Monthly Archives: Januari 2025

)* Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi online yang semakin merajalela di ruang digital. Berbagai langkah strategis telah diambil oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menekan aktivitas ilegal ini.

BSSN mengungkapkan bahwa deteksi konten judi online, khususnya pada situs pemerintah, dilakukan dengan pemantauan intensif selama 24 jam, tujuh hari seminggu. Pemantauan ini mencakup pemeriksaan domain dan sub-domain menggunakan teknik docking di Google untuk melacak URL yang terindikasi judi online. Selain itu, patroli rutin di dark web dan deep web juga dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan.

Dalam upaya tersebut, BSSN mendeteksi 376 URL yang terindikasi terkait judi online sepanjang 2025 dari 78 instansi pemerintah. Sebagian besar URL telah diblokir, meskipun 112 di antaranya masih dalam proses penonaktifan. Selain itu, ditemukan 78 kasus web defacement di situs pemerintah, di mana mayoritas melibatkan penyisipan URL judi online yang tersembunyi di dalam kode situs. BSSN menjelaskan bahwa pelaku biasanya menyusup ke situs pemerintah untuk menyisipkan tautan ilegal yang sulit terdeteksi secara langsung, karena tampilan situs terlihat normal.

Sebagai bagian dari penanganan, BSSN mengidentifikasi 3.908 URL dari domain pemerintah yang terdampak konten judi online. Langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan Kemkomdigi untuk memblokir situs-situs tersebut. Hingga saat ini, sebagian besar URL sudah berhasil dinonaktifkan, meski pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan.

Di sisi lain, Kemkomdigi juga berperan penting dalam pengawasan ruang digital. Berdasarkan evaluasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan sepanjang 2024. Data triwulanan menunjukkan bahwa transaksi pada triwulan pertama mencapai Rp21 triliun, turun menjadi Rp16 triliun pada triwulan kedua, dan menurun drastis hingga Rp4 triliun pada triwulan ketiga.

Kemkomdigi menjelaskan bahwa penurunan ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pengawasan dan pemberantasan judi online yang dilakukan pemerintah. Penanganan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi mengimplementasikan beberapa langkah untuk menangani judi online, seperti memantau dan menutup akses ke situs dan aplikasi terkait, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring dan memverifikasi konten ilegal. Selain itu, nomor-nomor telepon dan aplikasi pesan instan yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online juga diajukan untuk pemblokiran.

Sejak 2017 hingga awal 2025, Kemkomdigi mencatat lebih dari 5,7 juta konten judi online telah berhasil ditangani. Capaian ini didukung oleh integritas tinggi dari tim yang bertugas. Setiap pegawai yang terlibat diwajibkan menandatangani pakta integritas, sementara asesmen berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas kerja dan keselarasan dengan visi pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman.

Menurut Kemkomdigi, pengawasan ruang digital juga melibatkan pemberian pelatihan teknis dan pengawasan langsung terhadap penyedia layanan internet untuk memastikan sinkronisasi dengan database trustpositif. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kebocoran dan meningkatkan ketahanan infrastruktur digital Indonesia.

Namun, meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan tetap ada. Pelaku judi online terus berinovasi dalam mencari celah untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih peka terhadap bahaya judi online dan mampu melaporkan aktivitas mencurigakan.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka transaksi judi online menjadi bukti nyata bahwa pengawasan ketat dan penerapan teknologi dapat memberikan dampak signifikan. Penurunan transaksi dari Rp21 triliun menjadi Rp4 triliun dalam waktu kurang dari satu tahun mencerminkan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil sudah berada di jalur yang benar.

Meski demikian, keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk memperkuat upaya di masa mendatang. Kolaborasi lintas lembaga, penguatan regulasi, serta peningkatan infrastruktur teknologi harus terus dilakukan agar ruang digital Indonesia bebas dari kejahatan.

