Monthly Archives: Januari 2025

Oleh: Agus Soepomo
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan menjadi langkah besar menuju kedaulatan pangan yang hakiki. Hal ini bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga visi besar untuk memastikan Indonesia berdiri kokoh di atas kaki sendiri.
Larangan impor terhadap empat komoditas utama seperti beras, jagung, gula, dan garam menjadi simbol nyata dari tekad tersebut. Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia dihadapkan pada peluang besar untuk membuktikan bahwa swasembada pangan bukan sekadar wacana, tetapi tujuan yang dapat diraih dengan kerja keras bersama.
Optimisme pemerintah terlihat jelas dari berbagai langkah strategis yang telah dilakukan. Dukungan kepada petani diperkuat melalui akses pembiayaan, distribusi pupuk yang lebih baik, dan penyediaan bibit unggul. Tidak hanya itu, desa-desa pun digerakkan untuk menjadi pusat ekonomi lokal yang mendukung kemandirian pangan.
Namun, perjalanan ini tentu tidak mulus. Tantangan seperti ketergantungan pada bahan impor untuk produksi tertentu hingga ketimpangan dalam distribusi hasil pertanian masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi. Dalam konteks ini, komitmen pemerintah tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi juga tentang semangat kolektif untuk melibatkan semua elemen masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari penyuluhan kepada petani, peningkatan akses terhadap pembiayaan, perbaikan distribusi pupuk, hingga penyediaan bibit unggul.
Semua langkah ini dirancang agar petani, yang menjadi aktor utama dalam produksi pangan, dapat lebih mandiri, produktif, dan efisien. Namun, tantangan di sektor pangan masih cukup kompleks. Salah satunya adalah ketergantungan pada satu pihak dalam rantai pasok, seperti pada bahan kedelai untuk tahu dan tempe, yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Hal ini menjadi sorotan yang harus segera mendapatkan solusi nyata.
Selain itu, desa memainkan peran yang sangat penting dalam agenda swasembada pangan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa desa bukan hanya sekadar unit administratif, tetapi juga pusat penggerak ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal. Dengan adanya alokasi dana desa yang besar, kepala desa didorong untuk memanfaatkan anggaran tersebut secara maksimal, terutama untuk pengembangan sektor pangan.
Pemberdayaan ini diharapkan mampu menghidupkan usaha kecil, mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes), dan pada akhirnya memperkuat ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, desa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen hasil pangan, tetapi juga menjadi pusat produksi yang mandiri.
Peran penting lainnya datang dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa UMKM menjadi ujung tombak dalam mendukung kedaulatan pangan, terutama pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.
Pemerintah pun memberikan perhatian besar pada akselerasi pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan yang memberdayakan masyarakat. Contohnya, Sumatera Selatan telah menjadi salah satu provinsi yang sukses menjadi produsen pangan utama. Hal ini terjadi berkat kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal, yang menjadi bukti bahwa kerja sama dapat menghasilkan dampak yang signifikan.
Lebih dari itu, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa swasembada pangan adalah salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Presiden melihat kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri. Hal ini juga sejalan dengan semangat UUD 1945, di mana melindungi rakyat melalui ketersediaan pangan yang cukup adalah salah satu tugas utama pemerintah.
Presiden menekankan bahwa tanpa ketahanan pangan yang kokoh, stabilitas dan kedaulatan negara bisa terancam. Oleh karena itu, visi swasembada pangan bukan hanya soal teknis produksi, tetapi juga soal menjaga kehormatan dan kemandirian bangsa.
Namun, keberhasilan program ini tentu saja tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama. Dari petani di pelosok desa, pelaku UMKM di kota, hingga konsumen akhir, semua memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya sistem pangan yang tangguh. Sebagai contoh, masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung produk lokal, mengurangi ketergantungan pada bahan impor, serta mendukung kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan.
Langkah besar ini sejatinya adalah sebuah gerakan kolektif yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, swasembada pangan adalah simbol harga diri bangsa.
Hal ini adalah sebuah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan sendiri. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan masyarakat, serta kerja sama yang solid, mimpi untuk mencapai swasembada tanpa impor pangan bukanlah hal yang mustahil.
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya besar ini. Dari membeli produk lokal hingga mendukung kebijakan pemerintah yang pro-petani, setiap langkah kecil memiliki dampak besar. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam hal pangan. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat negeri ini berdiri kokoh dengan kekuatan sendiri. Swasembada tanpa impor pangan adalah tujuan besar, tetapi dengan tekad yang kuat, langkah ini pasti bisa terwujud.
*) Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengalokasikan dana besar dalam program penghapusan utang. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang kedua bagi para pelaku UMKM yang terbelit utang, sehingga dapat bangkit kembali dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan untuk menghapus utang dari 1 juta UMKM, dengan total nilai mencapai Rp 14 triliun.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah telah memproses penghapusan utang untuk 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total mencapai Rp 2,5 triliun.

“Ini adalah langkah awal yang signifikan untuk meringankan beban UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, namun sering kali terhambat oleh masalah keuangan. Penghapusan utang ini agar lebih banyak lagi pelaku UMKM yang terbebas dari beban finansial yang menghambat pertumbuhannya,” ujar Maman.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyambut baik kebijakan ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Menurutnya, sektor UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia dan patut didukung oleh Pemerintah.

“Penghapusan utang ini memberikan UMKM peluang kedua untuk bangkit, mengurangi beban finansial, dan berperan aktif dalam perekonomian nasional. Sektor ini adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dan penghapusan utang akan meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di pasar global,” kata Ilham.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa OJK mendukung penuh program penghapusan utang UMKM dan akan terus memantau agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2024 yang berkaitan dengan penghapusan piutang macet UMKM. OJK akan terus memantau pelaksanaan program ini untuk memastikan kesuksesannya,” kata Mahendra.

Mahendra menambahkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan tujuannya.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk memajukan sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap lapangan kerja dalam jumlah besar,” tutupnya.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perhatian khusus kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penghapusan utang bagi pelaku UMKM yang dianggap tidak mampu melanjutkan kewajiban finansialnya akibat berbagai kendala, seperti dampak pandemi, krisis ekonomi global, atau bencana alam. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikawal dan diawasi dengan ketat agar implementasinya tepat sasaran.

Penghapusan utang bagi pelaku UMKM dianggap sebagai salah satu solusi strategis untuk memberikan napas segar kepada sektor ini. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha memiliki peluang untuk memulai kembali usahanya tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan sebanyak 67 ribu UMKM dengan total utang Rp 2,5 triliun sudah masuk dalam daftar hapus tagih himpunan bank milik negara (Himbara) alias dalam tahap penghapusan. Lebih lanjut ia mengatakan hingga saat ini pemerintah menargetkan total akan ada 1 juta UMKM yang utangnya bisa dihapus. Perhitungan ini berdasarkan data UMKM yang sudah masuk dalam daftar hapus buku Himbara.

Sebagai tambahan informasi, program penghapusan utang untuk UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Macet kepada UMKM di sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, serta sektor lainnya. Melalui kebijakan ini, utang macet yang dimiliki oleh pelaku UMKM, khususnya nasabah bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan dihapuskan.

Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar merupakan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki rekam jejak administrasi yang lengkap. Kondisi ini membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak berhak untuk memanfaatkan kebijakan tersebut.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program penghapusan utang bagi satu juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meski program ini sangat bagus dan bertujuan baik, pihaknya menilai program ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi pengawasan yang ketat dan terstruktur. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kebijakan penghapusan utang UMKM berjalan sesuai dengan tujuan, diantaranya, pemerintah perlu mengembangkan sistem data yang terintegrasi untuk mencatat seluruh pelaku UMKM. Sistem ini harus mencakup informasi terkait identitas, jenis usaha, omzet, dan kondisi keuangan masing-masing pelaku usaha. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, validasi penerima manfaat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan perbankan. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan organisasi non-pemerintah dan asosiasi UMKM untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Associate Director BUMN Research Group LM (Lembaga Management) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indo­nesia (UI) Toto Pranoto mengatakan keberpihakan BUMN terhadap UMKM sudah tepat. Toto juga menilai, intervensi pemerintah lewat BUMN, misal­nya lewat program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan pendampingan bisnis (coaching), sangat penting dilakukan. Menurutnya kunci kebang­kitan UMKM bukan semata pada akses terhadap sumber keuangan, melainkan juga upaya peningkatan kapabilitas pelaku usaha.

Disisi lain, proses audit dan monitoring harus dilakukan secara berkala untuk memantau pelaksanaan kebijakan. Pemerintah dapat membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi program ini, termasuk mengidentifikasi dan menangani kasus penyalahgunaan. Hasil audit juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Teknologi digital juga dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan pengawasan. Dengan menggunakan platform digital, proses pengajuan, verifikasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih efisien. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah.

Selain memberikan bantuan dalam bentuk penghapusan utang, pemerintah juga harus fokus pada peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan.

Jika kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, dampaknya akan sangat positif bagi perekonomian nasional. Pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dapat kembali produktif, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung sektor UMKM.

Penghapusan utang bagi pelaku UMKM merupakan langkah yang strategis untuk mendukung sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan terstruktur. Dengan validasi data yang akurat, kerja sama antar-lembaga, audit berkala, penerapan teknologi digital, dan peningkatan literasi keuangan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas

Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan memasuki fase baru yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota. Fase ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut penyelesaiannya, dengan progres IKN Tahap I mencapai 97,2% hingga akhir Desember 2024.

Dalam rencana besarnya, IKN menghadapi dua tantangan utama, yakni pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengoperasian fungsi perkotaan pada tahun 2025, serta penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif pada tahun 2028. Pemindahan ASN ditargetkan mulai dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa pada tahun ini ditargetkan sebanyak 47 tower hunian ASN rampung dikerjakan. Hingga 2024, tercatat sudah ada sekitar 27 tower yang selesai dibangun. Ia optimis bahwa pada April 2025, semua tower tersebut akan selesai.

Selain itu, Detail Engineering Design (DED) untuk pelelangan sejumlah proyek yudikatif dan legislatif sedang disiapkan. Desain dasar telah selesai dan akan ditindaklanjuti oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Menurut Diana, proses lelang proyek legislatif dan yudikatif kemungkinan besar dilakukan pada Kuartal I 2025 setelah pendanaannya diajukan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa pembangunan IKN terbagi dalam tiga tahap yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hingga minggu terakhir Desember 2024, progres pembangunan tahap I dari APBN PUPR mencapai 97,2% untuk Batch 1, 81,1% untuk Batch 2, dan 32,1% untuk Batch 3. Sementara itu, proyek dengan pendanaan non-APBN PUPR terdiri dari 16 paket pekerjaan dengan rata-rata progres mencapai 92%.

Progres pembangunan apartemen atau hunian ASN mencakup 91,3% untuk Hunian ASN 1, 85,3% untuk Hunian ASN 2, 85,1% untuk Hunian ASN 3, 87,8% untuk Hunian ASN 4, 94,5% untuk Hunian BIN dan Polri, serta 90,1% untuk Hunian Paspampres. Secara keseluruhan, total akan ada 47 tower, terdiri dari 31 tower untuk ASN, 7 tower untuk personel Polri dan BIN, serta 9 rusun untuk Paspampres. Progres Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) telah mencapai 99,9% dari total 36 unit rumah.

Dalam hal aksesibilitas, pengerjaan jalan bebas hambatan atau jalan tol menuju IKN juga terus menunjukkan perkembangan signifikan. Ruas prioritas yang menjadi fokus pengerjaan meliputi Tol 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, dengan progres Paket 1 mencapai 93,4% dan Paket 2 sebesar 53,4%. Segmen 3B Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km telah selesai 100% untuk Paket 1 dan 52,8% untuk Paket 2. Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km mencatat progres 99,2%.
Dengan perkembangan ini, pemerintah optimis bahwa target pemindahan ASN dan pengoperasian IKN secara fungsional pada tahun 2025 dapat tercapai, sekaligus membuka jalan bagi percepatan pembangunan tahap-tahap selanjutnya.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan keseriusan yang tak tergoyahkan. Proyek besar ini bukan sekadar ambisi infrastruktur, tetapi juga simbol transformasi nasional yang mencerminkan arah masa depan Indonesia sebagai negara modern dan inklusif.
Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan keberlanjutan proyek ini sebagai bagian dari visi strategis jangka panjang, memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berlanjut tetapi juga berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengundang masyarakat untuk mendukung proyek tersebut, sembari terus melibatkan berbagai pihak, termasuk investor dalam dan luar negeri.
Di balik megahnya rencana pembangunan ini, terdapat tekad pemerintah untuk menciptakan ibu kota baru yang lebih dari sekadar pusat pemerintahan. IKN diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, pusat inovasi, dan percontohan keberlanjutan. Pendekatan strategis pemerintah juga terlihat dari pengurangan bertahap ketergantungan pada APBN, menggantinya dengan peningkatan investasi swasta yang lebih efisien.
Dengan mengintegrasikan visi lokal dan nasional, proyek ini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa tetapi juga langkah konkret menuju masa depan yang lebih cerah. Dukungan penuh pemerintah ini mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Indonesia serius menghadirkan perubahan yang bermakna.
Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, perhatian Presiden terhadap proyek ini sangat tinggi. Pendekatan yang diambil juga cermat dan inovatif, dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan peran serta investor, baik domestik maupun asing, guna mempercepat realisasi pembangunan tanpa terlalu membebani anggaran negara. Meski proyek ini tidak selalu menjadi perbincangan utama di tengah masyarakat, dedikasi pemerintah terlihat jelas dari upaya berkelanjutan yang terus dilakukan.
Salah satu contoh nyata dari keberlanjutan ini adalah pembangunan Masjid Nusantara di IKN, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol penting pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.
Proyek ini menjadi bukti bahwa pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan nilai-nilai spiritual dan budaya. Proyek ini dikerjakan sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan prioritas baru pemerintah dalam mengarahkan proyek strategis nasional sesuai gaya kepemimpinan yang kini diterapkan.
Pada skala internasional, posisi Indonesia terkait pemindahan ibu kota juga ditegaskan dalam berbagai forum, termasuk G20. Dengan perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan.
Pembangunan Masjid Negara di IKN, saat ini terus dikebut sementara Presiden direncanakan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan ke ibu kota baru.
Selain itu, Otorita IKN juga memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan layanan ekonomi di kawasan tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan pembangunan layanan perbankan.
Dalam pertemuan dengan beberapa investor perbankan besar seperti BRI, BNI, dan BCA, dibahas langkah-langkah untuk membangun kantor layanan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kehadiran layanan perbankan ini akan menjadi pondasi penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat IKN yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Dengan adanya akses ke layanan finansial yang modern, diharapkan minat investor terhadap kawasan ini semakin meningkat.
Langkah konkret ini juga mencerminkan visi pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan futuristik. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur terus berjalan sesuai dengan arahan Presiden. Mulai dari pembangunan fasilitas untuk kegiatan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, semua dirancang agar siap beroperasi pada 2028.
Tidak hanya pemerintah pusat, dukungan terhadap proyek ini juga datang dari pemerintah daerah, khususnya Kalimantan Selatan (Kalsel). Provinsi ini memainkan peran strategis sebagai gerbang logistik utama bagi IKN.
Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur strategis yang dapat menunjang posisi tersebut. Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa visi pembangunan daerah ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirancang untuk mendukung agenda nasional.
Beberapa proyek infrastruktur strategis yang saat ini sedang dikerjakan di Kalsel meliputi Jembatan Pulau Laut, Pelabuhan Mekar Putih, serta kawasan airocity di Bandara Syamsudin Noor. Program-program prioritas seperti pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur yang andal, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menjadi landasan utama untuk mewujudkan visi ini. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan.
Dengan semua langkah yang telah dan akan diambil, jelas bahwa IKN adalah cerminan dari mimpi besar bangsa Indonesia. Proyek ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi bersama ini. Maka, mari kita bersama-sama mendukung pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dengan mengedepankan pendekatan humanis serta memanfaatkan teknologi.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam memberantas Narkoba yang dianggap telah menorehkan beragam capaian positif.

“Bagi saya kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah itu punya komitmen yang kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk narkoba,” ujarnya.

Lebih lanjut Cici menilai ancaman narkoba terhadap generasi muda sangat nyata. Ia menyoroti dampaknya yang tidak hanya menghancurkan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengganggu masa depan mereka.

“Tentunya ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk menyelamatkan potensi besar generasi penerus,” tambahnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan pendekatan humanis sebagai salah satu prioritas. Cici menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba seringkali melibatkan korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan hukuman semata.

“Pendekatan humanis itu tentunya sangat penting ya, karena penggunaan narkoba itu adalah korban yang harusnya kita selamatkan, bukan dihukum tanpa solusi,” tegasnya.

Melalui program rehabilitasi, korban diberikan kesempatan untuk pulih dan kembali produktif di masyarakat. Cici menekankan bahwa dengan memutus siklus ini, dampaknya tidak hanya membantu individu, tetapi juga melindungi keluarga dan komunitas dari kerusakan lebih lanjut.

Selain itu, teknologi memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk deteksi dini dan pengawasan yang lebih ketat.

“Teknologi itu memungkinkan untuk deteksi dini dan pengawasan yang lebih ketat sehingga lebih sulit bagi para pelaku untuk beroperasi,” kata Cici.

Sebagai bagian dari masyarakat, generasi muda ddiajak untuk menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program pemerintah, menjauhi narkoba, dan menyebarkan edukasi.

“Mari jadikan diri kita itu bagian dari solusi. Pemerintah sudah bekerja dengan keras dan tentunya tugas kita adalah mendukung langkah tersebut dengan menjauhi narkoba, menyebarkan edukasi, dan tentunya saling menjaga.” Pungkasnya.

**

Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas narkoba. Langkah-langkah tegas yang telah diambil berhasil membawa dampak nyata.

Terkait hal itu, Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, mengapresiasi kebijakan Pemerintah tersebut.

“Program pemerintah saat ini itu sudah mulai terlihat keberhasilannya terutama itu dari penurunan angka penyalahgunaan narkoba di beberapa tempat.” tegasnya.

Namun, Cici menilai perjuangan itu belum selesai. Pasalnya terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama antara lain, memberantas jaringan narkoba internasional dan memastikan program rehabilitasi berjalan dengan optimal.

Karenanya, Ketua Garda Milenial tersebut mengajak semua masyarakat agar dapat terlibat aktif dalam program pemberantasan Narkoba.

“Saya optimis jika langkah ini terus dilakukan secara konsisten maka kita bisa kita kan lingkungan yang sepenuhnya bebas dari narkoba nantinya kita sama-sama berharap ya” ungkapnya.

Ia juga memuji langkah Pemerintah dalam menindak tegas bandar narkoba. Menurutnya hal itu memberikan peluang besar bagi pemuda untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari pengaruh buruk.

“Dengan berkurangnya akses terhadap narkoba anak muda tentunya bisa lebih fokus untuk mengembangkan diri mengejar pendidikan dan berkontribusi bagi masyarakat.” katanya.

Dirinya pun menjelaskan sejumlah cara untuk dapat berkontribusi dalam pemberantasan Narkoba, mulai dari seminar hingga kegiatan komunitas.

“Bisa berperan dengan aktif dalam mengedukasi teman-teman melalui kampanye kreatif seperti seminar, konten di media sosial, atau juga kegiatan komunitas,” ujar Cici.

Selain itu, pemuda juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan informasi tentang bahaya narkoba dan program rehabilitasi sampai ke semua lapisan masyarakat.

Cici mengajak generasi muda jadi bagian dari solusi. Sebab, Pemerintah sudah bekerja dengan keras dan tentunya tugas anak muda adalah mendukung langkah tersebut dengan menjauhi narkoba, menyebarkan edukasi, dan tentunya saling menjaga

“Dengan hidup terbebas dari narkoba tentunya kita bisa menjadi generasi yang kuat, kreatif, dan juga produktif,” jelasnya.

Langkah tegas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas peredaran Narkoba mendapat dukungan penuh dari tokoh muda seperti Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey.

Menurutnya, kebijakan pemerintah ini menunjukkan upaya melindungi generasi muda dari ancaman Narkoba yang merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan mereka.

“Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah itu punya komitmen yang kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk Narkoba Untuk itu saya sepenuhnya mengapresiasi program-program yang sudah diambil saat ini,” tegasnya.

Cici mengapresiasi berbagai kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang tidak hanya fokus pada pemberantasan, tetapi juga edukasi dan pengawasan.

“Kebijakan dari pemerintah menjadi pendorong kesadaran kolektif di kalangan pemuda untuk menjauhi Narkoba,” ujarnya.

Cici menilai program edukasi yang masif telah meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba. Bahkan, Ia juga mencatat keberhasilan awal dari kebijakan tersebut, terlihat dari penurunan angka penyalahgunaan Narkoba di sejumlah wilayah.

Tak hanya itu, Cici juga memuji langkah pemerintah dalam memberantas memberantas jaringan Narkoba internasional dan memastikan program rehabilitasi berjalan optimal.

“ini menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak main-main dalam melindungi kita ini juga mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi tempat yang aman bagi para sindikat Narkoba,” kata Cici.

Ia juga memuji pemerintah yang mampu menjalin kerja sama lintas negara untuk menghadapi ancaman global ini. Cici optimis, dengan konsistensi, Indonesia bisa menciptakan lingkungan yang bebas Narkoba.

Cici pun mengajak peran serta semua pihak untuk ikut menyukseskan program pemberantasan Narkoba yang terus digencarkan saat ini. Dengan kolaborasi seluruh komponen bangsa, maka pemberantasan Narkoba diyakini akan dapat maksimal.

“Saya optimis jika langkah ini terus dilakukan secara konsisten maka kita bisa kita kan lingkungan yang sepenuhnya bebas dari Narkoba,” tuturnnya

Dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, pemberantasan Narkoba di era Prabowo-Gibran diharapkan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas peredaran narkoba mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai kebijakan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

“Terkait langkah tegas yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dalam memberantas peredaran narkoba merupakan upaya yang sangat positif dan patut kita apresiasi. Bagi saya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk narkoba,” ujar Cici.

Ia menambahkan bahwa ancaman narkoba sangat nyata, tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda.

“Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan fondasi penting untuk menyelamatkan potensi besar generasi penerus,” katanya.

Cici juga mengapresiasi pendekatan humanis dalam pemberantasan narkoba, terutama bagi pengguna yang merupakan korban.

“Pendekatan humanis itu sangat penting karena pengguna narkoba adalah korban yang harusnya kita selamatkan, bukan dihukum tanpa solusi. Rehabilitasi memberikan mereka kesempatan untuk pulih dan kembali produktif di masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, penggunaan teknologi dalam memerangi narkoba juga dianggap sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi.

“Teknologi memungkinkan deteksi dini dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga lebih sulit bagi para pelaku untuk beroperasi,” ungkap Cici.

Menurutnya, program edukasi anti-narkoba yang melibatkan pemuda juga telah memberikan hasil positif.

“Program edukasi yang digalakkan, termasuk pengawasan ketat, membuat banyak orang lebih waspada. Pemuda sekarang lebih memahami dampak buruk narkoba dan semakin aktif menyuarakan kampanye anti-narkoba,” katanya.

Melalui sinergi antara tindakan tegas, pendekatan humanis, dan pemanfaatan teknologi, Prabowo-Gibran membuktikan keseriusan mereka dalam melindungi generasi muda.

Dengan langkah konsisten ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi lingkungan yang bebas dari narkoba, mendukung masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.

Jakarta – Viralnya iklan lowongan kerja di industri judi online (judol) di media sosial telah memicu perhatian serius dari pemerintah. Tawaran menggiurkan untuk posisi customer service dengan gaji mencapai Rp18 juta per bulan menjadi daya tarik yang tak sedikit memancing pencari kerja. Namun, di balik iming-iming tersebut, terdapat risiko besar yang mengintai.

Menanggapi fenomena ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas pemasang iklan lowongan kerja yang terindikasi penipuan. “Tim Kemnaker sedang mendalami kasus ini. Sudah ada beberapa laporan masuk dengan modus sejenis yang memanfaatkan iklan loker yang tersedia di job portal, meminta identitas dan nomor HP atau WhatsApp, serta menawarkan iming-iming benefit yang besar,” ungkap Anwar dalam wawancara pada Minggu (12/1).

Ia menjelaskan bahwa Kemnaker akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. “Kalau ada unsur pidana tentunya akan kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya. Anwar juga mengimbau pengelola portal lowongan kerja agar meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat mitigasi risiko terhadap lowongan kerja palsu, khususnya yang berkaitan dengan industri judol.

Sementara itu, seorang netizen berbagi pengalaman yang memperingatkan para pencari kerja untuk lebih berhati-hati. Ia melamar posisi admin di sebuah perusahaan yang awalnya tidak diketahui bergerak di bidang judi online. Tawaran gaji yang tinggi, yakni antara Rp13 juta hingga Rp18 juta per bulan, menjadi alasan utama ketertarikannya. Namun, ia mulai curiga ketika pihak perusahaan menanyakan kesediaannya untuk ditempatkan di Kamboja, negara yang dikenal melegalkan judi.

“Akhirnya aku buka chat dari HR itu, dan benar saja, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan, seperti apakah familiar dengan kasino, industri game, dan lain-lain. Dah lah, langsung blok kontaknya, takut banget,” tulisnya di media sosial X.

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat untuk selalu teliti dan cermat dalam menanggapi segala bentuk komunikasi dalam proses rekrutmen. “Kemnaker menghimbau pencari kerja untuk teliti dan cermat dalam menanggapi email maupun segala bentuk komunikasi dalam proses rekrutmen,” tegas Anwar. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan iklan loker mencurigakan.

Langkah pemerintah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital, diharapkan masalah iklan judol dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap segala macam bentuk promosi judi online, termasuk yang berkedok lowongan kerja.