Investasi UMKM Dorong Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Oleh : Aristika Utami

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini bukan hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks inilah, investasi pada sektor UMKM menjadi sangat krusial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sektor UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar utama perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99% unit usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, yang menjadikannya sektor yang sangat vital dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia juga cukup signifikan, yaitu sekitar 60% hingga 70%. Dengan potensi yang besar ini, keberadaan dan keberlanjutan UMKM sangat memengaruhi kestabilan ekonomi nasional.

Namun, meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, banyak UMKM yang belum berkembang secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, dan sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, investasi pada sektor UMKM menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan selama semester I-2024, investasi sektor UMKM mencapai Rp 127 triliun dan berhasil menciptakan 4,6 juta lapangan pekerjaan. Capaian UMKM turut meningkatkan kesejahteraan ekono­mi masyarakat.

Investasi pada sektor UMKM menjadi solusi yang sangat penting. Investasi ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan jaringan.

Dalam mendorong UMKM sukses di pasar global, PLN beri pelatihan ekspor kepada 107 pelaku UMKM untuk dapat mitra binaan mampu menembus pasar mancanegara. Pelatihan dilakukan sebanyak enam kali secara daring pada Agustus-September 2024 dengan materi menjajaki potensi UMKM Indonesia di pasar berbagai negara (India, Australia, Hongkong, Mesir, Taiwan, dan Jepang) dan panduan persiapan UMKM menembus pasar ekspor.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu misi PLN adalah turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Sebagai penggerak perekonomian, PLN ingin terus memperluas jangkauan pasar UMKM dan memiliki daya saing hingga ke level internasional.

Investasi pada UMKM akan memberikan mereka akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya modal, UMKM dapat membeli bahan baku, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Ini akan memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan adanya modal usaha, pelaku UMKM juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Darta mengatakan program KUR terus berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Dengan suku bunga yang tetap kompetitif, yaitu 6% per tahun dan 3% untuk program khusus, kami berharap KUR dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja

Investasi juga dapat berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor UMKM. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai, pelaku UMKM dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik.

Investasi dalam pengembangan SDM ini akan meningkatkan daya saing UMKM, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.

Dalam era digital ini, teknologi menjadi kunci utama dalam perkembangan bisnis. Oleh karena itu, investasi pada teknologi dan inovasi untuk UMKM sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional.

UMKM juga dapat memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efisien. Investasi pada inovasi dan teknologi akan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar.

Investasi yang tepat pada sektor UMKM akan meningkatkan daya saing pelaku usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan meningkatnya daya saing, UMKM akan mampu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Selain itu, perkembangan UMKM juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, karena sektor ini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha baru.

Investasi pada sektor UMKM bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mendorong investasi pada sektor UMKM sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Pengamat Publik

 

Pemerintah Sesuaikan Kenaikan 1 Persen PPN untuk Stabilitas Fiskal dan Pemerataan Ekonomi

Jakarta – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini diyakini akan memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyebut kenaikan sebesar 1 persen ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara dengan dampak minimal terhadap perekonomian. Dalam seminar akademik bertajuk “Meet Old Tax Law, Greet New PPN 12%” di Universitas Pelita Harapan, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini difokuskan pada konsumsi, bukan produksi.

“Peningkatan PPN sebesar 1 persen akan mendongkrak rasio pajak, terutama dari sektor rumah tangga yang mendominasi kontribusi terhadap GDP,” ujar Vaudy.

 

Ia juga menambahkan bahwa sistem administrasi baru, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun depan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp75 triliun. Pemerintah memastikan kebijakan ini tetap berlandaskan asas keadilan, dengan melanjutkan berbagai insentif perpajakan seperti pembebasan PPN untuk bahan makanan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan.

 

“Prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan masyarakat rentan terlindungi, sementara masyarakat mampu berkontribusi sesuai kemampuan,” tegas Febrio.

 

Ia juga menambahkan bahwa insentif perpajakan tahun depan diproyeksikan mencapai Rp265,5 triliun, dengan alokasi terbesar untuk sektor bahan makanan dan UMKM.

 

Pengamat ekonomi Pieter C. Zulkifli menilai kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

 

Namun, Pieter mengingatkan pentingnya keberlanjutan program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini diamini Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, yang menyarankan pemberian insentif tambahan untuk UMKM agar tetap kompetitif di tengah dampak kebijakan ini.

 

Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen diharapkan mampu memperkuat fondasi fiskal Indonesia. Pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan merancang kebijakan yang tidak hanya mendukung penerimaan negara tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak hanya menjadi langkah strategis untuk stabilitas fiskal, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan

 

{}.

 

Penyesuaian Tarif PPN Jadi Solusi Pendanaan Pembangunan Nasional dan Pemerataan Ekonomi

Oleh: Aryo Setiadi )*

 

Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pendanaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah berharap, dengan penyesuaian tarif PPN ini, potensi penerimaan negara dapat meningkat hingga mencapai Rp75,29 triliun, yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat anggaran negara, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada perlindungan kelompok masyarakat yang rentan, khususnya mereka yang berpendapatan rendah atau bekerja di sektor padat karya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian PPN ini akan diimbangi dengan berbagai insentif untuk melindungi pekerja dan masyarakat yang terdampak. Program-program seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, serta diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor padat karya, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan sektor usaha.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan dan subsidi untuk sektor perumahan, di samping insentif di sektor otomotif dan perumahan yang akan memberikan dampak positif pada lapangan pekerjaan.

Pemerintah juga memfokuskan kebijakan ini untuk menciptakan keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan perlindungan sosial. Selain insentif fiskal, pemerintah telah merancang berbagai program sosial yang mendukung kelompok masyarakat kurang mampu.

Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa kebijakan ini didorong oleh prinsip keadilan, di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayar pajak lebih tinggi, sementara mereka yang tidak mampu akan dilindungi oleh program-program bantuan.

Sektor perumahan dan otomotif juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Pemerintah memberikan diskon PPN untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar dan memberikan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan bahwa insentif ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kelas menengah, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

Dalam hal ini, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian tarif PPN. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif PPN ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia.

IKPI, yang memiliki 42 cabang di seluruh Indonesia, berkomitmen untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan ini kepada anggotanya serta wajib pajak di seluruh tanah air. Pino menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas bahwa penyesuaian tarif PPN sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya.

Pino juga menyoroti bahwa fasilitas atau bantuan yang menyertai penyesuaian tarif PPN ini perlu diperluas jangkauannya. Menurutnya, bantuan tidak hanya perlu diberikan kepada kelompok masyarakat miskin, tetapi juga kepada pekerja di sektor lain yang terdampak oleh kebijakan ini.

IKPI berharap pemerintah dapat mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti peningkatan kemiskinan akibat beban tambahan dari kenaikan PPN, sehingga jangkauan bantuan dapat mencakup lebih banyak lapisan masyarakat.

Pino berharap bahwa penyesuaian tarif PPN ini dapat mendorong perbaikan struktur perpajakan di Indonesia. Dengan meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan PPN yang lebih optimal, pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.

Pino juga menambahkan bahwa implementasi aplikasi “Coretax”, yang menghubungkan transaksi wajib pajak dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) atau nomor KTP, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memiliki akses data yang lebih luas untuk melakukan pengawasan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara yang optimal dan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian tarif PPN ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat yang rentan dan akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai.

Secara keseluruhan, penyesuaian tarif PPN merupakan langkah penting yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara yang lebih optimal dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien.

 

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Ibu-ibu Muda Pengedar Narkoba Modus Jualannya Bikin Geleng Kepala

JAMBI- Ibu-ibu muda yang berstatus ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pengedar narkoba, akhirnya berhasil ditangkap.

Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan meringkus keduanya. Inisial ibu-ibu muda ini adalah RS (23) dan NL (31).

Jenis narkoba yang mereka edarkan adalah sabu-sabu dan ekstasi. Modus jualannya juga bikin geleng kepala.

“RS dan NL ini bersaudara kakak beradik, dan keduanya sama-sama mengedarkan sabu dan ekstasi apabila ada pesanan dari pembeli maka NL menyuruh RS untuk mengantarkannya,” ucap Kasat Resnarkoba Polresta Banjarmasin Kompol Bala P Dewa di Banjarmasin, Rabu.

Awalnya, petugas meringkus RS pada (18/12) sore, sekitar pukul 17.30 WITA, saat berada di Jalan Veteran tepatnya di lampu merah Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, karena gerak gerik mencurigakan dan langsung dilakukan pemeriksaan.

Saat diperiksa, di dalam tas belanjanya ditemukan satu paket sabu-sabu dengan berat 99,23 gram dan 100 butir tablet ekstasi jenis ineks warna merah muda dengan logo mahkota yang terbungkus kertas tisu, yang mana untuk tas belanja tersebut ditemukan tergantung di box sebelah kiri sepeda motor yang digunakannya.

Setelah itu, petugas langsung melakukan interogasi kepada RS dan mengakui bahwa dirinya hanya disuruh oleh NL yang tidak lain adalah kakaknya untuk mengambil, menyimpan dan mengantarkan barang tersebut haram tersebut.

Tidak membutuhkan waktu lama NL juga diringkus Rabu, (18/12) malam, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Martapura Lama Komplek Graha Sejahtera 2 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

“Untuk total barang bukti yang disita kedua pelaku itu diantaranya satu paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,23 gram dan 100 butir tablet ekstasi warna merah muda logo mahkota dengan berat bersih 42 gram,” ucap Kasat Resnarkoba mewakili Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi.

Selanjutnya, ucap Bala, RS dan NL digiring ke Satresnarkoba Polresta Banjarmasin beserta barang bukti kejahatan narkoba yang mereka lakukan untuk dilakukan pemeriksaan.

Saat ini, kedua pelaku adik kakak ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polresta Banjarmasin guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Untuk diketahui, hasil pemeriksaan sementara, Satresnarkoba ungkap perkara percobaan/permufakatan jahat dalam hal perkara pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram dijerat dengan pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

DPRD Kepahiang Laksanakan Tiga Agenda Paripurna

KEPAHIANG –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang melaksanakan tiga agenda rapat paripurna pada Selasa (24/12/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepahiang.

Agenda tersebut meliputi Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024, Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, dan Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

Penyampaian hasil reses dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) dilakukan oleh juru bicara setiap Dapil.

Dapil Kepahiang I (Kecamatan Kepahiang), Padila Sandi, A.Md menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat berfokus pada bidang infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Beberapa usulan utamanya adalah pembangunan jalan, drainase, gapura, serta pengadaan lampu jalan dan jembatan.

Dapil Kepahiang II (Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi), Taswin Natadiningrat mengungkapkan aspirasi yang salah satunya mencakup pembangunan Kantor Lurah Ujan Mas di lokasi baru, pengadaan fasilitas kesehatan, dan penanganan bidang sosial serta ekonomi masyarakat.

Dapil Kepahiang III (Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu), Eko Guntoro, S.H., menyampaikan permohonan masyarakat terkait pembangunan jalan, penyediaan air bersih, bantuan bedah rumah, serta pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan ambulance.

Dapil Kepahiang IV (Kecamatan Tebat Karai, Seberang Musi, dan Kabawetan), Eko Susilo menyebutkan aspirasi berupa pembangunan kantor desa, irigasi, fasilitas pendidikan, masjid, sarana olahraga, serta penyediaan lampu jalan dan tower sinyal.

Sementara itu Ketua DPRD, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dijadikan rekomendasi dalam bentuk Surat Keputusan DPRD dan disampaikan kepada Bupati Kepahiang untuk ditindaklanjuti.

Ketua DPRD menyatakan bahwa hingga saat ini DPRD belum menerima hasil evaluasi Gubernur Bengkulu atas Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025. Namun, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, apabila dalam 15 hari kerja Gubernur tidak memberikan evaluasi, dokumen APBD dianggap telah disetujui. Hal ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten melanjutkan proses APBD tanpa persetujuan formal demi menghindari stagnasi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kepahiang juga mengesahkan sembilan Raperda menjadi Propemperda Tahun 2025. Propemperda tersebut terdiri atas tujuh Raperda Eksekutif dan dua Raperda Inisiatif DPRD, di antaranya:

Raperda Eksekutif :

  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
  2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
  3. APBD Tahun Anggaran 2026.
  4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  5. Perubahan Nama Nomenklatur BAPPEDA Kepahiang.
  6. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030.
  7. Penyesuaian Badan Hukum PDAM Tirta Alami menjadi Perumdam.

Raperda Inisiatif DPRD :

  1. Penyelenggaraan Parkir.
  2. Tenaga Kerja Lokal.

Ketua DPRD menyatakan bahwa keputusan ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

Dengan terlaksananya tiga agenda paripurna ini, DPRD Kabupaten Kepahiang berharap program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang selanjutnya dapat berjalan baik dan lancar, hingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang. (rls)

Makna Warna Merah, Hijau, dan Putih di Hari Natal: Simbolisme yang Perlu Diketahui

Perayaan Natal selalu identik dengan suasana penuh kehangatan, sukacita, dan kebersamaan.

Tradisi seperti tukar kado, nyanyian Natal, serta dekorasi yang semarak menjadi bagian tak terpisahkan dari momen spesial ini.

Di antara berbagai elemen khas Natal, warna merah, hijau, dan putih kerap mendominasi dekorasi, mulai dari pohon Natal hingga ornamen di rumah-rumah dan gereja.

Namun, tahukah Anda bahwa warna-warna ini memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan tradisi dan simbolisme Natal?

Warna merah dalam perayaan Natal memiliki arti yang kaya dan simbolis.

Dalam tradisi Kristen, merah sering dikaitkan dengan darah Kristus yang tercurah demi penebusan dosa umat manusia.

Warna ini melambangkan pengorbanan, cinta kasih, dan kekuatan spiritual.

Dalam konteks liturgi, gereja Katolik menggunakan warna merah untuk melambangkan cinta kasih, api, darah, pengorbanan, kemenangan, dan kekuatan Roh Kudus.

Warna ini sering digunakan dalam perayaan-perayaan penting seperti Minggu Palma, Jumat Agung, Pentakosta, serta pesta para martir.

Sementara itu, gereja Kristen Protestan juga mengasosiasikan warna merah dengan cinta kasih dan api, yang sering terlihat dalam perayaan Pentakosta.

Hijau adalah warna yang melambangkan kehidupan, keabadian, dan harapan.

Dalam tradisi Natal, hijau sering diasosiasikan dengan pohon cemara yang tetap hijau sepanjang tahun, simbol kehidupan abadi dan pengharapan baru.

Warna hijau juga mencerminkan kesuburan dan kebahagiaan.

Dalam dekorasi Natal, elemen-elemen berwarna hijau seperti karangan bunga, daun cemara, dan ornamen lainnya mengingatkan kita akan keindahan alam semesta serta harmoni yang diinginkan selama musim liburan ini.

Hijau menjadi simbol optimisme dan pertumbuhan, yang relevan dengan semangat Natal sebagai momen refleksi dan pembaruan.

 

Makna Warna Putih

Selain merah dan hijau, warna putih juga memiliki tempat istimewa dalam perayaan Natal.

Dalam tradisi liturgi, putih melambangkan kesucian, kegembiraan, dan kekudusan.

Warna ini sering digunakan pada pesta-pesta besar seperti Natal, Paskah, serta hari raya Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria.

Di gereja Kristen Protestan, warna putih melambangkan kekudusan dan kesempurnaan, sering digunakan dalam perayaan Natal, Tahun Baru, dan Epiphany.

Selain itu, putih juga merupakan simbol kebangkitan dan kemenangan atas kegelapan.

Dalam dekorasi Natal, ornamen berwarna putih seperti salju buatan, lampu-lampu kecil, dan pita perak memperkuat atmosfer kemurnian dan sukacita.

Kombinasi Warna yang Menginspirasi

Ketiga warna ini – merah, hijau, dan putih – secara bersama-sama menciptakan suasana yang harmonis dan bermakna dalam perayaan Natal.

Merah mewakili cinta dan pengorbanan, hijau melambangkan kehidupan dan harapan, sementara putih mencerminkan kesucian dan kegembiraan.

Kombinasi ini tidak hanya menyenangkan secara estetika, tetapi juga mengingatkan kita akan makna spiritual dan nilai-nilai yang dihidupi selama Natal.

Warna-warna dalam dekorasi Natal bukan sekadar estetika, tetapi mengandung makna yang dalam dan kaya akan simbolisme.

Memahami arti warna merah, hijau, dan putih dalam perayaan Natal dapat menambah apresiasi kita terhadap tradisi ini, sekaligus mengingatkan kita akan pesan-pesan cinta kasih, pengharapan, dan sukacita yang dihadirkan Natal.

Dengan mengetahui makna di balik setiap elemen, kita dapat merayakan Natal dengan hati yang lebih penuh rasa syukur.

Ikut Serta dalam Gerakan Tahiroe Aceh, Pemkab Nagan Raya Tanam 18.064 Pohon Serbaguna

NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya berpartisipasi dalam Gerakan Aksi Tanam Hijaukan Nanggroe (Tahiroe) Aceh yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Hari Menanam Pohon Indonesia dan sekaligus memperingati 20 tahun tragedi tsunami Aceh.

 

Gerakan aksi penanaman pohon ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Nagan Raya untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 

Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Dr. Iskandar, AP, secara langsung memimpin kegiatan penanaman pohon serbaguna yang dilaksanakan pada Selasa, 24 Desember 2024, di belakang Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala SKPK, perwakilan perusahaan, dan masyarakat setempat.

 

“Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan penanaman pohon di belakang Kantor Bupati Nagan Raya, sesuai dengan yang telah dicanangkan Pj Gubernur terkait kegiatan gerakan aksi Tahiroe Aceh,” ujar Iskandar.

 

“Dengan menanam pohon-pohon serbaguna seperti duku, jeruk, jengkol, cemara, dan kelor, kita berharap lingkungan yang lebih hijau dapat tercipta, memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

 

Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 18.064 pohon ditanam di berbagai lokasi di Kabupaten Nagan Raya, termasuk di kantor-kantor SKPK, kantor camat, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Kegiatan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga menekankan pentingnya merawat pohon yang ditanam agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.

 

“Keberadaan pohon ini diharapkan dapat meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadi sumber energi serta kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup,” pungkas Pj Bupati Iskandar.

 

Setelah kegiatan penanaman pohon, Pj Bupati beserta Forkopimda dan unsur terkait mengikuti rapat daring (zoom meeting) yang dipimpin oleh Pj Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZA. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Aceh untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Gerakan Tahiroe Aceh secara serentak.

Jalan Tol Tanjungpura Langkat Dibuka selama Nataru 2025

LANGKAT – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi Jalan Tol Ruas Binjai-Pangkalanbrandan Langkat. Hal tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya di Langkat, Selasa (24/12/2024).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) yang turut bersama rombongan Wapres, mengunjungi pintu Tol Tanjungpura yang sudah beroperasi secara resmi pada September lalu. Sejak Sabtu (21/12/2024) lalu, ruas Tanjungpura-Pangkalanbrandan juga sudah dibuka uji coba untuk masa libur Nataru.

Wapres mendengarkan paparan dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Stanley Cicero Tuapattinaja, terkait progres pembangunan ruas tol di beberapa provinsi di Sumbagut. Satu di antaranya adalah persentase kesiapan ruas Tanjungpura-Pangkalanbrandan sepanjang 19 Km, sebesar 99,46%. Serta ruas Pangkalanbrandan-Langsa (Provinsi Aceh) yang sudah mencapai 49 Km dari total 73 Km, atau 76,31% untuk progres pembebasan lahannya.

Pj Sekdaprov Arman Effendy Pohan mengatakan, pembangunan jalan Tol Trans Sumatera telah memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat dari berbagai sektor. Termasuk juga iklim investasi yang berpotensi akan semakin membesar di provinsi ini.

Effendy Pohan menyampaikan, sejak keberadaan jalan tol mulai dari Kisaran-Medan-Pangkalanbrandan dan Pematangsiantar, akses masyarakat semakin mudah dan cepat. Khususnya ruas Tebingtinggi-Pematangsiantar-Sidamanik menuju Parapat Simalungun, mempersingkat waktu tempuh menuju objek wisata di daerah dataran tinggi tersebut.

Senada dengan itu, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy turut menyampaikan apresiasi karena sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, daerah ini akan bisa menjadi lebih maju, dimana potensi masuknya investasi ke daerahnya.

“Dengan keberadaan jalan tol ini, mempermudah dan memperlancar akses transportasi di Kabupaten Langkat. Apalagi daerah ini merupakan pintu gerbang perbatasan dengan Provinsi Aceh. Kita berharap, dengan dibukanya nanti akses ke Provinsi Aceh, akan memberikan manfaat dalam percepatan pembangunan di Sumatera Utara,” ujar Faisal.

Usai meninjau jalan Tol, Wapres dan rombongan akan melanjutkan kunjungan ke sejumlah titik lainnya di Kota Medan, sebelum kembali ke Jakarta.(san)

Sarilamak Nagari Terbaik I Pengimplementasi ABS-SBK Tahun 2024

LIMAPULUH KOTA – Dipenghujung masa jabatan Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sebagai Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, sebuah kabar mengembirakan datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Informasi yang berhasil diperoleh dari Kabid Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota Ali Hasan, S.Sos mengungkapkan bahwa, sebagai tindak lanjut hasil penilaian lapangan telah dilaksanakan sidang penentuan hasil Nagari/ KAN terbaik Pengimplementasi ABS-SBK Tahun 2024 oleh tim penilai dari Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Prof.  Dr. Ir. Raudha Thaib, M.P, Prof. Dr. Nusyirwan Effendi, Dr. Yulizal Yunus, M.Si, Dr. H. Guszrizal Gazahar, Lc, M.Ag,  Dr. Hasannudin, M.Si dan Drs. H. Masoed Abidin pada Senin 23 Desember 2024.

” Alhamdulillah, dari hasil sidang tersebut didapat Nagari Terbaik I Pengimplementasi
ABS-SBK Tahun 2024 direbut oleh Nagari Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan terbaik II diraih oleh Nagari Sungai Kunyit, Kabupaten Solok Selatan dan Terbaik III  Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar,” ungkap Kabid Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota Ali Hasan.

Lebih jauh dijelaskan, Ali Hasan, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 400.6/247/Jarahnitra-Disbud/XI/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Fasilitasi Penilaian Lapangan dan Jadwal Penilaian Nagari Pengimplementasi ABS-SBK Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa telah dilaksanakan penilaian lapangan ke 13 Nagari/ KAN yang menjadi objek penilaian Nagari Implementasi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Tahun 2024 di beberapa Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat oleh Tim Penilai dari tanggal 3 s/d 18 Desember 2024.

” Sebagai tindak lanjut hasil penilaian lapangan tersebut, telah dilaksanakan sidang penentuan hasil Nagari/ KAN terbaik Pengimplementasi ABS-SBK Tahun 2024 oleh Tim Penilai pada Senin/ 23 Desember 2024. Adapun hasil sidang dimaksud, didapat 3 Nagari terbaik Pengimplementasi ABS-SBK Tahun 2024, diantaranya: Terbaik I Nagari Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota. Terbaik II Nagari Sungai Kunyit, Kabupaten Solok Selatan dan Terbaik III  Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar.

Diakui Ali Hasan, berkaitan dengan hasil penilaian tersebut maka telah dijawadkan pada Jumat 27 Desember 2024 akan dilakukan acara penyerahan hadiah Terbaik Nagari Pengimplementasi ABS-SBK Tahun 2024 bertempat di Istana Gubernuran Sumatera Barat.

Dijelaskan Ali Hasan, Bapak Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang mendapat kabar mengembirakan itu menyatakan rasa syukur sekaligus memberikan apresiasi kepada Pemerintahan Nagari,  KAN dan masyarakat Nagari Sarilamak atas prestasi yang telah berhasil diraih tersebut. (ds)

Dugaan Perselingkuhan, Seorang Pria Di Situjuah Tewas Ditusuk

Payakumbuh- Beredar informasi, diduga karena kasus perselingkuhan, seorang pria berinisial OC (30) warga Kubang Gajah Kecamatan Payakumbuh Selatan tewas setelah ditusuk oleh pelaku berinisial PT (35) warga Jorong Padang Ambacang Situjuah Kabupaten Limapuluh Kota.

Kasus tersebut terjadi pada Selasa 24 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jorong Padang Ambacang Kenagarian Situjuah Banda dalam. Akibat Tindak Pidana Penganiayaan (Penusukan) korban yang diduga berselingkuh dengan istri terlapor meninggal dunia meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh untuk mendapatkan pertolongan.

Kapolsek Situjuah, IPTU. Suhasril saat dihubungi menyebutkan bahwa kasus tersebut ditangani oleh Polres Payakumbuh.

” Iya, silahkan hubungi Polres Payakumbuh, sebab kasus atau perkara tersebut ditangani Satreskrim Polres Payakumbuh.” Ucapnya.

DIDUGA HENDAK KABUR, TERLAPOR/PELAKU BERHASIL DIAMANKAN

Hanya berselang beberapa jam usai kejadian, Tim Satreskrim Polres Payakumbuh yang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, berhasil diamankan di Kota Bukittinggi pada Rabu 25 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 Wib.

” Sedang kita lakukan pemeriksaan, sudah, sudah pelaku sudah kita amankan/ditangkap di Kota Bukittinggi sekitar pukul 08.00 Wib,” ucap Kapolres Kota Payakumbuh, AKBP. Ricky Ricardo melalui Kasat Reskrim, AKP. Doni Prama Dona, Rabu pagi 25 Desember 2024.

Lebih jauh AKP. Doni menyebutkan bahwa pelaku diamankan/ditangkap di Kota Bukittinggi saat menumpang bus.

” Dia (pelaku) kita amankan saat naik bus, bus tersebut kita hentikan. Kemana tujuannya saat itu tengah kita dalami.” Tutupnya.

Sementara terkait dugaan motif atau dugaan penyebab kematian korban, AKP. Doni belum memberikan kepastian, sebab pihaknya masih terus mendalami keterangan dari terlapor.

” Untuk penyebab kematian atau motif pelaku belum bisa kita pastikan, anggota Reskrim tengah membawa pelaku ke TKP, sebab menurut pelaku korban saat kejadian lari, itu yang akan kita pastikan,” ucapnya.

Doni juga menambahkan bahwa untuk sementara tidak ada pelaku melakukan penusukan, dari pengakuan pelaku dipukul/ditinju.

” Tidak ada dia (pelaku) melakukan penusukkan dari pengakuan pelaku, hanya ditinju.” Tutupnya. (Edw)