Apa yang dilakukan oleh BSSN dan Kemkomdigi menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dengan komitmen kuat dapat menghadapi tantangan besar seperti judi online. Dengan dukungan masyarakat dan berbagai pihak terkait, Indonesia dapat terus memperjuangkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online. Salah satu upaya yang telah menunjukkan hasil signifikan adalah turunnya volume transaksi judi online, yang berdasarkan temuan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalami penurunan drastis. Berawal dari Rp21 triliun, transaksi judi online berhasil diturunkan menjadi hanya Rp4,1 triliun dalam waktu sembilan bulan. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah yang tak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan moral masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar mengatakan bahwa Kemkomdigi telah melakukan langkah tegas dalam memerangi judi online. Hingga 21 Januari 2025, lebih dari 5,7 juta konten judi online telah diblokir. Langkah-langkah tersebut mencakup pemblokiran situs-situs judi, aplikasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal, serta langkah preventif melalui pengawasan ruang digital. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga efektif dalam merespons fenomena yang semakin berkembang di dunia maya.

Penurunan transaksi judi online ini juga tak lepas dari upaya intensif dalam penegakan hukum dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Pakar hukum, Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan judi online, terdapat empat langkah utama yang perlu diambil.

Pertama, edukasi publik mengenai bahaya judi online dan dampak negatifnya bagi individu dan keluarga. Kedua, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyedia dan pelaku judi online. Ketiga, rehabilitasi bagi individu yang telah terjebak dalam kecanduan judi, dan keempat, menyediakan alternatif aktivitas produktif yang dapat menggantikan kebiasaan berjudi.

Rehabilitasi yang dimaksud yaitu memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Edukasi publik memang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menanggulangi masalah ini. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana judi online dapat menghancurkan kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, bahkan hingga psikologis. Menurut Prof. Sulistyowati, peran institusi pendidikan sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga semakin tegas dalam menindak praktik judi online. Polisi cyber dan lembaga-lembaga terkait terus berkoordinasi untuk mengungkap jaringan-jaringan judi online yang tersembunyi. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawasan di dunia maya, termasuk bekerja sama dengan platform digital internasional untuk memblokir akses ke situs-situs yang menyebarkan judi online.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, pemerintah juga semakin tegas dalam menindak praktik judi online. Aparat keamanan dan lembaga-lembaga terkait terus berkoordinasi untuk mengungkap jaringan-jaringan judi online yang tersembunyi. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawasan di dunia maya, termasuk bekerja sama dengan platform digital internasional untuk memblokir akses ke situs-situs yang menyebarkan judi online.

Dari perspektif sosial, keberhasilan pemerintah ini juga sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., misalnya, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Menurutnya, kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sangat penting, terlebih bagi generasi muda yang rentan terpengaruh oleh berbagai godaan di dunia maya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan konten-konten yang berhubungan dengan judi online. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena dengan semakin banyaknya laporan yang masuk, proses pemblokiran dan penindakan bisa lebih cepat dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mewaspadai dan tidak terlibat dalam praktik judi online yang berbahaya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, ancaman dari judi online akan terus ada. Namun, dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Maka, masyarakat harus terus mendukung upaya pemerintah dan berperan aktif dalam memberantas judi online. Sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus menjaga dan melindungi generasi penerus bangsa dari praktik yang merusak masa depan mereka.

Dalam era digital ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Judi online bukan hanya sebuah hiburan semata, tetapi juga ancaman serius terhadap moral dan integritas bangsa. Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan transaksi judi online adalah langkah positif yang patut diapresiasi, namun ini baru awal dari upaya yang lebih besar. Mari kita semua, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ikut berperan dalam memerangi judi online dengan tidak terlibat dan mewaspadai ancamannya. Keberhasilan ini hanya bisa terwujud jika kita bersatu dan terus mendukung kebijakan yang ada untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, aman, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Dalam rangka memperingati 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif melalui kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor industri.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Salah satu inisiatif penting adalah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada 22 Januari 2025 di Auditorium Vokasi UI, Depok.

Rektor UI, Heri Hermansyah, mengungkapkan kebanggaannya atas kerja sama strategis ini yang selaras dengan visi pemerintahan baru.

“UI melalui delapan program studi vokasi yang kami miliki siap mendukung pengembangan sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Sinergi ini membuktikan bahwa dunia pendidikan mampu berperan langsung dalam memajukan sektor ekonomi kreatif Indonesia,” ungkap Heri.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif harus menjadi pendorong baru perekonomian nasional. Kami percaya sinergi dengan akademisi seperti UI akan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Selama 100 hari pemerintahan, pemerintah telah mencanangkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Salah satunya adalah inisiatif “kota kreatif” berbasis potensi lokal, yang diusung sebagai strategi untuk menciptakan ekosistem kreatif yang inklusif.

