Monthly Archives: Januari 2025

JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam menindak praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyebutkan bahwa pihaknya terus berperang melawan konten judi online yang mudah diakses masyarakat melalui berbagai platform.

“Penyebaran judi online makin mudah diakses karena berbagai modus, seperti sisipan di situs, aplikasi media sosial, hingga pesan blast di WhatsApp dan SMS,” ujar Alex.

Alex menjelaskan bahwa Komdigi telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 113 personel yang bekerja 24 jam dalam tiga shift untuk patroli siber.

“Tim pengendalian memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan patroli siber, pemblokiran konten ilegal, serta menerima aduan masyarakat terkait konten perjudian,” tambahnya.

Sejak 2017 hingga Januari 2025, Komdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi.

“Aplikasi menjadi platform yang paling banyak terpapar, dengan 1.429.063 kasus yang ditangani,” ujarnya. Alex juga menyoroti dampak negatif judi online, seperti kerugian finansial, gangguan psikologis, serta risiko keamanan data pribadi.

Penegakan hukum semakin diperkuat dengan langkah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang membongkar sindikat judi online RGOCasino.

Brigjen Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa lima tersangka telah diamankan dari Batam dan Bandara Soekarno-Hatta.

“Empat tersangka ditangkap di Batam pada 5 Desember 2024 dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak 6 Desember 2024,” ujar Himawan.

Mereka berperan sebagai admin customer service yang menawarkan permainan judi online melalui WhatsApp.

Polisi menyita barang bukti berupa mobil, motor, laptop, handphone, hingga uang tunai senilai Rp 1,6 miliar dari sindikat tersebut.

Tersangka utama, HJ alias RJ alias Zeus, ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 Desember 2024.

“HJ alias Zeus berperan sebagai manajer customer service RGOCasino dan mengendalikan 17 website judi online lainnya,” jelas Himawan.

***

Oleh: Berliana Safitri )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang tegas dalam memberantas judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Langkah-langkah hukum yang diterapkan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pelaku maupun penyedia layanan perjudian daring ini. Melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta Polri, berbagai kasus telah diungkap dengan proses hukum yang tidak pandang bulu.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan sebelas tersangka dari tiga kasus besar terkait judi online. Salah satu kasus tersebut melibatkan situs H5 GF777, dengan dua tersangka yang juga terhubung dengan situs Sule 99. Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri, Himawan Bayu Aji, menjelaskan bahwa para tersangka berperan sebagai direktur perusahaan yang menyediakan layanan deposit untuk perjudian online. Dalam kasus ini, aset senilai Rp45 miliar telah dibekukan dan disita oleh aparat.

Kasus lain yang berhasil diungkap melibatkan situs RGO Casino, di mana lima tersangka telah ditangkap. Mereka diketahui menjalankan modus operandi dengan menawarkan informasi kepada calon pemain melalui aplikasi perpesanan dan memberikan berbagai bonus untuk menarik minat peserta baru. Salah satu tersangka berperan sebagai manajer layanan pelanggan yang mengendalikan hingga 17 situs judi daring lainnya. Dari penangkapan ini, uang tunai senilai Rp1,6 miliar telah disita.

Kasus besar lainnya yang disorot adalah situs Agen 138 yang melibatkan empat tersangka. Para tersangka bertindak sebagai operator layanan pelanggan dan manajer situs judi tersebut. Aparat berhasil menyita uang sebesar Rp5,1 miliar dari kasus ini. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang tentang Transfer Dana, serta aturan pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal hingga dua puluh tahun penjara.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menekankan bahwa pemberantasan perjudian online menjadi bagian penting dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada penegakan hukum secara kolaboratif demi menciptakan perekonomian inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Helfi menyoroti penetapan tersangka dalam kasus yang melibatkan PT Arta Jaya Putra (AJP) dan komisaris perusahaan tersebut. Perusahaan properti ini diduga menerima aliran dana hasil judi daring yang kemudian digunakan untuk investasi pembangunan dan pengelolaan Hotel Aruss di Semarang. Langkah penegakan hukum ini tidak hanya menargetkan pelaku, tetapi juga memastikan aliran dana ilegal dapat diputus dan aset negara diselamatkan.

