Yearly Archives: 2024

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online (Judol) yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk Tim Kerja Penanganan Judol yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik dan media.

“Tim ini akan mengoptimalkan pemblokiran konten negatif terkait judol,” ujar Meutya.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menanggulangi masalah judol yang semakin marak.

Langkah transparan pemerintah dalam mengungkap praktik judol, termasuk pengungkapan melibatkan sejumlah pegawai pemerintah, juga mendapat apresiasi dari Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama.

“Transparansi ini penting agar publik dapat melihat komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum,” kata Intan.

Ia juga menyatakan pentingnya penguatan sanksi hukum agar menjadi peringatan bagi semua aparat negara yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Menurut Intan, penguatan sanksi akan menjadi salah satu langkah penting untuk memutus rantai tindak pidana tersebut, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Intan berharap agar pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap sektor ini guna menghindari potensi praktik ilegal lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus terus memperkuat langkah-langkah tegas tanpa kompromi.

“Tidak ada kongkalikong atau perlindungan bagi pelaku judol,” kata Presiden.

Ia juga menyoroti empat isu besar yang harus mendapat perhatian serius, yakni judol, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Menurut Presiden, keempat masalah ini menjadi ancaman yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi negara.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini untuk menjaga stabilitas dan keadilan di Indonesia.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online (Judol) yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk Tim Kerja Penanganan Judol yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik dan media.

“Tim ini akan mengoptimalkan pemblokiran konten negatif terkait judol,” ujar Meutya.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menanggulangi masalah judol yang semakin marak.

Langkah transparan pemerintah dalam mengungkap praktik judol, termasuk pengungkapan melibatkan sejumlah pegawai pemerintah, juga mendapat apresiasi dari Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama.

“Transparansi ini penting agar publik dapat melihat komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum,” kata Intan.

Ia juga menyatakan pentingnya penguatan sanksi hukum agar menjadi peringatan bagi semua aparat negara yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Menurut Intan, penguatan sanksi akan menjadi salah satu langkah penting untuk memutus rantai tindak pidana tersebut, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Intan berharap agar pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap sektor ini guna menghindari potensi praktik ilegal lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus terus memperkuat langkah-langkah tegas tanpa kompromi.

“Tidak ada kongkalikong atau perlindungan bagi pelaku judol,” kata Presiden.

Ia juga menyoroti empat isu besar yang harus mendapat perhatian serius, yakni judol, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Menurut Presiden, keempat masalah ini menjadi ancaman yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi negara.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini untuk menjaga stabilitas dan keadilan di Indonesia.

Oleh: Alif Hakim )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang tegas dalam menanggapi semakin maraknya praktik judi online yang meresahkan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana terkait judi online mencatatkan lonjakan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada semester pertama tahun 2024, transaksi judi online telah mencapai angka Rp 174,56 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2023 perputaran dana ini mencapai Rp 327,05 triliun, sementara pada 2022 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp 104,42 triliun dan Rp 57,91 triliun. Angka-angka ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan judi online di Indonesia, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan berbagai lembaga negara untuk bekerja sama dalam memberantas praktik perjudian ilegal ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah, seperti Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kemenko Polkam.

Meutya menyatakan bahwa Presiden Prabowo mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan perlindungan atau membantu pelaku judi online. Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan bahwa masalah ini harus diperangi secara serius karena mayoritas korban dari judi online adalah masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan semua pihak untuk bekerja sama dalam memerangi praktik judi online tanpa adanya celah untuk beking-bekingan.

Di sisi lain, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut memberikan informasi yang mengkhawatirkan terkait perputaran dana judi online. Ivan menyebutkan bahwa pada tahun 2023, dana yang berputar dalam perjudian online mencapai Rp 327,05 triliun, dan pada semester pertama 2024 sudah tercatat Rp 174,56 triliun. Menurut Ivan, kenaikan yang sangat signifikan ini mengindikasikan bahwa jaringan judi online semakin besar dan melibatkan berbagai pihak yang memberikan dukungan terhadap praktik ilegal ini.

Ivan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara PPATK dan Polri dalam menelusuri aliran dana judi online untuk memastikan bahwa praktik ini dapat dihentikan. Menurutnya, PPATK akan terus memantau dan menganalisis transaksi yang mencurigakan untuk mengidentifikasi oknum yang terlibat dalam judi online.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh untuk memberantas judi online dengan tegas. Jenderal Sigit menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentolerir adanya anggota yang terlibat dalam perjudian online, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang membekingi. Ia menjelaskan bahwa perintah sudah diberikan kepada Kabid Propam untuk melakukan penertiban dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terlibat.

Selain itu, Jenderal Sigit juga mengingatkan bahwa setiap anggota yang terlibat dalam judi online atau yang membekingi pelaku perjudian akan diproses secara pidana tanpa pengecualian. Dalam upaya pemberantasan ini, Kapolri juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kerja sama dengan PPATK dan kementerian terkait lainnya untuk menelusuri dan membekukan aset-aset yang terkait dengan judi online, guna memastikan bahwa upaya pemberantasan dapat berjalan dengan maksimal.

Komitmen tegas dari Presiden Prabowo, PPATK, dan Polri ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya menjadi prioritas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini, Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan bahwa perjudian online harus diperangi habis-habisan karena selain melanggar hukum, judi online juga memberikan dampak sosial yang sangat merugikan.

Untuk diketahui, mayoritas korban judi online adalah masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, yang terjebak dalam utang dan kerugian besar akibat kecanduan judi. Oleh karena itu, pemberantasan judi online tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga terkait dengan perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari ancaman judi online yang dapat menghancurkan masa depan. Dalam rangka itu, kerjasama antara berbagai lembaga negara sangat diperlukan. Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK harus terus bekerja bersama untuk menanggulangi peredaran judi online dengan cara yang sistematis dan terpadu. Kerja sama ini juga harus melibatkan masyarakat yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang tentang praktik judi online yang terjadi di sekitar mereka.

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama seluruh instansi pemerintahan mencerminkan tekad untuk memastikan bahwa Indonesia bebas dari praktik perjudian ilegal yang merusak. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa judi online tidak hanya dihentikan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya preventif yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat, diharapkan praktik judi online yang merugikan dapat dihentikan dan Indonesia bisa menciptakan masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Oleh: Firdaus Arif )*

Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap  pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, dalam Pilkada Serentak 2024. Beberapa pihak menilai bahwa dukungan tersebut merupakan hal yang sah dan sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Menko Polkam, Budi Gunawan, tindakan Presiden Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut adalah hal yang wajar. Budi menekankan bahwa dalam negara demokrasi, setiap pasangan calon tentu berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, memiliki hak untuk mendukung calon yang sesuai dengan arah politik partainya.

Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa momen ketika video dukungan itu direkam menunjukkan Presiden Prabowo berperan sebagai tuan rumah yang menerima kedatangan pasangan Luthfi-Yasin yang meminta dukungan. Dalam kapasitas tersebut, Presiden Prabowo tidak bisa menolak tamu yang datang untuk meminta dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakannya tidak melanggar hukum, karena itu adalah bentuk dari keramahan politik yang sesuai dengan konstitusi.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga memberikan pandangan yang sejalan dengan pernyataan Budi Gunawan. Bima Arya menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo yang memberikan dukungan terhadap pasangan Luthfi-Yasin tidak melanggar aturan yang ada. Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Presiden Prabowo berhak memberikan dukungan kepada pasangan calon yang ingin memperoleh bantuan atau dukungan dari partainya. Bima Arya juga menegaskan bahwa tindakan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada pelanggaran norma yang signifikan dalam konteks tersebut.

Selain itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo, dalam kapasitasnya sebagai ketua umum partai, memiliki hak untuk mendukung pasangan calon di Pilkada. Keputusan tersebut, menurut Hasan Nasbi, tidak bertentangan dengan aturan, apalagi karena dukungan tersebut tidak mempengaruhi proses administrasi pemerintahan atau tugas negara yang dijalankan oleh Presiden. Dengan demikian, pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah bagian dari kebebasan politik yang sah dalam demokrasi.

Di sisi lain, akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menyatakan pandangan yang serupa. Menurut Ujang, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam video dukungannya bukan merupakan bentuk intervensi yang melanggar hukum. Menurutnya, dukungan tersebut adalah bagian dari kebebasan politik yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk Presiden Prabowo.

Ujang menambahkan bahwa jika Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, sudah secara terbuka mendukung pasangan calon Luthfi-Yasin, maka itu adalah bagian dari hak politik partai. Sebagai ketua umum partai, Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon yang dianggapnya tepat.

Lalu, Ujang juga menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bukanlah campur tangan yang bersifat ilegal, apalagi sampai mengintervensi jalannya Pilkada. Menurutnya, memberikan dukungan adalah tindakan sah dalam rangka partisipasi politik, selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pilkada. Tindakannya, menurut Ujang, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau etika politik karena tidak ada unsur paksaan terhadap pihak lain dan tetap mematuhi proses yang ada.

Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Presiden Prabowo tentunya berhak untuk mendukung pasangan calon yang dianggapnya sesuai dengan visi partainya. Selain itu, sebagai Presiden, dia tetap wajib memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan kata lain, meskipun Presiden Prabowo memberikan dukungan politik kepada pasangan Luthfi-Yasin, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat, yang berhak menentukan pilihan mereka melalui proses pemilihan yang bebas dan adil.

Bagi banyak pengamat, langkah ini juga mencerminkan transparansi dalam politik, di mana proses dan keputusan yang diambil oleh pemimpin politik tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo, meskipun diungkapkan melalui video, menunjukkan sikap terbuka dan komunikasi yang jelas dengan publik mengenai posisi politik partai yang dipimpinnya. Dalam demokrasi, aspek komunikasi politik ini sangat penting untuk memastikan bahwa rakyat memahami posisi dan pilihan yang tersedia dalam proses pemilihan.

Secara keseluruhan, tindakan Presiden Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dianggap sebagai bagian dari kebebasan politik yang sah. Ini adalah haknya sebagai ketua umum partai yang juga memiliki pengaruh dalam arena politik Indonesia. Dalam konteks demokrasi, setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam mendukung calon yang dianggap tepat, selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu independensi proses pemilu. Dengan demikian, langkah Presiden Prabowo tidak melanggar aturan atau norma yang ada, melainkan merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh sistem demokrasi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Naca Nusantara

Jakarta – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, anggota Komisi I DPR RI, Syamsul Rizal, mengatakan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara dalam proses demokrasi tersebut. Ia menegaskan bahwa para penyelenggara negara, termasuk ASN, harus tetap berpihak pada kepentingan negara, bukan pada pasangan calon tertentu.

“Netralitas adalah keharusan, jangan ada yang berani memperlihatkan dukungan atau melakukan langkah-langkah yang menguntungkan salah satu pihak dalam Pilkada 2024,” ujar Syamsul Rizal dalam keterangannya.

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh yang bisa merusak integritas Pilkada.

Netralitas ASN dalam Pilkada menjadi hal yang sangat krusial, mengingat peran penting mereka dalam menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan kepala daerah. ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, diharapkan dapat menjaga independensi dan objektivitas agar Pilkada berlangsung adil dan demokratis. Selain itu, potensi kerawanan terkait pelanggaran netralitas ASN juga harus diwaspadai, mengingat adanya risiko intervensi politik yang dapat merusak kepercayaan publik.

Syamsul Rizal juga menekankan pentingnya koordinasi intensif antara aparat keamanan dan penyelenggara negara dalam menghadapi potensi kerawanan yang bisa muncul selama masa kampanye dan pemungutan suara.

Komisi I DPR tengah memetakan sejumlah potensi kerawanan yang bisa memengaruhi jalannya Pilkada di seluruh provinsi di Indonesia.

“Pemetaan ini akan melibatkan perspektif intelijen serta pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” jelas Rizal.

Pemetaan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk kerusuhan, intimidasi, atau upaya-upaya lain yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan proses Pilkada berjalan lancar.

Selain itu, Rizal juga mengimbau agar aparat negara dan ASN turut serta memberikan edukasi politik yang positif kepada masyarakat. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses pemilihan umum.

“Pendidikan politik ini juga akan berkontribusi pada terciptanya suasana yang kondusif dan stabilitas politik selama Pilkada 2024,” tambahnya.

Pada akhirnya, menjaga netralitas ASN dalam Pilkada adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga dengan serius. Komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan integritas pemilu akan menjadi fondasi bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.**

SORONG – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, masyarakat Papua diimbau untuk menjaga kedamaian dan menciptakan suasana yang kondusif guna menyukseskan pesta demokrasi. Hal itu disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat Daya.

Apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan, khususnya di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada di Kota Sorong.

Dalam keterangannya Ketua FKUB Papua Barat Daya, Pendeta Ishak Samuel Kwatolo, menekankan Masyarakat di Papua Barat Daya diingatkan untuk menjaga kedamaian dan keamanan demi terciptanya proses demokrasi yang bermartabat. Hal ini disampaikan setelah menandatangani deklarasi Pilkada Damai di Kota Sorong.

Pendeta Ishak mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada yang damai harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak. Sebagai wujud implementasi demokrasi yang bermartabat, kata dia, masyarakat Papua Barat Daya perlu memastikan agar pesta demokrasi ini berjalan aman, damai, dan sukses.

“Kami sebagai FKUB menyatakan komitmen untuk ikut menciptakan Pilkada Damai di Papua Barat Daya. Kami ingin proses Pilkada serentak di wilayah ini berlangsung dengan aman, damai, dan sukses,” ujar Pendeta Ishak dalam keterangan persnya usai penandatanganan deklarasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Pendeta Ishak juga menegaskan bahwa Pilkada Damai adalah harapan seluruh umat beragama di Papua Barat Daya. Oleh karena itu, FKUB akan terus menyampaikan pesan damai kepada seluruh umat, baik yang beragama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, maupun Buddha, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye dan pemilihan.

“Kita ingin Papua Barat Daya ini kondusif, aman, dan damai dalam melaksanakan Pilkada serentak ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kedamaian dan menghormati pilihan masing-masing, meskipun kita semua memiliki perbedaan,” tambahnya.

Sebagai lembaga yang menaungi berbagai agama, FKUB memiliki tugas penting untuk menyatukan komitmen masyarakat dalam mewujudkan kedamaian di tengah keberagaman. Pendeta Ishak menekankan bahwa meskipun ada perbedaan pilihan politik, kedamaian adalah hal yang harus diutamakan.

“Kami ingin Papua Barat Daya, yang masih muda dan terus berkembang, tetap terjaga dalam nuansa kedamaian. Ini adalah tugas kami sebagai gembala umat untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” ungkap Pendeta Ishak.

Dengan adanya komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat dan umat beragama, FKUB berharap Pilkada serentak di Papua Barat Daya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam pelaksanaan demokrasi yang damai, harmonis, dan penuh toleransi. Semua pihak diharapkan dapat bersatu untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan sukses di wilayah ini.