Pada November 2024, Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program khusus yang bertujuan membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal.

“Pemerintah terus memfasilitasi pembentukan ruang kreatif di seluruh Indonesia, agar bisa menjadi pusat aktivitas kolaboratif bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif. Dengan cara ini, ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemerataan ekonomi,” tambah Teuku Riefky.

Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai bentuk konkret dari upaya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat ekonomi berbasis kreativitas.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. []

Oleh : David Kiva Prambudi )*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun ekonomi nasional yang lebih merata sejak awal masa kepemimpinannya. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Fokus utama yang menjadi perhatian meliputi sektor pertanian, ketenagalistrikan, dan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret dalam 100 hari pertama adalah percepatan swasembada pangan. Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan secara menyeluruh pada 2025.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, menilai langkah ini bukan hal yang mudah mengingat ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, swasembada beras dipandang sebagai target yang realistis, mengingat stok beras awal 2025 mengalami peningkatan signifikan.

Produksi beras yang melimpah pada awal tahun ini diyakini menjadi modal kuat dalam mencapai swasembada beras pada 2025. Namun, jika produksi dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan, ketergantungan terhadap impor kembali muncul pada tahun berikutnya.

Tantangan ini harus diantisipasi melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mulai menggenjot sektor pertanian melalui inovasi teknologi pertanian dan program pendampingan bagi petani guna meningkatkan produktivitas hasil panen.

Selain sektor pertanian, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian serius terhadap ketahanan energi. Selama 100 hari pertama, sebanyak 37 proyek ketenagalistrikan diresmikan, mencakup pembangunan pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi.

Proyek tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan pemerataan pasokan listrik bagi industri serta masyarakat di wilayah terpencil. Keberadaan infrastruktur kelistrikan yang memadai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses energi yang stabil.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran krusial dalam mencapai swasembada energi dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

Dengan kapasitas pembangkit baru yang telah beroperasi mencapai 3.222,75 MW, pasokan listrik bagi sektor industri semakin terjamin. Selain itu, potensi energi baru terbarukan (EBT) terus dikembangkan guna memastikan ketersediaan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau. Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi investor di sektor EBT agar percepatan transisi energi dapat segera diwujudkan.

Transformasi menuju industrialisasi dan hilirisasi menjadi prioritas utama dalam strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemandirian energi menjadi faktor vital dalam mewujudkan visi tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada pengolahan sumber daya alam dalam negeri terus diperkuat guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Keberlanjutan industri berbasis sumber daya lokal semakin diperkuat dengan regulasi yang memastikan bahwa bahan mentah dalam negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong daya saing industri nasional.

Pada sektor pendidikan, pemerataan akses bagi masyarakat perbatasan turut menjadi perhatian utama. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo mendapat apresiasi tinggi sebagai solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah terluar Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, menilai program tersebut sangat relevan dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaan sekolah berkualitas di wilayah perbatasan diharapkan dapat menjadi solusi atas minimnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Sekolah Rakyat dirancang agar dapat berfungsi layaknya sekolah asrama yang tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas secara gratis, tetapi juga menjamin kebutuhan gizi para siswa.

Keberadaan sekolah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat kurikulum berbasis vokasi di sekolah-sekolah perbatasan turut dilakukan guna memastikan lulusan memiliki keterampilan yang siap pakai di dunia kerja.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang diterapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mencerminkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Dengan sinergi antara sektor pangan, energi, dan pendidikan, masa depan ekonomi nasional yang lebih inklusif semakin nyata. Keseriusan ini ditunjukkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga implementasi nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah sebelumnya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute

JAKARTA — Langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas peredaran narkoba mendapat apresiasi luas dari masyarakat.

Berbagai kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai kebijakan tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba.

“Terkait langkah tegas yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dalam memberantas peredaran narkoba merupakan upaya yang sangat positif dan patut kita apresiasi,” katanya.

“Bagi saya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk narkoba,” ujar Cici.

Ia menambahkan bahwa ancaman narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam masa depan generasi penerus.

“Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan fondasi penting untuk menyelamatkan potensi besar generasi penerus,” katanya.

Cici juga menyoroti pendekatan humanis dalam pemberantasan narkoba, terutama bagi para pengguna yang dianggap sebagai korban.

“Pendekatan humanis itu sangat penting karena pengguna narkoba adalah korban yang harusnya kita selamatkan, bukan dihukum tanpa solusi,” ungkapnya.

“Rehabilitasi memberikan mereka kesempatan untuk pulih dan kembali produktif di masyarakat,” jelasnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menekankan bahwa untuk pertama kalinya, narkoba menjadi isu sentral dalam program prioritas pemerintahan.

“Saya sebagai Kepala BNN merasa bersyukur sekali untuk pertama kalinya seorang pemimpin negara menempatkan isu narkoba sebagai isu sentral dalam program prioritas,” ucap Marthinus.

Menurutnya, poin ketujuh dalam Asta Cita yang menyoroti pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap permasalahan tersebut.

“Di samping kondisi sosial masyarakat yang membuat problem narkotika menjadi semakin rumit,” tuturnya.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto memaparkan keberhasilan Polri dalam pemberantasan narkoba.

“Dengan capaian pengungkapan 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti senilai Rp2,88 triliun yang dapat menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ungkap Jenderal Sigit.

Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga keamanan masyarakat dari ancaman narkoba.

Apresiasi luas yang diberikan berbagai pihak menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah yang diambil telah memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. ()

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Langkah tegas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas narkoba membuahkan hasil nyata dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.

Komitmen kuat dalam memberantas kejahatan narkotika telah membawa dampak signifikan terhadap persepsi publik. Berbagai kebijakan yang diterapkan tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Keberhasilan dalam program ini juga berdampak pada peningkatan stabilitas sosial, mengurangi tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, dan memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom mengakui bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin pertama yang menempatkan narkoba sebagai isu sentral dalam agenda prioritas nasional.

Keberpihakan tersebut tergambar jelas dalam poin ketujuh Asta Cita yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk penguatan kebijakan pemberantasan korupsi serta narkotika. Perhatian pemerintah terhadap ancaman narkoba dinilai sebagai langkah luar biasa yang menjawab harapan masyarakat akan hadirnya negara dalam menangani permasalahan tersebut.

Menurut Marthinus, keberpihakan pemerintah pada perang terhadap narkoba bukan sekadar wacana, melainkan telah diterapkan melalui kebijakan konkret. Dalam kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan rentan terhadap penyelundupan narkotika, strategi yang diterapkan harus mencakup tindakan represif terhadap jaringan sindikat serta pendekatan humanis bagi para pengguna.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat peran BNN dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman besar di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kerja sama internasional untuk mempersempit jalur distribusi narkotika yang masuk ke Tanah Air melalui berbagai modus operandi baru yang terus berkembang.

Data menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 3,3 juta warga Indonesia di kelompok usia 15–64 tahun masih terjerat penyalahgunaan narkotika. Melihat angka prevalensi yang mencapai 1,73 persen, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama menjadi fondasi penting untuk mengatasi permasalahan ini secara sistematis.

Upaya ini meliputi penegakan hukum yang menyasar seluruh jaringan narkoba, mulai dari bandar hingga pendistribusi, sekaligus mendorong rehabilitasi bagi para pengguna sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan.

Program rehabilitasi yang semakin diperluas juga mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya keluarga para pengguna narkoba yang menginginkan pemulihan bagi anggota keluarga mereka tanpa harus terjerat hukuman pidana.

Kebijakan tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan bukti nyata dari komitmen melindungi masa depan generasi penerus bangsa.

Ancaman narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, kini mendapat perhatian penuh dari negara. Program edukasi yang semakin gencar dijalankan, baik melalui sekolah, komunitas pemuda, hingga platform digital, telah memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika.

Cici menyoroti pendekatan humanis yang diterapkan dalam kebijakan pemberantasan narkoba, terutama terhadap para pengguna yang dianggap sebagai korban. Rehabilitasi menjadi langkah utama agar mereka bisa kembali berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan deteksi dini dianggap sebagai terobosan strategis yang mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang diterapkan untuk mendeteksi jalur distribusi narkotika telah meningkatkan efektivitas pemberantasan. Program edukasi yang melibatkan generasi muda juga telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia juga mengambil peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat peredaran narkoba seperti kafe dan tempat hiburan kini berada dalam pengawasan ketat.

Upaya preventif dilakukan melalui pemasangan stiker imbauan anti-narkoba di berbagai lokasi strategis, sementara tindakan hukum tegas diberlakukan terhadap tempat usaha yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

Jika pelanggaran terus berulang, izin usaha dapat dicabut dan pemiliknya dapat diproses secara pidana. Selain itu, operasi gabungan dengan instansi terkait juga terus diperkuat untuk memberantas titik-titik rawan peredaran narkotika di berbagai daerah.

Kombinasi antara tindakan represif dan preventif yang dijalankan pemerintah telah memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan tegas dan berorientasi pada hasil nyata.

Langkah-langkah strategis dalam pemberantasan narkoba tidak hanya mengamankan masyarakat dari ancaman narkotika, tetapi juga memberikan landasan bagi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Keberhasilan ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional dalam memerangi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam perjalanan 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran dapat membawa perubahan yang signifikan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, upaya pemberantasan narkoba terus diperkuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika.

Jika kebijakan ini terus diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani peredaran narkotika secara efektif. (*)

)* kontributor Persada Institute

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah tegas dan progresif dalam penegakan hukum. Upaya ini patut diapresiasi sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Langkah pemerintah ini ditunjukkan melalui Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil menangkap seorang buron kasus korupsi pembiayaan pengangkutan batu bara. Menurur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

“Penangkapan oleh tim SIRI ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya untuk memonitor dan menangkap buron yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.” Kata Harli

Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejaksaan, dalam empat tahun terakhir kinerja Kejaksaan terbilang kinclong, bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.” ungkap Marsasdi

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan terus menjaga transparansi dan independensi dalam menangani setiap kasus korupsi, tanpa pandang bulu. Selain itu, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Semoga langkah ini menjadi tidak penting dalam membangun Indonesia yang bersih dan berdaya saing tinggi di mata dunia.

Oleh : Aristika Utami

Indonesia memiliki banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memainkan peran vital dalam perekonomian negara. BUMN tidak hanya bertugas sebagai penggerak ekonomi, namun juga sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi BUMN untuk menciptakan sistem yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan operasionalnya.

Salah satu aspek yang sangat vital adalah pembentukan budaya bersih di lingkungan BUMN, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.

Budaya bersih di BUMN mengacu pada norma-norma, kebiasaan, dan nilai yang dipegang teguh oleh seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan BUMN. Nilai-nilai tersebut mencakup integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

1. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mendukung terwujudnya budaya BUMN yang bersih dari korupsi, dengan mengimplementasikan standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2021 hingga saat ini

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran mengatakan pihaknya melakukan transformasi dengan mengadopsi sistem pengawasan yang lebih baik, serta menerapkan komitmen seluruh karyawan melalui pakta integritas sehingga tugas pekerjaan bisa dilakukan dengan penuh integritas, profesionalisme dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, budaya bersih bukan hanya berarti menghindari tindakan korupsi, tetapi juga mencakup segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap BUMN.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN terus mengawal upaya-upaya untuk memperkuat budaya bersih di seluruh BUMN. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) di BUMN.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di setiap BUMN yang bertugas untuk mencegah dan menindak praktek gratifikasi yang bisa merugikan perusahaan.

Peruri sebagai bagian dari BUMN berkomitmen untuk memberantas korupsi demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini sejalan dengan core values BUMN, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK)

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi mengatakan sebagai bagian dari kementerian BUMN, peruri bertekad untuk mengikuti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. Peruri menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta memperkuat sistem pengendalian internal guna memastikan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan transparan, proses-proses yang rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Pemerintah pun terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi budaya bersih di BUMN untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan berjalan dengan efektif.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi sangat besar. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BUMN diharapkan menjadi institusi yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini tidak hanya untuk menjaga integritas perusahaan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah Indonesia tidak hanya menyerahkan pembentukan budaya bersih di BUMN kepada masing-masing perusahaan, tetapi juga aktif memberikan dorongan dan pengawasan.

