Monthly Archives: Januari 2025

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh penjuru wilayah, pemerintah meluncurkan program percepatan pemerataan fasilitas kesehatan gratis. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan pemerintah daerah (pemda) mendukung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang merayakan hari ulang tahun. Program PKG bertujuan menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memaksimalkan potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Menurut Tito, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu fokus utama dalam program Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Untuk memastikan keberhasilan program ini, Mendagri menegaskan pentingnya peran aktif dari Pemda.

“Program PKG tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemda perlu turut bergerak aktif mendukung program ini,” ujar Tito. Sebagai langkah konkret, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang mengatur berbagai bentuk dukungan yang perlu dilakukan oleh kepala daerah.

Tito menambahkan bahwa surat edaran ini akan menjadi panduan bagi daerah dalam menyusun kegiatan, program, serta anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, peran aktif dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menjadi krusial dalam pelaksanaan teknis program ini.

Untuk memastikan kesiapan, Tito meminta kepala daerah segera menggelar rapat khusus guna menindaklanjuti program tersebut.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan, tetapi juga memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat berdasarkan peta kesehatan masyarakat,” jelas Tito.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa program PKG memiliki skala yang besar karena menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk menjamin keberhasilan program tersebut.
“Program ini dapat mendeteksi penyakit secara dini dan bahkan mencegahnya. Dengan begitu, pengobatan atau penanganan bisa segera dilakukan,” kata Budi. Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hasil pemeriksaan yang kurang baik, karena langkah pencegahan dan pengobatan, termasuk obat-obatan, dapat diakses secara gratis melalui Puskesmas.

Secara teknis, PKG akan dilaksanakan di Puskesmas dan klinik bagi masyarakat berusia 5 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas. Untuk anak sekolah usia 6 hingga 18 tahun, pemeriksaan akan dilakukan langsung oleh petugas kesehatan di sekolah masing-masing. Program inovatif ini direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Februari 2025.

Dengan program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan gratis. Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan membawa perubahan besar dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Jakarta- Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal percepatan pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis dan sinergi lintas sektor. Komitmen ini ditegaskan oleh berbagai pejabat pemerintah dalam rangkaian pertemuan dan audiensi yang dilakukan untuk memastikan pembangunan di wilayah timur Indonesia ini berjalan sesuai rencana.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Ribka menekankan bahwa percepatan pembangunan ini selaras dengan program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

“Hari ini kami bisa melakukan audiensi, untuk tentunya besar harapan kami, khususnya Indonesia yang ada di wilayah timur, yang sudah menjadi hasrat dan program pemerintah pusat, bagaimana percepatan pembangunan terjadi di Papua,” kata Ribka Haluk.

Ia juga berharap agar upaya akselerasi ini terus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak terkait.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa Kementerian PU terus mengupayakan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Menurut Diana, salah satu elemen penting dalam proses pembangunan adalah pemenuhan readiness criteria, yaitu serangkaian prasyarat yang harus dipenuhi sebelum proyek pembangunan dapat dilaksanakan.

“Readiness criteria yang saat ini kami temui dari masing-masing provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, Alhamdulillah, kayaknya sudah beres semuanya ya sudah beres semuanya. Artinya ada dasar-dasar penugasannya ada,” ungkap Diana.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ramses Limbong menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 sebagai langkah awal dalam mewujudkan visi Papua yang maju dan berkelanjutan.

Ramses menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sangatlah krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan sinergi yang optimal antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sangatlah penting,” ujar Ramses.

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam 100 hari pertamanya, sejumlah program strategis telah diluncurkan untuk memastikan KPK berfungsi secara optimal dan independen.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda utama pemerintahannya.

“KPK adalah garda terdepan dalam upaya menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Pemerintah akan terus mendukung penguatan regulasi dan sumber daya untuk memastikan kinerjanya optimal,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan dukungannya terhadap KPK.

“KPK harus menjadi lembaga yang independen, efektif, dan berintegritas dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Haedar juga mengapresiasi langkah pemerintah. Ia menekankan pentingnya KPK terus didukung untuk menjaga moralitas dalam penegakan hukum.

“Penguatan KPK harus diarahkan agar institusi ini tetap adil, objektif, dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai program pemberantasan korupsi, termasuk0 melalui edukasi antikorupsi di sektor publik dan swasta.

“Kami akan memastikan independensi KPK dan terus bekerja untuk menegakkan hukum secara tegas dan berintegritas,” katanya.

Langkah konkret lainnya terlihat dari pemerintah daerah, seperti Kabupaten ľPurworejo yang telah meluncurkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, memperkuat integritas, dan mencegah tindak pidana korupsi di wilayahnya.
Selain itu, langkah besar lainnya terlihat dari inisiatif KPK yang memperluas jangkauan program edukasi antikorupsi hingga ke pelosok daerah. Program ini melibatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga pelaku usaha untuk memperkuat kesadaran publik dalam menolak segala bentuk korupsi.

Pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola yang baik di sektor pemerintahan dan pelayanan publik agar tercipta birokrasi yang bersih dan efisien.

Pemerintah optimis bahwa sinergi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, dapat membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Dalam 100 hari ini, program-program strategis tersebut menjadi bukti konkret keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menciptakan Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas.

Oleh: Dewi Oktaviani )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis nasional. Program ini dirancang khusus untuk masyarakat yang berulang tahun, dengan tujuan mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Langkah revolusioner ini tidak hanya sebuah inovasi di bidang pelayanan kesehatan, tetapi juga sebuah upaya nyata untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan bahwa kesehatan adalah pondasi utama dalam menciptakan SDM unggul. Skrining kesehatan gratis ini merupakan bagian dari komitmen Presiden untuk mendorong deteksi dini penyakit kronis yang sering kali menjadi penyebab utama penurunan produktivitas dan beban berat bagi pemerintah. Dengan fokus pada pencegahan, program ini diharapkan mampu mengurangi angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit seperti serangan jantung dan diabetes yang sebenarnya dapat dicegah.

Skrining kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, akan difasilitasi melalui aplikasi Satu Sehat. Inovasi digital ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan hanya dengan menggunakan ponsel mereka. Pada hari ulang tahun, pengguna aplikasi akan menerima notifikasi dan kuesioner yang mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari kesehatan mental hingga deteksi dini penyakit kronis. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan kesehatan, menciptakan efisiensi sekaligus memberdayakan masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya.

Namun, kesuksesan program ini tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sebuah surat edaran, ia meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pelaksanaan program ini, termasuk melalui koordinasi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dukungan ini akan memastikan bahwa program skrining kesehatan gratis dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilaksanakan secara serentak mulai Februari 2025. Layanan ini mencakup seluruh kelompok usia, dengan fasilitas pemeriksaan yang tersedia di Puskesmas, klinik, serta sekolah bagi anak usia 6 hingga 18 tahun. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang usia atau status sosial, memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

Program ini juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, yang menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap warganya. Ia menggarisbawahi bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat. Namun, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif, karena program ini hanya dapat diakses oleh peserta yang memenuhi syarat.

Dukungan terhadap program ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya pendekatan preventif dalam sektor kesehatan. Melalui deteksi dini, banyak penyakit yang dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengurangi beban biaya pengobatan bagi masyarakat, tetapi juga menurunkan tekanan pada fasilitas kesehatan yang sering kali kewalahan menangani kasus penyakit kronis yang sudah dalam tahap lanjut.

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini juga membawa dampak positif dalam perencanaan kebijakan kesehatan nasional. Data yang dikumpulkan melalui skrining ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Informasi ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya peta kesehatan masyarakat, pemerintah dapat memprioritaskan sumber daya dan program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah.

Tidak kalah penting adalah peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini. Kesadaran individu untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Dengan memanfaatkan program ini, setiap individu dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini, mengambil langkah preventif, dan menjalani gaya hidup sehat.

Revolusi dalam pelayanan kesehatan ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat, maju, dan berdaya saing global. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya diberikan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi agen perubahan dalam membangun budaya hidup sehat. Pemerintah telah meletakkan dasar yang kuat; kini saatnya masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk merealisasikan visi ini.

Dengan semua potensi yang dimiliki, program pemeriksaan kesehatan gratis nasional diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah pelayanan kesehatan di Indonesia. Program ini adalah bukti nyata bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan bangsa. Masyarakat yang sehat adalah kunci utama untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing di kancah global.

)* Penulis merupakan tenaga kesehatan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari pertama dengan sejumlah capaian strategis yang layak diapresiasi. Salah satu inisiatif unggulan yang mendapat perhatian luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintahan baru dalam memastikan terpenuhinya hak dasar anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi. Lebih dari sekadar distribusi makanan bergizi, MBG juga merupakan langkah strategis untuk membangun generasi emas Indonesia melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MBG menunjukkan bagaimana negara hadir untuk mengatasi isu gizi anak yang menjadi salah satu tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan akses gizi yang memadai, tetapi juga dilibatkan dalam upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat, MBG menciptakan sinergi kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Erick Thohir, Menteri BUMN, menegaskan bahwa MBG adalah salah satu contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah dan BUMN. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan akan gizi yang cukup merupakan fondasi utama dalam pembentukan generasi yang unggul. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil memaksimalkan peran BUMN dalam mendukung program-program strategis pemerintah. BUMN tidak hanya berkontribusi melalui pembiayaan, tetapi juga melalui kolaborasi yang menghasilkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Erick juga menyampaikan bahwa perhatian terhadap isu gizi anak adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Selain dukungan dari BUMN, MBG juga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Suhaeni, Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, mengungkapkan bahwa MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Menurutnya, program ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga memberdayakan perempuan sebagai pilar penting dalam keluarga. Dengan melibatkan Permodalan Nasional Madani (PNM), program ini mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak.

Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM, menjelaskan bahwa edukasi kepada ibu-ibu nasabah Mekaar menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MBG. PNM tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali ibu-ibu dengan pengetahuan tentang cara menyajikan makanan sehat dan bergizi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Lebih dari itu, PNM juga terus mendorong penguatan perlindungan hak perempuan, sehingga mereka dapat lebih berdaya baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan isu gizi anak sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Juru Bicara Kepresidenan, Prita Laura, memuji MBG sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Ia menilai bahwa MBG tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap hak anak, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Program ini dirancang untuk sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan bergizi.

Keberhasilan MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan dampak yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dan keluarga, tetapi juga memperkuat pondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, MBG menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keberlanjutan program seperti MBG membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak-anak, kita tidak hanya membantu mereka tumbuh sehat, tetapi juga membentuk generasi yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

MBG juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan inisiatif serupa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan semakin banyaknya program berbasis masyarakat yang berfokus pada gizi dan pemberdayaan perempuan, cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera dapat segera terwujud. Program ini menjadi bukti bahwa melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan bangsa.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran atas inisiatif MBG yang tidak hanya menjawab tantangan gizi anak, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa 100 hari pertama pemerintahan baru telah membawa arah yang positif dalam pembangunan bangsa. Dengan program-program seperti MBG, Indonesia semakin optimistis dalam menciptakan generasi emas yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih cerah.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai inisiatif strategis yang mencakup sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu langkah signifikan adalah pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua.

Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan subur di wilayah tersebut guna meningkatkan produksi pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan. Presiden Prabowo menargetkan pengembangan tiga juta hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia, dengan satu juta hektar di antaranya berlokasi di Merauke. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produksi beras hingga 20 juta ton gabah atau 10 juta ton beras giling.

Presiden Prabowo meninjau langsung progres proyek ini pada November 2024 lalu dan menekankan pentingnya penggunaan teknologi modern dalam proses pertanian. Penggunaan alat seperti combine harvester diharapkan dapat memudahkan petani dalam memanen padi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi atas tantangan ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Merauke mendapat apresiasi dari berbagai pihak salah satunya dari Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Ketua MRPS, Damianus Katayu mengatakan pihaknya mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah berkunjung ke Merauke demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya dirinya berharap Presiden Prabowo bisa berdialog dengan orang asli Papua (OAP) terkait banyak hal terutama pembangunan.

Selain fokus pada sektor pertanian, pemerintah meluncurkan program ambisius untuk menyediakan makanan gratis bagi lebih dari 80 juta siswa dan ibu hamil di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak. Setiap makanan dirancang mengandung porsi nasi, protein, sayuran, dan buah dengan anggaran Rp10.000 per porsi.

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira mengatakan Program tersebut tidak hanya memberikan nutrisi pada generasi muda, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Petani lokal di Papua akan sangat diuntungkan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja baru.

Tidak hanya di bidang pangan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pendidikan. Papua selama ini memiliki angka partisipasi sekolah yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada tahun 2023, angka partisipasi sekolah di Papua untuk jenjang SMP hanya mencapai 77%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 90%. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan angka tersebut melalui program bantuan beasiswa untuk anak-anak asli Papua, pengadaan guru di daerah terpencil, serta pembangunan sekolah-sekolah baru yang dilengkapi fasilitas belajar modern.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Filep Wamafma mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memajukan sektor pendidikan, di antaranya, alokasi anggaran kesejahteraan guru akan meningkat menjadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya., Pihaknya juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar penentu kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemerintah juga meluncurkan program kesehatan yang menyasar daerah-daerah terpencil di Papua melalui pengiriman tenaga medis dan pendirian pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di wilayah pedalaman. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka kematian ibu dan anak di Papua yang masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Program seperti “Dokter Terbang” diluncurkan untuk memastikan layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, publikasi “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua 2024” menyajikan berbagai indikator dari berbagai aspek kesejahteraan, seperti informasi demografi penduduk, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Data ini penting untuk memahami kondisi terkini dan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program strategis di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, tantangan seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar dan kekhawatiran terkait program transmigrasi perlu ditangani dengan bijak dan partisipatif. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat secara signifikan, sejalan dengan visi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memajukan Papua patut diapresiasi. Komitmen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan sumber daya lokal menunjukkan bahwa Papua menjadi prioritas dalam visi pemerataan pembangunan nasional.

Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, harapan untuk melihat Papua yang maju, sejahtera, dan berdaya bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah kenyataan yang dapat diraih bersama. Pemerintah layak mendapatkan apresiasi atas upaya nyata yang telah dilakukan, sembari terus melibatkan masyarakat Papua dalam setiap proses pembangunan yang ada.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Lorenzo Joko Santoso*(

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam menjalankan mandatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat korupsi adalah tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dan lintas negara.

Salah satu langkah strategis KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional adalah pertemuan dengan Otoritas Akuntabilitas Uni Emirat Arab (UAEAA) pada Senin, 20 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kerja sama pencegahan korupsi di sektor publik, termasuk pertukaran informasi terkait identifikasi penyalahgunaan kekuasaan. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah akar dari korupsi yang merugikan kepentingan publik.

Agus menambahkan kesepakatan untuk saling bertukar informasi adalah langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di era sekarang. Langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi lintas negara, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di mata dunia.

Di tingkat nasional, KPK juga terus membangun sinergi dengan berbagai lembaga. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif KPK yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem dalam pemberantasan korupsi. Menurut Sophia, pendekatan ini tidak hanya memperbaiki tata kelola internal lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan yang diawasi.

Sophia menambahkan penerapan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-Fraud bagi sektor jasa keuangan adalah salah satu bentuk nyata kolaborasi yang membawa perubahan positif. Hal ini memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sektor keuangan negeri dikelola secara profesional dan transparan.

Pendekatan berbasis ekosistem yang dimaksud tidak hanya mengutamakan tindakan represif, tetapi juga preventif. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif KPK dalam memberikan edukasi antikorupsi kepada pelaku industri keuangan. Dengan langkah ini, diharapkan potensi fraud dapat ditekan sejak dini, sehingga industri keuangan dapat berkembang secara sehat dan berintegritas.

Sinergi KPK tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga menjangkau sektor pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Salah satu contoh nyata adalah pendampingan KPK terhadap Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.

Nasaruddin menambahkan pendampingan KPK bertujuan memastikan tidak ada lagi jual beli kuota haji atau praktik curang lainnya, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Hal ini penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji sesuai aturan yang berlaku.

Keberhasilan kerja sama ini dapat menjadi model bagi sektor pelayanan publik lainnya. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pendampingan dari lembaga antikorupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel.

Sinergi antara KPK dan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tantangan korupsi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK semata, melainkan juga memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan merusak moral bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh KPK untuk memperkuat sinergi, baik melalui kerja sama internasional maupun program-program di dalam negeri, harus mendapat apresiasi dan dukungan penuh.

Upaya sinergis yang dilakukan oleh KPK, baik dengan lembaga internasional seperti UAEAA, OJK, maupun Kementerian Agama, adalah bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting untuk mendukung langkah-langkah ini, baik dengan menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari maupun memberikan dukungan moral kepada lembaga-lembaga yang berjuang memberantas korupsi.

Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Sinergi adalah kunci utama untuk memenangkan perang melawan korupsi, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis merupakan Pemerhati Hukum dan Pemerintahan asal Jakarta

Balikpapan – Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Kavaleri Kristiyanto, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program swasembada pangan tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan yang belum produktif.

“Swasembada pangan merupakan kelanjutan dari program ketahanan pangan pada tahun 2024, meliputi kegiatan cetak sawah, optimasi lahan (oplah), dan luas tambah tanam (LTT),” kata Kapendam Kristiyanto saat syukuran HUT Pendam VI/Mulawarman di Balikpapan.

Kristiyanto menjelaskan bahwa program cetak sawah adalah upaya mengubah lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian yang dapat ditanami padi. Pada tahun 2025, Kodam VI/Mulawarman memiliki target seluas 150.000 hektar per tahun. Target untuk semester pertama tahun 2025 adalah 75.000 hektar.

“Dari total luas itu, yang sudah disepakati target semester I-2025 seluas 75.000 hektar,” jelasnya.

Pelaksanaan program cetak sawah ini dilakukan di wilayah Komando Resor Militer (Korem) 101/Antasari yang berada di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah kerja Korem 101/Antasari mencakup Kabupaten Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin.

“Program cetak sawah di Korem 101/Antasari melibatkan berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan. Kami memastikan sinergi lintas sektor untuk melaksanakan kegiatan ini,” tambah Kristiyanto.

Dalam pelaksanaannya, Kodam VI/Mulawarman bersinergi dengan Kementerian Pertanian yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini mencakup pendampingan teknis dan penyediaan kebutuhan pertanian.

“Dari Kementerian Pertanian akan berdampingan dengan personel kami di masing-masing Kodim yang akan bergerak bersama melaksanakan program cetak sawah baru,” ujar Kristiyanto.

Lebih lanjut, Kristiyanto menjelaskan bahwa program cetak sawah dilakukan oleh tenaga profesional yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pertanian RI, sementara personel Korem 101/Antasari bertindak sebagai pendamping.

“Jadi, mulai pemberian bibit, pupuk, hingga pembelian hasil panen dilakukan oleh Kementerian Pertanian RI,” katanya. Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik pertanahan yang dapat menghambat pelaksanaan program.

Lahan yang menjadi sasaran program cetak sawah meliputi lahan tidur, lahan perkebunan sawit yang tidak produktif, dan lahan kosong yang dikonversi menjadi lahan pertanian. Kodam VI/Mulawarman juga memfokuskan program pada lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan.

“Kami akan melibatkan pemilik HGU agar lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung swasembada pangan,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam upaya swasembada pangan termasuk melalui percepatan pencapaian target pelaksanaan program cetak sawah. Pemerintah menargetkan program cetak sawah meliputi lahan seluas 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan []

Oleh : Andri Setya Lesmana )*

Program cetak sawah merupakan salah satu upaya strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dalam upaya ini, peran kelompok pengusaha sangatlah vital, baik dari segi pembiayaan, penyediaan teknologi, hingga pendampingan dalam pengelolaan lahan pertanian yang baru dibuka. Kelompok pengusaha yang terlibat dalam program ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam segi material, tetapi juga turut serta dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Apresiasi terhadap peran kelompok pengusaha dalam program cetak sawah sangatlah penting. Mereka bukan hanya sebagai investor yang menanamkan modal, namun lebih dari itu, mereka juga berperan sebagai motor penggerak dalam transformasi sektor pertanian yang modern. Melalui kerjasama dengan pemerintah, pengusaha dapat membantu mengakses teknologi dan inovasi terbaru dalam bidang pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, mengatakan bahwa Kadin akan ikut mengidentifikasi lahan-lahan di daerah untuk program cetak sawah dan optimasi lahan. Devi berharap jaringan Kadin daerah (Kadinda) mampu memaksimalkan lahan-lahan potensial di berbagai wilayah untuk ekstensifikasi lahan. Selain fokus pada produktivitas, ekstensifikasi, dan intensifikasi, Kementan dan Kadin juga akan membuka peluang besar di sektor perdagangan dan investasi guna memperkuat daya saing agribisnis Indonesia di pasar global.

Selain itu, kelompok pengusaha juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan yang baru dibuka. Dengan adanya pendampingan yang terus-menerus, petani tidak hanya diajarkan cara menggunakan alat-alat modern, tetapi juga diberikan wawasan mengenai cara-cara bertani yang efisien dan menguntungkan. Kelompok pengusaha yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ini dapat membantu petani memahami aspek-aspek penting dalam usaha pertanian, seperti pemilihan bibit yang unggul, penggunaan pupuk yang tepat, serta cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Pentingnya peran kelompok pengusaha dalam program cetak sawah juga terlihat dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kelompok pengusaha dan petani, para petani dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pasar. Kelompok pengusaha sering kali memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga mereka dapat membantu petani memasarkan hasil pertanian dengan harga yang lebih baik dan stabil. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tidak hanya itu, pengusaha juga memiliki kapasitas untuk menginvestasikan modal dalam skala yang lebih besar, sehingga program cetak sawah dapat dilakukan secara lebih luas dan masif. Dengan adanya investasi yang cukup besar, jumlah lahan yang dapat dibuka dan dikelola akan semakin banyak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Di tengah tantangan besar dalam sektor pertanian, seperti terbatasnya lahan, perubahan iklim, dan ketergantungan pada faktor eksternal, kerjasama dengan kelompok pengusaha menjadi solusi yang sangat efektif.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DPTPHP) Kalimantan Tengah,  Sunarti menyatakan pihaknya ingin petani yakin, dan tidak perlu khawatir soal hasil panen. Pemerintah telah memikirkan pasar dan pengelolaannya. Dan program ini adalah upaya untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Kalteng, Rahmat Nasution Hamka menegaskan, bahwa program cetak sawah merupakan peluang besar bagi dunia usaha untuk berperan aktif dalam membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Rahmat menilai langkah strategis pemerintah pusat dan provinsi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi daerah, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Menurutnya, keterlibatan Kadin cukup penting dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana, investasi, hingga pemasaran hasil pertanian. Rahmat juga mendorong pengusaha lokal di Kalteng untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, keterlibatan pengusaha lokal akan memperkuat ekosistem pertanian di daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain manfaat langsung bagi petani, program cetak sawah yang melibatkan pengusaha juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pembukaan lahan baru untuk pertanian tentu akan membuka lapangan kerja baru, baik di sektor pertanian itu sendiri maupun sektor terkait lainnya, seperti distribusi dan pengolahan hasil pertanian. Dengan adanya lapangan kerja ini, angka pengangguran di daerah tersebut dapat berkurang, dan perekonomian daerah pun akan semakin berkembang.

Dalam jangka panjang, kontribusi kelompok pengusaha dalam program cetak sawah dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan peningkatan produktivitas yang lebih tinggi dan distribusi pangan yang lebih merata, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor pangan dan bahkan meningkatkan ekspor produk pertaniannya. Hal ini akan semakin memperkokoh posisi Indonesia di pasar global, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia.

Peran kelompok pengusaha dalam program cetak sawah sangat penting dan perlu diapresiasi. Kerjasama yang terjalin antara pengusaha, petani, dan pemerintah akan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih maju, efisien, dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan kepada kelompok pengusaha dalam program cetak sawah harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat Ekonomi