Semua Pihak Harus Terima Keputusan MK Dengan Lapang Dada

Jakarta – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya semua pihak menghormati dan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024.

“Kita harus patuhi karena memang putusan MK bersifat _final and binding._Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sehingga wajib dijalankan oleh semua pihak,” ujarnya.

Yusril juga menjelaskan bahwa para calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada ke MK harus melengkapi permohonan mereka dengan dalil, argumentasi, dan data pendukung yang memadai. Penyelenggara Pemilu juga akan dimintai keterangan.

“Dalam hal ini kan Bawaslu akan dimintai juga keterangan dan juga Gakkumdu juga akan dimintai keterangan karena di dalam Gakkumdu itu ada kejaksaan, ada kepolisian untuk juga memberikan laporan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan keterangan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat pemerintah, termasuk kepolisian.

“Kita akan mendengar apa yang disampaikan pada persidangan,” katanya.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengikuti proses persidangan di MK dan menerima apapun putusannya.

“Kalau Mahkamah mengatakan diadakan pilkada ulang di beberapa tempat atau beberapa TPS, ya kita menerima putusan itu dan sekaligus juga melakukan koreksi,” jelasnya.

Sementara itu, Hakim MK, Saldi Isra menyatakan bahwa gugatan hasil Pilkada akan diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan.

“Sidang ini sebetulnya pertarungan bukti, bukan pertarungan opini, bukan pertarungan asumsi. Jadi semuanya akan berbasis kepada bukti,” tegas Saldi.

Ia mengimbau semua pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait lainnya, untuk menyajikan bukti-bukti yang berkualitas.

“Jadi semua pihak sajikan bukti dalam persidangan ini, bukti ini yang akan kami nilai,” ujarnya.

Saldi juga menekankan bahwa majelis hakim konstitusi akan memutus perkara secara objektif sesuai bukti yang tersaji.

“Semakin banyak bukti akan semakin mudah bagi kami untuk memutus perkara ini,” pungkasnya.

Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat diharapkan dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, demi menjaga kondusivitas dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

 

 

Pentingnya Menjaga Kedamaian Selama Sidang Sengketa Pilkada

Oleh Janitra Arya )*

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan ratusan daerah di seluruh penjuru negeri, proses ini tidak hanya menjadi cerminan dinamika politik lokal, tetapi juga menguji kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kedewasaan berpolitik. Dalam situasi yang penuh dengan perbedaan dan persaingan, menjaga suasana tetap kondusif selama proses Pilkada, termasuk dalam penyelesaian sengketa, menjadi tanggung jawab bersama.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keadilan dan transparansi. Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz menyebut salah satu langkah yang dilakukan MK adalah memastikan bahwa para hakim MK tidak menangani perkara dari daerah asal mereka. Kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, MK juga telah mengatur jadwal sidang yang proporsional dan sesuai dengan tenggat waktu 45 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan MK dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan tepat waktu.

Sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada telah diregistrasi oleh MK, yang terdiri atas 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. Jumlah ini menunjukkan besarnya tanggung jawab MK dalam menangani sengketa yang terjadi di berbagai wilayah. Oleh karenanya, peran MK sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan akan memastikan bahwa hasil Pilkada 2024 benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan MK dan menerima setiap keputusan yang diambil sebagai wujud kedewasaan dalam berdemokrasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, turut mengingatkan pentingnya menjaga konstitusionalitas hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Beliau menekankan bahwa MK harus berpegang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dalam memutus setiap perkara. Penegakan hukum yang adil dan konsisten tidak hanya akan memperkuat sistem demokrasi, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Bahtra juga mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan MK sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas politik dan sosial. Sikap ini menjadi cerminan kedewasaan politik bangsa dalam menyikapi hasil Pilkada.

Di sisi lain, peran aparat keamanan juga sangat penting dalam memastikan situasi tetap kondusif selama dan setelah proses Pilkada. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan, mengapresiasi kerja keras aparat keamanan dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak di wilayahnya. Yudhiawan juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang benar dan prosedural untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Untuk itu, kerja sama yang baik antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman dan damai.

