Sinergitas Lintas Sektoral Memastikan Pilkada di Papua Berjalan Aman Tanpa Gangguan

Oleh : Julvri Liben )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan salah satu momen penting, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti Papua. Di tengah tantangan geografis, sosial, dan politik yang kompleks, sinergitas lintas sektoral menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa Pilkada di Papua dapat berjalan lancar, aman, dan tanpa gangguan. Sinergitas ini bukan hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berbagai elemen masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen menjaga ketertiban dan demokrasi di Papua.

Papua, dengan wilayah yang luas seringkali menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai sektor sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sinergitas lintas sektoral, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat lokal, memainkan peran yang sangat vital dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pemilih di seluruh Papua.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani mengatakan pelaksaaan Pilkada sudah semakin dekat, sehingga pihaknya menekankam untuk saling berkolaborasi dalam menjaga keamanan di Papua. Faizal juga menekankan kepada seluruh anggota agar melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut penting agar pelaksanaan Pilkada di Papua dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Kemudian pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada di Papua dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Pelatihan intensif bagi petugas pemilu dan peningkatan kualitas infrastruktur pemilu, seperti pengadaan logistik yang tepat waktu dan fasilitas pemungutan suara yang mudah dijangkau oleh masyarakat, menjadi bagian dari upaya untuk memastikan proses demokrasi dapat berlangsung tanpa hambatan.

Selain itu, aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Dengan berbagai dinamika sosial yang kerap muncul di Papua, kehadiran aparat keamanan yang profesional dan humanis sangat penting dalam meredam potensi kerusuhan atau konflik. Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat setempat menjadi pondasi yang kokoh untuk menjaga situasi tetap aman dan terkendali.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Papua Tengah, Melianus Julius Korisano mengatakan pihaknya mengadakan sosialisasi kepemiluan yang menyasar para pemilih pemula di Kabupaten Nabire. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai hak serta kewajiban mereka dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024. Hal tersebut penting karena selain menekan angka golput, generasi muda Papua menjadi semakin pahan akan peran mereka terhadap proses pemilihan yang menentukan masa depan daerah.

Selanjutnya keterlibatan tokoh masyarakat dan adat sangat penting, karena mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan sikap dan tindakan masyarakat di tingkat akar rumput. Tokoh adat dan agama di Papua sering kali menjadi panutan dan suara yang didengar oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang damai dan aman sangat menentukan.

Tokoh Adat sekaligus Kepala Suku Kamoro di Timika, Marianus Magnaiteku mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada aparat keamanan atas dedikasi mereka dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Papua, khusunya jelang pelaksanaan Pilkada. Pilkada menjadi momen yang sangat penting, oleh karena itu seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan keamanan sehingga pelaksanaan Pilkada di Papua dapat berjalan dengan baik.

Sinergitas lintas sektoral ini juga diwujudkan dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah Papua. Salah satu hambatan besar dalam penyelenggaraan Pilkada di Papua adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai. Wilayah-wilayah terpencil di Papua seringkali sulit dijangkau, baik oleh petugas pemilu maupun pemilih itu sendiri. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras untuk memperbaiki akses transportasi dan komunikasi, agar logistik pemilu dapat sampai ke lokasi yang jauh sekalipun.

Masyarakat Papua yang beragam, dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda, seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan. Namun, sinergi lintas sektoral yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik dari segi pemerintahan, aparat keamanan, maupun tokoh masyarakat, dapat mengurangi potensi perpecahan. Dalam semangat kebersamaan, Pilkada bukan hanya dijadikan ajang memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat jalinan persaudaraan dan kebersamaan antarwarga Papua.

Melalui sinergitas lintas sektoral yang solid, Pilkada di Papua dapat berlangsung dengan damai, aman, dan penuh semangat demokrasi. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan organisasi lokal tidak hanya menciptakan suasana yang kondusif, tetapi juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di Papua. Dengan komitmen bersama, Pilkada dapat menjadi momentum penting untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Kunker Presiden Prabowo ke Luar Negeri Guna Mempererat Kerjasama Demi Kemajuan Indonesia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke China, Peru, Brasil, Amerika Serikat, dan Inggris. Kunjungan kenegaraan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kerja sama internasional dan membawa manfaat nyata bagi Indonesia di berbagai sektor.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke sejumlah negara ini juga akan mempererat hubungan bilateral serta menginisiasi kerja sama di berbagai sektor yang mendukung kemajuan Indonesia, seperti perdagangan, energi hijau, dan kelautan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo menerima undangan resmi dari negara-negara sahabat untuk memperkuat hubungan antarnegara, sekaligus menghadiri forum-forum internasional penting seperti APEC dan G20.

