelaskan bahwa pembentukan satuan tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang disampaikan dalam Rakor Forkopimda di Sentul.

Dalam apel gelar pasukan penegakan hukum di Mabes TNI, Yusri mengungkapkan bahwa 1.200 personel dari berbagai satuan TNI telah dikerahkan, didukung oleh institusi seperti Polri, Bea Cukai, BNN, PPATK, dan Imigrasi.

Presiden Prabowo menyadari pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menangani ancaman narkoba. TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

Kehadiran institusi lain memastikan upaya ini berjalan efektif dan menyentuh seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum. Arahan beliau kepada TNI juga mencakup penguatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan serta peningkatan koordinasi dengan lembaga internasional untuk memutus jaringan narkoba yang melibatkan aktor lintas negara.

Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo juga mendukung pembentukan desk pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desk ini melibatkan 24 kementerian dan lembaga sebagai anggota, dengan pembagian tugas yang terstruktur ke dalam lima kelompok kerja (pokja).

Kapolri menjelaskan bahwa desk tersebut dirancang untuk menangani berbagai aspek masalah narkoba secara terpadu. Pokja Pencegahan, misalnya, fokus pada penguatan kesadaran masyarakat melalui kampanye anti-narkoba, pembangunan komunitas bebas narkoba, dan peningkatan peran lingkungan pendidikan, sosial, serta keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain, Pokja Gakkum bertugas mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga ke tingkat siber dan mentransformasi daerah rawan narkoba menjadi kawasan bebas narkoba. Pokja ini juga bertugas mendeteksi dan menindak tempat produksi narkoba, termasuk laboratorium tersembunyi.

Presiden Prabowo memastikan pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui penguatan daya tahan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Pokja TPPU, yang berkolaborasi dengan PPATK, bertugas memetakan dan menindak tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan narkoba. Aset-aset hasil kejahatan narkoba akan ditelusuri dan disita untuk dikembalikan kepada negara.

Pendekatan tersebut mencerminkan keseriusan pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 dalam memberantas jaringan narkoba dari akar hingga cabangnya. Selain itu, Pokja Rehabilitasi memiliki fokus pada optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pesantren, dan lembaga pendidikan. Sedangkan Pokja Publikasi bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mempublikasikan keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi langkah penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya membangun generasi muda yang bebas dari ancaman narkoba.

Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, beliau memahami pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi dalam menghadapi ancaman serius ini.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor serta koordinasi dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terbebas dari bahaya narkoba.

)* Penulis adalah alumni Fisip Unair

Penajam — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menunjukkan progres signifikan sebagai bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi.

Proyek monumental seperti Istana Garuda dan Gedung Sekretariat Presiden (Setpres) kini hampir rampung dengan progres konstruksi mencapai lebih dari 95 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sekaligus Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa beberapa proyek utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan segera diresmikan.

“Dalam waktu dekat, akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025, proyek-proyek tersebut siap diresmikan,” ungkap Danis.

Selain Istana Garuda dan Gedung Setpres, fasilitas lain seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Pelatihan PSSI juga siap menyusul.

Secara kuantitatif, progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terbagi dalam tiga batch.

Menurut Danis, Batch I telah mencapai 94,4 persen, Batch II berada di angka 69,5 persen, dan Batch III mencatat 23,9 persen.

Sementara itu, sejumlah proyek investasi yang didanai swasta dan BUMN juga terus dikebut, termasuk pembangunan Swissotel Nusantara, RS Hermina, dan kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa Presiden RI kedelapan menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.

“IKN diharapkan menjadi pusat kegiatan tiga pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Agus.

Hingga kini, pilar eksekutif sudah terwujud melalui pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, dan gedung kelembagaan lainnya.

Agus menyebut pembangunan pilar lainnya akan segera disusul, termasuk fasilitas pendukung seperti perumahan bagi ASN dan infrastruktur penunjang lainnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menggarisbawahi arahan Presiden Prabowo Subianto saat retreat Kabinet Merah Putih.

“Presiden ingin semua infrastruktur inti rampung dalam 3-4 tahun. Selain itu, gedung legislatif dan yudikatif juga harus dipersiapkan,” jelas Prasetyo.

Arahan tersebut mencerminkan tekad dan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan Indonesia.

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu upaya besar yang sedang dilakukan adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek ini tidak hanya dimaksudkan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN memberikan peluang investasi besar bagi sektor swasta. Presiden Prabowo Subianto juga memiliki visi agar pembangunan IKN bisa dirampungkan dalam waktu 3-4 tahun. Dalam upaya percepatan ini, pemerintah membuka kesempatan bagi investor swasta untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, energi, hingga fasilitas umum. Basuki menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi proyek ini dan memastikan bahwa setiap aspek pembangunan dapat terselesaikan dengan standar tinggi dalam jangka waktu yang ditargetkan.

