Yearly Archives: 2024

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan penghapusan piutang macet bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, serta sektor-sektor lainnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan, serta mendorong peningkatan daya saing mereka di pasar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kebijakan ini untuk mendukung peran perempuan dalam ekonomi nasional.

“Bicara tentang potensi perempuan, tidak terlepas dari pemberdayaan ekonomi melalui upaya pengembangan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2019 mencatat bahwa dari total UMKM di Indonesia yang berjumlah 65,5 juta, 64 jutanya adalah usaha mikro dimana lebih dari setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Berdasarkan data tersebut perempuan memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Arifah

Kebijakan penghapusan piutang ini juga memberikan dukungan khusus bagi perempuan dari kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan mereka keyakinan lebih dalam mengembangkan usaha dan memperoleh akses yang sama untuk bertumbuh.

Menurut Menteri PPPA, peran penting UMKM, khususnya yang dikelola perempuan, tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Melalui PP ini, mari bersama-sama menciptakan perekonomian yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan pelaku UMKM,” imbuhnya.

Berdasarkan data UN Women pada tahun 2023, satu dari tiga perempuan di dunia terlibat dalam usaha mikro, namun sering kali menghadapi hambatan berupa akses terhadap alat pendukung usaha yang memadai. Menteri Arifah menyatakan bahwa perempuan pelaku UMKM dapat memaksimalkan potensi mereka dengan mulai memasuki sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Kemenkop UKM juga mencatat bahwa pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sebesar 61 persen terhadap perekonomian nasional, jauh di atas sektor industri yang hanya menyumbang 18 persen. Penerbitan PP ini diharapkan memperkuat kontribusi tersebut dengan memperbesar peluang perempuan untuk semakin produktif dan meningkatkan daya saing mereka.

“Dengan diterbitkannya PP Nomor 47 Tahun 2024, menunjukkan bahwa negara hadir untuk UMKM, dan memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai pelaku UMKM untuk lebih produktif dan memperkuat daya saingnya di pasar,” pungkas Menteri PPPA.

Kebijakan penghapusan utang bagi UMKM ini diyakini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional, menciptakan kesempatan yang lebih setara, dan mendukung perempuan sebagai penggerak ekonomi rakyat. ><

Oleh: Rafiqi Hasan )*

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam upaya percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan UMKM agar bisa berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan pendekatan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, yang berkisar di angka 5 persen. Untuk mencapainya, UMKM ditempatkan sebagai tulang punggung yang tak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi sektor dengan peran dominan dalam perekonomian Indonesia, mengungguli negara-negara ASEAN dan G20 lainnya dalam hal ini. Di negara maju seperti Jerman dan Jepang, kontribusi UMKM terhadap PDB berada di kisaran 53 persen, sementara di Singapura sekitar 44 persen. Dari total unit usaha di Indonesia, 99 persen adalah UMKM yang tersebar di berbagai sektor dan beroperasi di seluruh pelosok negeri, mulai dari daerah perkotaan hingga pedesaan. Hal ini memperlihatkan betapa besar peran UMKM dalam menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah, membantu menyeimbangkan perekonomian dan menekan ketimpangan yang ada.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan UMKM, termasuk pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM, yang memungkinkan fokus yang lebih terarah. Adanya kementerian khusus bagi UMKM mencerminkan betapa seriusnya perhatian pemerintah dalam mendorong sektor ini menjadi lebih tangguh dan siap bersaing.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menekankan perlunya UMKM diintegrasikan ke dalam rantai nilai global untuk membantu Indonesia menjadi negara maju. Maman juga menyoroti UMKM harus menjadi tulang punggung strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mencapai tujuan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Sejumlah program pemerintah dalam mendukung UMKM mencakup peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, dan memperluas pasar. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong UMKM untuk bertransformasi secara digital, yang terbukti sangat efektif dalam memperluas jangkauan pasar mereka di era digital.