“Kita berharap kunjungan ini bisa menghasilkan kerja sama yang menguntungkan, terutama di sektor perdagangan, energi, dan green energy. Banyak potensi yang akan didorong, termasuk dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Eropa,” ujar Prasetyo.

Selain mempererat hubungan bilateral, kunjungan kerja ini juga berpotensi menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk berbagai kerja sama.

“Jika tercapai kesepakatan selama kunjungan, MoU akan dilanjutkan untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai rencana,” lanjut Prasetyo.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan China terhadap program MBG. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program gizi di Indonesia yang sejalan dengan visi pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemerintah China mendukung program ini karena mereka telah lebih dulu melaksanakannya di negara mereka,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan kemitraan ini penting untuk mempercepat investasi energi ramah lingkungan di Indonesia, terutama dalam penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dengan sumber energi terbarukan.

“Kami berharap pemerintah dan pelaku usaha di China menjadi katalisator dalam investasi hijau di Indonesia, misalnya dengan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, mikro-hidro, dan tenaga angin,” ucap Bhima.

Untuk diketahui, pada kunjungan ke China pada 8–10 November, Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping sepakat memperkuat kerja sama dalam transisi energi bersih. China juga sepakat mendukung pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait “Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia” disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping.

Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Sukses Tarik Investor Demi Percepat Pemerataan Ekonomi

Oleh: Nasrun Muktim )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik ketiga negara, tetapi berhasil menarik minat investasi yang signifikan untuk mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Di tengah persaingan global yang semakin kompleks, upaya pemerintah menarik investor asing dari negara besar merupakan langkah strategis yang tidak hanya menjanjikan peningkatan ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang dapat menguntungkan kedua negara. Kunjungan ini juga menjadi cerminan diplomasi ekonomi yang pragmatis serta tetap berlandaskan pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Dalam forum bisnis Indonesia-China, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China tidak akan mengubah sikap politik luar negeri Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak dan akan terus berkolaborasi dengan semua kekuatan di dunia. Melalui penegasan ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi kemandirian dan independensi politik luar negeri, meskipun meningkatkan intensitas kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar.

Presiden Prabowo juga menyoroti bahwa China dan AS bukan hanya sekadar negara besar dalam perekonomian global, melainkan juga merupakan peradaban yang besar dan memiliki nilai-nilai yang dapat memperkaya hubungan antarbangsa. Dalam pandangannya, kolaborasi antara Indonesia, China, dan AS bukanlah sekadar kerja sama transaksional, melainkan sebuah sinergi yang menyatukan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga industri. Presiden Prabowo sangat optimistis terhadap prospek ini, serta menilai bahwa kolaborasi di antara negara tersebut akan menjadi faktor penting dalam menstabilkan dan meningkatkan atmosfer kerja sama di Kawasan.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa kerja sama ekonomi yang produktif ini dapat menjadi contoh bagi dunia bahwa kolaborasi adalah kunci menuju perdamaian global. Mengingat bahwa konflik dan ketegangan internasional cenderung meningkat, pendekatan kolaboratif ini menjadi relevan dan patut dicontoh.

Kunjungan Presiden Prabowo ke China telah membuahkan berbagai kesepakatan investasi yang bernilai strategis untuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan itu menghasilkan tujuh kesepakatan bilateral dengan nilai investasi bisnis mencapai 10,07 miliar dolar AS. Angka yang besar ini mencerminkan komitmen China untuk mendukung pembangunan di Indonesia, terutama di sektor-sektor yang berpotensi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi.

Salah satu poin kesepakatan yang mendapatkan perhatian khusus adalah dukungan pendanaan dari pemerintah China untuk program “Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.” Program ini ditujukan untuk mendukung gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia melalui pemberian makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Inisiatif ini, selain menunjukkan perhatian pemerintah China pada kesejahteraan rakyat Indonesia, juga sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, yang menandai keseriusan kedua negara dalam membangun kerja sama yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengamat Politik Internasional dari Universitas Paramadina, Pipip A. Rifai Hasan, mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke China dan Amerika Serikat sebagai dua negara raksasa dagang dunia mengirimkan pesan yang kuat mengenai orientasi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo ingin menarik investasi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi secara nasional, tetapi juga memberikan dampak pemerataan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pipip menekankan pentingnya kerja sama dengan China yang didasarkan pada asas kesetaraan agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua negara. Selama ini, Indonesia sering kali dianggap terlalu memberikan keuntungan kepada pihak China, sehingga keseimbangan dalam hubungan ini perlu diperhatikan dan diperjelas dalam kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan menguatkan kerja sama ekonomi yang produktif ini, Indonesia dapat memanfaatkan investasi dari China untuk menggerakkan sektor-sektor yang strategis, termasuk infrastruktur, energi terbarukan, serta teknologi. Investasi ini akan memberikan lapangan kerja baru, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Kerja sama dengan China ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam mencapai visi pembangunan berkelanjutan dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara besar menunjukkan arah kebijakan ekonomi Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan inklusif. Selain China, kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat juga mencerminkan pendekatan diplomasi ekonomi yang dinamis dan terbuka, di mana Indonesia terus membangun relasi dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip kemandirian politik. Pendekatan ini menjadi relevan di tengah kebutuhan Indonesia untuk mencapai target-target pembangunan nasional, khususnya dalam rangka percepatan pemerataan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.

Diplomasi ekonomi yang dijalankan Prabowo berlandaskan pada prinsip “kolaborasi tanpa konfrontasi” yang dinilai sangat relevan di tengah meningkatnya persaingan global. Melalui pendekatan ini, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dengan menjaga hubungan yang harmonis, negara-negara dapat saling mendukung dan mencapai kesejahteraan bersama tanpa perlu mengorbankan prinsip kedaulatan nasional.

Keberhasilan Presiden Prabowo dalam menarik minat investor asing, termasuk dari China, merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Kerja sama ini memiliki potensi besar untuk mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai daerah. Dukungan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat terus mengembangkan iklim investasi yang kondusif, menciptakan sinergi positif dengan negara-negara sahabat, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Mari kita bersama mendukung setiap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan kolumnis media EkonomiTimes.com

Apresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Keluarkan Kebijakan Penghapusan Utang UMKM

Jakarta – Pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan baru yang penting melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini mengatur penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang bertujuan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang tidak lagi mampu membayar utang mereka.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Pemerintah akan menyeleksi UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar utang.

“Sehingga, tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong.” Ungkap Menteri UMKM

Dia menambahkan penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang mengalami kesulitan akibat bencana alam atau pandemi COVID-19.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang merupakan nasabah bank badan usaha milik negara (BUMN) atau bank Himbara, dan telah melewati masa jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun.

“Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” ucap Maman.

Sementara itu, Peneliti di The Indonesian Institute, Putu Rusta Adijaya mengingatkan bahwa pendataan yang menyeluruh dan akurat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

“Pendataan yang teliti menjadi kunci agar bantuan diberikan kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan.” Ungkap Putu.

Senada, Ekonom dari Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, melihat kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Penghapusan utang ini bisa mengangkat daya beli, terutama di sektor yang menyentuh masyarakat kecil,” ujar Ninasapti.

Ninasapti menyoroti bahwa sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan akan merasakan manfaat besar dari kebijakan ini, mengingat banyak pelaku UMKM berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, ia juga menegaskan perlunya pelaksanaan yang jujur dan transparan.

“Kebijakan ini harus diterapkan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi supaya dampak positifnya dapat dirasakan secara maksimal,” tambahnya.

Kolaborasi Sektor Formal dan Informal Jadi Langkah Strategis Presiden Prabowo Kembangkan UMKM

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah strategis dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan mendorong kolaborasi antara sektor formal dan informal.

Inisiatif tersebut dirancang untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja secara masif, tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Presiden Prabowo memperlihatkan komitmen serius dalam memajukan UMKM, sebuah sektor yang selama ini menyokong ekonomi rakyat kecil dan mendukung ketahanan ekonomi Indonesia di berbagai situasi.

Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar UMKM di Indonesia mampu berkembang dan naik kelas. Sebagai tulang punggung ekonomi negara, UMKM diharapkan mampu memperkuat ekonomi di lapisan bawah dan menengah.

Alumnus Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa pihaknya tengah menyusun berbagai strategi untuk memfasilitasi kemajuan UMKM, termasuk dengan menjajaki kolaborasi antara sektor formal dan informal. Kolaborasi ini diyakini dapat membantu UMKM dalam menciptakan rantai pasokan yang kuat dan memperluas skala usaha mereka.

Maman mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama bagi UMKM adalah masalah pendanaan yang seringkali terbatas. Oleh karena itu, pendekatan integratif dengan melibatkan sektor formal diharapkan mampu menyediakan dukungan finansial lebih luas dan meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan.

Menteri UMKM juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal menyusul pemisahan dengan Kementerian Koperasi. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas kementerian dalam memajukan sektor UMKM, sekaligus memastikan transisi yang mulus dalam pengaturan struktur organisasi dan sumber daya manusia.

Langkah Presiden Prabowo dalam mendukung UMKM juga terlihat melalui rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemutihan utang para pelaku UMKM, termasuk petani dan nelayan.

Kebijakan pemutihan utang tersebut ditujukan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil yang terkena dampak krisis ekonomi. Nantinya, bank akan menghapus hak tagih kepada peminjam yang utangnya sudah dihapusbukukan, memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban utang yang mengikat.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, melihat kebijakan pemutihan utang tersebut sebagai langkah signifikan yang berpotensi membawa dampak positif terhadap sektor UMKM. Dengan penghapusan utang, para pelaku UMKM, petani, dan nelayan akan mendapatkan kelonggaran likuiditas yang memungkinkan mereka meningkatkan daya beli serta menambah modal untuk mengembangkan usahanya.

Josua menilai, kebijakan tersebut akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan, yang menjadi tumpuan sebagian besar pelaku UMKM. Selain itu, dukungan modal dari kolaborasi dengan sektor formal diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, peneliti Citra Institute, Efriza, menilai bahwa inisiatif Presiden Prabowo untuk mendukung UMKM melalui kolaborasi sektor formal dan informal serta pemutihan utang menunjukkan visi yang kuat dan komitmen nyata terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam pandangan Efriza, visi pro-rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo, bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mencerminkan semangat pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan akar rumput.

Langkah konkret seperti penyediaan makan bergizi dan susu gratis, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil, menjadi bukti bahwa pemerintahan ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan bertekad untuk melanjutkan kinerja pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada kemajuan ekonomi masyarakat.

Program-program yang diinisiasi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengedepankan visi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai status negara maju pada 2045.

Efriza menilai bahwa program tersebut dapat memperkuat persepsi masyarakat tentang pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai penerus yang kredibel dari kebijakan Presiden RI ketujuh Joko Widodo, yang telah berkontribusi dalam membangun pondasi ekonomi yang inklusif.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan saat ini, Prabowo Subianto memprioritaskan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai mitra dalam pembangunan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam membangun kolaborasi antara sektor formal dan informal juga membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik.

Langkah strategis tersebut memungkinkan UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasokan yang lebih besar, memaksimalkan potensi mereka dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Program yang digulirkan oleh pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Secara keseluruhan, inisiatif Presiden Prabowo dalam mengembangkan UMKM dengan menggabungkan kekuatan sektor formal dan informal merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Melalui sinergi tersebut, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen besar dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dukungan yang diberikan kepada UMKM tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah  kontributor Ruang Baca Nusantara

Pentingnya Sinergitas Pusat-Daerah dalam Perang Melawan Narkoba

Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan kembali instruksi Presiden di sidang kabinet paripurna yang digelar baru-baru ini. Disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kabinetnya untuk memberantas narkoba, judi online, penyelundupan, dan korupsi di Tanah Air.

“Presiden menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya,” ungkapnya.

Perang melawan narkoba menjadi salah satu fokus utama, di mana peredaran narkoba yang masif mengancam masyarakat dari berbagai lapisan.

Untuk itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga Indonesia dari bahaya narkotika.

Presiden Prabowo juga meminta penegak hukum untuk tegas tanpa keraguan dalam menangani kasus-kasus ini.

“Penegak hukum tidak boleh ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi,” tegas Hasan, mengutip pesan Presiden.

Di wilayah Lampung, yang dikenal sebagai salah satu jalur strategis peredaran narkoba juga dilakukan langkah-langkah konkret sebagai pengejawantahan Presiden terkait pemberantasan narkoba.

Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika menyebutkan langkah nyata kepolisian dalam melawan narkoba dengan pengungkapan besar. Salah satunya penyitaan 159 kilogram ganja yang coba diselundupkan melalui Pelabuhan Bakauheni.

Menurut Helmy, pengungkapan ini tidak hanya berkat kerja keras aparat tetapi juga dukungan masyarakat.

“Kami tidak main-main untuk mengungkap serta terus-menerus melakukan pencegahan maupun pemberantasan peredaran narkoba,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Lampung, yang menjadi penghubung utama antara Sumatera dan Jawa, kerap menjadi jalur pilihan bagi sindikat narkoba, sehingga memerlukan kolaborasi intensif lintas sektor.

Sementara itu, Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkap 68 perkara kasus peredaran narkoba sejak Agustus hingga Oktober 2024. Dari 68 perkara tersebut, polisi menyita 150 kilogram sabu.

“Total barang bukti yang telah berhasil diamankan dari periode bulan Agustus sampai dengan Oktober yakni 150.393,21 gram atau 150 kilogram,” ucap Kapolda Kaltara Irjen Hary Sudwijanto dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam operasi Join Operation itu Polda Kaltara juga melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltara, TNI AL, Ditjen Bea dan Cukai, dan instansi lainnya. Salah satu perkara yang diungkap merupakan jaringan internasional HS.

“Jaringan HS beroperasi di 5 provinsi meliputi wilayah Kaltara, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Jatim, dan Bali,” ungkapnya.

Dari 68 perkara tersebut setidaknya ada 3 yang menonjol. Polda Kaltara mengamankan sabu sebanyak 82,9 kilogram dari 6 tersangka.

Komitmen yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan ditegaskan di level daerah ini sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkotika menjelang Indonesia Emas 2045.

Dengan langkah terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan masyarakat, peredaran narkoba di Indonesia dapat ditekan. []

Presiden Prabowo Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba

Oleh : Andika Pratama )*

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat, mengingat dampak buruknya terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom, mengatakan 312 ribu remaja Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba, angka yang mengejutkan sekaligus menandakan betapa gentingnya situasi ini. Remaja dan mahasiswa, adalah sasaran utama para pengedar narkoba yang berusaha memanfaatkan masa pencarian identitas mereka dengan bujukan dan pergaulan yang tidak sehat. Mereka terjerat narkoba karena rasa ingin tahu dan bujukan dari teman-temannya.

Oleh karena itu, membangun komunikasi yang kuat dan edukasi yang berkesinambungan di dalam keluarga merupakan langkah awal yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga dalam mencegah anak muda terjerat narkoba sangatlah krusial. Edukasi dini mengenai bahaya narkoba dapat dilakukan di lingkungan keluarga dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional yang baik.

Anggota DPRD Kutai Timur, Shabaruddin, menegaskan pentingnya peran orang tua untuk memastikan anak-anak mereka memiliki lingkungan bermain yang sehat dan aman. Orang tua juga perlu memperhatikan tanda-tanda awal perilaku yang mencurigakan dan memberikan pengawasan yang tidak menghakimi, sehingga anak merasa nyaman untuk berdiskusi apabila mengalami tekanan dari lingkungan atau rasa penasaran terhadap narkoba.

Selain itu, keluarga harus berperan aktif dalam memfilter lingkungan pergaulan anak, terutama dalam masa-masa rentan seperti usia remaja, di mana rasa penasaran dan pengaruh teman sebaya memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan. Sekolah dan universitas juga memiliki peran besar sebagai lembaga yang dapat menyampaikan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada anak didik.

Lingkungan pendidikan dapat menjadi wadah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif dari narkoba terhadap fisik, mental, dan masa depan mereka. Sosialisasi yang dilakukan oleh Polri di kampus-kampus, seperti yang dilakukan di Universitas Pancasila, Jakarta, diharapkan mampu memberikan efek jera dan kesadaran kepada mahasiswa tentang risiko penyalahgunaan narkoba.

Rektor Universitas Pancasila, Marsudi Wahyu Kisworo, mendukung program sosialisasi Polri tentang risiko penyalahgunaan narkoba yang bertujuan membangun generasi muda bebas narkoba. Untuk mencetak pemimpin bangsa yang unggul, maka generasi muda harus dijauhkan dari pengaruh narkoba yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Aparat Penegak Hukum (APH) juga berperan penting dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Langkah proaktif dengan sosialisasi dan pendekatan humanis yang dilakukan oleh Polri dan BNN dapat menanamkan kesadaran yang lebih kuat di kalangan anak muda. Selain itu, kegiatan patroli di daerah-daerah yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi akses terhadap barang haram ini.

Bagi anak muda yang terjerat, pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan dan pengembangan diri harus diberikan sebagai solusi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Pendekatan hukum yang humanis ini memberikan anak muda kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik. Langkah ini menjadi esensial agar anak muda tidak merasa terasingkan atau dikucilkan ketika mengalami kesalahan, melainkan mendapat dukungan dari negara dan masyarakat untuk bangkit.

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda bukanlah tantangan yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat umum harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak muda. Kolaborasi ini mencakup edukasi, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Program Desa Bersinar dari BNN, misalnya, adalah salah satu upaya sinergis yang dapat diterapkan lebih luas, tidak hanya di desa tetapi juga di kota-kota besar, termasuk kampus dan lingkungan perkotaan lainnya yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya program seperti ini, anak muda dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai bahaya narkoba sejak dini dan memiliki komunitas yang mendukung mereka untuk tetap berada di jalur yang benar.

Di era digital ini, media sosial menjadi alat yang efektif untuk menjangkau anak muda. Pemerintah dan BNN dapat memanfaatkan media sosial untuk menjalankan kampanye kreatif dan edukatif mengenai bahaya narkoba, misalnya melalui video pendek, infografis, dan testimoni dari mantan pengguna yang berhasil pulih. Penggunaan media sosial untuk kampanye anti-narkoba juga memungkinkan pesan-pesan positif tersebar luas dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda.

Melalui sinergi semua pihak, dari keluarga hingga pemerintah, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi yang kreatif, maka diharapkan generasi muda Indonesia mampu menjauhi jeratan narkoba dan tumbuh sebagai generasi yang produktif, sehat, dan siap membangun masa depan bangsa. Anak muda adalah aset penting bagi masa depan bangsa, dan langkah-langkah preventif yang kuat akan menjadi pondasi bagi keberhasilan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Jabartrigger.com

Jakarta – Dalam rangka menjaga keamanan nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba akan menjadi prioritas utama pemerintah. Melalui program Asta Cita, salah satu dari delapan misi besar pemerintah Prabowo-Gibran, upaya ini diarahkan untuk memerangi korupsi dan narkoba sebagai bagian dari reformasi hukum dan birokrasi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Instruksi Presiden ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak di tingkat daerah, termasuk Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika. Polda Lampung berkomitmen untuk terus melakukan penindakan tegas dalam mengungkap serta memberantas jaringan narkoba yang ada di wilayahnya. “Kami tidak main-main untuk mengungkap serta terus-menerus melakukan pencegahan maupun pemberantasan peredaran narkoba,” tegas Helmy Santika.

Kapolda Helmy menjelaskan bahwa dalam upaya memberantas narkoba, Polda Lampung tidak bekerja sendirian. Polda Lampung terus berkoordinasi dengan Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, dan TNI untuk memastikan keberhasilan upaya ini. Ia juga menyebutkan kasus besar yang berhasil diungkap di Lampung, seperti jaringan gembong narkoba Fredy Pratama yang melibatkan sejumlah oknum aparat. ?Di Lampung, berbagai pengungkapan narkoba selalu menjadi perhatian serius. Penanganannya tidak pernah berhenti. Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait,? ujarnya.

Menurut Kapolda Helmy, dukungan dari masyarakat dan semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu ?Bersama Indonesia Maju.? Ia berharap seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam upaya pemberantasan narkoba untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cilacap juga turut mendukung visi tersebut. Kepala BNN Kabupaten Cilacap, KBP Dinnar Widargo, menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait peredaran narkoba, terutama karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yang membuat akses masuknya narkoba ke dalam negeri menjadi lebih mudah. ?Indonesia menjadi favorit peredaran narkoba. Jika semua punya pemikiran narkoba adalah barang haram, maka narkoba bisa hilang di Indonesia,? jelasnya.

Dinnar menambahkan bahwa aparat penegak hukum (APH) di Indonesia harus memiliki integritas tinggi dan senantiasa menjaga keimanan serta ketakwaan dalam melaksanakan tugasnya. ?APH harus benar-benar menjadi agen pemberantasan narkoba seperti program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Asta Cita,? ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa mayoritas kasus yang menghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan saat ini adalah kasus narkoba. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba agar barang terlarang ini tidak lagi dikonsumsi oleh generasi penerus bangsa yang semestinya terlindungi dari pengaruh buruk narkoba. ?Mari kita bantu, kita basmi, agar narkoba tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak semestinya,? imbuh Dinnar.

Dengan adanya dukungan dari berbagai institusi dan masyarakat, pemerintah optimis bahwa visi Indonesia bebas narkoba dapat tercapai. Upaya kolaboratif yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat diharapkan mampu menciptakan Indonesia yang lebih aman dan maju di masa depan. []