Keterlibatan investor swasta diharapkan bisa mendukung pembangunan fasilitas-fasilitas utama, seperti perkantoran, perumahan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur transportasi. Hal ini tidak hanya membantu mempercepat pembangunan IKN, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Investasi ini juga dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan visi besar pemerataan ekonomi nasional. IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan baru, tetapi juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan dampak jangka panjang bagi Indonesia.

Pembangunan IKN bukan hanya menjadi proyek nasional, tetapi juga sebuah motor penggerak ekonomi daerah. Politisi sekaligus Akademisi dari Kalimantan Timur, Isran Noor, mengatakan bahwa investasi sebesar Rp35 triliun diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, serta menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, masyarakat setempat akan merasakan dampak positif dari pembangunan ini melalui peningkatan kualitas hidup dan peluang kerja yang lebih luas.

Tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, investasi ini juga membuka peluang bagi sektor pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi penduduk lokal agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proyek ini akan membantu memperkuat sektor industri di Kalimantan Timur, dari industri perikanan hingga sektor manufaktur dan pariwisata. Hal ini tentunya akan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

Isran Noor menambahkan bahwa IKN menjadi peluang besar bagi Kalimantan Timur untuk mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang memadai akan menarik lebih banyak investor, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ini yang bukan hanya sekadar keuntungan bagi IKN atau Kalimantan Timur, tetapi juga membawa manfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, konektivitas antara daerah-daerah di Kalimantan Timur akan meningkat, sehingga memperlancar pergerakan barang, jasa, dan manusia.

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah pusat dalam melanjutkan proyek strategis ini. Menurutnya, dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat menunjukkan bahwa IKN bukanlah proyek yang hanya akan menguntungkan sebagian pihak, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun dalam pidato pelantikannya Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan IKN secara gamblang, proyek ini tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintah pusat.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan tetap dalam pengawasan ketat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan proyek ini. Selain itu, Husni juga menyoroti pentingnya peran masyarakat lokal dalam mendukung proyek ini. Ia berharap masyarakat dapat turut serta dan memberikan masukan positif untuk meningkatkan kualitas pembangunan IKN, sekaligus merasakan manfaat langsung dari berbagai fasilitas yang akan dibangun di sana.

Pembangunan IKN merupakan langkah nyata untuk menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan meratakan pusat-pusat ekonomi ke wilayah timur, pemerintah ingin mengatasi kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi antara pulau Jawa dan wilayah lainnya. Selain itu, IKN dirancang sebagai ibu kota yang ramah lingkungan, modern, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan menjadi contoh peradaban baru bagi Indonesia dan dunia.

Pembangunan IKN adalah langkah awal untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan adil. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, IKN diharapkan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Sebagai kota yang dirancang dengan konsep modern dan berkelanjutan, IKN akan menjadi wajah baru Indonesia yang menunjukkan kemajuan dan inovasi.

Investasi dalam pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun gedung-gedung tinggi atau infrastruktur megah, melainkan tentang membangun masa depan bagi Indonesia. Proyek ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan menjadikan IKN sebagai simbol persatuan bangsa. Dengan optimisme yang tinggi, Indonesia berharap bahwa IKN akan membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat (AS), membawa hasil yang menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Lawatan ini sukses menghasilkan berbagai kesepakatan strategis, termasuk investasi senilai 10,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp157,64 triliun dari China.

Investasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pengembangan sains dan teknologi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menunjukkan kepercayaan kuat dari investor internasional terhadap Indonesia.

“Kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara sekaligus mendorong program prioritas Pemerintah,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Beijing, China.

Selain investasi besar tersebut, Pemerintah China juga menyatakan dukungan untuk pendanaan program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terpencil. “China mendukung penuh program MBG, karena mereka sudah memiliki pengalaman sukses dalam pelaksanaannya di negara mereka,” tambah Airlangga.

Kerja sama strategis juga mencakup sektor ekonomi biru (Blue Economy), dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Airlangga dan Menteri Perdagangan China, Wang Wentao. Kolaborasi ini melibatkan berbagai sektor, seperti pemanfaatan energi laut terbarukan, pengelolaan perikanan, pariwisata maritim, serta pengembangan industri kelautan.

“Kemitraan ini menjadi momentum untuk memanfaatkan potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan dukungan teknologi kelautan dari China, kerja sama ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, kunjungan Presiden Prabowo ke China dan AS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. “Hubungan dagang dengan China sudah kuat sejak era Presiden Jokowi. Kini, saatnya memastikan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia,” ujarnya.

Hasil nyata dari kunjungan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kerja sama ekonomi internasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Oleh : Kelvin Arfiando )*
Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia. Dengan agenda yang padat, Presiden Prabowo berhasil menjalin kerja sama strategis dengan berbagai negara. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan internasional sekaligus membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.

Di China, Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan para pemimpin bisnis dan pemerintah setempat. Diskusi difokuskan pada sektor energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi digital. Kesepakatan yang berhasil dicapai mencakup investasi langsung dari perusahaan-perusahaan China di bidang pembangunan pabrik baterai listrik dan energi surya.

Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, China juga berkomitmen untuk membantu pembangunan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah strategis Indonesia, yang akan meningkatkan konektivitas dan daya saing.

Kunjungan ke Amerika Serikat tidak kalah signifikan. Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan teknologi raksasa dan investor besar. Dalam pertemuan tersebut, dibahas potensi kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI), digitalisasi pendidikan, dan pengembangan ekosistem startup. Salah satu hasil konkret dari kunjungan ini adalah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan salah satu perusahaan teknologi AS untuk membangun pusat inovasi digital di Jakarta. Pusat ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta teknologi baru yang akan mendukung transformasi digital Indonesia.

Selain sektor teknologi, Amerika Serikat juga menunjukkan minat besar terhadap sektor agribisnis dan perikanan Indonesia. Pemerintah AS sepakat untuk meningkatkan impor produk pertanian dan perikanan dari Indonesia, seperti kopi, rempah-rempah, dan ikan laut, melalui kemitraan perdagangan yang lebih fleksibel. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil produk tersebut. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan Indonesia butuh investasi besar-besaran. Kunjungan Prabowo ke beberapa negara, salah satu tujuannya untuk menarik investor menanamkan modal di Indonesia. Dengan banyak investor datang ke Indonesia tentu bisa menggejot lapangan kerja. Kehadiran investor bukan menghilangkan lapangan kerja, tetapi justru mendatangkan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia.

Hasil lain yang menggembirakan dari kunjungan ini adalah peningkatan komitmen dari kedua negara untuk mendukung stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan dengan para pemimpin AS dan China, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai jangkar stabilitas regional. Dukungan ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global sekaligus menarik lebih banyak investasi jangka panjang dari kedua negara tersebut.

Guru Besar HI Universitas Indonesia (UI), Fredy Buhama Lumban Tobing mengatakan langkah Presiden Prabowo adalah strategi diplomasi ekonomi yang cerdas. Kerja sama yang terjalin tidak hanya memberikan dampak langsung dalam bentuk investasi, tetapi juga menciptakan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, kerja sama yang terjalin menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

China sebagai negara pertama yang dituju Prabowo usai dilantik jadi Presiden menandakan pentingnya negara tersebut untuk Indonesia. Langkah ini mencerminkan pengakuan terhadap posisi China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus negara dengan investasi signifikan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan teknologi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kerja sama bilateral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memanfaatkan peluang di sektor energi terbarukan, manufaktur, serta teknologi digital. Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga menjadi sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjalin kemitraan global untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, kunjungan Presiden Prabowo ke AS juga menandakan negara tersebut memiliki kedudukan penting untuk Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang utama dan negara dengan pengaruh besar di berbagai forum internasional, Amerika Serikat menjadi kunci dalam memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pertahanan. Lawatan ini juga mencerminkan pendekatan seimbang Presiden Prabowo dalam menjalin hubungan dengan kekuatan global untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Fokus utama kunjungan ini adalah menjajaki peluang kerja sama di sektor teknologi tinggi, energi hijau, dan pendidikan, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Lawatan Presiden Prabowo ke China dan AS menjadi bukti nyata bahwa diplomasi ekonomi adalah salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan nasional. Dengan berbagai peluang yang terbuka, harapan untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera semakin dekat dengan kenyataan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat bersatu dalam memanfaatkan momentum ini untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di kancah global.

)* Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan mendorong UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing di era digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada jajaran Kementerian UMKM untuk mengatasi dua masalah utama yang kerap dihadapi oleh sektor ini: akses modal dan akses pasar.

“Presiden Prabowo secara tegas meminta kami menyiapkan akses permodalan yang inklusif bagi UMKM serta membuka jalur pasar sebesar-besarnya,” ungkap Helvi.

Ia menjelaskan bahwa saat ini struktur permodalan UMKM masih banyak yang belum terformalkan, sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih jauh.

Helvi juga memaparkan bahwa digitalisasi merupakan keharusan bagi UMKM untuk bersaing di pasar global.

“Suka tidak suka, UMKM harus masuk ke ekosistem digital. Ke depan, kami akan menyediakan data terintegrasi mengenai pasar, mitra bisnis, pameran, ekspor, hingga dukungan perbankan bagi UMKM,” tambah Helvi.

Sebagai bagian dari langkah konkret, pemerintah tengah mempersiapkan lembaga khusus yang akan fokus menyediakan modal untuk UMKM, menggantikan skema tradisional yang selama ini hanya mengandalkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit, menekankan pentingnya digitalisasi bagi UMKM.

“UMKM menyumbang hingga 60% PDB Indonesia, namun mereka harus terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, khususnya di era digital,” ujar Victoria.

Victoria menggarisbawahi bahwa masuknya UMKM ke ekosistem digital akan memungkinkan mereka memperluas pasar tanpa batas geografis. Hal ini juga membantu konsumen menjangkau produk UMKM dengan lebih mudah melalui platform digital.

Pemerintah terus mendorong standarisasi produk dan penyederhanaan proses perizinan untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk UMKM.

“Kami memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar lokal maupun internasional,” tambah Victoria.

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memahami bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB nasional. Dengan kebijakan terarah yang mencakup penguatan akses modal, digitalisasi, dan pemberdayaan berkelanjutan, pemerintah optimis UMKM akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*/rls)

Oleh Indira Yuliarahmi )*
Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat perhatian serius sebagai salah satu pilar utama dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional. UMKM, yang saat ini mendominasi 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, menjadi roda penggerak penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Dengan sekitar 66 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh penjuru negeri, kontribusi UMKM terbukti mampu menopang perekonomian nasional sekaligus memberikan peluang kerja yang luas bagi masyarakat.

Keberadaan UMKM yang dominan, menjadikan sektor usaha ini juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen. Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM, baik melalui penghapusan kredit macet maupun penyediaan akses permodalan dan pelatihan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam sektor ini, dengan 70 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Keberadaan perempuan di sektor UMKM bukan hanya membantu pengembangan ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan keluarga dan pemberdayaan komunitas secara menyeluruh.

Maman juga menekankan pentingnya penguatan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM, yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan skala usaha. Pengusaha kecil harus disiplin dalam mengelola arus kas dan dana yang diperoleh, baik dari pendapatan usaha maupun bantuan pemerintah, agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada aspek permodalan, pemerintah juga memberikan dukungan dengan menghapuskan utang macet bagi UMKM di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI), yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat untuk meringankan beban UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kebijakan penghapusan piutang diharapkan dapat meningkatkan semangat pelaku UMKM untuk terus bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian. Selain itu, langkah ini diyakini akan meningkatkan stabilitas dan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Presiden Prabowo Subianto juga mendapatkan dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Indonesia Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang mengapresiasi kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM di sektor pertanian. Giri menilai, kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang selama ini konsisten menyumbangkan ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global. Dengan adanya penghapusan kredit, pelaku usaha kecil di sektor-sektor strategis dapat mengalokasikan kembali sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat UMKM juga terlihat dari berbagai program pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperbaiki manajemen usaha, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah turut mendorong inovasi digital pada UMKM agar mampu bersaing di era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat. Digitalisasi UMKM, terutama dalam hal pemasaran dan transaksi, tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas jangkauan pasar hingga ke level internasional.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga berdampak positif bagi stabilitas sosial. Dengan meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM, keseimbangan ekonomi antarwilayah di Indonesia diharapkan semakin terwujud. Keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh investasi besar. Dalam jangka panjang, dukungan ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong Indonesia menuju pemerataan ekonomi yang lebih adil.

Di sisi lain, pembinaan yang berkelanjutan bagi UMKM sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional. Untuk itu, pemerintah terus mengajak kolaborasi dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, dalam mendukung pengembangan UMKM. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, di mana UMKM dapat berkembang bersama dengan pelaku usaha besar dalam lingkup ekonomi yang lebih sehat dan kompetitif.

Melalui kebijakan dan program yang fokus pada penguatan UMKM, Presiden Prabowo Subianto berharap perekonomian Indonesia semakin mandiri dan tangguh menghadapi tantangan global. Sektor UMKM, dengan berbagai keunikannya, memiliki potensi besar untuk menjadi motor utama dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan pembinaan, pendampingan, dan dukungan finansial yang tepat, UMKM akan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada sektor formal besar dan memperkuat struktur ekonomi yang berlandaskan pada semangat kemandirian dan kewirausahaan rakyat.

Dengan visi ini, pemerataan ekonomi diharapkan menjadi lebih mudah dicapai. Kebijakan keberpihakan terhadap UMKM merupakan bentuk nyata keberlanjutan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sektor UMKM bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

)* Penuis merupakan seorang Pemerhati Ekonomi