Pembiayaan menjadi kunci dalam memperkuat UMKM. Pemerintah mengintegrasikan berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah serta bantuan produktif untuk usaha mikro. Kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta juga digalakkan, yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam meningkatkan kualitas produk sehingga mampu menembus pasar internasional. Melalui kerja sama ini, UMKM didorong untuk bersaing di pasar global, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Ketangguhan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis juga menjadi alasan penting pemerintah mendukung sektor ini. Pada saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19, UMKM menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dan membantu pemulihan ekonomi. Sektor ini mampu memberikan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, menjadikannya aset yang berharga dalam menghadapi ancaman resesi atau kontraksi ekonomi. Selain itu, dengan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja, UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menghadapi tantangan besar, seperti akses teknologi, keterbatasan finansial, dan kurangnya pelatihan serta pembinaan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pendampingan, termasuk Program UMKM Level Up, yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Program ini juga menyediakan akses pasar yang lebih luas dan membuka kesempatan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis.

Selain digitalisasi, pemerintah juga meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan produk lokal. Dengan kampanye ini, UMKM tidak hanya didukung secara finansial tetapi juga diberi panggung untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak nilai tambah bagi produk UMKM dan meningkatkan permintaan produk-produk lokal.

Selain itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso berkomitmen meningkatkan ekspor para pelaku UMKM melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku UMKM akan dipercepat dan dipermudah.

Seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan, UMKM di Indonesia memiliki keunggulan yang tak bisa diabaikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain sebagai penyedia lapangan kerja, UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan devisa negara. Dukungan regulasi yang diberikan pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja, membuka akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha dan memperkuat basis legalitas. Kebijakan ini memudahkan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dan menjalankan usaha secara lebih profesional.

Meskipun dukungan pemerintah terus diberikan, keberhasilan pengembangan UMKM pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan dan komitmen para pelaku usaha itu sendiri. Para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat strategi pemasaran, serta mengadopsi teknologi dan inovasi yang diperlukan. Pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui berbagai regulasi dan program pembinaan, namun kesuksesan dalam menghadapi persaingan global hanya bisa diraih dengan kerja keras dari setiap pelaku UMKM.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan ketangguhan para pelaku UMKM, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertekad agar UMKM terus menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus motor penggerak pemerataan kesejahteraan. Semua langkah yang diambil ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong Indonesia menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

)* Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Bea Cukai, Jakarta.

Konferensi pers ini merupakan hasil dari penindakan desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai, dengan fokus khusus pada pemberantasan narkoba. BG menyampaikan bahwa dari tujuh desk yang telah dibentuk, semuanya langsung bekerja sesuai dengan instruksi tegas Presiden Prabowo yang salah satunya untuk memberantas narkoba tanpa pandang bulu.

Sri Mulyani mengungkapkan beberapa pencapaian signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya Bea Cukai sendiri. Kemungkinan kerugian negara adalah Rp3,7 miliar,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan ini juga memaparkan detail penindakan narkoba yang berhasil dilakukan:

“Kemudian kerja sama Polri, BNN dengan Bea Cukai terdapat penindakan 48 ribu butir jenis MDMA dan 7,6 kg narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten,” papar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan tentang penindakan narkotika jenis sabu seberat 67 kg dari 5 kasus di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten. Modus penyelundupan narkotika yang terungkap adalah melalui jalur laut dan ekspedisi.

Selain itu, penindakan lainnya di bidang narkoba meliputi penahanan 23 kg narkotika jenis ganja, 3 ribu butir psikotropika, dan 2,28 kg psikotropika jenis Happy Water.

Sri Mulyani menekankan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya ini.

“Sekali lagi, ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah, tentunya dengan pelaksanaan seluruh Kementerian Lembaga yang telah saya sebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Melalui komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan sinergi antar lembaga yang solid, pemerintah optimis dapat terus meningkatkan efektivitas dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. []

Oleh Rizal Syahputra )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam melawan penyebaran narkoba yang merusak generasi bangsa. Dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Dina Boluarte di Istana Peru, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi narkotika, menyatakan bahwa Indonesia dan Peru berbagi pandangan tentang urgensi stabilitas di kawasan Pasifik yang bebas dari ancaman narkoba. Langkah Presiden Prabowo memperkuat kolaborasi lintas negara ini merupakan upaya berani untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan lintas batas. Hal ini juga mencerminkan ambisinya agar Indonesia tidak hanya berperan aktif di dalam negeri tetapi juga memiliki pengaruh besar di tingkat global dalam pemberantasan narkoba.

Di tingkat nasional, visi Presiden Prabowo tentang Indonesia bebas narkoba diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang konkret, termasuk Program Asta Cita. Dalam rangka mendukung misi nasional ini, Polres Aceh Timur di bawah kepemimpinan AKBP Nova Suryanadaru mengimplementasikan “Kampung Bebas Narkoba” (KBN) sebagai bagian dari upaya pencegahan narkoba yang menyasar komunitas-komunitas terkecil. Program ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba tidak bisa hanya dilakukan di pusat-pusat perkotaan tetapi juga harus menjangkau desa-desa terpencil, di mana peredaran narkoba semakin menyebar. Implementasi KBN tidak hanya mengandalkan kekuatan penegakan hukum tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba, membentuk kesadaran kolektif bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah bersama yang harus dilawan dengan bersatu.

Keberhasilan program ini tentu memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, seperti yang diharapkan AKBP Nova Suryanadaru. Ia menekankan bahwa kampanye anti-narkoba adalah kewajiban nasional yang membutuhkan kerja sama lintas sektoral. Pendekatan ini menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan sekadar tugas kepolisian atau lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur-unsur lainnya, KBN diharapkan bisa menjadi pondasi bagi gerakan nasional yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan aman, bebas dari narkoba, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai tanpa bayang-bayang narkotika.

Selain itu, upaya pemberantasan narkoba juga terlihat dari tindakan yang dilakukan di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Rutan Palangka Raya, Bambang Widiyanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memberantas peredaran narkoba di dalam rutan. Melalui kolaborasi dengan Ditresnarkoba Polda Kalteng, Rutan Palangka Raya secara rutin melakukan razia untuk memastikan lingkungan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Program “Zero Halinar” (tanpa handphone, pungutan liar, dan narkoba) yang dijalankan Rutan Palangka Raya menjadi contoh nyata dari langkah preventif di sektor pemasyarakatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung kebijakan pemberantasan narkoba dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta mempertegas bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti di masyarakat luas saja, tetapi juga menyasar seluruh lapisan, termasuk lingkungan rutan dan penjara.

Gerakan pemberantasan narkoba yang digagas Presiden Prabowo bukanlah sekadar simbolik. Langkah-langkah konkret dari pusat hingga daerah, termasuk di lingkungan pemasyarakatan, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan bangsa yang sehat dan kuat, bebas dari ancaman narkotika. Keterlibatan langsung masyarakat dalam upaya pencegahan melalui program-program seperti KBN, dan keseriusan lembaga-lembaga terkait dalam menindak peredaran narkoba, menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara yang memiliki ketahanan kuat terhadap ancaman narkotika. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba juga dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Ancaman narkoba bukan hanya soal kesehatan masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Narkoba adalah ancaman besar yang dapat merusak tatanan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Dengan meletakkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu agenda prioritas nasional, Presiden Prabowo sedang membangun landasan kuat bagi generasi mendatang agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Keberanian Presiden Prabowo untuk memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya diharapkan dapat menginspirasi pemimpin-pemimpin daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara luas untuk terlibat aktif dalam gerakan ini. Indonesia tidak dapat berjuang sendiri dalam melawan peredaran narkoba yang bersifat lintas negara. Dukungan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, seperti Peru yang juga memiliki tantangan serupa, menjadi sangat penting. Kesepahaman antara Indonesia dan Peru dalam menghadapi ancaman narkoba di kawasan Pasifik menambah kekuatan Indonesia di forum internasional, sekaligus memperkuat stabilitas regional.

Secara keseluruhan, komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi narkoba mencerminkan visi kepemimpinan yang tegas, progresif, dan berorientasi pada masa depan bangsa. Melalui kerjasama internasional dan kolaborasi lintas sektoral di dalam negeri, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi ancaman narkoba dengan penuh keseriusan. Dengan program-program yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan negara-negara sahabat, Indonesia sedang bergerak menuju era baru yang bebas dari ancaman narkotika.

)* penulis merupakan kontributor Generasi Peduli Anti Narkoba

Papua – Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan sukses digelar sebagai rangkaian terakhir kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum pada 27 November mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, menyampaikan harapannya agar warga Papua Tengah dapat memanfaatkan hak pilih dengan baik demi masa depan daerah yang lebih baik.

“Kami berharap masyarakat Papua Tengah melihat visi, misi, serta program yang disampaikan oleh para calon pada debat ini, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat pada 27 November nanti,” ujar Jennifer.

Ditambahkan Jennifer bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat, KPU Papua Tengah telah aktif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Kami ingin partisipasi masyarakat meningkat, termasuk yang menyaksikan debat ini secara langsung maupun melalui siaran,” tambah Jennifer.

Jennifer juga menekankan pentingnya menjaga integritas Pilkada dengan menghindari segala bentuk politisasi surat suara dan formulir agar hasil pemungutan suara tetap sah dan akurat.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Theresia Mahuze mengatakan debat publik ini bertujuan memberikan ruang bagi para calon untuk mengemukakan ide, gagasan, dan komitmen para calon demi meyakinkan masyarakat pemilih.

“Ini adalah debat pertama untuk calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Moderator telah mengajukan berbagai pertanyaan untuk melihat respons masing-masing calon terhadap isu-isu krusial,” ungkap Theresia dalam sambutannya.

Theresia juga mengajak masyarakat Papua Selatan untuk mengikuti proses debat, memperhatikan visi dan misi para calon, dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani serta datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk menyimak program dari para calon, serta menentukan pilihan yang cerdas sesuai nurani. Dengan doa dan harapan, semoga Pilkada di Papua Selatan membawa pemimpin yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah,” tutupnya.

Sebelumnya, Pilkada di Papua Tengah dan Papua Selatan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan wilayahnya. Dengan penyelenggaraan yang transparan dan partisipasi pemilih yang meningkat, Pilkada 2024 di Papua dapat menjadi contoh positif bagi proses demokrasi di Indonesia.

Oleh: Igianus Warambae*)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua, berbagai tokoh adat dan pemimpin masyarakat telah menyuarakan dukungan mereka untuk pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di wilayah tersebut.

Tokoh Adat Suku Kamoro, Marianus Magnaiteku, menekankan pentingnya memandang Pilkada bukan hanya sebagai ajang perbedaan pilihan, tetapi sebagai kesempatan berharga untuk merayakan demokrasi di tanah Papua. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kelancaran Pilkada, dengan tujuan menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang lebih baik.

Magnaiteku juga mengingatkan bahwa menjaga kedamaian dan keamanan selama proses Pilkada adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya menjaga Papua sebagai tanah yang damai dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, tokoh adat ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan agenda nasional yang memerlukan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, Magnaiteku mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu gesekan, baik antar pasangan calon maupun antar pendukung. Ia meyakini bahwa dengan menjaga ketenangan dan ketertiban, Papua dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai dan penuh kebersamaan.

Seruan untuk Pilkada yang aman dan damai juga bergema di Kabupaten Keerom, Papua. Memasuki masa kampanye, sejumlah tokoh setempat telah menyuarakan penolakan terhadap politik identitas yang masih digunakan secara masif oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.

Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengajak semua pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Ia menegaskan bahwa proses Pemilu damai yang sedang berlangsung telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Mekawa menganggap tidak etis jika ada pihak yang terus berupaya membodohi masyarakat dengan isu-isu SARA.

Mekawa mengingatkan bahwa semua masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ia menekankan bahwa calon-calon yang maju dalam Pilkada Gubernur semuanya merupakan putra-putri asli Papua, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Sementara itu, pihak keamanan juga turut berperan aktif dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Kepolisian Daerah Papua telah mengintensifkan razia cipta kondisi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Razia ini melibatkan personel gabungan dari berbagai Satuan Kerja (Satker) Polda Papua.

Kepala Unit III Jatanras Polda Papua, Iptu Gema Brajaksono, menegaskan bahwa razia ini menyasar kendaraan yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta peredaran narkoba dan senjata tajam (sajam).

Razia ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan pemilik kendaraan, tetapi juga melibatkan pemeriksaan barang bawaan dengan bantuan personel polisi wanita (Polwan). Brajaksono menekankan bahwa tidak ada celah bagi tindak pidana apapun, termasuk curanmor, curas, curat, dan peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk membasmi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan menjelang Pilkada.

Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul di antara pasangan calon maupun pendukung mereka.

Peran aktif tokoh adat seperti Marianus Magnaiteku dan Jakobus Mekawa dalam menyuarakan pentingnya Pilkada yang aman dan damai mencerminkan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi demokratis yang sehat dan konstruktif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati keragaman, para tokoh adat ini berupaya membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi di Papua.

Di sisi lain, langkah proaktif yang diambil oleh Kepolisian Daerah Papua dalam mengamankan situasi menjelang Pilkada menunjukkan keseriusan aparat keamanan dalam mendukung terwujudnya pemilihan yang aman dan damai. Razia yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kriminal, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut atau tertekan.

Kolaborasi antara tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan dalam mendorong Pilkada yang aman dan damai di Papua merupakan contoh baik bagaimana berbagai elemen masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan politik dan sosial mereka secara mandiri dan damai.

Melalui upaya-upaya ini, Papua tidak hanya berpotensi untuk menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sukses, tetapi juga dapat membuktikan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis merupakan Aktivis HAM Papua.

Jakarta – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, para pemuda dan mahasiswa menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan integritas Pilkada 2024.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan Provinsi Riau menggelar dialog kepemudaan dengan mengusung tema Peran Pemuda Mewujudkan Pilkada Damai Yang Adil Dan Beradab Menuju Inhil Bermartabat.

Dalam sambutannya Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa kegiatan dialog kepemudaan merupakan salah satu Refleksi bagi kaum Pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kita kembali menapaki jejak perjuangan pemuda dari penjuru Nusantara yang berhimpun dengan spirit Persatuan membangun bangsa. Melalui dialog kepemudaan dan dalam rangka menyambut Pilkada Damai, spirit persatuan membangun ini kami maksudkan untuk senantiasa menjadi refleksi pada setiap diri pemuda untuk membangun daerahnya atau bangsa secara luas,” kata Muhammad Yusuf.

Dialog tersebut juga menghadirkan Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Wiriyanto Azwir yang menyampaikan bahwa menjelang Pilkada 2024, tantangan pemuda sangatlah kompleks.

“Menjelang Pilkada 2024, tantangan kita hari ini di era digitalisasi dan globalisasi sangat kompleks. Dan bahkan hari ini kita dihadapkan dengan kecanggihan Artificial Intelligence (AI). Maka modal pemuda saat ini adalah menyerukan Pilkada yang damai tanpa provokasi maupun ujaran kebencian,” ujar Wiriyanto.

Di tempat lain, Presiden Mahasiswa (Presma) Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fadil Musaffar mengatakan setiap pihak harus bertanggung jawab mengawal Pilkada Serentak agar berjalan dengan damai. Pihaknya juga mengimbau kepada mahasiswa untuk mengedepankan hati nurani dalam memilih pemimpin.

“(Imbauan) untuk mahasiswa ataupun pemilih muda tetap mengedepankan hati nurani (dalam memilih pemimpin),” Kata Fadil.

Pihaknya berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan tentram. Fadil juga menyampaikan siapa pun yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik dan berhak diapresiasi.

“Tetap mengedepankan persatuan dan siapa pun nantinya akan terpilih menjadi kepala daerah itu lah yang terbaik dan berhak kita apresiasi ke depannya,” tuturnya.

Pilkada yang damai dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemimpin yang amanah dan mampu membangun daerah ke arah yang lebih baik. Seruan ini dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan semangat ini Pilkada 2024 akan dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kedamaian.

Oleh : Farid Gunawan )*

Netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi salah satu pilar penting yang menjamin terlaksananya Pilkada yang adil, jujur, dan berintegritas. Dalam kontestasi politik seperti Pilkada, netralitas ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan elemen krusial yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Masyarakat mengharapkan aparat keamanan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dapat menjalankan perannya tanpa keberpihakan, demi menciptakan proses pemilu yang sehat dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Komitmen untuk menjaga netralitas ini harus didukung oleh pengawasan dan transparansi yang ketat dari berbagai pihak. KPU dan Bawaslu, diharapkan selalu bersikap objektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Langkah ini termasuk memastikan semua calon memiliki kesempatan yang sama tanpa ada tindakan diskriminatif. Begitu pula dengan TNI dan Polri, yang memainkan peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung, sehingga masyarakat bisa merasakan situasi yang aman dan kondusif tanpa intervensi dari pihak manapun.

Ketua Umum Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB Inspira), Rizqi Fathul Hakim menilai kinerja Polda Banten sangat baik terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Jaminan netralitas ini sangat penting bagi masyarakat untuk dapat merasa aman dan percaya pada proses demokrasi yang akan berlangsung. Oleh karena itu, Rizqi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, budayawan, dan kaum muda, untuk turut menjaga keamanan dan tradisi lokal di tengah perbedaan pilihan politik.

Pentingnya netralitas dalam Pilkada bukanlah sekadar harapan masyarakat semata, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang netral akan berdampak pada kualitas kepemimpinan daerah yang terpilih, karena pemimpin tersebut diharapkan muncul atas pilihan murni dari rakyat, bukan dari hasil manipulasi. Selain itu, netralitas yang ditunjukkan oleh penyelenggara dan aparat juga menunjukkan bahwa negara serius dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Netralitas juga dapat mengurangi potensi konflik selama Pilkada. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, perpecahan kerap terjadi ketika ada dugaan ketidaknetralan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun aparat keamanan. Oleh karena itu, menjaga netralitas berarti juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di masa-masa pemilihan yang rawan konflik. Apabila netralitas ini terjaga, maka masyarakat akan lebih siap menerima hasil Pilkada tanpa adanya kecurigaan atau protes yang mengarah pada konflik sosial.

Sebagai upaya menjaga netralitas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan dan kode etik yang ketat bagi para penyelenggara dan aparat. Kode etik ini berlaku untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, sanksi yang tegas juga disiapkan bagi siapa saja yang terbukti melanggar asas netralitas ini. Implementasi kode etik dan penegakan sanksi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa siapa pun yang memiliki kuasa dalam penyelenggaraan Pilkada dapat bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan pentingnya menjaga integritas dan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2024. ASN wajib tidak berpihak dalam urusan politik, kecuali demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pelayan publik, ASN harus menjaga kehormatan agar tidak terlihat berpihak kepada kelompok tertentu. Netralitas ASN menjadi isu yang diawasi secara ketat, baik oleh masyarakat maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena kewenangan yang dimiliki ASN, mereka sangat rentan dipengaruhi oleh calon kepala daerah.

Selain dari aspek regulasi, peran pengawasan masyarakat menjadi aspek tambahan yang penting. Dalam hal ini, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil didorong untuk ikut memantau jalannya Pilkada secara independen. Dengan pengawasan langsung dari masyarakat, setiap tindakan yang dianggap melanggar netralitas dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas independen ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang berlangsung.

Dalam konteks Pilkada 2024, menjaga netralitas juga menjadi tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah dan banyaknya kontestasi yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah. Situasi ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan agar semua tahapan dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sinergi antara seluruh pihak terkait dalam Pilkada ini diharapkan dapat menjaga kondisi politik yang stabil di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kelancaran proses Pilkada secara keseluruhan.

Pada akhirnya, kesuksesan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir dari proses pemungutan suara, tetapi juga oleh integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berjalan. Oleh karena itu, netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan menjaga netralitas, pemerintah dan seluruh instansi terkait telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, serta memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah seorang mahasiswa salah satu PTS di Sukabumi

Oleh: Azalea Permata )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat upaya pemberantasan judi online di tanah air. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan memperketat regulasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketegasan dalam menangani masalah ini tanpa memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas terkait pemberantasan judi online. Presiden meminta agar tidak ada lagi kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku judi online. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah terus bekerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa pemberantasan judi online dilakukan secara tuntas, tanpa batasan waktu. Pemberantasan ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan jangka panjang yang membutuhkan keseriusan, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh judi online terhadap masyarakat, terutama kalangan yang lebih rentan.

Pemerintah juga telah membentuk desk khusus di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk menangani permasalahan judi online. Dalam langkah konkret, sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam pemblokiran situs judi online ilegal. Namun, beberapa di antaranya terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, yang membuat kasus ini semakin serius. Pemerintah memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa saja yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang memiliki jabatan strategis.

Penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang, dengan kemungkinan adanya tersangka baru. Kejadian ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Pemerintah memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun pihak lain, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan tekad Presiden Prabowo untuk memerangi segala bentuk praktik ilegal, termasuk judi online.

Selain itu, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) menegaskan bahwa pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo tidak akan berhenti dalam upaya memberantas judi online. Komitmen untuk menuntaskan masalah ini juga mencakup pemberantasan hingga ke level bandar judi online.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa instruksi Presiden untuk memerangi praktik ini sudah jelas, dan para pelaku, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar, tidak akan luput dari tindakan hukum yang tegas. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan badan siber, untuk memperketat pengawasan dan mengoptimalkan sistem pelaporan yang ada.

Diharapkan dengan langkah-langkah yang dibuat pemerintah, keberadaan judi online yang meresahkan masyarakat dapat ditekan secara signifikan, dan para pelaku kejahatan dapat segera ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari ancaman kejahatan digital.

Pemberantasan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan bahwa perputaran uang yang ditimbulkan dari judi online telah mencapai Rp517 triliun sejak 2017 hingga awal 2024, yang menunjukkan betapa besar kerugian yang diderita negara. Kasus ini membuka mata banyak pihak mengenai betapa merusaknya dampak judi online terhadap perekonomian dan sosial masyarakat Indonesia.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi online dan pentingnya kontribusi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan tersebut. Pemerintah percaya bahwa dengan bekerja sama, baik antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat, masalah judi online dapat ditangani dengan lebih efektif dan tuntas. Dengan regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari permasalahan judi online yang sudah merugikan banyak pihak.

Presiden Prabowo Subianto juga memastikan bahwa langkah-langkah nyata akan terus diambil untuk memperkuat regulasi terkait judi online. Tindak lanjut yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas dan menghindari segala bentuk perjudian yang dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemerintah juga berharap agar masyarakat dapat bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan judi online. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan judi online dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan hasil yang positif bagi masa depan Indonesia. Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan bahwa Indonesia terbebas dari praktik yang merugikan dan menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat, pemberantasan judi online di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan sukses. Pemerintah percaya bahwa regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari perjudian online.

)* Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengumumankan adanya inisiatif baru dalam upaya menangani dampak sosial dan psikologis dari perjudian online. Langkah ini akan melibatkan pemberian perawatan intensif bagi korban judi online, yang semakin meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Program perawatan intensif ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang terdampak negatif oleh kecanduan judi online. Inisiatif ini akan meliputi pendampingan psikologis, terapi kelompok, dan layanan rehabilitasi yang dapat membantu para korban untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemerintah akan memberi bantuan kepada para korban judi online.

“Pasti (beri bantuan), karena ini bagian dari korban sosial dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial,” kata Cak Imin

Cak Imin menyinggung keadaan para korban judi online yang dalam kondisi memprihatinkan. Perilaku dan kehidupan korban juga hancur, sehingga negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi.

“Tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya,” ujarnya.

Di RSCM sendiri, tercatat sebanyak 46 pasien dirawat sepanjang 2024 imbas kecanduan judi online. Jumlah itu naik tiga kali lipat jika dibandingkan 2023. Dalam periode yang sama, ada sekitar 126 pasien yang dirawat jalan. Jumlah ini pun naik dua kali lipat dibandingkan 2023.

Saat ini, Cak Imin mengaku sedang berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mendata pasien kecanduan judi online di rumah sakit lain

“Ini saya sedang minta beberapa kementerian, termasuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, untuk terus mendeteksi di seluruh rumah sakit-rumah sakit. Ini baru langkah awal saja di RSCM ini,” tutupnya.