Monthly Archives: Januari 2025

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah menjadi salah satu momentum demokrasi yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dalam situasi pasca Pilkada, di mana seringkali muncul dinamika sosial yang memanas, peran seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama dan pemuda menjadi sangat vital dalam menciptakan keteduhan dan menjaga persatuan.

Tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk narasi kedamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Pemuka Agama, Ustadz Abdul Somad, dalam ceramahnya baru-baru ini mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan nasionalisme pasca Pilkada.

”Perbedaan pilihan politik adalah bagian dari rahmat dan bukan alasan untuk memutus silaturahmi, lebih lanjut pentingnya menjaga persatuan umat terutama di tengah berbagai perbedaan yang ada terutama pasca pelaksanaan Pilkada 2024”, Ujarnya.

Selain itu, Ketua Umum Laskar Manguni Indonesia (LMI), Pendeta Hanny Pantouw menyatakan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

”Kami menyerukan agar masyarakat menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jangan sampai informasi yang belum terverifikasi menciptakan konflik atau merusak harmoni sosial yang telah terjalin dengan baik selama ini”, Ungkap Pendeta Hanny.

Di sisi lain, tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani berbagai kelompok di masyarakat yang mungkin terpecah akibat perbedaan pilihan politik. Melalui kegiatan-kegiatan seperti dialog publik, diskusi komunitas, atau aksi sosial bersama, tokoh masyarakat dapat mendorong terciptanya ruang-ruang komunikasi yang inklusif. Hal ini penting untuk meredam potensi konflik horizontal yang sering terjadi pasca Pilkada.

Peran pemuda juga tak kalah penting. Generasi muda yang melek teknologi dapat menjadi motor penggerak dalam menyebarkan pesan-pesan positif melalui media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP-NTT) Jakarta, Yohanes Hiba Ndale yang mengatakan bahwa lancarnya pelaksanaan Pilkada 2024 harus terus dijaga dengan terus menjaga persatuan dan menerima dengan lapang dala soal hasil Pilkada 2024.

”Setelah hasil Pilkada diumumkan, saya berharap masyarakat tidak pecah belah, tetapi justru memperkuat kebersamaan untuk mendukung siapapun kepala daerah yang terpilih” Ungkapnya.

Dalam kondisi pasca Pilkada, berbagai elemen masyarakat harus bersinergi untuk menjaga stabilitas sosial. Kerja sama yang erat antara tokoh agama, masyarakat, dan pemuda dapat menjadi fondasi kokoh untuk membangun keteduhan dan meredam gesekan-gesekan yang terjadi. Dengan begitu, demokrasi Indonesia tidak hanya berakhir pada proses pemungutan suara, tetapi juga menghasilkan masyarakat yang semakin matang dalam menghargai perbedaan sehingga dapat meningkatkan kemajuan daerahnya.

Mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai pelajaran bersama untuk terus memperkuat persatuan bangsa. Peran aktif tokoh agama, masyarakat, dan pemuda adalah kunci utama menuju Indonesia yang damai dan harmonis. Salam Persatuan untuk Indonesia Emas 2045 !!!. [*]

Jakarta – Setelah berakhirnya proses Pilkada Serentak 2024, masyarakat diminta untuk fokus pada persatuan demi keberlanjutan pembangunan daerah.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman di wilayahnya.

Akmal mengajak semua pihak, baik masyarakat maupun peserta kontestasi politik, untuk kembali bersatu demi mencapai tujuan bersama.

“Keamanan dan ketentraman di Provinsi Kalimantan Timur yang lebih penting, oleh sebab itu seluruh pihak harus bersama-sama menjaganya sehingga dapat tercapai provinsi Kaltim yang hebat,” ujar Akmal Malik.

Ia berharap bahwa selesainya Pilkada menjadi momen untuk mengalihkan fokus pada pembangunan yang membawa kemajuan bagi Kalimantan Timur.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, mengingatkan pentingnya menghentikan perdebatan soal hasil Pilkada. Ia menolak segala bentuk euforia yang berlebihan dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun Jambi.

“Sekarang ini saatnya kita bekerjasama membangun Jambi yang kita cintai ini, tidak ada lagi terkotak-kotak. Sekarang sudah saatnya bagaimana kita bisa fokus membangun Jambi. Jadi jangan bahas lagi soal pilkada yang telah usai,” kata Al Haris.