Selain itu masyarakat juga diimbau untuk mengapresiasi dan mendukung aparat keamanan yang telah bekerja keras menjaga keamanan serta ketertiban selama seluruh tahapan Pilkada. Pengamanan yang dilakukan mulai dari pengamanan logistik hingga proses penghitungan suara, patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung demokrasi.

Upaya pengamanan ini hendaknya juga diperluas hingga proses pelantikan kepala daerah terpilih nanti. Dengan dukungan masyarakat, aparat keamanan dapat terus menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga transisi kepemimpinan di daerah dapat berlangsung tanpa gangguan. Kedamaian yang terjaga hingga akhir tahapan Pilkada adalah bukti bahwa seluruh elemen bangsa mampu bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola perbedaan pandangan politik. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber gesekan, terutama saat persaingan politik memanas. Maka penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pasangan calon, tim pendukung, dan warga umum, untuk menjaga suasana tetap damai selama dan setelah proses Pilkada. Penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan, dan semua pihak harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk mengurangi potensi konflik. Kesadaran akan pentingnya berdemokrasi secara sehat perlu terus ditanamkan agar setiap individu mampu menyikapi perbedaan pendapat dengan bijaksana. Proses Pilkada bukan hanya tentang memenangkan kursi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana membangun konsensus dan bekerja sama untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa Pilkada adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi yang sehat. Komitmen MK untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, didukung oleh partisipasi masyarakat yang dewasa dan aparat keamanan yang sigap, menjadi fondasi bagi terciptanya Pilkada yang damai dan kredibel. Dengan semangat persatuan dan kesadaran kolektif, Pilkada 2024 dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola perbedaan dengan sikap yang penuh tanggung jawab.

 

)* penulis merupakan pemerhati demokrasi

 

Pemerintah Akan Mulai Hapus Utang UMKM Dalam Waktu Dekat

Jakarta – Pemerintah memiliki program kebijakan akan menghapus utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah saat ini mampu sedang melakukan verifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut.

 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai Rp 2,5 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari target Pemerintah untuk menghapus seluruh utang 1 juta UMKM yang mencapai sekitar Rp 14 triliun.

 

“Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” kata Maman.

 

Kebijakan ini menuai dukungan dari berbagai pihak. Ilham Permana, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, menyebut langkah ini sebagai strategi progresif untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, banyak pengusaha UMKM yang terdampak pandemi kini memiliki peluang untuk bangkit kembali.

 

“Kebijakan ini memberikan ruang pernafasan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” ujar Ilham. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan.

 

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa program ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat dan seleksi objektif untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat.

 

Banyak manfaat diharapkan dari kebijakan ini. Dengan terhapusnya utang, pelaku UMKM dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk pengembangan bisnis, membeli bahan baku, memperluas pasar, atau bahkan merekrut tenaga kerja baru. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

 

Jika sektor UMKM dapat berkembang, dampaknya akan meluas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Fraksi PAN mengingatkan bahwa Pemerintah harus memastikan validitas data penerima agar kebijakan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

 

Pemerintah bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memverifikasi data penerima. Selain itu, transparansi dalam penyampaian data penerima kepada publik menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

 

Menurut Ilham Permana, pengawasan terhadap kebijakan ini harus dilakukan dalam dua tahap: sebelum pelaksanaan untuk memastikan validitas data penerima dan setelah pelaksanaan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memanfaatkan kebijakan ini dengan optimal.

 

()

Mengapresiasi Pemerintah Berikan Stimulus untuk Pertumbuhan UMKM

Oleh: Amalia S. Widjaja )*

 

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi. Upaya ini bukan hanya sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi sektor UMKM, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional dan mendorong UMKM naik kelas.

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memberikan dukungan yang tepat bagi UMKM. Tantangan utama bagi UMKM meliputi urusan permodalan, produksi, pemasaran, dan peningkatan jiwa kewirausahaan. Melalui dukungan yang tepat dari pemerintah, UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Penguatan jejaring rantai pasok dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai langkah krusial untuk menciptakan ekonomi yang lestari. Di sisi lain, pengembangan kapasitas UMKM membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam penguasaan teknologi untuk inovasi produk, kemasan, pemasaran, dan manajemen.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang komprehensif untuk mendukung berbagai sektor, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencakup insentif berupa pembebasan pajak dan subsidi untuk memastikan UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi. Pemerintah juga telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor usaha.

 

Paket stimulus tersebut dirancang untuk menyasar enam aspek utama, yaitu rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Khusus untuk UMKM, pemerintah memperpanjang masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga tahun 2025 dan memberikan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk pembiayaan industri padat karya, termasuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas.

 

Pemerintah juga merancang program Bantuan Pangan dan diskon listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025 untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan inklusif.

 

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan dampak penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) hanya 1 persen terhadap harga barang secara keseluruhan akan relatif kecil. Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, dan susu tetap dibebaskan dari PPN. Sebagian besar kenaikan PPN diterapkan pada barang mewah, sehingga tidak signifikan terhadap daya beli mayoritas masyarakat. Inflasi inti diproyeksikan tetap rendah karena pengendalian harga bahan pangan dan barang strategis, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat.

 

Insentif yang diberikan pemerintah, seperti subsidi bahan pokok, bantuan sosial, dan pengurangan pajak bagi UMKM, dinilai langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan terhadap sektor UMKM dan kelompok masyarakat rentan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk UMKM, termasuk penghapusan pajak bagi usaha kecil, subsidi bunga, serta diskon listrik untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semua kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

 

Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah pemerintah ini tidak hanya berdampak pada penguatan sektor UMKM tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM mencerminkan pentingnya sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

 

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM. Langkah pemerintah dalam memberikan stimulus yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi patut diapresiasi. Pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

 

Keberhasilan kebijakan stimulus ekonomi tidak hanya bergantung pada implementasi, tetapi juga pada literasi masyarakat dalam memahami manfaat kebijakan tersebut. Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM harus diapresiasi sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Ke depan, diharapkan kebijakan stimulus ekonomi ini dapat terus diperkuat dan disempurnakan. Dukungan berkelanjutan terhadap sektor UMKM ini akan meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Melalui kebijakan ini, pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi UMKM.

 

Kebijakan stimulus ekonomi yang pro-UMKM ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya peduli terhadap pelaku usaha kecil tetapi juga memahami pentingnya sektor ini sebagai fondasi utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Pengamat ekonomi Fadjar Surya Institute.

Perluasan Kebun Sawit Bukan Deforestasi, Pemerintah Dapat Dukungan Berbagai Kalangan

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola industri sawit yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

 

Kebijakan strategis yang dicanangkan bertujuan memperkuat kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan bagi petani dan pengusaha sawit.

 

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan perlunya penyederhanaan regulasi sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri.

 

“Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan industri sawit. Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan,” katanya.

 

“Kami mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden agar tata kelola lebih terintegrasi,” ujar Eddy

 

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah memaksimalkan hilirisasi sawit melalui program biodiesel B50.

 

Program ini diproyeksikan mampu menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, memberikan dampak positif pada stabilitas harga sekaligus meningkatkan konsumsi dalam negeri.

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran sawit sebagai solusi energi terbarukan.

 

“Kelapa sawit adalah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait deforestasi jika pengelolaannya tepat,” kata Kepala Negara.

 

Pendapat serupa diungkapkan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso.

 

Menurutnya, penambahan lahan sawit di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk kategori deforestasi, asalkan memenuhi prinsip reforestasi.

 

“Jika komposisi penanaman menjaga 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan lokal, maka justru meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

 

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga menjadi sorotan.

 

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad dan Dr. Kaharudin Djenod, badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara, termasuk di sektor sawit, guna meningkatkan daya saing global Indonesia.

 

Dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga akademisi, menunjukkan optimisme terhadap masa depan industri sawit di era Presiden Prabowo.

 

Dengan pendekatan strategis yang berpihak pada keberlanjutan dan pemerataan, sawit diyakini dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif. ()

Presiden Prabowo Dorong Hilirisasi Sawit untuk Pemerataan Ekonomi Indonesia

Oleh : Elisabeth Titania Dionne)*

 

Industri kelapa sawit telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara sekaligus menjadi mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh pelosok nusantara.

 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong hilirisasi sawit sebagai upaya merealisasikan pemerataan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan.

 

Langkah hilirisasi yang dicanangkan bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari produk kelapa sawit. Presiden Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi produk sawit, seperti biodiesel, untuk mendukung ketahanan energi nasional.

 

Program biodiesel B50, yang dirancang untuk menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, menjadi salah satu inisiatif unggulan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat konsumsi dalam negeri, tetapi juga menstabilkan harga sawit, memberikan manfaat langsung kepada petani kecil yang selama ini kerap terdampak fluktuasi harga pasar global.

 

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang berfokus pada sektor kelapa sawit.

 

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad sebagai Kepala dan Dr. Kaharudin Djenod sebagai wakil Kepala di BP Investasi Danantara, Danantara diarahkan untuk menjadi penggerak investasi strategis, mirip dengan model Temasek di Singapura. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing global industri sawit Indonesia.

 

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sawit adalah praktik bisnis yang tidak transparan. Beberapa pengusaha nakal yang tidak memiliki NPWP dan rekening resmi dinilai merugikan industri secara keseluruhan.

 

Tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha semacam itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan pengurangan kuota ekspor menjadi salah satu langkah nyata yang diambil untuk memastikan hasil industri sawit dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

 

Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sawit sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Beliau mengusulkan penambahan lahan sawit untuk memastikan kecukupan pasokan bahan baku biodiesel tanpa harus khawatir dengan isu deforestasi.

 

Menurut Kepala Negara, kelapa sawit merupakan tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida sehingga tetap mendukung keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan tepat. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

 

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso, menilai bahwa perluasan lahan sawit yang dilakukan di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk dalam kategori deforestasi.

 

Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rusak untuk penanaman sawit, dengan tetap memperhatikan komposisi 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan, justru dapat disebut sebagai reforestasi. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membantu mencegah kebakaran hutan yang sering kali berasal dari kawasan tak terkelola.

 

Lebih lanjut, Prof. Yanto menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan rinci mengenai lokasi penambahan kebun sawit dan metode pengelolaannya.

 

Pendekatan ini diperlukan untuk meredam tudingan negatif terkait isu lingkungan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sawit adalah anugerah Tuhan yang memiliki manfaat ekonomi luar biasa dan harus dimanfaatkan secara optimal.

 

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi sawit. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri dari hulu ke hilir.

 

Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan. Gapki mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai solusi untuk menyatukan data dan kebijakan dalam satu payung yang terintegrasi.

 

Usulan ini dinilai relevan mengingat keberhasilan Malaysia dalam mengelola industri sawit mereka melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Dengan adanya Badan Sawit Nasional, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar global. Eddy Martono juga menekankan bahwa regulasi yang lebih sederhana akan berdampak positif pada petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.

 

Kebijakan hilirisasi sawit yang didorong oleh Presiden Prabowo mencerminkan visi besar untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkeadilan. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti isu lingkungan dan tata kelola, langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri kelapa sawit.

 

Dengan memadukan pendekatan strategis, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi, industri sawit tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh negeri.

 

Langkah tersebut juga sejalan dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan potensi kelapa sawit, Indonesia dapat mempercepat realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengurangan kemiskinan, penyediaan energi bersih, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah memandang hilirisasi sawit sebagai strategi kunci untuk mengubah struktur ekonomi berbasis ekspor bahan mentah menjadi penghasil produk jadi yang bernilai tinggi.

 

Industri sawit juga berpeluang besar menjadi penyokong transisi energi di Indonesia. Dengan memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu produsen energi terbarukan terkemuka di dunia. Penelitian dan pengembangan dalam sektor ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang semakin memperkokoh daya saing sawit Indonesia di pasar global.

 

Di tingkat domestik, kebijakan hilirisasi sawit memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil. Dengan harga yang lebih stabil dan peluang pasar yang lebih luas, petani sawit dapat menikmati hasil kerja keras mereka secara lebih adil.

 

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah-wilayah sentra produksi sawit. Hal ini meliputi jalan, pelabuhan, hingga fasilitas pengolahan sawit yang modern.

 

Dengan pendekatan yang terintegrasi, industri kelapa sawit tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab.

 

)* Penulis adalah kontributor Gelora Media Institute

Pemerintah Melakukan Pengawasan Ketat terhadap Situs Judi Online

Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap situs judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan ribuan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya memberantas praktik ilegal ini.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa ribuan relawan TIK yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat untuk menggunakan internet secara positif.

“Kami banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang secara mandiri rela melakukan giat-giat di komunitas masing-masing dalam rangka memerangi judi online. Jumlahnya ada 8 ribu relawan TIK,” ujar Meutya.

Namun, Meutya menegaskan bahwa pendekatan teknologi, seperti pemblokiran situs, belum cukup tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya edukasi massif, terutama kepada keluarga, agar bahaya judi online dapat dicegah secara efektif.

“Pendekatan teknologi dengan pemblokiran tidaklah cukup. Kita perlu berkejar-kejaran dengan mereka yang ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif. Maka edukasi juga harus dilakukan secara simultan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menggarisbawahi bahwa judi online merupakan ancaman serius.

Ia menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelaku dan penyebar judi online.

“Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Nezar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai hampir Rp900 triliun per tahun.

Nezar menyesalkan besarnya uang rakyat yang terserap dalam praktik ini.

“Kita bisa bayangkan uang sebesar itu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Namun, uang tersebut terbang hangus entah ke mana,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan pemerintah, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pihaknya telah menindak ratusan ribu konten terkait judi online.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo dan Menteri Meutya Hafid, tindakan tegas akan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak yang mengotori ruang digital dengan perjudian daring itu tanpa pandang bulu,” tegas Alexander.

Dari Oktober hingga Desember 2024, Komdigi telah memblokir lebih dari 464 ribu konten terkait judi online di berbagai platform.

Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga saat ini, sudah lebih dari 5,5 juta konten judi online yang berhasil ditutup oleh pemerintah.

Alexander juga menyoroti bahaya judi berkedok game online yang dapat merugikan masyarakat, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga kesehatan mental serta keamanan data pribadi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan agar ruang digital menjadi tempat yang lebih aman dan produktif bagi seluruh warga Indonesia.

Pemerintah Komitmen Berantas Judi Online Lewat Edukasi Digital

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi daring (judol) melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

“Kami terus memperkuat langkah dalam meningkatkan literasi digital, sebab mengatasi judi daring tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknologi,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, dengan memperkuat literasi digital, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari judi daring, seperti kerugian materiil hingga terjerat masalah hukum. Aktivitas judi daring sendiri melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Secara aturan, larangan sudah jelas dan tegas karena itu merupakan pelanggaran, bahkan ada sanksi hukumnya,” tambahnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menggandeng pemerintah daerah serta berbagai komunitas untuk mengintensifkan upaya tersebut. Kolaborasi ini termasuk dengan 8.000 Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada penguatan literasi digital.

Selain itu, Meutya menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital juga berfokus pada menciptakan lingkungan internet yang ramah bagi anak-anak.

“Kami harus menjalin kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu anak, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri,” ujarnya.

Universitas Brawijaya (UB) turut mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi daring dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Dalam deklarasi resmi yang dibacakan oleh Rektor UB, Prof. Widodo, universitas ini menegaskan komitmennya untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung keamanan dunia maya.

“Deklarasi ini adalah bukti nyata peran Universitas Brawijaya dalam komunitas akademik untuk melahirkan generasi muda yang unggul di bidang digital,” ujar Widodo.

Meutya Hafid memberikan apresiasi atas langkah UB yang menjadi pelopor dalam mendukung pemberantasan kejahatan digital. Ia menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif penyalahgunaan teknologi, yang diharapkan menjadi contoh bagi institusi lainnya dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat di Indonesia.

Kolaborasi Antar Lembaga Kunci Efektif Pemberantasan Judi Online

Oleh: Ratna Soemirat

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama dengan tingginya nilai transaksi yang mencapai Rp 900 triliun pada tahun 2024, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Ancaman ini semakin mendesak karena mayoritas dari 8,8 juta pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengedepankan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai adiksi judi online dan melindungi masyarakat.

Koordinasi antar lembaga merupakan elemen kunci dalam pemberantasan judi online. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BBPIK), Aries Marsudiyanto, untuk membahas strategi penanganan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Aries menyatakan bahwa meskipun penanganan judi online sudah menunjukkan kemajuan, pemberantasannya harus dilanjutkan hingga ke akar-akarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kerja sama antarlembaga untuk mencapai hasil yang optimal.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan teknologi informasi (IT) di berbagai kementerian, lembaga, dan badan terkait. Pembaruan hardware dan software menjadi fokus utama untuk memastikan mekanisme tata kelola pemerintahan yang efisien, cepat, dan transparan. Menurut Aries, teknologi yang mumpuni tidak hanya membantu pemberantasan judi online, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan juga menjadi langkah strategis. Pemblokiran rekening bank dan akun e-wallet yang terkait dengan transaksi judi online adalah salah satu langkah konkret yang telah dilakukan. Langkah ini tidak hanya memutus akses para pelaku judi online, tetapi juga mengurangi daya tarik bisnis ilegal tersebut. Namun, tindakan ini memerlukan pengawasan dan koordinasi yang intensif antara Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan untuk memastikan efektivitasnya.

Pemerintah juga telah mengambil langkah inovatif dengan memutus jalur internet ke/dari negara-negara yang menjadi pusat operasi judi online, seperti Filipina dan Kamboja. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan judi online memerlukan pendekatan lintas batas yang melibatkan kerja sama dengan otoritas internasional. Selain itu, pemblokiran situs bermuatan judi online dan VPN gratis menjadi bagian dari strategi digital yang tidak kalah penting.

Komitmen pemerintah untuk memberantas judi online juga tercermin dalam pernyataan Meutya Hafid yang menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan nota kesepahaman (MoU) untuk mengawal program-program Komdigi agar tepat sasaran dan efisien. Prinsip transparansi dan efisiensi, seperti yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, menjadi pedoman utama dalam menjalankan program-program ini. Langkah ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, koordinasi saja tidak cukup. Pemberantasan judi online juga memerlukan pendekatan preventif yang melibatkan edukasi masyarakat. Dengan mayoritas pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, upaya pemberantasan harus disertai dengan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif judi online. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan alternatif kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari aktivitas perjudian.

Dalam konteks ini, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta menjadi penting. Misalnya, platform digital seperti media sosial dapat dilibatkan untuk menyebarluaskan kampanye anti-judi online. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan juga dapat dilakukan untuk mengintegrasikan edukasi digital ke dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda lebih terlindungi dari ancaman judi online.

Pemberantasan judi online juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam menghadapi pelaku yang semakin canggih menggunakan teknologi. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian integral dari strategi pemerintah. Pengembangan alat-alat berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan memblokir konten terkait judi online dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, investasi dalam pelatihan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber juga menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Aries Marsudiyanto menekankan pentingnya memperbaiki berbagai aspek koordinasi dengan Komdigi. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pelaporan masyarakat yang selama ini telah menjadi salah satu sumber informasi utama dalam mendeteksi aktivitas judi online. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dalam upaya pemberantasan judi online.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online bukan hanya tentang memutus akses atau menutup situs-situs ilegal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan tujuan ini. Dengan pendekatan yang holistik, melibatkan teknologi, edukasi, dan kerja sama antarlembaga, pemerintah dapat mengatasi tantangan judi online secara lebih efektif. Masyarakat pun perlu terus dilibatkan dalam upaya ini, sehingga bersama-sama kita dapat melindungi generasi mendatang dari dampak buruk judi online.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Bersinergi Memberantas Judi Online Demi Lindungi Generasi Muda

Oleh : Haikal Fathan Akbar )*

Judi online semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang memudahkan siapa saja untuk mengaksesnya. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah individu, tapi juga berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam memberantas judi online sangat penting, mengingat dampak negatifnya yang bisa merusak moral dan ekonomi.

Selain itu, judi online sering kali terkait dengan aktivitas ilegal dan kejahatan siber, yang bisa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah tegas, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun dengan meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan layanan judi online.

Namun, peran masyarakat juga tak kalah penting. Tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, masyarakat harus lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi. Edukasi tentang bahaya judi online perlu terus digencarkan agar masyarakat, terutama kalangan muda, tidak terjerumus dalam praktik yang merusak ini.

Kesadaran bersama untuk melaporkan aktivitas judi online yang mencurigakan juga bisa mempercepat penanggulangan masalah ini. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan perjudian online bisa ditekan dan bahkan diberantas sepenuhnya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjadi salah satu sosok yang berperan sentral dalam perjuangan ini. Dia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memerangi judi online, terutama melalui patroli siber yang semakin intensif.

Dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Komdigi mampu mendeteksi dan memblokir situs serta aplikasi yang mengandung konten perjudian secara lebih efektif. Hasilnya, akses terhadap jutaan konten judi online berhasil diputuskan. Langkah ini menunjukkan bahwa teknologi adalah kunci dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.

Tidak hanya itu, Komdigi juga aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Pelatihan literasi digital yang menjangkau 165 ribu peserta di 27 provinsi sepanjang tahun 2024 adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah. Dalam berbagai pelatihan ini, masyarakat tidak hanya diajarkan tentang bahaya judi online, tetapi juga disadarkan akan konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelaku.

Meutya menegaskan bahwa edukasi publik ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan internet. Dengan demikian, literasi digital menjadi senjata utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman dunia maya.

Namun, pemerintah tidak dapat berjuang sendirian. Dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam upaya pemberantasan ini. Berbagai komunitas lokal telah menunjukkan partisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berjumlah delapan ribu orang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu kampanye literasi digital.

Dengan semangat kolektif ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Kolaborasi seperti ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan internet yang lebih aman untuk semua kalangan, termasuk anak-anak.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha juga memberikan pandangan yang sangat penting. Menurutnya, ancaman judi online membutuhkan pendekatan teknologi multi-layer yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan prediksi aktivitas ilegal.

Analisis data memungkinkan pemantauan transaksi keuangan, akses internet, serta interaksi media sosial yang mencurigakan. Strategi ini memungkinkan langkah-langkah preventif yang lebih efektif, sehingga situs perjudian ilegal dapat dihentikan sebelum memberikan dampak yang lebih luas.

Selain itu, dukungan dari sektor perbankan juga menjadi bagian penting dari upaya ini. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga yang mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Dengan menerapkan sistem deteksi penipuan dan pengawasan transaksi mencurigakan, BSI berusaha melindungi nasabah sekaligus mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian.

Prinsip syariah yang dipegang teguh oleh BSI sejalan dengan misi mereka untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.

Komisi I DPR juga turut andil dalam perang melawan judi online. Di wilayah dengan angka kasus tinggi seperti Jawa Barat, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Perjudian menjadi salah satu langkah nyata.

Anggota Komisi I, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghentikan aktivitas judi online. Dari pemblokiran situs hingga pembekuan nomor rekening yang terlibat, semua langkah ini diarahkan untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, hasil yang diharapkan menjadi lebih nyata.

Berbagai langkah strategis ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ini.

Dengan pendekatan teknologi yang canggih, edukasi publik yang masif, serta kerja sama yang solid, ancaman judi online dapat ditekan secara signifikan. Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya ini dengan meningkatkan kesadaran dan menjaga lingkungan digital yang sehat.

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, pemberantasan judi online menjadi tantangan bersama yang harus diatasi secara kolektif. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan dunia maya yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman judi online. Mari bersama-sama menjaga masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

)* Kontributor Vimedia Pratama Institute