Sejalan dengan penegakan hukum yang intensif, langkah pemerintah turut mendapat perhatian dari pakar hukum. Akademisi hukum Sulistyowati mengemukakan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian digital adalah langkah awal yang perlu ditempuh. Menurutnya, edukasi dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas lokal. Selain itu, rehabilitasi bagi mereka yang sudah kecanduan juga harus menjadi perhatian agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Sulistyowati juga menyoroti bahwa promosi yang menarik dan perasaan anonimitas membuat judi online semakin menggoda bagi banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, langkah tegas pemerintah dengan memblokir lebih dari lima juta konten terkait judi daring sejak 2017 merupakan upaya signifikan yang patut diapresiasi.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perjudian daring ini. Dengan teknologi yang semakin maju, pemerintah terus memperkuat upaya pemblokiran situs ilegal serta mendeteksi aktivitas mencurigakan di dunia digital. Aparat tidak hanya akan menindak para pelaku langsung, tetapi juga mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana dan promosi perjudian daring. Selain itu, Pemerintah juga tidak mengabaikan pentingnya edukasi masyarakat sebagai bagian integral dalam pemberantasan judi daring.

Penyitaan aset besar-besaran dalam kasus-kasus judi daring menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan hukum. Langkah ini bukan hanya sekadar menghentikan aktivitas perjudian, tetapi juga mencegah uang haram dari menggerogoti perekonomian negara. Dalam kasus PT AJP, penyitaan aset senilai Rp103,27 miliar dari rekening perusahaan tersebut menjadi bukti konkret bahwa pemerintah memiliki strategi yang komprehensif dalam memberantas perjudian daring.

Dalam jangka panjang, dukungan masyarakat melalui pelaporan aktivitas judi daring dan kepatuhan terhadap aturan hukum sangat penting. Pemerintah berharap bahwa dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, ekosistem digital yang aman dan sehat dapat tercipta. Tindakan tegas yang dilakukan saat ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang bebas dari praktik ilegal yang merugikan bangsa.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk platform digital, akademisi, serta komunitas masyarakat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bersih dari aktivitas ilegal. Keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya akan melindungi masyarakat dari dampak negatif keuangan dan sosial, tetapi juga menjadi langkah maju dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

)* Penulis adalah Kontributor Singkawang Pos

Oleh: Drana Setiawan )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Langkah-langkah hukum yang ditempuh melibatkan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pemberantasan berjalan efektif dan menyentuh akar permasalahan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjadikan pemberantasan judi online sebagai salah satu prioritas utama dalam seratus hari pertama masa jabatannya. Dengan pengalaman luas di dunia politik dan digital, ia menerapkan pendekatan strategis yang mengutamakan tindakan preventif serta penegakan hukum yang tegas.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi serta memblokir situs-situs judi daring secara otomatis. Komdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam bisnis ilegal ini.

Langkah nyata telah dilakukan, termasuk operasi yang berhasil menangkap pelaku judi daring yang mengoperasikan situs RGOCasino. Para pelaku menawarkan berbagai permainan judi secara daring dan berhasil diamankan beserta barang bukti seperti perangkat elektronik dan sejumlah uang dalam berbagai mata uang.

Polri turut mengungkap kasus lain di Jakarta Utara dengan menangkap empat pelaku yang terlibat dalam operasional dan promosi situs judi online. Mereka kini dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perjudian.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap judi online. Masalah ini dinilai telah meresahkan masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, Budi menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polkam untuk memastikan langkah-langkah pemberantasan dapat berjalan maksimal. Dengan koordinasi yang lebih erat, ia berharap aparat dapat bergerak lebih tajam dalam menghadapi kejahatan digital ini.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri turut menunjukkan peran aktif dalam menindak sindikat judi daring. Direktur Dittipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengatakan pihaknya telah menetapkan seorang tersangka berinisial KK sebagai buronan karena diduga menjadi pemilik dan pengendali situs judi Agen138.