Al Haris juga mengapresiasi jalannya Pilkada Jambi yang berlangsung damai meski sempat terjadi kegaduhan di beberapa tempat.

Ia menekankan bahwa semua pihak, termasuk calon yang tidak menang, harus saling merangkul dan bahu-membahu untuk kemajuan Jambi.

“Kini jangan lagi membicarakan soal pilkada, semua telah berlalu. Sekarang ini kita fokus lagi bagaimana keberlanjutan pembangunan Jambi bisa berjalan baik,” tambahnya.

Seruan serupa disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten Agam, Edi Busti, yang mengajak seluruh masyarakat di wilayahnya untuk bersatu pasca-Pilkada.

Dalam arahannya, Edi Busti menekankan bahwa perbedaan pilihan selama Pilkada tidak boleh memecah belah masyarakat.

“Pilkada sudah usai, mari kita hilangkan segala perbedaan yang mungkin timbul akibat perbedaan pilihan. Saatnya kita bersatu untuk kemajuan daerah kita,” ujar Edi Busti.

Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah dan masyarakat sekarang adalah menjaga kedamaian dan berfokus pada pembangunan yang lebih besar untuk daerah Agam.

Dengan berbagai ajakan tersebut, para kepala daerah menunjukkan komitmen kuat untuk memanfaatkan momentum pasca-Pilkada sebagai waktu yang tepat untuk merekatkan kembali persatuan dan bekerja bersama demi pembangunan daerah.

Jakarta – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang dan jasa non-mewah, yang semula direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah sangat mewah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Untuk barang dan jasa selain yang masuk kategori tersebut, tarif PPN tetap 11%.

“Komitmen saya adalah selalu berpihak kepada rakyat, kepentingan nasional, dan berjuang serta bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan dan berkoordinasi dengan DPR, hari ini pemerintah memutuskan bahwa tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” ujar Prabowo.

Keputusan ini mengakhiri tarik ulur terkait kenaikan tarif PPN yang menjadi perbincangan hangat sejak awal Desember lalu. Presiden menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat, mendorong pemerataan ekonomi, serta menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.

Pengamat Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut langkah ini menunjukkan kekhawatiran pemerintah menjelang 100 hari masa jabatan Presiden Prabowo.

“Prabowo ingin menunjukkan lagi bahwa dia adalah presidennya yang punya mandat pro-rakyat, jangan diganggu kebijakan yang kontradiktif,” ujar Bhima.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan sejumlah paket stimulus untuk masyarakat dengan total mencapai Rp38,6 triliun. Stimulus tersebut meliputi bantuan beras 10 kilogram bagi 16 juta penerima selama Januari-Februari 2025, diskon listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 volt ampere (VA), serta insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa kenaikan PPN tidak akan membebani masyarakat umum.

“Barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena PPN 11% tidak mengalami kenaikan menjadi 12%. Jadi tetap 11%,” jelas Sri Mulyani.

Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan prorakyat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. {#}

Oleh : Anindira Putri Maheswani )*

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menjadi kabar baik bagi masyarakat luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melalui akun Instagram pribadinya, menegaskan bahwa tarif PPN tetap berada pada angka 11 persen untuk barang dan jasa, kecuali bagi kelompok barang mewah. Langkah ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat sekaligus menunjukkan perhatian mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Pernyataan ini muncul setelah rapat Tutup Kas APBN 2024 dan peluncuran sistem Core Tax di Kementerian Keuangan yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menjawab keraguan publik yang berkembang terkait kemungkinan kenaikan PPN. Ia menegaskan bahwa barang dan jasa yang selama ini bebas dari PPN akan tetap demikian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Selain itu, barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 11 persen juga tidak akan mengalami kenaikan.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN hanya untuk kelompok barang mewah yang selama ini sudah dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini antara lain pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah atau apartemen mewah bernilai lebih dari Rp30 miliar, serta kendaraan bermotor kelas atas. Dengan demikian, hanya golongan masyarakat mampu yang akan terdampak oleh kebijakan ini, sementara mayoritas rakyat tidak akan merasakan perubahan.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat papan atas. Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen Presiden untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Keberpihakan ini sejalan dengan visi besar pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, di mana tidak ada golongan masyarakat yang tertinggal.

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno. Ia menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam mengutamakan kepentingan rakyat. Eddy menyebut keputusan ini sebagai bukti nyata bahwa Presiden mendengar dan menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan petisi. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan semangat “no one is left behind,” di mana kesejahteraan adalah hak semua lapisan masyarakat.

Lebih jauh, kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan pemerintah yang proaktif dalam mendengar suara rakyat. Dalam era di mana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbuka, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi memiliki tempat penting dalam pengambilan keputusan. Dengan memberi ruang bagi demokrasi yang sehat, kebijakan ini menjadi bukti bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial dan gotong royong. Dengan memfokuskan kenaikan tarif hanya pada barang-barang mewah, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Langkah ini tidak hanya melindungi kelompok rentan tetapi juga memastikan bahwa beban pajak lebih proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap lapisan masyarakat.

Keputusan untuk tidak menaikkan PPN secara menyeluruh ini juga memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi. Dengan tidak adanya tambahan beban pajak, masyarakat dapat tetap fokus pada pemulihan ekonomi mereka tanpa khawatir kehilangan daya beli. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, penerapan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah menjadi langkah yang tepat dalam memastikan kontribusi dari golongan masyarakat mampu. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai upaya redistribusi yang adil, di mana pendapatan dari pajak barang mewah dapat digunakan untuk membiayai program-program yang berdampak langsung pada masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Langkah pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat ini menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga cerminan dari keadilan dan gotong royong. Keberanian pemerintah untuk tidak menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen secara menyeluruh adalah bukti nyata bahwa kebijakan fiskal dapat dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keputusan untuk tidak menaikkan PPN menjadi 12 persen tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang berkeadilan. Mari kita dukung langkah pemerintah yang pro-rakyat ini, sekaligus terus memberikan masukan yang konstruktif demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

JAKARTA — Pemerintah telah berhasil mengendalikan mobilitas seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 dengan serangkaian kebijakan strategis.

Mulai dari transportasi darat hingga transportasi udara, langkah-langkah tersebut terbukti efektif mendukung kelancaran arus pergerakan masyarakat.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyiapkan lebih dari 8 kebijakan untuk mengatur mobilitas masyarakat selama periode Tahun Baru.

“Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih 8 landasan kebijakan baik berupa Keputusan Menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi direktur jenderal,” kata Dudy dalam rapat koordinasi di Jakarta.

Kebijakan ini termasuk pengaturan lalu lintas, pembatasan operasional angkutan barang, dan rekayasa lalu lintas di jalur-jalur rawan kemacetan.

Kemenhub juga mengatur pembatasan operasional angkutan barang di pelabuhan-pelabuhan strategis, seperti Merak dan Bakauheni.

Tidak hanya itu, untuk transportasi laut, Kemenhub memastikan kesiapan armada dan pembagian rute angkutan penyeberangan.

Kebijakan yang sama juga diterapkan pada sektor penerbangan, dengan menurunkan tarif pesawat dan menambah kapasitas angkutan udara.

“Di sektor transportasi udara, telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand,” ujar Dudy.

Di sektor kelistrikan, PT PLN turut berperan dalam mendukung mobilitas kendaraan listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pihaknya meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami menaikkan jangkauan jumlah kendaraan listrik mudik di Natal tahun lalu, tetapi kami juga meningkatkan jumlah SPKLU sebanyak delapan kali lipat,” ujar Darmawan.

Dengan peningkatan ini, PLN memastikan pengguna kendaraan listrik dapat mengisi daya dengan mudah dan aman sepanjang perjalanan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, menambahkan bahwa pemerintah juga mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi, termasuk jalan tol dan fasilitas di bandara, dermaga, serta stasiun.

“Kami memonitor setiap pergerakan masyarakat melalui pusat komando dan posko di titik-titik rawan kemacetan,” kata AHY.

Pemerintah juga menyiapkan titik-titik istirahat untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan, terutama di jalur laut.

Dengan koordinasi yang solid antara berbagai kementerian dan lembaga, mobilitas masyarakat selama rangkaian perayaan Tahun Baru berjalan dengan lancar dan aman.

Pemerintah memastikan setiap aspek transportasi, dari darat hingga udara, telah dipersiapkan dengan baik demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. (*)

Oleh : Gita Oktaviani )*

Seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025, berjalan dengan sangat lancar. Hal tersebut berkat adanya berbagai kebijakan sangat efektif yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Beberapa kebijakan efektif tersebut yakni mulai dari pengaturan transportasi hingga sektor kelistrikan dan pariwisata, langkah-langkah strategis yang diambil terbukti efektif dalam mengatasi tantangan mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas selama periode liburan.

Pemerintah tidak hanya fokus pada upaya mitigasi kemacetan atau kelancaran transportasi, tetapi juga pada penyediaan fasilitas publik yang memadai agar seluruh masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan aman dan nyaman.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa kebijakan terkait mobilitas masyarakat selama libur dan perayaan Tahun Baru 2025 dirancang secara matang. Kemenhub menyiapkan berbagai regulasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kelancaran arus transportasi di seluruh moda, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

Langkah-langkah seperti pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem contra flow, serta pengaturan penyeberangan di pelabuhan, berhasil menghindari kemacetan parah di titik-titik strategis.

Di sisi lain, kebijakan seperti pengaturan armada kapal, penutupan sementara UPPKB, dan pengalihan rute juga berhasil mengurangi potensi gangguan lalu lintas di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Merak dan Bakauheni.

Dalam sektor penerbangan, kebijakan seperti penurunan harga tiket pesawat dan penambahan kapasitas angkutan udara terbukti membantu mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang yang signifikan.

Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh bandara beroperasi dengan kapasitas optimal dan aman. Upaya mitigasi cuaca ekstrem pun telah dipersiapkan dengan matang, terutama untuk mengantisipasi gangguan operasional penerbangan dan transportasi jalan raya yang berpotensi dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk.

Sementara itu, sektor kelistrikan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa lebih dari 81.000 personel dikerahkan untuk memastikan kelancaran pasokan listrik selama periode liburan.

PLN tidak hanya memantau area-area vital seperti gereja, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat keramaian, tetapi juga memastikan ketersediaan listrik untuk kebutuhan pribadi seperti kendaraan listrik.

Dengan pengawasan ketat di lebih dari 4.300 posko yang tersebar di seluruh Indonesia, gangguan kelistrikan yang bisa merusak suasana perayaan dapat dicegah. Program ini juga diperkuat dengan pemantauan dan dukungan melalui aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pengguna kendaraan listrik untuk merencanakan perjalanan dengan lebih aman.

Kementerian Pariwisata juga memainkan peran penting dalam mengelola pergerakan wisatawan domestik maupun mancanegara selama liburan dan perayaan Tahun Baru. Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak telah menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus wisatawan.

Salah satu inisiatif utama adalah penyusunan Surat Edaran Menteri Pariwisata yang memberikan panduan bagi pelaku industri pariwisata agar kegiatan wisata dapat berlangsung aman dan nyaman.

Selain itu, promosi pariwisata melalui kampanye “JAJAN #DiIndonesiaAja” juga sukses meningkatkan jumlah wisatawan domestik yang memilih untuk berlibur di destinasi lokal. Para wisatawan dapat menikmati berbagai atraksi wisata seperti pantai, kuliner, dan pegunungan dengan aman berkat koordinasi antara Kemenpar dan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berhasil menanggulangi tantangan berupa potensi kemacetan dan bencana alam yang mungkin terjadi. Dengan koordinasi intensif antara berbagai lembaga, termasuk Dinas Perhubungan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), langkah-langkah mitigasi yang cepat dan tepat dapat diambil.

Rencana pengalihan rute, serta pengawasan terhadap titik rawan kemacetan dan kecelakaan, membuat seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung tanpa hambatan berarti.

Di sisi lain, sektor pariwisata juga mendapat perhatian dalam bentuk promosi dan persiapan destinasi wisata yang telah dipetakan secara detail untuk menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan risiko.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan pemerintah terbukti efektif dalam menciptakan suasana liburan yang aman, nyaman, dan lancar. Semua sektor terkait, mulai dari transportasi, kelistrikan, hingga pariwisata, berhasil berkolaborasi untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025.

Dengan adanya perencanaan matang dan koordinasi yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga, Indonesia berhasil menyelenggarakan liburan dan perayaan Tahun Baru yang bebas dari gangguan besar. Pemerintah juga telah memperhitungkan berbagai faktor risiko, seperti cuaca buruk dan lonjakan jumlah wisatawan, sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

Perayaan Tahun Baru 2025 menjadi contoh nyata dari keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengelola pergerakan masyarakat serta menciptakan pengalaman liburan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga aman.

Melalui upaya-preventif yang sistematis dan kolaborasi lintas sektor, seluruh rangkaian perayaan dapat berlangsung dengan sangat lancar, memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang merayakan pergantian tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi yang efektif, tantangan besar dalam mengelola momen liburan nasional dapat diatasi dengan baik.

)* Penulis adalah Kontributor Jendela Baca Institute

JAKARTA — Pemerintah berhasil menciptakan perayaan Tahun Baru 2025 yang aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan berbagai langkah koordinasi dan persiapan matang dari berbagai sektor.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata, PT PLN, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), memastikan tidak ada kendala berarti dalam menyambut liburan akhir tahun.

Kementerian Pariwisata melalui Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/1/PP.03.00/MP/2024, memperkuat imbauan kepada seluruh pelaku pariwisata di Bali untuk mengutamakan kenyamanan, kebersihan, dan keamanan wisatawan.

“Karena ini musim liburan akhir tahun yang cukup panjang, penting menghadirkan pariwisata yang nyaman, bersih, dan menyenangkan, salah satunya di Bali,” ujar Ni Made Ayu Marthini, Plt. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar.

Bali, sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, menerima lonjakan pengunjung baik domestik maupun mancanegara.

Made juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan langkah mitigasi dengan membuka posko Natal dan Tahun Baru, serta menerapkan manajemen pengelolaan arus lalu lintas di area rawan kepadatan.

“Kami memantau cuaca buruk dan bencana alam secara berkala, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Polda Bali dan Dishub Provinsi Bali,” tambahnya.

Dengan berbagai persiapan ini, pemerintah telah berhasil mewujudkan perayaan tahun baru lancar tanpa gangguan berarti.

Di sektor kelistrikan, PT PLN memastikan pasokan listrik tetap stabil untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

“Kondisi pasokan listrik untuk malam tahun baru ini, alhamdulillah aman dan lancar,” kata Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo.

PLN telah menyiapkan lebih dari 81.000 petugas dan membuka lebih dari 4.300 posko siaga untuk memantau dan memastikan kelancaran sistem kelistrikan di seluruh Indonesia.

Khususnya di lokasi-lokasi vital seperti gereja, katedral, dan pusat perbelanjaan, pasokan listrik dijaga dengan ketat untuk memastikan perayaan tetap berlangsung dengan lancar.

Menteri Koordinator PMK, Pratikno, juga melakukan pantauan langsung di Yogyakarta, dan menilai bahwa situasi di daerah tersebut aman.

“Secara umum, suasananya bagus. Semua pihak sudah maksimal dalam melakukan pengamanan,” kata Pratikno setelah mengikuti konferensi video pengamanan bersama Kapolda dan Pangdam di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, meskipun mayoritas wilayah Indonesia dilanda hujan, keamanan dan kenyamanan perayaan tetap terjaga dengan baik.

Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergi antar lembaga, perayaan Tahun Baru 2025 di Indonesia berlangsung dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan. (*)

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Pemerintah berhasil mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 berlangsung dengan sejumlah langkah preventif yang telah dirancang secara matang.

Mulai dari penguatan infrastruktur transportasi hingga penyiapan personel pengamanan, berbagai upaya tersebut terbukti efektif dalam mengelola arus pergerakan masyarakat. Strategi ini, yang dilaksanakan di berbagai moda transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, hingga kereta api, sukses memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan selama periode Tahun Baru 2025.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengelolaan arus penyeberangan di rute Merak-Bakauheni menjadi salah satu fokus utama. Menghadapi prediksi lonjakan penumpang dan kendaraan, pihaknya menerapkan pola operasional yang disesuaikan dengan kondisi kepadatan.

Pada kondisi normal, 30 kapal akan beroperasi, namun ketika kepadatan meningkat, jumlah kapal akan ditambah hingga mencapai 33 unit. Langkah pengalihan kendaraan juga diterapkan dengan mengarahkan kendaraan truk besar ke pelabuhan alternatif untuk mencegah kemacetan di jalur utama.

Menhub juga menekankan pentingnya perencanaan perjalanan yang matang, seperti membeli tiket daring dan menghindari kedatangan ke pelabuhan tanpa tiket, guna mengurangi potensi kepadatan.

Selain penguatan armada kapal, kesiapan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Di pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk Merak dan Bojonegara, telah diterapkan sistem delay untuk menghadapi potensi gangguan yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk.

Pemerintah, melalui Kemenhub, juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dan mengikuti informasi resmi terkait jadwal pelayaran. Dengan koordinasi yang baik antara pihak pelabuhan, Kemenhub, dan ASDP, langkah-langkah ini berhasil mengurangi dampak negatif dari lonjakan pergerakan.

Di Jawa Timur, Kepolisian Daerah (Polda Jatim) menyiagakan lebih dari 18.000 personel untuk Operasi Lilin Semeru 2024. Angka ini mencerminkan kesiapsiagaan pihak berwenang dalam mengelola pergerakan 110 juta orang yang diprediksi terjadi selama periode perayaan Tahun Baru.

Kombespol Komarudin, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, menjelaskan bahwa peningkatan pergerakan ini akan tercatat tidak hanya antarprovinsi, tetapi juga dalam provinsi, dengan Jawa Timur menjadi daerah dengan angka pergerakan tertinggi.

Sebagai bagian dari upaya preventif, Polda Jatim telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan. Salah satunya adalah dengan memonitor kendaraan yang melintas, terutama kendaraan besar seperti bus dan truk, serta melakukan pembatasan operasional untuk kendaraan tertentu pada jalur-jalur rawan.

Selain itu, Polda Jatim juga telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan bencana, kemacetan, dan kecelakaan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik selama periode liburan.

Langkah-langkah ini tidak hanya mencakup pengawasan langsung di lapangan, tetapi juga koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan SAR Nasional (Basarnas), untuk memastikan bahwa segala hal dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Keberadaan Pos Pam yang tersebar di berbagai titik rawan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang bepergian, serta mempercepat proses penanganan jika terjadi insiden.

Tidak hanya di sektor transportasi darat, antisipasi lonjakan penumpang juga dilakukan dengan maksimal oleh pengelola transportasi publik. Di Sumatera Selatan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) membentuk Posko Nataru untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di LRT Sumsel.

Kepala BPKARSS Rode Paulus menyatakan bahwa pengawasan yang ketat dan penambahan frekuensi perjalanan merupakan langkah utama dalam menjaga kelancaran operasional. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petugas operasional, keamanan, serta layanan pelanggan, untuk memastikan pelayanan LRT berjalan dengan lancar.

Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan, BPKARSS menambah jumlah perjalanan LRT dari 94 menjadi 102 perjalanan selama akhir pekan, dan khusus pada malam tahun baru, layanan akan beroperasi hingga dini hari.

Langkah ini tidak hanya untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan. Selain itu, pihak BPKARSS juga memastikan bahwa setiap stasiun LRT dilengkapi dengan pengawasan yang ketat, dengan menambah jumlah petugas dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap armada LRT untuk memastikan operasional tetap prima.

Untuk mempermudah masyarakat, BPKARSS juga menyediakan informasi terkini terkait jadwal perjalanan melalui aplikasi mobile dan kanal media sosial. Upaya ini memudahkan penumpang dalam merencanakan perjalanan serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan penguatan pengawasan dan sistem informasi yang efisien, BPKARSS berhasil menjaga kenyamanan serta keselamatan penumpang selama periode perayaan Tahun Baru.

Langkah-langkah preventif yang diterapkan di berbagai sektor transportasi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat. Sinergi antara kementerian, instansi terkait, dan pihak swasta dalam memastikan kelancaran dan keamanan transportasi berhasil menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi protokol keselamatan, dan memanfaatkan informasi resmi yang tersedia.

Keberhasilan pengelolaan lonjakan pergerakan masyarakat pada seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru ini bukan hanya soal kesiapan fasilitas dan armada, tetapi juga tentang kesiapsiagaan dan sinergi antar berbagai pihak yang terlibat.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan libur Tahun Baru.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui regulasi yang lebih ketat dan sinergi antarlembaga.

Langkah ini ditandai dengan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online (Judol) yang mulai aktif pada 4 November 2024.

Desk ini berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu penegakan hukum, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng platform digital besar seperti Google, Meta, dan TikTok untuk menghapus kata kunci terkait judi online.

“Kami sudah bersurat ke Google. Kami juga sudah bersurat ke TikTok. Kami juga sudah bersurat ke Meta untuk bekerjasama menghapus keyword-keyword tersebut,” kata Meutya.

Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil memblokir 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta.

Namun, Meutya mengakui bahwa proses ini membutuhkan waktu karena platform digital besar sering kali mengikuti aturan perusahaan mereka sendiri.

“Kami sedang mendorong agar mereka juga mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi di Indonesia melanggar,” tambahnya.

Selain itu, Meutya menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat komunikasi dengan perusahaan teknologi, operator seluler, dan penyedia layanan internet.

“Nanti siang, Dirjen Artika akan bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membahas langkah lebih lanjut,” pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan, menegaskan pentingnya edukasi publik terkait bahaya judi online.

“Judi online adalah penipuan. Program ini sudah disetting agar masyarakat pasti kalah, sehingga ujung-ujungnya tidak bisa menarik uangnya,” ujar Budi.

Ia juga menekankan bahwa desk gabungan akan melakukan penelusuran aliran keuangan judi online untuk menyasar praktik pencucian uang.

Komitmen ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diwujudkan dalam delapan misi Asta Cita.

Salah satu misinya, yaitu reformasi hukum dan birokrasi, mencakup pemberantasan judi online, narkoba, dan korupsi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut melaporkan hasil signifikan dari upaya pemberantasan judi online.

“Sejauh ini, kami telah mengungkap 789 kasus yang melibatkan 397 tersangka, menyita barang bukti senilai Rp220 miliar, dan menutup 32.322 situs judi online,” ungkapnya.

Langkah ini diapresiasi oleh Indonesia Police Watch (IPW) sebagai komitmen Polri dalam mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan regulasi, sinergi lintas lembaga, dan edukasi publik, pemerintah berharap dapat memutus jaringan judi online secara menyeluruh demi melindungi masyarakat dari dampak buruknya.

Surabaya – Polda Jawa Timur menyatakan perang pada perjudian online maupun konvensional. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Imam Sugianto bahwa pihaknya berkomitmen mewujudkan program 100 hari kerja Presiden RI Prabowo Subiantro yang dikenal dengan Asta Cita.

“Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi, kita akan tindak tegas dan nyatakan perang terhadap kasus perjudian,” tegas Imam.

Selain itu, Kapolda juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat dari mulai lapisan bawah sampai atas untuk bekerjasama dan berkomitmen mengedepankan upaya pencegahan perjudian. Pencegahan terhadap perjudian itu yang terpenting.

“Jadi tidak di hilirnya yang kita berantas, karena tidak akan ada habisnya jika dihulunya dibiarkan,” jelasnya.

Kapolda Jawa Timur menjelaskan kepada masyarakat agar memberikan pemahaman terhadap anak-anak di usia dini dan mulai menanamkan pemikiran terkait seluruh agama memang mengharamkan perjudian online dan merusak sendi-sendi perekonomian yang sedang kita bangun dan kita perkuat.

“Bagaimana kita menanamkan pesan kepada masyarakat disemua lapisan untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terutama dikalangan kita sendiri,” ungkapnya.

Imam juga mengatakan bahwa betapa masifnya iklan-iklan judi online saat ini melalui media sosial. Maka, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Termasuk yang kita pegang ini, handphone, laptop atau komputer yang online di internet itu tau-tau muncul ada bermacam-macam iklan judi online, itu yang harus kita waspadai,” tambahnya.

Selain itu, Kapolda juga berpesan khususnya kepada seluruh masyarakat, untuk menjaga minimal pada lingkup terkecil di keluarga masing-masing.

“Bagaimana menanamkan nilai-nilai, mulai dari anak-anak sampai dewasa itu, bahwa judi itu hal yang terlarang, baik oleh agama maupun oleh negara,” ujar Imam.

Pemerintah melalui aparat keamanan berkomitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online secara menyeluruh, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat terutama generasi muda dari dampak negatif perjudian online yang semakin merajalela.

Langkah yang dilakukan Pemerintah dapat menggugah kesadaran semua pihak dan mengurangi dampak negatif yang dapat mengancam moralitas maupun stabilitas sosial masyarakat Indonesia.