PT DAHANA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri strategis, juga terus memperkuat komitmennya dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah strategis dilakukan oleh DAHANA untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta menciptakan lingkungan bisnis yang bebas dari korupsi.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, DAHANA telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sosialisasi pencegahan gratifikasi dan tindak korupsi. Melalui sosialisasi ini, DAHANA memberikan edukasi kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menolak gratifikasi yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat vital dalam menjaga budaya bersih di BUMN. KPK tidak hanya bertugas memberantas korupsi, tetapi juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada BUMN untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui program-program seperti whistleblowing system dan pelaporan harta kekayaan pejabat BUMN.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM DAHANA, Mohamad Nur Sodiq mengatakan bahwa penguatan pengawasan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan DAHANA merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di lingkungan Kementerian BUMN yang salah satunya adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Budaya bersih di BUMN merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mewujudkan budaya bersih di BUMN bukanlah hal yang mudah, namun dengan adanya upaya yang sistematis dan konsisten dari pemerintah, pengawasan yang ketat, serta kesadaran tinggi dari seluruh elemen BUMN, diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai. Sebagai lembaga yang dimiliki negara, BUMN harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

)* Pengamat Publik

Solo – Solo kembali membuktikan diri sebagai kota yang sarat dengan nilai-nilai toleransi, terlihat dari penyelenggaraan perayaan Tahun Baru Imlek 2025 yang berlangsung penuh semarak dan kedamaian. Tidak hanya sekadar perayaan budaya, tetapi momen ini juga menjadi simbol keharmonisan antaragama dan antaretnis yang hidup berdampingan di tengah masyarakat.

Ketua Panitia Bersama Imlek 2025 Kota Solo, Sumartono Hadinoto, mengungkapkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam menyambut perayaan ini. Sebanyak 5.000 lampion telah terpasang di berbagai sudut kota, seperti di depan Balai Kota Surakarta dan Jembatan Kalipepe. Kehadiran lampion-lampion ini memancarkan kehangatan budaya Tionghoa di tengah kota yang dihiasi semangat toleransi.

“Lampion-lampion ini hadir dalam berbagai warna, seperti merah, hijau, kuning, dan biru. Ada juga lampion berbentuk Shio, dewa-dewi, hingga Buddha Ketawa yang menambah daya tarik kawasan Pasar Gede,” ujar Sumartono.

Kehadiran ornamen-ornamen khas ini tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga menjadi simbol keragaman budaya yang hidup harmonis di Solo.

Dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2025, Gerakan Pemuda (GP) Ansor turut berperan aktif. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa pengamanan ekstra telah dipetakan di sejumlah wilayah, termasuk Daerah Khusus Jakarta hingga Kalimantan Barat.

Dukungan ini menjadi bentuk nyata solidaritas lintas komunitas demi menciptakan suasana aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang merayakan.

“Perayaan Imlek bukan hanya milik satu kelompok, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dijaga bersama. Kami memastikan untuk memberikan pengamanan terbaik demi kesuksesan acara ini,” kata Addin.

Selain itu, semangat toleransi juga ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. SD Warga Solo, salah satu sekolah nasionalis di kota ini, menggelar berbagai kegiatan menyambut Imlek sebagai bentuk edukasi toleransi bagi para siswa.

Juru Bicara Sekolah, Conchita Conie Silimalar, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 400 siswa dari berbagai jenjang, mulai dari playgroup hingga sekolah dasar.

“Maksud dan tujuan kita mengadakan perayaan Imlek di sekolah untuk mengenalkan pada para siswa bahwa sekolah kami adalah sekolah nasionalis. Ragam agama, budaya, dan etnis hidup berdampingan. Secara bergiliran, hari raya dari berbagai agama dirayakan untuk mengajarkan langsung bentuk-bentuk toleransi,” ujar Conchita.

Perayaan Imlek di Solo tahun ini tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi warga Tionghoa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi kuat keberagaman Indonesia. Dengan semangat saling menghormati dan menjaga kebersamaan, Solo menunjukkan bahwa harmoni dalam perbedaan adalah kunci sukses membangun masyarakat yang damai.

Oleh: Nurul Janida )*

Menjelang momentum keagamaan seperti bulan Ramadan dan Idulfitri, masyarakat sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah ancaman radikalisme dan terorisme, yang kerap meningkat pada momen-momen penting ini. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat luas.

Momentum keagamaan merupakan waktu yang sangat dinantikan oleh umat beragama. Ramadan, misalnya, adalah bulan suci bagi umat Muslim untuk memperkuat spiritualitas dan solidaritas sosial. Namun, momen ini juga sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem dan melakukan aksi teror. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi gangguan keamanan di tengah perayaan keagamaan.

Pemerintah, melalui Surat Edaran (SE) Tiga Menteri, telah menetapkan kebijakan terkait libur sekolah pada bulan Ramadan 1446 H/2025 M. SE ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjalankan ibadah dan mempererat tali silaturahim dengan keluarga.

Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengamanan yang ketat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan latar belakangnya sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, memiliki pengalaman dalam menangani ancaman terorisme. Langkah strategis seperti peningkatan patroli keamanan dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi radikal perlu dilakukan secara intensif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa selama libur Idulfitri, peserta didik diharapkan untuk melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat guna mempererat persaudaraan dan persatuan. Surat edaran terkait hal ini telah diterbitkan.

Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam menghadapi isu ini. Melalui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, organisasi ini telah menetapkan awal Ramadan pada 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Selain memastikan keseragaman waktu ibadah, Muhammadiyah juga terus mendorong penguatan moderasi beragama sebagai upaya melawan radikalisme.

Duta Besar Rusia untuk RI, Sergei Gennadievich Tolchenov mengundang Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar untuk menghadiri Kazan Summit 2025. Undangan tersebut sebagai upaya mempererat kerja sama bilateral, khususnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan agama.

Dubes Sergei mengungkapkan ketertarikan organisasi-organisasi Islam besar di Rusia untuk menjalin hubungan erat dengan Indonesia, seperti The Spiritual Assembly of the Russian Federation, The Muslim Assembly, dan The Mufti Council khususnya dalam rangka menguatkan sinergitas menghadapi radikalisme lingkup global. Banyak negara datang ke Indonesia untuk mempelajari metode deradikalisasi pemahaman Islam, karena radikalisasi menjadi masalah besar di banyak negara.

Radikalisme dan terorisme bukanlah isu yang muncul tiba-tiba. Biasanya, kelompok-kelompok ekstremis memanfaatkan celah dalam kehidupan sosial dan politik untuk menyebarkan ideologi mereka. Mereka sering menyasar kelompok muda yang dianggap lebih mudah dipengaruhi. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Penting juga untuk memahami bahwa radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu. Semua agama memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki agenda tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog antaragama harus terus ditingkatkan.

Momentum Ramadan dan Idulfitri sering kali diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti pasar tradisional yang ramai dan arus mudik yang padat. Kondisi ini dapat menjadi target empuk bagi aksi terorisme. Oleh karena itu, pengamanan di tempat-tempat publik ditingkatkan untuk mencegah potensi serangan.

Selain pengamanan fisik, pemerintah meningkatkan pengawasan di dunia maya. Kelompok radikal sering menggunakan media sosial untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan propaganda. Dengan teknologi yang semakin canggih, aparat keamanan harus mampu mendeteksi dan menangkal ancaman ini secara efektif.

Keterlibatan tokoh agama seperti Abdul Mu’ti dan Nasaruddin Umar juga sangat diperlukan dalam menghadapi radikalisme. Sebagai pemimpin keagamaan, mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Pesan-pesan damai yang disampaikan oleh tokoh agama dapat menjadi penangkal yang efektif terhadap penyebaran ideologi ekstrem.

Sementara itu, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) harus terus menggiatkan program-program moderasi beragama. Dengan pendekatan yang berbasis pendidikan dan dialog, organisasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme.

Media harus memberikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu radikalisme dan terorisme. Selain itu, media juga dapat menjadi alat edukasi untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan harmoni sosial. Momentum keagamaan seperti Ramadan menjadi waktu untuk memperkuat persaudaraan dan mempererat persatuan bangsa. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, ancaman ini dapat diatasi.

Pada akhirnya, menghadapi radikalisme dan terorisme bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Semua elemen bangsa harus bersatu padu untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Hanya dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat melewati tantangan ini dan merayakan momentum keagamaan dengan penuh makna.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta