Yearly Archives: 2024

Jakarta – Narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo terus berupaya menggencarkan pemberantasan Narkoba demi masa depan generasi muda.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa masalah narkoba dan judi online merupakan ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Jenderal Listyo melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurut Listyo, masalah narkoba dan judi online kini semakin mengkhawatirkan, terutama karena dampaknya yang sangat merugikan bagi generasi muda.

“Tentunya kami tadi membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, terkait dengan masalah judi online yang sekarang ini sedang menjadi perhatian,” kata Listyo dalam keterangan pers di kantornya. Kapolri juga menegaskan pentingnya tindakan preventif dan penanggulangan yang lebih terintegrasi dalam menghadapi kedua masalah tersebut.

Selain narkoba dan judi online, Listyo juga menyebutkan bahwa tawuran pelajar menjadi salah satu bentuk ancaman lain yang mengganggu ketertiban dan keamanan di kalangan anak muda. Tawuran antar pelajar yang sering terjadi di sejumlah daerah, menurut Kapolri, menjadi indikator adanya masalah sosial yang perlu segera diatasi. “Juga permasalahan-permasalahan kenakalan, tawuran dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mendidik wilayah-wilayah yang menjadi remote area seperti misalkan Papua,” jelasnya.

Kapolri menekankan bahwa Polri, bersama kementerian dan lembaga terkait, memiliki peran penting dalam mengedukasi para pelajar untuk menghindari perilaku menyimpang, serta memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berada di wilayah terpencil dan rawan masalah sosial. Dengan adanya kerja sama yang solid antara Polri dan Kementerian Pendidikan, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang cerdas, sehat, dan jauh dari pengaruh negatif seperti narkoba dan judi online.

Pada kesempatan tersebut, Jenderal Listyo juga mengungkapkan bahwa Polri dan Mendikdasmen telah sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama dalam upaya pencegahan dan pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang dapat berdampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas).

“Beliau (Mendikdasmen) memberikan peran dan kerja sama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas,” ungkap Listyo.

Dengan langkah-langkah preventif dan edukasi yang lebih masif, diharapkan generasi muda Indonesia dapat dipersiapkan dengan baik menuju Indonesia Emas 2045, dengan menghindari ancaman-ancaman yang dapat merusak masa depan mereka.

Oleh: Firman Alif )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga keamanan dan kebaikan masyarakat Indonesia. Upaya ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dengan koordinasi yang sangat erat, untuk menanggulangi peredaran narkoba di seluruh penjuru tanah air.

Sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan ini, pemerintah telah membentuk desk narkoba, sebuah wadah yang mengkoordinasikan berbagai pihak dalam menangani masalah narkoba secara lebih terstruktur dan efektif. Desk narkoba bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kementerian terkait, serta masyarakat, untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan desk narkoba juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi. Melalui desk narkoba, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memantau perkembangan situasi secara lebih efisien, serta melaksanakan program-program pencegahan dan rehabilitasi bagi korban narkoba. Selain itu, desk narkoba juga berfungsi untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi jaringan internasional yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memimpin desk pemberantasan narkoba, memastikan bahwa pemberantasan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, tetapi melibatkan 24 kementerian dan lembaga negara. Dalam upaya ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) berperan sebagai pengarah pengendali, sedangkan Kapolri bertindak sebagai ketua desk dan Kabareskrim sebagai ketua harian. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia.

Sementara itu, keberhasilan dalam pemberantasan narkoba memerlukan langkah-langkah terpadu dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengembangan intelijen yang kuat dan efektif. Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, dalam rapat pimpinan terbatas yang digelar di Bogor, Jawa Barat, menekankan perlunya integrasi antara intelijen manusia (human-intel) dan teknologi intelijen (techno-intel) untuk menciptakan analisis yang lebih akurat dan efektif. Untuk itu, BNN berkomitmen untuk terus mencetak intelijen yang berkualitas, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika.

Upaya pencegahan melalui intelijen juga harus diimbangi dengan program rehabilitasi yang komprehensif bagi para pengguna narkoba. BNN memiliki dua pendekatan utama dalam program rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sukarela dan wajib. Dalam hal ini, BNN berupaya untuk memastikan agar pusat rehabilitasi bekerja dengan baik dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Pemerintah juga mendorong agar masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melaporkan diri secara sukarela untuk mendapatkan bantuan, dengan harapan dapat menanggulangi masalah narkoba dari akar rumput.

Pendekatan multidimensi dalam pemberantasan narkoba ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Marthinus Hukom juga menyarankan agar BNN memperkuat kolaborasi dengan hukum adat di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Hukum adat dinilai efektif dalam membangun kesadaran diri masyarakat tentang bahaya narkoba, sementara hukum positif berperan dalam penegakan aturan yang lebih tegas.

Dalam hal penindakan hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemimipas) juga berperan penting dalam pemberantasan narkoba, terutama dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu langkah tegas yang diambil oleh Kemimipas adalah pemindahan narapidana kasus narkoba berisiko tinggi ke Nusakambangan. Pemindahan ini dilakukan dengan pengawasan ketat, dan tujuannya adalah untuk menjaga integritas sistem Lapas serta memutus rantai jaringan narkoba yang mungkin berkembang di dalam penjara. Hal ini juga menjadi pesan tegas bagi pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem Lapas dan Rumah Tahanan untuk menjalankan operasional bisnis narkotika mereka.

Kadivpas Kanwil Kemimipas Banten, Jalu Yuswa Panjang, menjelaskan bahwa pemindahan narapidana ke Nusakambangan bertujuan untuk menciptakan lingkungan Lapas dan Rutan yang lebih aman. Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menjaga integritas Lapas dan memastikan bahwa bandar narkoba tidak memiliki ruang gerak untuk melanjutkan tindakannya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat di Nusakambangan, diharapkan rantai distribusi narkoba di dalam penjara dapat diputus.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diambil, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas narkoba, menjaga integritas aparat penegak hukum, dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika. Pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan intelijen hingga rehabilitasi, serta pengawasan ketat terhadap sistem pemasyarakatan, menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan narkoba yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memerangi narkoba menunjukkan keseriusan dalam melindungi generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkotika, serta memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dengan terus menggencarkan pemberantasan narkoba di semua lini, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih bebas dari ancaman narkoba, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Kontributor Gerakan Anak Muda Anti Madat (GERAM)

Oleh: Darwin Siregar )*

Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Menjelang pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024, pemerintah optimis bahwa gelaran demokrasi ini akan berlangsung sebagaimana pemilu yang telah sukses sebelumnya. Berbagai persiapan dan langkah-langkah antisipasi telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan kelancaran dan keberhasilan proses demokrasi ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada memastikan bahwa hampir seluruh tahapan pemilu telah disiapkan dengan matang. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa kesiapan Pilkada Serentak 2024 sudah mencapai 99 persen. Semua logistik yang dibutuhkan telah disiapkan, dan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada ini akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia, dengan lebih dari 500 daerah yang akan turut serta dalam pemilihan.

Persiapan KPU yang hampir sempurna ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan Pilkada yang berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Berbagai fasilitas, mulai dari sarana dan prasarana pemungutan suara hingga teknologi informasi untuk penghitungan suara, telah dipersiapkan agar tidak ada kendala teknis yang dapat mengganggu jalannya Pilkada. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan besar yang mungkin muncul selama proses Pilkada berlangsung.

Tak hanya KPU yang bekerja keras dalam mempersiapkan Pilkada Serentak, pemerintah daerah juga memainkan peran kunci dalam memastikan kesuksesan pilkada di tingkat lokal. Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, telah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pilkada.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta penyelenggara pemilu untuk menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, Pemprov Sumsel juga fokus pada pencegahan penyebaran hoaks dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), yang merupakan langkah penting dalam menjaga integritas Pilkada.

Di Provinsi Sumatera Utara, optimisme serupa juga disuarakan oleh Penjabat Gubernur, Agus Fatoni. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara diperkirakan akan berjalan lancar, berkat pengalaman sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Legislatif sebelumnya. Fatoni menjelaskan bahwa pemerintah daerah, bersama dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), telah menyiapkan anggaran dan berbagai langkah pendukung lainnya untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai harapan.

Upaya pemerintah dalam menjaga keamanan selama Pilkada tidak terbatas pada kesiapan logistik dan infrastruktur, tetapi juga melibatkan langkah-langkah preventif yang lebih luas. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam), telah membentuk Desk Pilkada yang bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak.

Desk Pilkada ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah menerima dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Koordinasi antara lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memitigasi potensi konflik politik yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan damai.

Dalam hal ini, Desk Pilkada menjadi instrumen strategis yang dirancang untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, terutama di provinsi-provinsi yang rawan konflik. Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya telah mengidentifikasi beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti Aceh, Jakarta, Jawa Barat, dan Papua. Langkah-langkah preventif, termasuk peningkatan pengawasan dan pengamanan di daerah-daerah ini, menjadi salah satu prioritas dalam meminimalkan potensi gangguan.

Pemerintah juga terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian selama Pilkada berlangsung. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa meskipun tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak cukup besar, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah akan menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Budi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu kerusuhan, serta untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 sangat bergantung pada upaya bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja keras untuk menjaga kestabilan politik dan mencegah konflik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dan menyiapkan mekanisme untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan Pilkada yang tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga aman dan demokratis.

Pemerintah optimis bahwa Pilkada Serentak 2024 akan sukses, tidak hanya karena persiapan yang matang, tetapi juga karena adanya komitmen dari berbagai pihak untuk menjaga integritas dan keberhasilan proses demokrasi ini. Sebagaimana pemilu dan pemilihan legislatif sebelumnya yang berhasil digelar dengan baik, pemerintah yakin bahwa Pilkada kali ini akan berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar lembaga yang solid, Pilkada Serentak 2024 diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara

Jakarta – Menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, berbagai lembaga negara terus memperkuat sinergitas guna menjamin keamanan dan kelancaran proses pemilihan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan TNI Angkatan Darat telah melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri dalam mempersiapkan pengamanan Pilkada. Langkah ini mencakup pengiriman logistik hingga pengamanan di hari pemungutan suara, dengan fokus khusus pada daerah rawan.
“TNI AD bersama Polri dan KPU melakukan koordinasi aktif untuk memastikan pengamanan dan persiapan Pilkada berjalan lancar. Kami berkomitmen menjaga stabilitas, terutama di wilayah-wilayah yang terindikasi memiliki potensi kerawanan tinggi,” ujar Wahyu di Jakarta.
Koordinasi ini telah diatur dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri. Nota tersebut menegaskan komitmen kedua lembaga dalam menyusun rencana pengamanan komprehensif dan siap membantu KPU dalam berbagai situasi yang memerlukan kehadiran aparat keamanan sesuai amanat Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sinergitas ini juga mencakup peran TNI dalam membantu distribusi logistik Pilkada ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Ini sesuai dengan nota kesepahaman antara TNI dan Polri, yaitu TNI Polri siap membantu KPU dalam berbagai situasi yang memerlukan kehadiran aparat keamanan sesuai amanat Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Termasuk membantu distribusi logistik Pilkada ke berbagai wilayah di Indonesia,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan KPU sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas selama proses pemilihan.
“diharapkan sinergi yang kuat ini bisa menciptakan Pilkada yang aman dan damai serta tangguh menghadapi berbagai tantangan,” ujar Sumail saat berkunjung ke Kodam III/Siliwangi untuk memastikan kesiapan aparat dalam menghadapi Pilkada.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan daerah rawan dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui indeks kerawanan yang disusun oleh Polri.
“Pemetaan ini menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam menentukan strategi pengamanan yang tepat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan konflik,” ungkap Budi Gunawan.
Pada Pilkada 2024, masyarakat akan memilih pemimpin di kabupaten, kota, dan provinsi secara serentak. Setelah itu, proses penghitungan suara hingga penetapan pemenang akan dilanjutkan oleh KPU daerah, dengan potensi sengketa yang dapat diselesaikan sebelum pelantikan pada Februari 2025. Sinergitas antara TNI, Polri, KPU, dan berbagai lembaga lainnya diharapkan bisa menjamin keamanan dan ketertiban Pilkada 2024. {}

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online di tanah air. Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan perintah tegas terkait penanganan masalah ini, dengan penekanan pada penegakan hukum yang kuat dan menyeluruh.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, semangatnya yang pertama adalah judi online ini harus segera diselesaikan, kita berantas. Beliau ingin menegakkan hukum dengan sekuat-kuatnya,” kata Prasetyo,

Dirinya juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam menghadapi persoalan ini. Menurutnya, masalah judi online harus ditangani dengan cepat dan tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Terkait dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus judi online, Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan kepada aparat penegak hukum,” ujar Prasetyo.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, sejumlah pejabat terkait telah diminta untuk bergerak bersama dalam menangani permasalahan ini, di antaranya Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kejaksaan Agung sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkominfo) dalam mengatasi praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengonfirmasi bahwa kasus judi online kini sedang dalam proses penyelidikan.

“Untuk kasus judi online, saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun, ke depan, penuntutannya akan kami sinergikan dengan kementerian terkait agar masalah ini tidak terulang dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada pelaku judi online, termasuk oknum pejabat yang terlibat dalam jaringan mafia judi daring.

“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat, baik itu pelaku atau oknum pejabat. Semua akan diproses sesuai dengan perintah Presiden,” tegas Budi Gunawan.

Budi juga menambahkan bahwa pengungkapan kasus judi online tidak hanya menyasar aktor utama, tetapi juga melibatkan penyelidikan terhadap aktivitas dan infrastruktur, termasuk sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi judi daring.

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengumumkan komitmennya untuk memerangi judi online yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Fenomena perjudian daring ini tidak hanya merusak moral dan tatanan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang sangat serius, terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah pemberantasan judi online tersebut adalah sebuah perang yang harus dijalani dengan penuh keberanian, sebagaimana semangat juang para pahlawan Indonesia yang pernah berjuang di Surabaya pada 10 November 1945.

Judi online kini bukan sekadar masalah hukum, tetapi telah meresap ke dalam aspek moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, para pelaku judi online semakin canggih dalam memanipulasi masyarakat, menawarkan janji keuntungan instan yang membuat banyak individu terjebak dalam jerat utang, kehancuran keluarga, bahkan tindak kriminal.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perang melawan judi online adalah bentuk baru dari penjajahan digital yang harus diperangi dengan segala daya dan kekuatan. Judi online, menurut Meutya, bukan hanya melibatkan kejahatan ekonomi, tetapi juga merusak integritas dan moral bangsa.

Presiden Prabowo melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menginstruksikan langkah-langkah tegas untuk menanggulangi judi online, termasuk pemblokiran lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu kunci penting dalam upaya pemberantasan tersebut. Sinergi antar lembaga dan penggunaan teknologi canggih untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan diyakini akan memberikan dampak yang lebih luas, menutup ruang bagi aktivitas ilegal yang merusak perekonomian.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemerintah juga menggandeng berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, perbankan, dan lembaga pengawas lainnya. Keberhasilan pemberantasan judi online akan sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor yang solid.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Seperti semangat arek-arek Surabaya yang dengan gigih melawan penjajahan, bangsa ini harus bersatu menghadapi ancaman digital yang berusaha merusak nilai-nilai moral bangsa.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam menangani masalah judi online tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo tidak akan mentolerir praktik perjudian daring yang merugikan masyarakat.

Tindak tegas terhadap bandar judi online menjadi prioritas, dan apabila ada bukti yang jelas, tidak ada ruang untuk kompromi. Presiden telah menginstruksikan Jaksa Agung, Kapolri, serta Menteri Komunikasi dan Digital untuk bekerja sama dalam menuntaskan masalah ini. Pendekatan yang sangat jelas ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Data terbaru yang dirilis oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, memperlihatkan betapa besar dampak ekonomi dari judi online.

Pada semester pertama tahun 2024, perputaran dana terkait judi online telah mencapai Rp 174,56 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2021 perputaran dana tercatat sebesar Rp 57,91 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp 327,05 triliun pada tahun 2023.

Lonjakan transaksi tersebut menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi negara dari praktik judi online, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak stabilitas perekonomian nasional.

Di tengah maraknya praktik judi online, Pemerintah juga fokus pada peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital adalah platform cekrekening.id yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari jebakan judi online. Pendidikan mengenai penggunaan teknologi yang bijak dan aman menjadi bagian integral dalam upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perang melawan judi online adalah perang melawan penjajahan digital yang harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga untuk secara aktif meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online dan dampak negatifnya. Dengan semangat perjuangan yang kuat, diharapkan masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi dan berperan aktif dalam memerangi ancaman ini.

Tentu saja, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam memerangi judi online ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas praktik perjudian, tetapi juga untuk menjaga moralitas bangsa dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur kemajuan, dengan menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dengan semangat perjuangan, kolaborasi yang kuat antar lembaga, dan dukungan penuh dari masyarakat, perang melawan judi online ini dapat menjadi langkah nyata untuk menjaga masa depan bangsa, memastikan Indonesia terhindar dari penjajahan digital, dan melindungi generasi muda agar dapat berkembang dengan nilai moral yang luhur serta perekonomian yang stabil.

)* Penulis adalah  kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan seluruh pihak terkait berkomitmen untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan transparansi yang tinggi dan bebas dari hoaks.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada 2024 adalah upaya pencegahan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merusak integritas.

Pihaknya pun telah telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi non-pemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk mengantisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024.

“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemenkomdigi dan seterusnya untuk antisipasi hoaks. Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” kata Afifuddin.

Selain hoaks, pihaknya juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama proses Pilkada 2024 berlangsung.

“Berita hoaks dan misinformasi di beberapa platform media menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024, maka masyarakat harus mengantisipasi terjadinya polarisasi politik yang dapat merusak jalannya Pilkada,” tambahnya.

“Kami ingin masyarakat memiliki keterampilan untuk saring sebelum sharing. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menghindari penyebaran berita yang tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam pengawasan, tidak hanya terhadap proses pemungutan suara, tetapi juga dalam memantau distribusi informasi selama proses Pilkada 2024.

Selain itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Hoaks dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi,” jelas Rahmat.

Selain masalah hoaks, Bawaslu juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa seluruh calon peserta Pilkada mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan berbagai langkah antisipatif ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang bebas dari kecurangan dan hoaks, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat dengan cara yang demokratis dan sah.

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Pilkada 2024 yang akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia, dihadapkan dengan tantangan besar terkait praktik politik uang. Meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan dan penindakan, kenyataannya praktik ini masih saja mengintai demokrasi kita.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar dan aktif dalam melawan politik uang agar demokrasi Indonesia tetap bersih dan terhindar dari manipulasi. Keberanian untuk menolak politik uang harus datang dari kita semua sebagai pemilih yang bijak.

Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) Adib, mengatakan politik uang jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam ajaran Islam, politik uang termasuk suap yang sangat dilarang. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang memberikan suap serta yang menerima suap. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pengaruh negatif dari praktik politik uang.

Adib mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin secara jujur tanpa menghalalkan segala cara. Pemimpin yang dipilih melalui politik uang, pada akhirnya akan merusak integritas bangsa dan menciptakan pemimpin yang tidak amanah. Oleh karena itu, Adib menekankan pentingnya menjaga Pilkada agar berlangsung bersih dari politik uang. Sebab, sesuatu yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik.

Politik uang dalam Pilkada bukan hanya soal pemberian uang tunai, tetapi juga kini mulai beralih ke metode digital. Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dalam sebuah diskusi mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi peralihan politik uang yang tidak lagi hanya menggunakan uang tunai, tetapi sudah melibatkan sistem digital.

Penggunaan uang digital ini, tentu saja lebih sulit untuk diawasi karena sering kali dilakukan secara pribadi. Tanpa adanya laporan yang jelas, pengawasan menjadi tidak maksimal. Di sinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Agus menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi politik uang, termasuk melalui metode digital. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang memerlukan informasi awal baik dari laporan masyarakat atau temuan yang akan ditindaklanjuti.

Selain itu, politik uang juga sangat berpotensi terjadi pada masa-masa kritis menjelang pemungutan suara, seperti masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu Bali juga sudah melakukan pengawasan terhadap Pilkada di berbagai wilayah, termasuk pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota.

Agus menegaskan, pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketelitian, terutama selama tiga hari masa tenang, yaitu 24-26 November 2024. Pada masa ini, segala bentuk politik uang, baik yang melibatkan uang tunai atau digital, harus benar-benar diawasi agar tidak merusak integritas demokrasi.

Tidak hanya di Bali, daerah lain juga menunjukkan komitmen yang sama dalam mencegah politik uang. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, misalnya, pemerintah setempat menerapkan kebijakan jam malam untuk meminimalisir terjadinya politik uang.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Tujuannya adalah untuk menjaga integritas Pilkada di Kabupaten Sigi agar dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Selama 14 hari hingga selesai Pilkada 2024, jam malam diterapkan di setiap desa, dimulai pukul 22.00 hingga 06.00 WITA. Pembatasan akses ini dimaksudkan untuk mencegah pergerakan orang yang diduga melakukan politik uang atau pembagian sembako. Setiap desa juga diinstruksikan untuk memberlakukan portal atau pembatasan keluar masuk pada malam hari, khususnya mendekati hari pemungutan suara.

Irwan menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan setempat, seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, untuk melakukan pengawasan secara preventif dan represif jika ditemukan adanya indikasi praktik politik uang.

Irwan berharap, masyarakat dapat mendukung langkah ini dengan turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika ada tindakan yang mencurigakan. Langkah-langkah pencegahan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran Pilkada dan memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik curang dalam Pilkada yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang amanah.

Namun, upaya melawan politik uang ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan lembaga pengawas pemilu saja. Masyarakat harus turut serta dalam menjaga integritas Pilkada dengan menolak segala bentuk politik uang.

Pemilih yang sadar akan pentingnya demokrasi yang bersih akan lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Mereka akan memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang jelas, bukan berdasarkan pemberian uang atau fasilitas lainnya.

Penting untuk diingat bahwa politik uang tidak hanya merugikan individu yang menerima atau memberi uang, tetapi juga merusak sistem demokrasi kita secara keseluruhan. Politik uang menciptakan ketidakadilan dan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk menyuap pemilih.

Oleh karena itu, semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun penyelenggara pemilu, harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada 2024 bebas dari politik uang. Kita, sebagai masyarakat Indonesia, harus menjadi penjaga demokrasi. Keberanian kita untuk menolak politik uang, baik yang berupa uang tunai maupun digital, akan menentukan masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Jakarta — Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah diupayakan sebagai kota masa depan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima risalah kebijakan hasil riset dari Universitas Indonesia (UI). Sebanyak 30 risalah kebijakan atau policy brief diserahkan melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN, dalam acara bertajuk Diseminasi Policy Brief: Kontribusi Peneliti UI untuk IKN yang berlangsung di Swissotel Nusantara.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan bahwa risalah kebijakan ini merupakan hasil kajian dari para peneliti UI mengenai berbagai aspek penting untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. “Para peneliti UI secara aktif memberikan rekomendasi dan dukungan intelektual untuk pembangunan IKN sebagai kota cerdas, berkelanjutan, dan inklusif,” jelas Ali.

Risalah kebijakan yang disusun UI mencakup empat klaster utama, yaitu klaster energi, pangan, dan transportasi; sosial humaniora; kesejahteraan dan konservasi lingkungan; serta teknologi dan informatika. Masing-masing klaster dirancang untuk memberikan rekomendasi praktis dalam mewujudkan konsep kota berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Nurtami, menuturkan bahwa risalah kebijakan ini merupakan langkah kedua UI dalam perannya sebagai advokator kebijakan strategis. Langkah pertama dilakukan dalam rangka Indonesia sebagai bagian dari Group of Twenty (G20). “Kami ingin para peneliti berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar rekomendasi yang diberikan terintegrasi dengan program pemerintah,” ujar Nurtami.

Pemilihan IKN sebagai fokus kajian didasari oleh statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memengaruhi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang. “Perjuangan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru membutuhkan pemikiran mendalam dan ide-ide inovatif yang dapat dikembangkan bersama,” tambah Nurtami.

Risalah kebijakan ini disusun dalam waktu singkat, hanya sebulan, dengan tetap mempertahankan kualitas riset yang komprehensif. Nurtami menyampaikan bahwa meskipun waktunya singkat, para peneliti UI mampu menghasilkan risalah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, termasuk OIKN, DPR/MPR, dan pemerintah daerah.

Beberapa rekomendasi dalam risalah kebijakan tersebut antara lain terkait pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan, praktik pertanian efisien untuk mendukung ketahanan pangan, serta pemanfaatan teknologi dalam transportasi guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di IKN. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta juga ditekankan untuk mencapai keberhasilan implementasi.

Dalam jangka panjang, risalah kebijakan ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam pembangunan IKN sebagai kota berkelanjutan yang mampu bersaing di kancah internasional, sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (*)

Oleh: Nurul Janida )*

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan visi jangka panjang untuk kemajuan Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi dunia internasional mengenai stabilitas dan potensi ekonomi negara.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek strategis ini. Salah satu hal yang ditekankan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, yakni terkait pentingnya koordinasi intensif antara Kementerian PUPR dan Otorita IKN dalam memastikan kelancaran pembangunan.

Diana menjelaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada anggaran dari APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang melalui peran penting Otorita IKN. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor untuk melanjutkan komitmen mereka dalam proyek IKN adalah hal yang sangat penting.

Meski fokus pemerintah bisa berubah seiring waktu, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan agar pembangunan IKN dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Salah satu alasan utama di balik komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, menciptakan kota yang lebih modern, ramah lingkungan, dan mampu menjadi simbol peradaban masa depan Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki instruksi khusus untuk membangun gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Tujuannya agar lembaga-lembaga negara dapat beroperasi lebih efisien setelah pemindahan IKN. Walaupun rencana pembangunan ini masih dalam tahap persiapan, diperkirakan pembangunan gedung tersebut akan dimulai pada tahun 2025, dengan target penyelesaian pada 2028.

Dalam perencanaan pembangunan IKN, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penerapan teknologi tinggi dan keberlanjutan. IKN dirancang sebagai kota yang pintar, dengan sistem infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, pembangunan IKN juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di luar Pulau Jawa. Selama ini, sebagian besar sektor pekerjaan dan industri terpusat di Jakarta, sementara daerah lain masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. IKN dapat menarik investasi yang akan menciptakan peluang pekerjaan bagi warga setempat, sekaligus mendorong sektor-sektor seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pembangunan kawasan bisnis bukan menjadi prioritas utama. Fokus pembangunan lebih ditekankan pada ekosistem legislatif dan yudikatif yang menjadi pilar utama untuk mendukung pemerintahan yang efisien di IKN. Pentingnya penciptaan infrastruktur yang menunjang fungsi negara, serta memastikan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat langsung bagi operasional pemerintahan di masa depan.

Pernyataan tersebut berguna untuk melanjutkan proyek IKN dalam konteks menciptakan rasa aman dan nyaman bagi investor domestik dan internasional. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan keyakinan dari investor bahwa Indonesia memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang cukup untuk menjamin keberlanjutan proyek tersebut. Dengan adanya kepastian dari investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor yang ada di sekitar IKN.

Selain itu, pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta yang dapat membawa keahlian, teknologi, dan sumber daya tambahan. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di IKN.

Ini adalah langkah strategis untuk memfasilitasi arus masuk modal dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas hidup yang lebih baik, IKN akan menarik perhatian investor global yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat.

Secara keseluruhan, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah langkah strategis yang tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi Kalimantan Timur, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Pembangunan IKN diharapkan dapat menciptakan sebuah kota yang modern, ramah lingkungan, dan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan yang baru. Komitmen ini menjadi bukti nyata dari visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berdaya saing di kancah global.

Dengan segala tantangan yang ada, keberlanjutan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa Indonesia siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan tekad yang kuat.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta