Monthly Archives: Januari 2025

Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menjadi pusat perhatian dunia internasional, terbukti dengan kunjungan Delegasi Parlemen Swedia yang dipimpin oleh Hon Mr Adam Reuterskiöld, anggota Riksdag dari Moderate Party. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan IKN yang kini menjadi salah satu proyek strategis nasional Indonesia.

Delegasi Swedia disambut oleh Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, di Galeri UMKM, Nusantara. Dalam sambutannya, Basuki menjelaskan bahwa kunjungan ini mencerminkan perhatian besar Swedia terhadap pembangunan IKN.

“Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1).

Basuki turut memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melanjutkan gagasan yang dirintis Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan,” jelas Basuki.

Ia juga memaparkan bahwa pembangunan IKN dibiayai melalui tiga sumber utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi sektor swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hingga saat ini, investasi sektor swasta telah mencapai Rp 58 triliun.

“KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), maupun hunian dari Intiland dan Nindya Karya. Dari APBN Rp 68 triliun sampai sekarang,” ungkapnya.

Delegasi Swedia menunjukkan ketertarikan khusus pada pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle (EV) di kawasan IKN. Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Gustav Dahlin, bahkan menyampaikan rencana membawa sejumlah calon investor Swedia untuk kembali meninjau IKN.

“Beliau akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini,” tambah Basuki.

Swedia dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang erat selama 70 tahun terakhir. Lebih dari 80 perusahaan asal Swedia, seperti Ericsson, Ikea, dan H&M, telah beroperasi di Indonesia. Minat Swedia terhadap pembangunan IKN ini mempertegas potensi besar kawasan tersebut untuk menarik investasi di bidang teknologi dan keberlanjutan.

Dengan perhatian dari berbagai pihak internasional, pembangunan IKN semakin mengukuhkan posisinya sebagai magnet investasi global.

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen nyata dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan proyek pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu semakin pesat. Sejumlah proyek infrastruktur sudah dimulai dibangun, termasuk pembangunan jalan akses, gedung pemerintahan, dan kawasan hunian. Keberlanjutkan pembangunan IKN tentunya didukung berbagai pihak agar sesuai dengan target.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merancang dua tujuan terukur yang menjadi target pembangunan IKN. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi penanda progres signifikan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, dua tujuan terukur tersebut ada pada tahun 2025 dan 2028.

Tahun 2025, Otorita IKN menyiapkan hunian, kantor dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan yang memungkinkan ASN tinggal di IKN. Namun, pemindahan ASN ini tergantung arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sedangkan Tahun 2028, Otorita IKN akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

Otorita IKN pun sudah hampir siap menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara Otorita IKN akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idul Fitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ada 7 infrastruktur di IKN yang sudah selesai dibangun dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, serta dua ruas jalan tol, yaitu Seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang. Selain itu, Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, dan 4, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Spam Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP). Peresmian proyek itu sudah diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengupayakan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendapatkan insentif. Namun, sementara ini pemindahan tersebut juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan pemerintah merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Rini belum bisa mengumumkan besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Namun, dia mengatakan pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dalam pemberian insentif, pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan bahwa komitmen dari berbagai pihak untuk berinvestasi di Nusantara semakin menguat, terbukti dari antusiasme calon investor yang mengunjungi dan mengirimkan letter of intent (LOI) ke Otorita IKN. Pelaksanaan groundbreaking melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik. Investor yang bergabung di IKN tidak diperintah, melainkan terpanggil untuk membangun IKN.

Agung memastikan peletakan batu pertama tahap ke-9 di IKN terlaksana pada awal 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp6,47 triliun. Nilai tersebut akan direalisasikan oleh lima investor swasta di sektor hunian, perkantoran, pendidikan, ritel, dan perkantoran. Meski begitu, seluruh persiapan groundbreaking tahap ke-9 sudah tuntas. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang dipastikan akan hadir.

Agung mengatakan bahwa sampai dengan 2028, prioritas pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN melibatkan 490 persil lahan yang menjadi peluang investasi untuk investor. Ini adalah langkah strategis untuk percepatan pengembangan IKN. Agung pun optimistis 490 persil lahan tersebut akan habis diburu oleh investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Apalagi, harga jual tanah di IKN tersebut masih sangat murah yakni mulai dari Rp100 ribu sampai Rp800 ribu per meter persegi.

Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan IKN perlu terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, IKN akan menjadi kota masa depan yang membawa harapan besar bagi kemajuan bangsa. Dampak positif atau manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar IKN. Mari kawal pembangunan IKN untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan komitmennya untuk menindak praktik penipuan terkait lowongan pekerjaan yang mengarah pada posisi admin judi online.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyampaikan bahwa operator judi online selalu menemukan cara baru untuk memanfaatkan platform digital dalam menjalankan aktivitas mereka, termasuk untuk perekrutan pekerjaan.

“Kami sangat prihatin terhadap kejadian ini. Selalu saja ada cara operator judi online memanfaatkan setiap digital platform yang ada,” ujarnya.

Hal ini disampaikan setelah seorang netizen mengungkapkan pengalaman mengenai iklan lowongan kerja untuk posisi Customer Service yang ternyata berujung pada perekrutan untuk posisi admin judi online.

Anwar menambahkan bahwa Kemnaker kini bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Tim Kemnaker sedang mendalami kasus ini. Sudah ada beberapa laporan masuk dengan modus sejenis yang memanfaatkan iklan loker yang tersedia di job portal, meminta identitas dan nomer Hp atau WA. Dan memberi penawaran, iming-iming dan benefit yang besar,” jelasnya.

Kemnaker, imbuhnya, juga akan menyerahkan kasus ini kepada polisi jika ditemukan unsur pidana.

“Kalau ada unsur pidana tentunya akan kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” jelasnya

Kemnaker mengimbau pengelola portal lowongan kerja untuk lebih waspada terhadap risiko lowongan kerja palsu, termasuk yang terindikasi berkaitan dengan judi online.

“Selain itu, Kemnaker menghimbau pencari kerja untuk teliti dan cermat dalam menanggapi email maupun segala bentuk komunikasi dalam proses rekrutmen,” tutur Anwar.

Di tempat terpisah, Adham Somantrie, Head of Social & PR Indonesia Jobstreet by SEEK, mengungkapkan bahwa iklan lowongan yang bersangkutan telah dinonaktifkan setelah adanya laporan.

“Akun perusahaan Trend Network Technology Sdn Bhd juga telah kami non-aktifkan karena pihak Trend Network Technology Sdn Bhd tidak merespons upaya klarifikasi yang telah kami lakukan,” jelas Adham.

Jobstreet awalnya tidak menemukan indikasi pelanggaran pada iklan tersebut, karena deskripsi lowongan Customer Service Executive yang ditayangkan tidak menunjukkan adanya masalah.

Adham menambahkan bahwa masalah baru muncul pada tahap rekrutmen selanjutnya, yang dilakukan langsung oleh perusahaan di luar platform Jobstreet.

“Kami sangat menghargai laporan dari pengguna jika menemukan hal-hal yang mencurigakan,” ujarnya,

Adham berpesan Para pengguna, baik pencari kerja maupun perusahaan dapat mengirimkan laporan melalui email kecustomerservice-id@seek.com; atau telepon +62 21-8082 5888 Senin-Jumat, pukul 8.30-17.30.

Oleh: Ridwan Adiyatma )*

Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memberantas peredaran narkoba yang terus menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Melalui berbagai operasi nasional, upaya ini tidak hanya fokus pada penindakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan dan pengungkapan jaringan yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika, sesuai dengan program prioritas nasional.

Salah satu operasi penting dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), yang berhasil menangkap dua pria asal Makassar berinisial MNS dan RR. Mereka diduga kuat sebagai kurir narkoba jenis sabu dan ditangkap di Jalan Trans Sulawesi. Barang bukti berupa dua kilogram sabu berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

Barang haram ini diketahui diperoleh dari Kabupaten Pinrang berdasarkan arahan seseorang melalui telepon, kemudian rencananya akan dibawa ke Makassar untuk diserahkan kepada pemesan. Kedua tersangka ditangkap di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Barru sebelum dibawa ke Mapolda Sulsel untuk penyelidikan lebih lanjut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Darmawan Affandy, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan di balik peredaran tersebut. Pendekatan ini bertujuan agar tidak hanya pelaku lapangan yang tertangkap, tetapi juga otak di balik peredaran narkoba.

Darmawan juga menekankan pentingnya pengawasan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, ketika risiko masuknya narkoba ke wilayah hukum Polda Sulsel cenderung meningkat. Dia menyatakan bahwa tindakan tegas seperti ini adalah bagian dari dukungan terhadap program besar pemerintah untuk memberantas narkoba secara menyeluruh.

Komitmen serupa juga terlihat di Kalimantan Timur, Polda kaltim secara aktif memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Arif Bastari, menyatakan bahwa institusinya memiliki kebijakan nol toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba, baik di masyarakat maupun di lingkungan internal kepolisian.

Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat, termasuk anggota Polri yang terbukti melanggar. Arif juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. Polda Kaltim siap menindaklanjuti laporan dengan cepat sebagai bentuk kemitraan yang solid antara masyarakat dan kepolisian.

Selain penindakan, Polda Kaltim juga gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Arif menegaskan bahwa pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penindakan hukum hingga edukasi masyarakat, sangat penting untuk mengurangi dampak destruktif narkoba di wilayahnya.

Di Sumatra Barat, Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar juga melakukan operasi besar-besaran di kawasan Pasar Gaung, Padang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik rawan peredaran narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Nico A Setiawan, memimpin operasi yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan dari berbagai satuan, termasuk Sabhara, Brimob, dan Satuan Reserse Narkoba.

Operasi pemberantasan narkoba ini dilakukan setelah adanya laporan maraknya praktik transaksi narkoba di wilayah tersebut. Upaya ini tidak berjalan mulus karena mendapat perlawanan dari oknum masyarakat yang terprovokasi. Namun, kepolisian tetap melanjutkan tugasnya untuk menegakkan hukum dan mengamankan wilayah tersebut dari ancaman narkoba.

Dalam operasi itu, tujuh orang berhasil diamankan, dengan empat di antaranya positif menggunakan narkoba. Polisi juga menemukan berbagai barang bukti, termasuk narkoba jenis sabu, bong bekas pakai, dan senjata tajam.

Nico menyatakan bahwa operasi semacam ini akan terus digencarkan untuk memastikan kawasan Pasar Gaung tidak lagi menjadi pusat peredaran narkoba. Dia juga mengimbau tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.

Langkah-langkah yang diambil oleh berbagai institusi kepolisian ini menunjukkan pendekatan yang terkoordinasi dan menyeluruh dalam menghadapi masalah narkoba. Pemerintah tidak hanya menargetkan pelaku di lapangan, tetapi juga mengarahkan upaya untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk sindikat internasional. Dalam konteks ini, pengawasan ketat di pelabuhan, perbatasan, dan wilayah-wilayah strategis menjadi sangat penting untuk mencegah masuknya barang haram tersebut.

Pemerintah juga menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari program nasional yang lebih luas, termasuk program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, penggunaan teknologi untuk melacak peredaran narkoba, dan penguatan peran masyarakat dalam menciptakan ketahanan kolektif terhadap ancaman narkotika.

Dengan pendekatan ini, setiap operasi tidak hanya berfungsi untuk menangkap pelaku, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba terlihat dari tindakan nyata yang dilakukan di berbagai daerah. Operasi penangkapan, pengungkapan jaringan, hingga sosialisasi bahaya narkoba adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Pendekatan yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang mencoba menghalangi penegakan hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak destruktif narkoba terhadap masyarakat dan melindungi generasi mendatang. Penindakan tegas, sinergi antarinstansi, dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba. Komitmen ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga memastikan masa depan bangsa yang lebih cerah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Agung Priyatna )*

Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat dari penipuan berkedok judi online. Masyarakat pun diimbau untuk senantiasa berhati-hati terhadap rayuan judi online yang sering menawarkan ilusi kemenangan.

Hingga saat ini, judi online telah berkembang menjadi salah satu bentuk penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Di balik kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital, tersembunyi praktik ilegal yang disetting sedemikian rupa untuk menjebak pemain agar terus terperangkap dalam permainan yang telah diatur.

Banyak orang yang terjebak dengan harapan palsu akan kemenangan, padahal mereka tidak pernah benar-benar memiliki peluang untuk menang. Bahkan, dalam beberapa kasus, judi online ini dipromosikan dengan cara yang licik melalui iklan lowongan kerja palsu yang menjebak pencari kerja sebagai admin judi online. Oleh karena itu, ketegasan pemerintah dalam memberantas praktik ini sangat penting demi melindungi masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini. Mereka berfokus pada penindakan terhadap iklan lowongan pekerjaan yang ternyata bertujuan untuk merekrut admin judi online. Kasus ini terungkap setelah seorang netizen mengungkapkan pengalaman tentang iklan lowongan yang mengarah ke posisi admin judi online, meskipun pada awalnya iklan tersebut menyebutkan posisi Customer Service.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa operator judi online terus berusaha menemukan cara baru untuk memanfaatkan platform digital, baik untuk menjalankan operasional judi online maupun untuk merekrut pekerja dengan modus penipuan. Praktik semacam ini sangat meresahkan, karena tidak hanya mengancam aspek ekonomi, tetapi juga mental masyarakat yang terjebak dalam permainan yang tidak adil.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Kemnaker bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dan menindak para pelaku penipuan lowongan kerja. Beberapa laporan sudah masuk terkait modus yang serupa, di mana iklan lowongan kerja tersebut meminta data pribadi seperti identitas, nomor telepon, atau WhatsApp, yang kemudian dimanfaatkan untuk menjerat pelamar ke dalam dunia judi online.

Pemerintah juga mengimbau pengelola portal lowongan kerja untuk lebih waspada terhadap risiko iklan lowongan kerja palsu yang mengarah ke perekrutan judi online. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam jebakan penipuan yang merugikan. Kemnaker juga meminta agar pencari kerja lebih teliti dan cermat dalam menanggapi iklan lowongan yang masuk, terutama dalam bentuk email atau pesan pribadi yang berpotensi menipu. Penyuluhan semacam ini sangat penting agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari tawaran pekerjaan yang mencurigakan, yang dapat berujung pada kerugian materiil maupun psikologis.

Dukungan terhadap tindakan tegas pemerintah datang dari berbagai pihak, termasuk dari platform lowongan kerja seperti Jobstreet. Setelah adanya laporan mengenai iklan lowongan kerja yang terkait dengan judi online, pihak Jobstreet langsung menonaktifkan iklan tersebut dan memblokir akun perusahaan yang terkait. Meskipun awalnya tidak ada indikasi pelanggaran pada iklan yang ditayangkan, namun setelah adanya laporan, perusahaan tersebut tidak merespons upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Jobstreet. Oleh karena itu, tindakan penonaktifan dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan platform-platform digital sangat penting dalam memerangi penipuan berbasis online.

Namun, permasalahan judi online tidak hanya terbatas pada iklan lowongan kerja palsu. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menegaskan bahwa judi online merupakan bentuk penipuan. Menurutnya, meskipun banyak orang yang terjebak dengan harapan bisa memenangkan permainan, kenyataannya judi online telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pemain selalu kalah dan tidak dapat menarik kembali uang yang telah mereka setorkan. Program judi online, terutama dalam bentuk permainan slot, dirancang untuk memanipulasi hasil dan membuat pemain merasa seolah-olah mereka memiliki peluang menang, padahal kemenangan tersebut sudah diatur untuk meningkatkan deposit pemain.

Budi Gunawan menjelaskan bahwa operator judi online menggunakan mekanisme yang sangat canggih untuk menipu pemain. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah pelepasan hormon endorfin pada pemain yang berhasil memenangkan permainan, yang membuat mereka merasa senang dan ingin bermain lebih banyak. Namun, setelah mereka terus bermain dan deposit mereka semakin besar, permainan itu pun disetting untuk mengalahkan pemain, sehingga mereka kehilangan uang mereka tanpa bisa menariknya kembali. Fenomena ini sangat merugikan, karena tidak hanya membuat pemain kehilangan uang, tetapi juga menyebabkan ketergantungan yang semakin dalam terhadap judi online.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online, baik melalui kampanye maupun melalui tindakan tegas terhadap pelaku judi online yang merugikan. Selain itu, masyarakat juga harus lebih waspada dan bijaksana dalam memilih platform digital, serta selalu berhati-hati dengan tawaran pekerjaan yang mencurigakan.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online yang telah merugikan banyak orang ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Semua pihak harus bersatu untuk memerangi praktik ilegal ini agar masyarakat tidak terperangkap dalam penipuan yang merugikan, serta agar tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan transparan.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig) telah melakukan langkah signifikan dalam pemberantasan judi online dengan memblokir sebanyak 711.518 konten hingga awal 2025. Mayoritas konten yang diblokir berupa 652.147 website dan IP terkait judi online, sementara sisanya mencakup 29.964 konten di platform Meta, 17.836 file sharing, 6.842 konten di Google/YouTube, 4.075 di platform X, 435 di Telegram, dan 219 di TikTok.

Plt. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdig, Molly Prabawaty, mengungkapkan bahwa pemblokiran ini merupakan hasil kerja sama antara laporan masyarakat, aduan instansi atau lembaga, serta patroli siber yang dilakukan secara intensif. “Kami terus mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat berselancar di dunia digital. Jangan membuka situs judi online, dan segera laporkan konten mencurigakan melalui kanal resmi seperti laman aduankonten.id, WhatsApp, atau chatbot Stop Judi Online,” ujar Molly.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk kerugian ekonomi dan sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyebut bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, yakni Rp 900 triliun pada tahun 2024. “Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa perputaran judi online di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp 900 triliun di tahun 2024,” ungkap Budi dalam konferensi pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Kementerian Komdigi pada November lalu.

Selain itu, Budi juga menyatakan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 8,8 juta orang pada periode yang sama, dengan mayoritas berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya tidak hanya pada individu tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosial mereka.

Kemkomdig juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memerangi judi online. “Kami berharap masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam melaporkan konten-konten terkait judi online. Kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk memutus mata rantai adiksi judi online,” tambah Molly.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat melindungi masyarakat dari jeratan judi online yang terus mengancam, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga judi online dapat diberantas hingga ke akarnya.

Oleh: Agas Darmawan)*

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah mengungkapkan rencana untuk memperluas kebun kelapa sawit sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pemerataan ekonomi nasional. Langkah ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kemungkinan dampak negatif terhadap deforestasi, yang mana banyak pihak meragukan apakah langkah tersebut bisa dilakukan tanpa merusak ekosistem alam.

Namun, pemerintah berupaya menjelaskan bahwa perluasan kebun kelapa sawit tidak harus dilakukan dengan menebangi hutan-hutan yang masih terjaga. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pemanfaatan hutan untuk tujuan cadangan pangan, energi, dan air bukanlah bentuk deforestasi, melainkan langkah untuk memastikan ketahanan pangan sambil menjaga keberlanjutan hutan.

Menurut Menhut, sekitar 20 juta hektare hutan yang ada di Indonesia telah terdegradasi dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut tanpa harus merusak lingkungan. Dengan menggunakan lahan terdegradasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memitigasi kebakaran hutan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Program tersebut, menurut Menhut, adalah bagian dari upaya besar pemerintah untuk menjaga hutan sambil meningkatkan ketersediaan pangan dan energi. Menurut Menhut, salah satu contoh nyata adalah pemanfaatan 1,1 juta hektare lahan untuk penanaman padi gogo, yang diperkirakan dapat menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi besar dalam memanfaatkan hutan yang terdegradasi sebagai area pertanian yang mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Lebih jauh lagi, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan kebun sawit juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan, terutama dalam konteks ketahanan energi. Pengamat Kehutanan, Budi Mulyanto menjelaskan bahwa perluasan kebun kelapa sawit dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang sudah tidak berhutan, sehingga tidak akan menambah deforestasi.

Menurut Budi, perluasan ini sangat penting mengingat kebutuhan produksi biodiesel berbasis sawit yang semakin meningkat. Dalam upaya mencapainya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas produksinya melalui strategi ekstensifikasi, yaitu dengan menambah luas lahan yang digunakan untuk kebun sawit.

Budi juga mengungkapkan bahwa meskipun selama ini Indonesia telah melakukan program intensifikasi seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), upaya tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk mendukung program B40 (biodiesel 40% campuran minyak sawit) dan B50 yang lebih ambisius.

Budi menambahkan, hanya dengan ekstensifikasi kebun sawit yang memanfaatkan lahan terdegradasi, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan ekspor sawit yang seimbang tanpa merusak lingkungan.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki sekitar 31,8 juta hektare lahan hutan yang sudah tidak berhutan, dan ini menjadi peluang besar untuk pengembangan kebun kelapa sawit.

Seiring dengan itu, Budi menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa perluasan kebun kelapa sawit tidak dilakukan di kawasan hutan yang masih terjaga, melainkan pada lahan yang sudah terdegradasi. Dengan pendekatan ini, ekstensifikasi kebun sawit bisa dilakukan tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap hutan.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, juga memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo mengenai ekspansi kebun kelapa sawit. Menurutnya, dengan kebutuhan CPO (Crude Palm Oil) yang semakin meningkat di pasar domestik, langkah ini sangat penting untuk menjaga ketahanan energi berbasis biofuel.

Sahat menjelaskan bahwa perluasan kebun sawit juga mendukung Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperhatikan supremasi posisi sebagai produsen sawit terbesar agar perdagangan CPO tetap lancar di pasar global.

Namun, Sahat juga mengingatkan beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan ini. Pertama, terkait dengan intensifikasi dan keterlacakan (traceability) kebun sawit, terutama untuk kebun milik petani kecil. Banyak kebun sawit yang terbelenggu status kawasan hutan dan belum memiliki sertifikat.

Oleh karena itu, petani sawit perlu didorong untuk mendapatkan sertifikasi agar kebun mereka terjamin dalam akses pasar dan keberlanjutan produksinya. Selain itu, peremajaan kebun sawit rakyat juga perlu dipercepat, mengingat banyak kebun sawit yang sudah tua dan perlu direplanting agar dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Sahat juga menyoroti pentingnya pengelolaan kebun sawit yang terorganisir melalui kelembagaan seperti koperasi untuk memudahkan petani sawit dalam mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pemerintah juga perlu memperhatikan lahan-lahan terdegradasi di Indonesia bagian timur yang bisa dijadikan kebun kelapa sawit, sebagai upaya pemerataan ekonomi. Dengan demikian, selain meningkatkan produktivitas sawit, perluasan kebun sawit juga dapat mendukung pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Pada akhirnya, untuk memastikan keberlanjutan industri sawit, Sahat menekankan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi dan efektif. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk badan otorita khusus yang berada langsung di bawah Presiden untuk menangani sektor ini, mengingat kompleksitas industri sawit yang melibatkan banyak kementerian.

Melalui kebijakan yang komprehensif ini, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perluasan kebun kelapa sawit, yang memanfaatkan lahan terdegradasi, menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan ekspor sawit tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan petani sawit dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara

Oleh: Naura Fena )*

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online terus ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi online, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memutuskan mata rantai operasionalnya hingga ke akarnya.

Komitmen ini ditegaskan dalam sejumlah koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BBPIK), serta aparat penegak hukum lainnya.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil adalah pemutusan jalur internet yang menghubungkan platform perjudian online di luar negeri, seperti Filipina dan Kamboja. Selain itu, ribuan situs judi online telah diblokir oleh pemerintah. Hingga awal 2025, tercatat sebanyak 711.518 konten judi online berhasil ditindak oleh Kemkomdigi.

Mayoritas konten judi online tersebut berupa situs web dan alamat IP, diikuti oleh konten di platform sosial media seperti Meta, Google/YouTube, Telegram, dan TikTok. Patroli siber aktif dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dari aktivitas perjudian online yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberantas judi online. Kementerian ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai lembaga untuk memperkuat upaya pemberantasan.

Pemerintah berkomitmen untuk transparan dan bekerja secara efisien demi menciptakan hasil yang optimal. Koordinasi ini tidak hanya mencakup pengawasan aktivitas digital, tetapi juga perbaikan infrastruktur teknologi informasi di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan memastikan mekanisme tata kelola pemerintahan berjalan lebih cepat dan efisien.

Kepala BBPIK, Aries Marsudiyanto, juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Dia menambahkan bahwa koordinasi antar lembaga dan penerapan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Aries berharap bahwa upaya ini tidak hanya dapat membasmi judi online secara efektif, tetapi juga memberikan efek jangka panjang yang bermanfaat bagi keamanan digital dan integritas sosial masyarakat.

Selain pemblokiran konten, pemerintah juga mengambil tindakan tegas terhadap pelaku judi online, termasuk mereka yang beroperasi melalui portal lowongan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengimbau pengelola portal lowongan kerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap iklan yang berpotensi menyesatkan.

Banyak operator judi online yang memanfaatkan platform ini untuk merekrut tenaga kerja dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kemnaker juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menanggapi tawaran pekerjaan yang mencurigakan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa penting bagi pengelola portal lowongan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi risiko dari iklan lowongan yang berpotensi menjadi penipuan.

Anwar menambahkan bahwa operator judi online kerap memanfaatkan platform digital untuk merekrut tenaga kerja dengan iming-iming besar, namun ternyata berkaitan dengan kegiatan ilegal. Kemnaker bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan yang memanfaatkan peluang ini untuk merugikan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, pelaku judi online memanfaatkan modus penipuan untuk menarik perhatian korban. Mereka sering kali meminta data pribadi, seperti nomor telepon atau identitas resmi, sebelum menawarkan pekerjaan dengan imbalan besar.

Kemnaker bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan ini. Langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kerugian sekaligus mempersempit ruang gerak operator judi online.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan pendekatan teknologi untuk mendukung pemberantasan judi online. Upaya ini mencakup pembaruan perangkat keras dan lunak di berbagai institusi negara untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan transparansi dalam pengelolaan data. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan patroli siber dilakukan dengan lebih efektif, sehingga aktivitas ilegal di dunia maya dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari judi online tidak hanya ditujukan untuk menjaga moral masyarakat, tetapi juga melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi individu, tetapi juga membuka celah untuk kejahatan lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan. Oleh karena itu, pemberantasan judi online menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung upaya ini. Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal untuk melaporkan konten yang mencurigakan, termasuk laman khusus, nomor WhatsApp, dan chatbot. Dengan partisipasi aktif masyarakat, ruang digital diharapkan dapat menjadi tempat yang lebih aman dan produktif.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif. Kampanye edukasi tentang bahaya judi online terus digalakkan, terutama di kalangan generasi muda. Orang tua juga dihimbau untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat dan bebas dari ancaman perjudian online.

Dukungan penuh dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul, termasuk perkembangan teknologi yang terus dimanfaatkan oleh operator judi online untuk menjalankan aksi mereka.

Dengan berbagai langkah yang telah dan akan terus dilakukan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman yang merusak, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif bagi semua.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Mataram, NTB – Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia semakin intensif melalui sinergitas berbagai instansi terkait. Salah satu contoh nyata kolaborasi lintas sektor ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani masalah narkoba. Kombes Pol. Deddy menjelaskan bahwa Polda NTB mengadopsi tiga strategi utama: pre-emptive, preventive, dan repressive. Meskipun anggaran terbatas, ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama.
“Sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama antara Polda NTB, BNN, LSM, organisasi pemuda, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengurangi peredaran narkoba di NTB,” ujarnya.
Keberhasilan pemberantasan narkoba juga dipengaruhi oleh validasi informasi masyarakat. Dalam setiap operasi, Polda NTB menggunakan metode undercover buy dan controlled delivery untuk membongkar jaringan narkoba. Namun, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah kurangnya alat bukti yang cukup. Meski demikian, Deddy mengingatkan bahwa evaluasi berkala dan peningkatan kinerja tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan Brigjen Pol. Budi Sajidin menegaskan komitmen penuh dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. “Selama 2021 hingga 2024 ini ada peningkatan secara kuantitas dan juga penindakan,” ujar Brigjen Pol. Budi
Brigjen Pol. Budi menyampaikan harapan agar seluruh komponen masyarakat dapat terlibat aktif membantu BNNP Sulsel dalam menangani masalah ini. Pihaknya berkomitmen mewujudkan Sulsel sebagai wilayah yang bersih dari pasar gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui program “Bersinar” atau Bersih Narkoba.
Selama 2024, capaian kinerja BNNP Sulsel bersama pemangku kepentingan lainnya meliputi pengungkapan 34 laporan kejahatan narkoba dengan 37 berkas perkara. Sebanyak 22 berkas telah masuk tahap persidangan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari kasus-kasus tersebut, ada 35 tersangka, terdiri atas 33 pria dan 2 wanita.
Barang bukti yang disita oleh BNNP Sulsel meliputi 1.120,53 gram sabu, 29.805,79 gram ganja, 460 butir mefedron, 325.275 gram tembakau sintetis, dan 215,47 gram kue ganja. Dengan dukungan berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba semakin nyata, terutama di wilayah-wilayah yang masih menjadi fokus pemberantasan. {*}

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerataan ekonomi melalui kebijakan strategis, salah satunya memperluas lahan perkebunan kelapa sawit.

Terkait hal itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Yanto Santoso menilai kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas kebun sawit sudah tepat dan bukanlah deforestasi.

“Rencana perluasan kebun sawit di lahan terdegradasi tidak bisa disebut deforestasi. Dari tidak berhutan, tidak bertumbuh-tumbuhan, kemudian diubah menjadi tanaman sawit. Justru itu menghutankan kembali.” ungkapnya

Ia menjelaskan bahwa jika kebun sawit dibangun dengan sistem mixed plantation, kebijakan ini bisa dianggap sebagai reforestasi.

“Saya merekomendasikan agar 30% lahan sawit tetap diisi dengan tanaman hutan unggulan lokal,” tambah Prof. Yanto.

Ia juga menekankan bahwa memanfaatkan hutan rusak untuk penanaman sawit dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak lingkungan.

“Saya juga tidak setuju kalau hutan rimba raya ditebang untuk sawit, tapi kalau hutan rusak, itu justru solusi untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

Prof. Yanto mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 31,8 juta hektare hutan terdegradasi yang sering menjadi sumber kebakaran.

Dengan Memanfaatkan lahan tersebut, menurutnya, dapat mengurangi kebakaran dan meningkatkan nilai ekonomi.

Sementara itu, Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia, Kacuk Sumarto, menyambut baik kebijakan ini.

“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan terdegradasi. Ini juga mendukung visi kemandirian bioenergi,” katanya.

Kacuk menambahkan, meskipun tanaman sawit tidak sepenuhnya menggantikan fungsi hutan, setidaknya kebijakan ini dapat mengurangi laju degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Ia juga menyarankan penggunaan mixed plantation dengan menggabungkan kelapa sawit dan tanaman berkayu penghasil pangan untuk menjaga fungsi hutan.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat ME Manurung, turut mendukung kebijakan pemerintah itu.

“17 juta kepala keluarga petani sawit dari Aceh hingga Papua mendukung penuh kebijakan ini.” Jelasnya.

Dirinya menegaskan pentingnya optimalisasi lahan terdegradasi melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan ekstensifikasi.

“Kelapa sawit adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia,” ujar Gulat. []