Selain itu, empat tersangka lainnya telah ditangkap dalam kasus yang sama dengan barang bukti perangkat elektronik, kendaraan, serta uang tunai yang jumlahnya mencapai lebih dari lima miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal terkait tindak pidana transfer dana dan pencucian uang, dengan ancaman hukuman berat hingga 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Polri juga menyoroti adanya aliran dana hasil judi daring yang digunakan untuk pembangunan Hotel Aruss di Semarang, yang telah disita sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada pemutusan aliran dana ilegal yang dapat merugikan ekonomi negara.

Selain langkah penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga menempatkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan judi online. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi daring, baik dari sisi finansial maupun psikologis. Edukasi ini tidak hanya menyasar pemain judi, tetapi juga masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meluncurkan kampanye edukatif yang melibatkan media sosial dan platform digital populer untuk menyampaikan pesan anti-judi online. Materi kampanye ini terkait dampak negatif judi daring serta panduan untuk melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada pihak berwenang. Dengan pendekatan yang menyasar berbagai kelompok demografis, pemerintah berharap dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Guna menghadapi tantangan teknologi yang semakin canggih, pemerintah terus berinovasi dengan kebijakan yang bersifat proaktif. Komdigi memastikan tidak akan hanya merespons ancaman setelah terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah preventif yang lebih terukur. Pemerintah berencana memperkuat kerja sama dengan platform digital dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan aman bagi pengguna internet.

Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah sistem pemantauan berbasis AI yang dapat secara otomatis mendeteksi dan memblokir situs-situs judi daring baru yang muncul. Sistem ini dirancang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola operasi pelaku kejahatan digital, sehingga mampu memberikan respons yang cepat dan efektif. Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat kerangka regulasi untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam memberantas judi daring.

Tidak hanya itu, kerja sama dengan pihak internasional juga menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi sindikat judi daring yang sering kali beroperasi lintas negara. Melalui koordinasi dengan lembaga penegak hukum internasional, Indonesia berharap dapat menangkap pelaku yang berada di luar negeri serta memutus jaringan operasional mereka.

Dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari judi daring yang telah mengancam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat. Dukungan masyarakat melalui pelaporan aktivitas ilegal juga sangat penting untuk memastikan bahwa pemberantasan judi online dapat dilakukan secara menyeluruh.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengakui bahwa pemberantasan judi online bukan perkara mudah, terutama karena banyak server yang beroperasi dari luar negeri.

“Ya itu kan menjadi sebuah tantangan karena memang servernya berada di luar negeri, tapi itu bagian dari komitmen kita untuk terus memberantas perjudian online,” ujar Himawan.

Ia menjelaskan bahwa Polri akan mengambil langkah konkret, termasuk menyita aset para fasilitator yang telah dijadikan tersangka, yang sebelumnya jarang dilakukan.

Namun, Himawan juga mengakui adanya celah yang dimanfaatkan para sindikat meski server mereka telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Blokir memang terus dilakukan, tapi seperti yang sudah kita sampaikan teknologinya menggeneralisir. Jadi, memang domainnya sama, tapi URL-nya pasti berbeda,” tuturnya.

Menurut Himawan, meskipun URL telah diblokir, domain yang digunakan tetap sama karena para pelaku memiliki merek yang digunakan hingga tingkat internasional.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menemukan teknologi yang efektif dalam mengatasi situasi tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, turut mengkritik keras kebiasaan judi online yang merusak akal sehat masyarakat.

“Ini adalah contoh nyata dari dampak negatif judi online. Sampai ada yang nekat menyamar sebagai jaksa. Selain hukuman, saya minta pelaku juga diberikan terapi,” katanya.

Sahroni menilai bahwa kecanduan judi online mirip dengan narkoba, sehingga bandar judi harus diperlakukan dengan hukuman tegas layaknya bandar narkoba.

Ia juga mendesak Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta PPATK untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Saya mendesak semua pihak terkait, seperti Polri, Kominfo, dan PPATK, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap judi online ini. Kriminalitas di masyarakat pasti akan meningkat jika ini dibiarkan,” ujarnya.

 JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan pemerataan ekonomi sebagai kunci stabilitas nasional. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional.

“Masih ada banyak aspek dalam pembangunan ekonomi dan manusia yang memerlukan infrastruktur dasar serta konektivitas. Dalam tiga bulan pertama ini, kami fokus untuk mengevaluasi infrastruktur mana yang berjalan dengan baik dan mana yang perlu ditinjau kembali,” ungkapnya.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam membangun dasar infrastruktur yang solid selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

AHY menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang dapat langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Proyek-proyek ini mencakup perbaikan jaringan transportasi, pembangunan bendungan, serta pengembangan energi terbarukan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya logistik, meningkatkan aksesibilitas, dan mempercepat pembangunan di wilayah terpencil.

Selain itu, AHY juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertahanan. Pembangunan fasilitas strategis, seperti pangkalan militer, pelabuhan, dan sistem logistik nasional, diprioritaskan untuk meningkatkan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman.

“Kita perlu bersatu dengan semangat untuk memajukan pertahanan dan keamanan Indonesia. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah siap mendukung kerja sama ini,” ujar AHY.

Sementara itu, di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menilai bahwa UMKM berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi.

Dalam kunjungannya ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan, Helvi mengungkapkan pentingnya peran nasabah PNM dalam pemberdayaan ekonomi nasional untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto.

“Di dalamnya, pengembangan kewirausahaan diperkuat melalui pelatihan dan pemberian akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Helvi.

Ia juga mengajak PNM untuk mengusulkan UMKM unggulan yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, guna mempercepat pemerataan ekonomi dan mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.

“Kami meyakini bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang merata,” ujar Arief.

Oleh: Marissa Stefanny )*

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis. Dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% selama masa pemerintahannya, tantangan besar yang dihadapi adalah keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% yang telah bertahan selama lebih dari satu dekade. Untuk itu, pemerintah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergi kuat antar-lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5%, dengan titik tengah sebesar 5,1%. Meskipun angka tersebut belum mencapai target ambisius pemerintah, tren peningkatan diproyeksikan akan terus terjadi dalam beberapa tahun mendatang. BI optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat pada tahun 2026 ke kisaran 4,8%-5,6%. Optimisme ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan.

Salah satu langkah penting yang diambil BI untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada awal tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama melalui peningkatan penyaluran kredit yang lebih terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penurunan BI-Rate dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi yang tetap terkendali dalam target 2,5% plus minus 1%, serta stabilitas nilai tukar rupiah yang terus dijaga.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga memberikan perhatian khusus pada sektor perbankan untuk memastikan tersedianya likuiditas yang cukup guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hingga pertengahan Januari 2025, BI mencatat bahwa insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang telah disalurkan mencapai Rp 295 triliun.

Dana ini difokuskan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan ini, perbankan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Dalam hal digitalisasi, pemerintah juga mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di era globalisasi. Digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat dalam efisiensi proses bisnis, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar global. BI memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun 2025 dapat mencapai 11%-13%, seiring dengan percepatan digitalisasi dan stabilitas ekonomi yang terus dijaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan Indonesia memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur Industri 4.0, pengembangan sektor kesehatan, blockchain, pembelajaran mesin, serta berbagai sektor produktif lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo sebesar 8%. Sektor digital menawarkan peluang pertumbuhan non-linier yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan lompatan besar yang hanya dapat dicapai melalui digitalisasi, pemanfaatan AI, dan peningkatan produktivitas dengan mengandalkan ekonomi digital.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai dinamika global yang dapat memengaruhi perekonomian domestik. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter di negara maju menjadi beberapa tantangan eksternal yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan situasi global.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah terus mencermati ruang kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk potensi penurunan suku bunga lebih lanjut jika kondisi ekonomi mendukung. Stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah juga menjadi prioritas utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung stimulus ekonomi. Investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

Transformasi ekonomi yang sedang berlangsung ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka makroekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sektor-sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, dan manufaktur menjadi fokus utama dalam kebijakan stimulus ekonomi.

Selain itu, peran teknologi juga menjadi semakin penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. Pemerintah bersama BI terus mendorong adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk sistem pembayaran digital yang semakin berkembang. Digitalisasi di sektor keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional.

Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kerja sama internasional, baik dalam perdagangan maupun investasi, terus ditingkatkan untuk memperluas pasar ekspor dan menarik lebih banyak investasi asing. Kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan global menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

)* Peneliti dari Pancasila Madani Institute

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa program MBG dirancang sebagai solusi ganda, yaitu menjawab kebutuhan gizi masyarakat sembari menciptakan dampak positif pada sektor ekonomi, khususnya UMKM. Peluncuran program ini melibatkan UMKM dalam berbagai tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan.

“Program ini dilaksanakan serentak di 26 provinsi dengan melibatkan ratusan titik distribusi. Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat ekosistem UMKM dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Meutya.

Ketua Lembaga Pengembangan UMKM Muhammadiyah DKI Jakarta, Nosri Sahibi, menekankan bahwa program ini menciptakan efek domino pada ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam program MBG membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

“Pelaku UMKM tidak hanya menyediakan bahan baku, tetapi juga makanan siap saji yang menjangkau berbagai wilayah. Ini memberikan akses pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing mereka,” jelas Nosri.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Samsurizal, menegaskan Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat langsung dari program ini. Keterlibatan UMKM lokal yang memanfaatkan potensi sumber daya pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi kunci keberhasilan program MBG.

“Lampung jadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat langsung program MBG. Selain itu, keterlibatan UMKM lokal yang memanfaatkan potensi sumber daya pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi kunci keberhasilan program MBG,” katanya.

Program MBG mencerminkan visi pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan UMKM sebagai mitra strategis, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan ekonomi lokal dan nasional.

Ke depan, program MBG diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan menciptakan manfaat yang lebih luas. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi, sehingga program ini menjadi model pemberdayaan UMKM yang sukses dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. {}

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintah tengah fokus merealisasikan tujuan utama program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah. MBG juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat. Kolaborasi dengan UMKM diyakini mampu memaksimalkan manfaat ekonomi dalam program MBG.

Terdapat empat tujuan dari program MBG, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program MBG sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya. Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tidak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tidak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiplier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

Senada, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin mengatakan manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh kelompok penerima manfaat, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui atau balita saja. Melainkan ada manfaat strategis lain berupa multiplier efek ekonomi dari program tersebut.

Ujang menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto, Program MBG memiliki peluang besar untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Desa (BUMD dan BUMDes), UMKM serta koperasi dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Program MBG memberikan kesempatan bagi sekitar 28.000 UMKM, koperasi, BUMDes, BUMD, untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bahwa Program MBG dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,86% pada tahun pertama. Diperkirakan para ekonom bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat berarti penyerapan ratusan ribu tenaga kerja.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik. Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Kerja sama dan kolaborasi pemerintah dengan berbagai kalangan masyarakat khususnya UMKM diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. MBG ini merupakan program unggulan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus mendukung perwujudan Indonesia Emas 2025 salah satunya melalui program MBG.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Loa Murib )*
Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki tantangan keamanan yang kompleks. Ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus menjadi isu serius yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Dalam konteks ini, tokoh adat dan agama memainkan peran sentral yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas dan mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi gangguan keamanan, termasuk propaganda yang sering kali disebarluaskan untuk menciptakan keresahan di masyarakat.

Keberadaan tokoh adat di Papua, seperti Ondofolo Besar Sentani Tengah Yanto Khomlay Eluay, menjadi penjaga nilai-nilai lokal yang mampu meredam potensi konflik. Sebagai pemimpin adat, Yanto menekankan pentingnya menjaga kedamaian di Papua. Dengan posisinya yang dihormati, tokoh adat dapat memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Yanto menilai kebijakan pemerintah pusat di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung oleh semua pihak. Imbauannya agar masyarakat memberikan masukan yang konstruktif, daripada melakukan aksi yang mengganggu ketertiban, adalah bentuk kepemimpinan yang diperlukan untuk mewujudkan kedamaian.

Dalam konteks agama, para pemimpin spiritual di Papua memiliki peran strategis sebagai mediator dan penggerak harmoni sosial. Melalui pendekatan dialogis dan persuasif, mereka mampu menyampaikan pesan-pesan perdamaian yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Peran ini semakin penting di tengah propaganda dan hoaks yang disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau simpatisan OPM.

Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Syawaludin Abuhasan, menegaskan bahwa banyak informasi yang beredar mengenai serangan terhadap aparat keamanan hanyalah propaganda yang bertujuan menciptakan ketakutan. Dalam situasi seperti ini, tokoh agama dapat membantu masyarakat menyaring informasi dan mendorong mereka untuk tetap menjaga komunikasi dengan aparat keamanan.

Koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat dan agama, dengan aparat keamanan seperti TNI-Polri menjadi kunci utama dalam mengatasi ancaman keamanan. Operasi Damai Cartenz yang dijalankan Polri menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan humanis dan persuasif dapat menjadi solusi efektif.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk melindungi masyarakat Papua, bukan menciptakan konflik. Program-program berbasis kemanusiaan, seperti trauma healing dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat Papua, termasuk di wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

Selain pendekatan humanis, sinergi dengan tokoh adat dan agama diperlukan untuk mengatasi isu-isu struktural yang menjadi akar masalah keamanan di Papua. Keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan memberikan legitimasi lebih kuat terhadap upaya pemerintah. Tokoh agama, misalnya, dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi maupun solusi yang membangun. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya merasa didengar tetapi juga dilibatkan dalam proses pembangunan.

Di sisi lain, propaganda yang dilakukan oleh OPM melalui penyebaran informasi palsu harus dilawan dengan penguatan narasi positif. Tokoh adat dan agama dapat berkontribusi dengan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang situasi di lapangan. Hoaks yang mengklaim adanya serangan di Teluk Bintuni berhasil diluruskan melalui komunikasi aktif dengan masyarakat. Dalam hal ini, tokoh adat dan agama menjadi mitra penting bagi aparat keamanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan damai tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai tameng terhadap infiltrasi ideologi separatis yang bertentangan dengan semangat persatuan. Dengan memanfaatkan platform tradisional, seperti forum adat atau pertemuan keagamaan, tokoh adat dan agama dapat membangun narasi kolektif tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI.

Kedamaian di Papua juga sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus melibatkan tokoh adat dan agama dalam merumuskan kebijakan strategis untuk Papua. Dengan pendekatan inklusif ini, program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Upaya ini juga memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerahnya, sekaligus menepis narasi negatif yang kerap disuarakan oleh OPM.

Selain itu, tokoh adat dan agama memiliki peran penting dalam mendorong rekonsiliasi di tengah masyarakat Papua yang heterogen. Konflik horizontal yang kerap dipicu oleh perbedaan kepentingan atau pandangan dapat diminimalisir dengan kepemimpinan mereka yang mengutamakan dialog. Peran ini menjadi sangat krusial dalam menciptakan suasana damai menjelang Pilkada 2024. Dengan memanfaatkan otoritas moral yang dimiliki, mereka dapat menjembatani berbagai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kedamaian di Papua.

Kesimpulannya, tokoh adat dan agama memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi ancaman OPM di Papua. Kepemimpinan mereka menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi mereka dengan semua pemangku kepentingan menciptakan fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan pembangunan di Papua. Dengan menjaga semangat persatuan dan kearifan lokal, Papua dapat terus tumbuh sebagai bagian integral dari NKRI yang sejahtera dan damai.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya