Kekuatan Diplomasi Presiden Prabowo Perkuat Kerjasama Ekonomi Global

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan lawatan luar negeri yang strategis, dengan kunjungan pertama ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping, dilanjutkan dengan kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan Presiden Joe Biden, sebelum menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk memperkuat diplomasi ekonomi serta membuka peluang investasi demi pemerataan ekonomi Indonesia.

Pengamat Politik Internasional dari Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan, menyebut bahwa kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok dan AS, dua kekuatan ekonomi dunia, akan membawa pesan kuat terkait ekonomi, khususnya untuk menarik investasi. “Bisa diduga, kunjungan Prabowo ini terutama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan menarik investasi, demi kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Prabowo diharapkan mampu merundingkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua negara, mengingat Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, dengan nilai perdagangan yang mencapai hampir USD150 miliar. Pipip menekankan pentingnya bagi Indonesia dan Tiongkok untuk mencapai kerjasama ekonomi yang seimbang, guna memastikan manfaat yang merata.

“Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok perlu dilakukan secara lebih proporsional, sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujar Pipip. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi ini memiliki potensi untuk mendongkrak pertumbuhan perdagangan hingga 19,8 persen per tahun. Hal ini bisa berdampak pada pemerataan ekonomi di dalam negeri, membuka lebih banyak peluang kerja, dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Selain fokus pada ekonomi, Pipip menduga bahwa Presiden Prabowo juga akan membawa perspektif Indonesia sebagai negara yang telah mengalami penjajahan dan diskriminasi. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya menurunkan ketegangan global, terutama dalam isu Timur Tengah dan Asia. Perspektif Indonesia ini dinilai penting dalam menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan stabilitas internasional.

Namun, Pipip menekankan bahwa keberhasilan dari kunjungan luar negeri ini tetap bergantung pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo di dalam negeri. Menurutnya, dampak dari diplomasi luar negeri hanya akan terasa bila program kerja pemerintah dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Pipip menyarankan agar pemerintahan Prabowo menghindari politik pencitraan dan fokus pada program-program yang strategis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Lawatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memperluas hubungan internasional, menarik investasi, serta membangun ekonomi nasional yang merata dan berkeadilan. Kesuksesan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi nasional, tetapi juga dapat mendorong posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemakmuran dunia. (*)

Komitmen Presiden Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN Berikan Rasa Aman Investor

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sehingga memberikan rasa aman dan kepastian kepada para investor. Presiden menyampaikan bahwa sektor investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi besar pemerintahan untuk mentransformasi IKN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia, terutama IKN, menjadi destinasi yang menarik dan aman bagi investor, baik domestik maupun internasional. Kami memahami bahwa investasi adalah motor penggerak pembangunan, dan oleh karena itu, kami berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim yang stabil, transparan, dan ramah investasi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan dan regulasi yang mempermudah proses investasi di Indonesia, termasuk di wilayah IKN. Hal ini mencakup penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif fiskal, serta perlindungan hukum bagi investor. Dalam hal ini, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menjalankan pembangunan IKN.

“Kami menjamin bahwa segala bentuk investasi yang masuk ke IKN akan dilindungi oleh hukum yang jelas dan tegas. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi di kalangan investor, baik lokal maupun asing,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan bahwa Presiden Prabowo dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap investor asing untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya kira investor asing akan lebih percaya pada Prabowo, apalagi untuk sistem keamanan dia sangat kuat dan untuk hubungan dan kemitraan internasional cukup baik,” kata Jerry Massie.

Jerry menilai banyak faktor yang membuat para investor asing memiliki kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Salah satu hal diantaranya, yakni Presiden Prabowo memiliki pengalaman sebagai seorang mantan petinggi militer dan pengusaha.

“Latar belakang Prabowo sebagai seorang militer membuat investor memiliki rasa aman akan modal yang akan mereka tanam di IKN,” ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan proses pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien dan menjadi simbol kemajuan Indonesia yang bersinergi dengan dunia global, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi baru yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo Tingkatkan Sinergitas Antar Instansi Berantas Narkoba

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam memberantas berbagai ancaman nasional, termasuk penyalahgunaan narkotika. Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan serius yang mengancam stabilitas negara.

“Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus pada ancaman yang berat bagi kita seperti judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang kuat, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” ujar Prabowo dalam rapat terbuka di Jakarta.

Presiden menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum dan kerja sama lintas instansi untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti masalah kendali narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi. Menurutnya, sejumlah kasus pengendalian narkotika dilakukan oleh para pelaku yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sering kali dengan bantuan oknum petugas lapas.

“Sinergitas di seluruh kementerian/lembaga, khususnya kami (Polri) dengan Kementerian Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan sangat dibutuhkan. Banyak dari kasus narkoba dikendalikan dari lapas, bahkan oleh pelaku yang dihukum berat seperti hukuman mati atau seumur hidup,” jelas Kapolri Sigit.

Polri pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari Direktorat Pemasyarakatan hingga masyarakat, guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Upaya sinergi ini dianggap penting mengingat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman berat, yang justru mendorong terjadinya pengendalian peredaran narkoba dari dalam penjara.

Di level daerah, langkah nyata sinergi antar instansi juga terlihat. Kepala Bagian Perencanaan Polresta Malang Kota, AKBP Yuliati, menyampaikan keberhasilan Polresta Malang Kota dalam merangkul masyarakat dan instansi terkait untuk mendirikan Kampung Bebas Narkoba (KBN) di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru.

“Dengan adanya KBN, kita bisa melakukan pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat secara langsung. Penguatan sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba di tingkat bawah,” ungkap AKBP Yuliati.

Di Lombok Barat, sinergi serupa juga diterapkan oleh Polres Lombok Barat bersama Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat, AKBP I Komang Sarjana, menyatakan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

“Dukungan dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat sangat membantu kami dalam menangkap jaringan-jaringan narkoba,” jelasnya.

Dengan langkah kolaboratif dari tingkat pusat hingga daerah ini, pemerintah optimis bisa mengatasi peredaran narkoba di Indonesia secara efektif, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan aman. []

Pemerintahan Prabowo-Gibran Komitmen Selamatkan Generasi Muda dari Narkoba

Oleh: Sahroni Anzar *)

Pemerintahan Prabowo-Gibran melangkah dengan penuh tekad untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia terbebas dari bayang-bayang narkoba yang mengancam generasi muda. Di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba yang menjangkiti remaja di seluruh penjuru negeri, komitmen ini menjadi sebuah harapan bagi jutaan keluarga yang mendambakan lingkungan sehat bagi anak-anak mereka. Tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah menggencarkan berbagai program pencegahan dan pemberdayaan, agar setiap generasi muda memiliki benteng kuat melawan pengaruh buruk narkoba. Melalui kebijakan yang terstruktur, mulai dari peningkatan peran keluarga hingga pengawasan komunitas, pemerintah berupaya membentengi masa depan bangsa dari ancaman ini.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom baru-baru ini, sekitar 312 ribu remaja Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka yang mencengangkan ini memberikan gambaran tentang urgensi permasalahan ini, terutama dengan faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu keingintahuan dan pengaruh teman sebaya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui pendekatan komprehensif, mencakup pembinaan lingkungan dan keluarga sebagai garis pertahanan pertama. Pemerintah mendukung penuh program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN, bertujuan untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai kawasan yang aman dari narkoba. Program ini mencakup penguatan peran keluarga dan komunitas lokal agar dapat memberikan pengawasan dan dukungan lebih efektif bagi remaja. Pemerintah menekankan pentingnya lingkungan yang sehat dan positif bagi generasi muda sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari narkoba.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyatakan bahwa selain narkoba, kebiasaan merokok juga perlu ditekan karena menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan zat adiktif lain. Pemerintah menggalakkan penurunan angka prevalensi rokok sebagai langkah preventif, terutama melalui program dan forum seperti Forum Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) 2024. KIPAN berfokus pada peningkatan kapasitas kader-kader pemuda yang memiliki peran strategis dalam mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba dan rokok. Pemerintah berharap pemuda Indonesia dapat menjadi ujung tombak perubahan sosial dengan mengedukasi dan memengaruhi lingkungan sekitar untuk hidup sehat.

Pemerintah memahami bahwa pengaruh narkoba dapat sangat menghancurkan, bukan hanya bagi individu, namun juga untuk masa depan bangsa secara keseluruhan. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil, termasuk dalam perencanaan dan penguatan kebijakan lintas sektoral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pemerintah juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat penggunaan narkoba, yang kerap menyebabkan hilangnya produktivitas dan menambah beban sosial. Untuk itu, program pencegahan ini tidak hanya berbicara soal individu, tetapi juga tentang perbaikan struktur masyarakat yang lebih sehat dan terjaga dari bahaya narkoba.

Dalam konteks lebih luas, koordinasi antarinstansi semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pemberantasan narkoba. Koordinator Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Evelin Nur Agusta, SH., MH, dalam acara Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memerangi narkoba secara efektif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang rentan.

Selain itu, upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberantasan, tetapi juga melibatkan aspek pencegahan. Komitmen ini mencakup penyuluhan, pendidikan, dan pelibatan pemuda sebagai agen perubahan dalam kampanye anti-narkoba. Pemerintah menilai bahwa pendidikan dan penyuluhan di usia dini sangat penting untuk membentuk kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba. Di sinilah peran keluarga, sekolah, dan lembaga agama menjadi sangat vital untuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai yang menjauhkan mereka dari godaan untuk mencoba narkoba.

Pemerintah, melalui kolaborasi dengan BNN dan lembaga terkait lainnya, berupaya memastikan bahwa generasi muda memiliki informasi yang memadai tentang risiko narkoba. Mereka disadarkan bahwa sekali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, akan sangat sulit bagi seseorang untuk lepas dari kecanduan yang berbahaya tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena memahami bahwa penyelamatan tidak hanya terhenti pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan kasus-kasus yang sudah ada.

Dengan berbagai upaya strategis ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap dapat membangun generasi muda yang sehat, bebas narkoba, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan agenda ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Setiap individu dan keluarga diharapkan memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mendampingi generasi muda agar tidak jatuh dalam jeratan narkoba.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus mengembangkan program-program yang inovatif dan menyasar generasi muda agar mereka tidak hanya menjauhi narkoba, tetapi juga menjadi pelopor untuk membangun lingkungan yang positif dan sehat. Dengan komitmen yang konsisten dan kuat, pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan generasi muda yang unggul, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba.

*) Pengamat Sosial dari Muda Karya Research Center

Kelanjutan Pembangunan IKN Era Presiden Prabowo Bangkitkan Geliat Ekonomi

Oleh : Gavin Asadit )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan nasional, terlebih setelah bergulirnya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahannya berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek besar ini. IKN diproyeksikan tidak hanya mengubah wajah Indonesia secara fisik, tetapi juga membangkitkan ekonomi yang signifikan, baik bagi masyarakat lokal maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah dicanangkan sejak masa pemerintahan sebelumnya demi modernisasi infrastruktur nasional. Menteri PU, Dodi Hanggono juga mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada pemeliharaan serta penyempurnaan beberapa bagian dari proyek pembangunan yang memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Sementara itu, Presiden Prabowo terus berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN dengan berbagai penyesuaian untuk mempercepat pembangunan. Salah satu penekanan yang lebih kuat dalam kebijakan pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang dapat menggerakkan roda ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini tercermin dalam komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dapat mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Keputusan Presiden Prabowo untuk terus mendukung IKN dengan fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru menjadi angin segar bagi masyarakat Kalimantan Timur. Seperti yang disampaikan oleh Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor bahwa pembangunan IKN sudah memberikan dampak positif dalam peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Proyek pembangunan IKN, yang kini berjalan bukan hanya memberikan dampak langsung pada sektor konstruksi, tetapi juga menggerakkan perekonomian di berbagai sektor lain. Salah satunya adalah sektor UMKM yang merasakan dampak signifikan dari hadirnya proyek besar ini. Para pelaku UMKM lokal kini mendapat peluang untuk menyediakan berbagai kebutuhan, baik itu bahan bangunan, makanan, maupun kebutuhan logistik lainnya bagi pekerja dan pengembang proyek.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bahtiar, menyatakan keberlanjutan proyek ini diyakini mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dengan pembukaan pusat ekonomi baru di wilayah tengah dan timur negara ini. Selain itu, pembangunan IKN juga dapat mempercepat pemerataan ekonomi yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. Dengan keberadaan IKN, wilayah-wilayah di Kalimantan dan sekitarnya bisa menjadi pusat perekonomian baru.

Di sisi lain, menurut data yang dihimpun oleh pemerintah setempat, sektor jasa dan perdagangan menjadi dua sektor yang mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah juga mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang ini melalui program pelatihan dan pemberdayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk mereka agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan adanya lapangan pekerjaan yang terus terbuka, baik dalam sektor konstruksi maupun sektor pendukung lainnya, angka pengangguran di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus menurun. Komitmen Presiden Prabowo yang memastikan masyarakat lokal terlibat aktif dalam pembangunan ini juga tercermin dalam kebijakan yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari daerah sekitar. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan manfaat ekonomi dari IKN tidak hanya dirasakan oleh pihak luar, tetapi juga oleh masyarakat setempat.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan IKN juga membuka peluang baru bagi sektor-sektor lain, seperti transportasi, logistik, dan pariwisata. Diharapkan, dengan keberadaan IKN yang semakin berkembang, wilayah Kalimantan Timur akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Salah satu proyek infrastruktur utama yang kini tengah dilaksanakan adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan IKN dengan wilayah-wilayah peyangga ibukota negara di Kalimantan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang, serta mempermudah akses bagi wisatawan yang ingin mengunjungi daerah tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, dalam beberapa tahun ke depan, kawasan IKN dapat menjadi salah satu pusat ekonomi regional yang memiliki daya tarik investasi yang tinggi.

Selain itu, proyek IKN juga dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Kalimantan Timur, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan yang mendukung kebutuhan IKN dan sekitarnya.

Tidak hanya berbicara soal pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan pembangunan IKN. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan IKN, yang berbasis pada konsep kota pintar dan berkelanjutan, diharapkan tidak hanya menciptakan pusat ekonomi baru, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih hijau bagi masyarakat.

Pembangunan IKN membawa angin segar bagi ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Dengan komitmen kuat untuk mempercepat infrastruktur dan melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan, proyek IKN bukan hanya sebagai simbol perubahan politik, tetapi juga sebagai pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat luas bagi rakyat Indonesia. Diharapkan, kelanjutan pembangunan IKN ini akan menjadi tonggak baru bagi perekonomian Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Apresiasi Kunker Presiden Prabowo ke Luar Negeri Perkuat Kerjasama Ekonomi

Oleh : Andi Mahesa )*

Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian kunjungan resmi ke sejumlah negara sahabat. Kunjungan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan dunia internasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan geopolitik yang semakin kompleks, kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan memperluas pasar ekspor.

Dalam konteks ini, kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo bukan hanya sekadar memenuhi protokol diplomatik, tetapi juga memiliki makna penting dalam konteks ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan dan investasi di kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra-mitra strategis global. Kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara penting seperti China, Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara di Eropa dapat dipandang sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut.

Kehadiran Presiden Prabowo di negara-negara tersebut memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya peduli pada hubungan diplomatik, tetapi juga mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dapat membawa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar semua perjanjian kerja sama atau MoU yang telah ditandatangani oleh para menteri dapat segera dilaksanakan.

Salah satu fokus utama dalam kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri adalah memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Hal ini tentunya menarik bagi negara-negara yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka.

Semantara, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pihaknya optimis lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Kunjungan ini bukan hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing terutama dalam sektor berkelanjutan, serta kesiapan negara menghadapi tantangan krisis iklim.

Menurutnya, kunjungan tersebut juga dapat memperluas kemitraan ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan investasi antara Indonesia dan China senilai lebih dari USD10 miliar, yang menurut Presiden Prabowo adalah pencapaian signifikan bagi kedua negara.

Presiden Prabowo berkomitmen membangun kerja sama yang kuat dengan Tiongkok dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Pihaknya ingin terus bekerja sama dan bersinergi dengan China yang kembali menempati posisi penting di dunia. Menurutnya, China merupakan kekuatan besar yang tidak hanya berpengaruh di bidang ekonomi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kekuatan peradaban.

Oleh karena itu, presiden memandang bahwa partisipasi aktif dari para pengusaha Tiongkok menjadi salah satu elemen penting dalam mempererat kerja sama ekonomi kedua negara. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dalam pertemuan yang konstruktif bersama Presiden RRT, Xi Jinping, Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi kedua negara dalam sejumlah bidang termasuk ekonomi.

Presiden Prabowo optimis kerja sama erat antara Indonesia dan China merupakan jalan menuju perdamaian dan kemakmuran kedua negara. Sejumlah nota kesepahaman yang menunjukkan komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperluas investasi di berbagai sektor juga telah ditandatangani. Presiden Prabowo menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dengan menyediakan fasilitas serta dukungan bagi para investor.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan kunjungan Presiden Prabowo dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dan mendukung transisi energi rendah karbon, investasi hijau, alih teknologi dan pengembangan industri teknologi energi bersih di Indonesia.

Dengan keunggulan penguasaan teknologi dan kapasitas energi terbarukan terbesar di dunia, Tiongkok dapat menjadi mitra strategis Indonesia dalam mempererat kerjasama di tiga sektor yaitu, investasi infrastruktur energi terbarukan dan penyimpanan energi, manufaktur dan rantai pasok teknologi energi bersih, serta dekarbonisasi industri, termasuk pengolahan mineral rendah karbon.

Fabby juga menekankan bahwa transisi energi bukan hanya pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai kemandirian energi nasional, sembari mengurangi emisi dari sektor energi dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kombinasi antara pengembangan energi terbarukan, investasi pada proyek energi terbarukan, dan penurunan emisi di sektor energi, akan mendukung tercapainya visi pertumbuhan ekonomi delapan persen di era kepemimpinan Prabowo. Dengan begitu, iklim investasi hijau di era Presiden Prabowo dapat terus berkembang dan dapat mempercepat pembangunan proyek energi terbarukan sehingga adanya pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia berusaha membuka peluang baru dalam perdagangan, investasi, energi, dan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, langkah-langkah strategis seperti ini sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap dapat bersaing di pasar global dan memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyatnya.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Waspada Ancaman Radikalisme Jelang Pilkada Papua 2024

Jayapura – Masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap potensi munculnya ancaman radikalisme, terorisme serta tindakan intoleransi jelang Pilkada Serentak 2024.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua pada tahun 2024, masyarakat, aparat keamanan, dan seluruh pihak terkait diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Ancaman ini bukan hanya berpotensi merusak proses demokrasi, tetapi juga bisa memperburuk kondisi sosial di Papua yang rawan ketegangan.

Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakar agar berhati-hati dan waspada terhadap ancaman ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi jelang pelaksanaan Pilkada 2024.

“Saya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi menjelang Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024,” jelas Umar.

Umar mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang dapat memecah belah.

“Memasuki pemungutan suara Pilkada 2024, berbagai isu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan ideologi radikal atau melakukan tindakan intoleran yang mengancam kerukunan. Masyarakat diharapkan bijak dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial, dan tetap mengedepankan nilai persatuan,” ujar Umar.

Lebih lanjut, AKBP Umar menekankan pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya Polri dalam mencegah masuknya paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Jayapura.

“Kami terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Namun, kami juga sangat membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan. Apabila ada informasi atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Wilayah Adat Lapago, Agus Rawa Kogoya berharap masyarakat bisa berperan serta menjadi keamanan di Tanah Papua.

“Kalau Papua aman dan Damai semua bisa dilakukan dengan nyaman. Maka mari kita jaga keamanan untuk kenyamanan semua pihak,” kata Agus.

Agus juga berharap agar masyarakat bisa turut membantu pihak Kepolisian, dalam hal ini Polda Papua dalam menjaga situasi kamtibmas.

“Polisi tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat harus punya peran penting,” ujarnya.

Di tahun politik ini, Agus meminta kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada pada 27 November mendatangkan.

“Berbeda pilihan itu sudah bisa, jangan jadikan perbedaan itu untuk permusuhan,” ujar Agus.

Menjaga Stabilitas Keamanan untuk Kelancaran Pilkada di Papua

Oleh: Emanuel Bito Tabuni*)

Menjaga stabilitas keamanan di Papua menjadi kunci utama dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi ini.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat telah mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Salah satu upaya signifikan adalah penyelenggaraan kegiatan supervisi dan asistensi yang dipusatkan di aula Martin Luther Wermit, Teminabuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak yang aman dan damai di Provinsi Papua Barat Daya.

Kasubbag Renmin, Biro Ops, Polda Papua Barat, AKP Sawal Halim, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas menjelang Pilkada 2024. Halim menekankan pentingnya netralitas Polri dalam pemilu dan menegaskan bahwa kehadiran mereka sebagai pihak keamanan tidak ada kaitannya dengan kampanye dari kandidat mana pun.

Lebih lanjut, Halim menekankan pentingnya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat, dalam menjaga keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung. Berbeda pilihan itu diperbolehkan, namun masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, karena semua adalah saudara. Halim juga mengingatkan bahwa urusan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI/Polri, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keamanan di daerah.

Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Satgas Ops Damai Cartenz 2024. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menyatakan bahwa Satgas akan terus berupaya untuk mencegah segala bentuk potensi konflik di Papua, terutama menjelang Pilkada 2024. Bayu juga menambahkan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk terus menjaga Papua tetap damai dan aman, terlebih saat ini memasuki masa Pilkada ini. Pihaknya berharap kerjasama ini semakin kuat untuk menciptakan Papua yang aman, damai, dan kondusif dalam menghadapi Pilkada 2024.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. Putri Indonesia Papua 2023, Yunita H. Monim, mengapresiasi Polda Papua yang hingga saat ini masih menjaga keamanan di Papua menjelang pesta demokrasi. Yunita berharap agar momentum ini bisa terjaga dan berlangsung aman serta damai. Yunita juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga situasi yang aman guna terwujudnya kedamaian di tengah-tengah kehidupan bersama.

Masyarakat Papua memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat antara lain berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang Pilkada yang diselenggarakan oleh pihak berwenang, menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama terlepas dari perbedaan pilihan politik, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, melaporkan setiap potensi gangguan keamanan kepada pihak berwajib, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani.

Menjaga stabilitas keamanan untuk kelancaran Pilkada di Papua merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda Papua Barat, Satgas Ops Damai Cartenz, dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Melalui sinergitas yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 di Papua dapat berjalan lancar dan menjadi cerminan demokrasi yang berkualitas.

Perbedaan pilihan politik hendaknya tidak menjadi pemecah belah, melainkan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Melalui Pilkada yang aman dan damai, Papua dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai di Papua akan menjadi bukti nyata bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik di daerah yang memiliki karakteristik unik seperti Papua.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul selama proses Pilkada, diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari semua pihak. Koordinasi yang erat antara aparat keamanan, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan. Peran media juga tidak kalah penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada yang damai.

Pendidikan politik dan sosialisasi tentang pentingnya Pilkada yang aman dan damai perlu terus digalakkan, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang baik tentang proses Pilkada dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, diharapkan partisipasi publik dalam Pilkada akan meningkat dan berjalan dengan tertib.

Keberhasilan Pilkada di Papua bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga tentang membuktikan bahwa masyarakat Papua mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dan harmoni sosial di tengah masyarakat Papua yang beragam. Dengan demikian, Pilkada 2024 di Papua diharapkan menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah dan momen untuk memperkuat persatuan dan memajukan pembangunan di Papua.

*) Mahasiswa Papua di Surabaya

Istana Nilai Video Presiden Prabowo Bersama Cagub-Cawagub Jateng Tak Perlu Dipersoalkan

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan terkait video yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto bersama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

Prasetyo menegaskan bahwa dalam video tersebut, Presiden Prabowo berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, bukan sebagai Presiden..

“Itu kan beliau sebagai Ketum Partai Gerindra,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pernyataan tersebut, karena dukungan yang diberikan Presiden Prabowo merupakan bagian dari peran politiknya sebagai pemimpin partai.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai Ketua Umum Gerindra,” katanya.

Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo menyampaikan dukungan kepada pasangan Luthfi-Yasin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra, yang memang memiliki hak untuk memberikan dukungan dalam konteks Pilkada.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam keterangannya, Dasco menjelaskan bahwa ajakan untuk mendukung pasangan calon Luthfi-Yasin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto merupakan bagian dari komitmen Partai Gerindra dalam mendukung pasangan calon yang diusungnya dalam kontestasi politik kali ini.

“Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco

Dasco juga menambahkan bahwa langkah politik yang diambil oleh Prabowo dalam memberikan dukungan tersebut tidak hanya sah secara politik, tetapi juga telah memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu aturan tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.

“Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024” tutup Dasco.

*

Tokoh Masyarakat Jadi Garda Depan Awasi Pilkada 2024

Oleh : Stefanus Putra Imanuel )*

Pilkada 2024 akan segera digelar, dan momentum ini bukan hanya menjadi ujian bagi peserta politik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, tokoh-tokoh masyarakat muncul sebagai garda terdepan yang mengemban peran vital dalam menjaga agar Pilkada berlangsung aman, tertib, dan damai.

Di Yogyakarta, berbagai organisasi dan lembaga sosial-keagamaan bergandengan tangan melalui forum-forum diskusi untuk menjunjung demokrasi yang dewasa. Mereka meyakini bahwa keterlibatan komunitas, terutama tokoh masyarakat, adalah salah satu kunci untuk menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung. Dengan semangat ini, Yogyakarta bertekad menjadi panutan bagi daerah lain dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo, menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga upaya kolektif untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis.

Bagi Wirawan, pesta demokrasi harus membawa manfaat positif dan menjadi ajang pembuktian bahwa bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan pandangan secara damai. Mengingat sejarah panjang Indonesia dalam mengelola pemilihan yang aman, Wirawan berharap Yogyakarta bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota bisa menyelenggarakan Pilkada dengan ketenangan dan kedamaian yang menonjol.

Selama proses Pilkada, tahapan kampanye menjadi fokus utama dalam menjaga integritas. Hal ini diungkapkan oleh Jantan Putra Bangsa, Koordinator Divisi Penanganan dan Pengawasan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye.

Pada tahap ini, potensi pelanggaran seperti penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye hingga penyalahgunaan fasilitas umum bisa terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran merupakan langkah penting demi terlaksananya kampanye yang jujur dan adil.

Khususnya di Yogyakarta, aturan-aturan terkait lokasi kampanye menjadi sorotan. Tempat ibadah, bangunan yang dimiliki pemerintah, serta fasilitas umum lainnya dilarang digunakan untuk kegiatan politik.
Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan mencegah adanya eksploitasi sarana umum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Namun, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengawasi, aturan ini akan sulit ditegakkan sepenuhnya.

Selain kampanye, isu lain yang tidak kalah penting adalah praktik politik uang. Meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah sudah mengatur sanksi bagi siapa saja yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan uang atau materi, pelaksanaannya masih menemui kendala.

Jantan menjelaskan bahwa kendala teknis dan kurangnya bukti sering kali menjadi penghambat bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini. Hal ini memunculkan kebutuhan akan partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi praktik money politics, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung dengan lebih bersih.

Pelanggaran politik uang bukan hanya merugikan demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tanpa bukti kuat, seperti saksi atau alat bukti yang jelas, Bawaslu sering kali tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengambil tindakan.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menolak praktik kecurangan. Dengan bersikap kritis dan melaporkan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat menjadi penjaga demokrasi yang efektif.

Tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran, yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas pemilu. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung aman tanpa insiden yang merusak kedamaian.

Pilkada 2024 bukan hanya tentang siapa yang akan memenangkan pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengelola proses demokrasi ini dengan penuh kesadaran dan kedewasaan. Masyarakat di Kota Yogyakarta dan Pontianak telah menunjukkan niat baik untuk menjadi bagian dari proses ini, menempatkan diri mereka sebagai garda depan yang mendukung keadilan dan ketertiban.

Dari mengawasi kampanye, melaporkan praktik politik uang, hingga menjaga netralitas tempat ibadah, peran serta ini membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya milik elite politik, tetapi milik seluruh elemen bangsa.

Kesadaran kolektif masyarakat dalam menyikapi Pilkada 2024 dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Partisipasi aktif dan keterlibatan dalam setiap tahapan Pilkada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki generasi yang paham akan pentingnya kedamaian dalam berpolitik.

Jika kesadaran ini terus dibangun, Pilkada 2024 bukan hanya akan menjadi sukses dalam memilih pemimpin baru, tetapi juga akan menjadi bukti bahwa bangsa ini telah mencapai kematangan dalam berdemokrasi. Mari bersama-sama wujudkan Pilkada yang damai, aman, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute