Monthly Archives: Januari 2025

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita dalam Kabinet Merah Putih telah menciptakan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Tim Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif, Akbar Moujahid menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung keberhasilan MBG.

“Melalui program ini, UMKM dapat mengalami peningkatan transaksi penjualan. Namun, pelaku usaha harus siap menghadapi tantangan seperti memenuhi legalitas dan standar pemerintah,” ungkap Akbar.

Senada, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang (YPISB) Tangerang, Ishana Adriana D, SE, MM, mengatakan Koperasi Rasra menunjukkan dukungannya terhadap program MBG melalui simulasi MBG di YPISB. Dapur UMKM Bojong Nangka, binaan Koperasi Rasra, menyediakan makanan bergizi untuk 950 siswa dari jenjang TK hingga SMK. Menu yang disiapkan, termasuk nasi, ayam goreng, tumisan sayur, tempe, dan buah, disusun sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan institusi pendidikan mencerminkan sinergi yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Kegiatan ini sebagai langkah strategis menuju generasi emas yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Sementara itu, Profesor Sulikah Asmorowati dari Universitas Airlangga mengatakan meski berpotensi besar, pelibatan UMKM dalam MBG memerlukan pembinaan dan pelatihan, terutama bagi UMKM kecil yang belum memenuhi standardisasi.

“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada UMKM di tingkat akar rumput agar program ini benar-benar inklusif, termasuk di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T),” jelasnya.

Sulikah juga mengusulkan pendekatan jangka pendek dan menengah, seperti sistem tender yang melibatkan pengusaha kantin sekolah serta pembinaan UMKM dalam bidang katering. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM kecil di seluruh Indonesia.

Program MBG telah mendapat sambutan hangat dari siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Salah satu siswa SD di Tangerang, Alif, menyampaikan kegembiraannya,

“Makanannya enak dan bergizi. Semoga program ini terus berlanjut,” katanya.

Pelaksanaan program MBG tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, program ini menjadi langkah nyata menuju tercapainya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Melalui program MBG, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen mereka untuk membangun bangsa yang berdaya saing tinggi, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program MBG dirancang untuk mencakup berbagai kalangan, termasuk lansia dan ibu hamil, dengan visi mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dengan UMKM memastikan penyediaan makanan bergizi sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

(/rls)

Oleh : Andika Pratama )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah menjadi salah satu inisiatif strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggandeng UMKM sebagai mitra utama, program ini tidak hanya memastikan masyarakat mendapatkan akses makanan bergizi, tetapi juga menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal.

Dalam peluncurannya, pemerintah melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga, termasuk UMKM lokal yang menjadi tulang punggung dalam penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan pelaksanaan serentak di 26 provinsi dan melibatkan ratusan titik distribusi, program MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berkelanjutan.

Program MBG memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Ketua Lembaga Pengembangan UMKM Muhammadiyah DKI Jakarta, Nosri Sahibi, mengungkapkan bahwa keterlibatan UMKM dalam program ini mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang dinamis. Dari penyediaan bahan baku hingga penyajian makanan matang, pelaku UMKM mendapatkan akses langsung ke pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya memperkuat daya saing mereka. Nosri juga menekankan bahwa program ini tidak hanya soal menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan efek domino yang luar biasa pada ekonomi lokal.

Di Provinsi Lampung, program MBG mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Samsurizal, menegaskan bahwa program ini menjadi harapan baru bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan potensi lokal seperti komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, UMKM di Lampung mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan program MBG. Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah. Keterlibatan TNI-Polri dalam memastikan kelancaran distribusi makanan menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor yang solid. Dalam pelaksanaan di lapangan, aparat keamanan berperan penting dalam menjaga kelancaran logistik, sehingga program dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Salah satu aspek penting dalam program ini adalah keberlanjutan. Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memastikan pasokan bahan baku tetap stabil dan efisien. Dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia bahan baku utama, program ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara produksi lokal dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa inisiatif ini terus memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Program MBG juga menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses makanan bergizi. Dengan distribusi yang merata di seluruh wilayah, program ini membantu mengurangi ketimpangan akses pangan di Indonesia. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini menciptakan rasa memiliki yang kuat, sehingga mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dampak positif dari program ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, tetapi juga oleh pelaku UMKM yang terlibat. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya melayani pasar lokal kini memiliki peluang untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional.

Selain itu, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi. Dengan menu yang dirancang secara khusus, masyarakat diajak untuk memahami bahwa pola makan sehat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Bagi pemerintah daerah, program ini menjadi momentum untuk memberdayakan potensi lokal yang selama ini kurang tergarap. Dengan melibatkan pelaku UMKM di desa-desa, pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas ekonomi wilayah sekaligus mengatasi masalah sosial seperti pengangguran. Program MBG juga memberikan dampak jangka panjang dengan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem program ini.

Tidak hanya itu, program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam konteks yang lebih luas, MBG menciptakan platform untuk berbagi tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan inklusif ini, semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing, sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Secara keseluruhan, program MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk UMKM, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini menjadi model keberhasilan dalam menciptakan sinergi lintas sektor. Ke depan, diharapkan program MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah juga perlu terus berinovasi untuk memastikan bahwa program ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan demikian, program MBG menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan UMKM dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Jabbartrigger.com

Jakarta – Pembangunan tahap pertama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menunjukkan perkembangan signifikan. Terkait hal itu, Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa proyek ini terbagi dalam beberapa batch yang menunjukkan kemajuan sesuai target.

“Pada minggu terakhir Desember 2024, progres pembangunan tahap pertama yang dibiayai oleh APBN PUPR telah tercatat sebagai berikut: Batch 1 mencapai 97,2%, Batch 2 81,1%, dan Batch 3 32,1%,” ungkapnya.

Danis juga menyoroti proyek yang menggunakan pendanaan non-APBN, di mana rata-rata progres mencapai 92%.

Ia menambahkan bahwa pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan personel lainnya berjalan lancar.

“Hunian ASN menunjukkan progres yang signifikan, dengan Hunian ASN 1 mencapai 91,3%, Hunian ASN 2 sebesar 85,3%, Hunian ASN 3 mencapai 85,1%, dan Hunian ASN 4 di angka 87,8%,” ujar Danis.

Sementara itu, hunian untuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mencapai 94,5%, serta hunian Paspampres berada di angka 90,1%.

Proyek Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) juga sudah hampir selesai.

“Progres pembangunan RTJM telah mencapai 99,9%, dengan total 36 unit rumah yang akan disiapkan untuk pejabat negara,” tambahnya.

Selain itu, dari total 47 tower yang direncanakan, pemerintah optimis seluruhnya akan rampung tepat waktu.

Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan akses menuju IKN juga terus dikebut. Beberapa segmen telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Tol 3A Karangjoang-KKT Kariangau mencapai progres 93,4% untuk Paket 1 dan 53,4% untuk Paket 2. Sementara itu, Segmen 5A Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang telah mencatatkan progres 99,2%,” jelas Danis.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan hunian ASN sesuai target.

“Harusnya tahun ini sudah 47 tower selesai. Insya Allah, pada April 2025 sudah rampung semuanya,” kata Diana.

Ia memastikan percepatan ini dilakukan agar ASN dapat segera dipindahkan ke IKN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Zainal Fatah, menjelaskan bahwa infrastruktur dasar seperti air minum dan jalan akses terus dipercepat.

“Beberapa proyek, seperti Istana Negara dan gedung kantor Kemenko, sudah selesai, sementara akses jalan menuju bandara masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya.

Ia memastikan infrastruktur dasar akan siap mendukung ASN yang akan pindah ke IKN pada 2025.

Dengan progres yang semakin mendekati target, pemerintah optimis fungsionalisasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dimulai sesuai rencana pada 2025.

Oleh : Eva Kalyna Audrey  )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan keseriusan dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 100 hari pertama kepemimpinannya. Langkah strategis yang diambil tidak hanya menegaskan kesinambungan proyek tersebut dari pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memperlihatkan komitmen tinggi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi hingga ke wilayah perbatasan negara.

Keberlanjutan proyek ini menandakan visi besar yang tidak hanya sekadar membangun pusat pemerintahan baru, tetapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan bahwa Prabowo Subianto memiliki visi yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo dalam memastikan pembangunan IKN terus berlanjut.

Pendekatan baru diterapkan dalam skema pendanaan dengan menggeser dominasi anggaran negara menuju keterlibatan investasi swasta. Perubahan ini menandakan strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini juga menciptakan kesempatan bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan kompetitif.

Keseriusan pemerintahan dalam menarik investasi juga mendapatkan respons positif dari investor domestik maupun internasional. Meski tidak terlalu banyak disorot, langkah-langkah nyata yang telah diambil menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, percepatan pembangunan Masjid Nusantara di IKN menjadi simbol penting yang tidak mengalami penundaan, menegaskan bahwa proyek ini terus berjalan sesuai rencana.

Keberadaan fasilitas religius ini bukan sekadar simbol, tetapi juga bukti bahwa pemerintahan berkomitmen menghadirkan infrastruktur sosial yang inklusif bagi masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di IKN.

Pada sektor transformasi hijau dan digital, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan bahwa pembangunan Smart City Cooperation Center (SCCC) akan segera dimulai.

Fasilitas ini, yang didukung hibah dari Korea Selatan, bertujuan memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi di IKN. Selain itu, Integrated Command and Control Center (ICCC) yang merupakan bagian dari hibah Amerika Serikat juga akan segera dibangun.

Keberadaan dua proyek ini menandakan langkah maju dalam mewujudkan konsep kota masa depan berbasis teknologi digital dan energi hijau. Dengan infrastruktur ini, IKN diharapkan menjadi pusat inovasi yang mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia dalam hal efisiensi, keberlanjutan, dan digitalisasi layanan publik.

Presiden Prabowo Subianto juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua IKN hingga 2029. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam tahap ini adalah pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, serta penyelesaian infrastruktur pendukung.

Strategi ini mencerminkan visi Prabowo untuk menciptakan ibu kota politik yang berfungsi optimal dan mencerminkan sistem demokrasi yang kokoh. Dengan adanya ekosistem pemerintahan yang lengkap, Indonesia dapat memiliki pusat administrasi yang lebih efisien dan siap menghadapi tantangan global.

Di samping itu, skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) telah disiapkan dengan total nilai investasi mencapai Rp 60,93 triliun. Berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak, tengah memasuki tahap studi kelayakan.

Proyek pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga menjadi bagian dari rencana percepatan pembangunan yang akan dibiayai melalui skema serupa. Dengan pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai jadwal tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Selain infrastruktur utama, Otorita IKN juga menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari komitmen menuju energi hijau. Dengan demikian, konsep IKN sebagai kota berkelanjutan semakin nyata, didukung dengan investasi yang telah memasuki tahap groundbreaking pada sektor hunian, retail, hotel, dan perkantoran senilai Rp 6,49 triliun.

Langkah ini memastikan bahwa sektor swasta berperan aktif dalam percepatan pembangunan. Seiring dengan itu, keberlanjutan proyek diimbangi dengan penerapan konsep ramah lingkungan, sehingga IKN dapat menjadi contoh bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa proyek IKN tidak hanya sekadar janji politik, melainkan program strategis yang terus mendapatkan perhatian penuh. Komitmen terhadap kesinambungan pembangunan diperkuat dengan strategi pembiayaan inovatif, percepatan proyek infrastruktur, serta optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta.

Dengan fokus utama pada pembangunan kawasan inti pemerintahan, IKN diharapkan menjadi simbol transformasi menuju Indonesia yang lebih maju dan merata. Keberlanjutan proyek ini akan memberikan dampak ekonomi luas, termasuk terbukanya peluang kerja baru serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang akan menetap di wilayah tersebut.

Dalam 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, tetapi juga menegaskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Dengan dukungan kebijakan yang solid, kerja sama dengan berbagai pihak, serta kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, IKN terus melangkah maju sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia.

Keberhasilan dalam menjaga kesinambungan pembangunan IKN menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini memiliki arah yang jelas dan strategi yang efektif dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Jakarta — Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana penambahan anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp140 triliun pada tahun ini.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, sesuai dengan alokasi APBN, maka anggaran MBG akan naik menjadi Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus,” kata Zulkifli Hasan.

Dengan penambahan ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta pelajar yang akan menerima makan siang bergizi.

Program MBG, yang baru berjalan selama satu pekan, telah menjadi sorotan karena potensi dampaknya yang luas. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perluasan cakupan penerima manfaat ini adalah langkah konkret pemerintah dalam memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan prestasi mereka di masa depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik rencana pemerintah untuk menambah anggaran program MBG. Ia menilai bahwa langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok pelajar yang menjadi penerima manfaat utama.

“Kalau ada penambahan anggaran, artinya akan ada penambahan penerima manfaat. Dengan begitu, lebih banyak pelajar yang mendapatkan makan siang bergizi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka,” ujar Dadan.

Dadan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” tambahnya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, turut mendukung penuh wacana kenaikan anggaran MBG. Ia mengatakan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan gizi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan ekonomi lokal.

“Kalau dinaikkan anggarannya, kami dukung. Bagus juga untuk ekonomi kita,” kata Sudaryono.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun telah menargetkan sekitar 19,47 juta siswa sebagai penerima manfaat. Namun, dengan kenaikan anggaran menjadi Rp140 triliun, program ini akan mampu menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat.

“Kenaikan anggaran tentu harus diimbangi dengan kesiapan layanan di lapangan. Presiden selalu mendorong agar program yang bagus ini segera terealisasi dengan baik,” tambah Sudaryono.

Penambahan anggaran MBG juga berpotensi mendorong roda perekonomian nasional. Pasalnya, program ini melibatkan banyak pihak dalam penyediaan bahan makanan, mulai dari petani lokal hingga pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pangan.

Lebih jauh, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor distribusi dan logistik. Dengan jangkauan program yang lebih luas, pemerintah dipastikan akan melibatkan lebih banyak pihak dalam memastikan kelancaran pelaksanaan MBG.

Rencana penambahan anggaran MBG mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan program ini, diharapkan tidak hanya gizi pelajar yang meningkat, tetapi juga roda perekonomian nasional dapat berputar lebih cepat. [-red]

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari pertama dengan sejumlah capaian strategis yang layak diapresiasi. Salah satu inisiatif unggulan yang mendapat perhatian luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintahan baru dalam memastikan terpenuhinya hak dasar anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi. Lebih dari sekadar distribusi makanan bergizi, MBG juga merupakan langkah strategis untuk membangun generasi emas Indonesia melalui peningkatan kualitas hidup anak-anak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, MBG menunjukkan bagaimana negara hadir untuk mengatasi isu gizi anak yang menjadi salah satu tantangan utama pembangunan manusia di Indonesia. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan akses gizi yang memadai, tetapi juga dilibatkan dalam upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat, MBG menciptakan sinergi kuat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program.

Erick Thohir, Menteri BUMN, menegaskan bahwa MBG adalah salah satu contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah dan BUMN. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan akan gizi yang cukup merupakan fondasi utama dalam pembentukan generasi yang unggul. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil memaksimalkan peran BUMN dalam mendukung program-program strategis pemerintah. BUMN tidak hanya berkontribusi melalui pembiayaan, tetapi juga melalui kolaborasi yang menghasilkan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat. Erick juga menyampaikan bahwa perhatian terhadap isu gizi anak adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Selain dukungan dari BUMN, MBG juga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Suhaeni, Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, mengungkapkan bahwa MBG mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Menurutnya, program ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga memberdayakan perempuan sebagai pilar penting dalam keluarga. Dengan melibatkan Permodalan Nasional Madani (PNM), program ini mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak.

Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM, menjelaskan bahwa edukasi kepada ibu-ibu nasabah Mekaar menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MBG. PNM tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membekali ibu-ibu dengan pengetahuan tentang cara menyajikan makanan sehat dan bergizi sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Lebih dari itu, PNM juga terus mendorong penguatan perlindungan hak perempuan, sehingga mereka dapat lebih berdaya baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Upaya ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menempatkan isu gizi anak sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Juru Bicara Kepresidenan, Prita Laura, memuji MBG sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Ia menilai bahwa MBG tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap hak anak, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Program ini dirancang untuk sejalan dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk makanan bergizi.

Keberhasilan MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dapat menciptakan dampak yang signifikan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anak-anak dan keluarga, tetapi juga memperkuat pondasi sosial dan ekonomi bangsa. Dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, MBG menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keberlanjutan program seperti MBG membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak-anak, kita tidak hanya membantu mereka tumbuh sehat, tetapi juga membentuk generasi yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

MBG juga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan inisiatif serupa yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan semakin banyaknya program berbasis masyarakat yang berfokus pada gizi dan pemberdayaan perempuan, cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera dapat segera terwujud. Program ini menjadi bukti bahwa melalui kolaborasi dan komitmen bersama, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan solusi konkret untuk tantangan bangsa.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran atas inisiatif MBG yang tidak hanya menjawab tantangan gizi anak, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa 100 hari pertama pemerintahan baru telah membawa arah yang positif dalam pembangunan bangsa. Dengan program-program seperti MBG, Indonesia semakin optimistis dalam menciptakan generasi emas yang akan membawa negara ini menuju masa depan yang lebih cerah.
*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Jefry Fernando )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas judi online dengan menerapkan strategi yang mencakup pemblokiran situs, penyitaan aset, dan pemberian hukuman berat bagi pelaku. Langkah ini menjadi bagian dari 100 hari pertama pemerintahan yang membuktikan efektivitas tindakan hukum dalam menekan angka kejahatan siber tersebut.

Dengan berbagai tindakan nyata yang diambil, praktik perjudian daring yang telah merugikan masyarakat dan ekonomi nasional terus ditekan secara agresif. Langkah pertama yang diambil adalah pemblokiran situs judi online yang terus berkembang melalui pembuatan domain baru.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa jaringan judi daring tetap beroperasi meski domain mereka diblokir, dengan munculnya URL baru dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan serius yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya memutus mata rantai perjudian online. Pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama dengan Kominfo untuk terus memperbarui sistem pemblokiran yang lebih efektif guna mempersulit akses bagi pengguna dan operator situs judi daring.

Selain pemblokiran, kepolisian juga berhasil menyita aset dari tiga kasus besar yang melibatkan situs judi daring, yaitu H5GF777, RGO Casino, dan Agen 138. Total aset yang disita mencapai Rp61 miliar.

Dalam kasus H5GF777, dua tersangka, MIA dan AL, berhasil diamankan, sementara jaringan RGO Casino melibatkan lima tersangka dengan peran berbeda, termasuk seorang operator yang mengendalikan 17 situs judi lainnya.

Penyitaan aset dilakukan untuk menekan pendanaan operasional sindikat judi dan mempersulit mereka dalam membangun kembali jaringan baru. Penegakan hukum yang berfokus pada aset ini juga bertujuan untuk menghilangkan keuntungan finansial dari bisnis ilegal tersebut, sekaligus mengamankan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Agus Sahat, menegaskan bahwa strategi penegakan hukum diarahkan pada pemaksimalan tuntutan terhadap para pelaku. Pihaknya memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman berat untuk memberikan efek jera.

Dengan pendekatan ini, hukuman yang dijatuhkan akan menjadi peringatan bagi jaringan lain yang masih beroperasi. Tidak hanya itu, koordinasi dengan pengadilan juga diperkuat guna memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak memberi celah bagi tersangka untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima.

Langkah yang diambil oleh pemerintah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Kemenko Polhukam.

Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Muhammad Irhamni, menjelaskan bahwa koordinasi antara lembaga sangat krusial dalam melacak aliran dana judi online, yang sering kali melibatkan transaksi lintas negara.

Dengan adanya pemantauan transaksi yang lebih ketat, diharapkan celah yang memungkinkan operasional judi daring dapat diminimalkan. Laporan transaksi mencurigakan pun semakin cepat ditindaklanjuti untuk menghindari pencucian uang yang dilakukan oleh sindikat judi daring.

Selain tindakan penegakan hukum, TNI juga ikut ambil bagian dalam pemberantasan judi online dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Saleh Mustafa dan mencakup empat sub-satgas yang menangani judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.

Brigjen TNI Ari Yulianto memimpin Sub Satgas Judi Online yang bertugas memastikan tidak ada keterlibatan prajurit dalam aktivitas ilegal tersebut. Dengan keterlibatan TNI, pengawasan terhadap berbagai lini masyarakat yang berpotensi terjerat praktik judi daring semakin diperketat, termasuk dalam lingkungan aparat negara sendiri.

Pembentukan satgas ini merupakan bagian dari perintah langsung Presiden Prabowo dalam upaya membersihkan lembaga negara dari praktik perjudian daring yang merugikan perekonomian nasional.

Keberadaan satgas memungkinkan sinergi antara aparat hukum dan militer dalam menciptakan efek pencegahan yang lebih luas. Selain itu, dengan langkah ini, tidak hanya masyarakat sipil yang dipantau, tetapi juga oknum-oknum di berbagai instansi yang mungkin memiliki keterkaitan dengan praktik judi daring.

Dari perspektif publik, langkah tegas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memerangi judi online mendapat apresiasi luas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas kejahatan digital.

Ilham menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan judi online menjadi salah satu indikator positif dari 100 hari kerja pemerintahan yang juga didukung dengan kebijakan lain seperti program makan bergizi gratis dan penguatan industri nasional. Publik semakin yakin bahwa kebijakan ini akan membawa dampak jangka panjang bagi kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama. Dengan tingkat kepuasan mencapai 80,9%, kebijakan yang telah diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk pemberantasan judi online, dianggap berhasil menjawab tantangan utama yang dihadapi bangsa.

Pemerintah terus memastikan bahwa langkah-langkah ini akan berkelanjutan dan ditingkatkan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemberantasan judi online diharapkan tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga bagian dari kebijakan yang berkesinambungan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan berintegritas. (*)

)* Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Jakarta – Pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan besar dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, komunitas, hingga keluarga sebagai elemen fundamental dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemerintah memegang peran kunci dalam memimpin dan mengoordinasikan upaya pemberantasan narkoba. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya memberantas narkoba di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan Pemerintah memilki komitmen tegas dalam memberantas Narkoba.

“Pemerintah telah menyusun tiga komitmen utama untuk memperkuat sinergi nasional. Kami mengintegrasikan pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas sektor agar kementerian dan lembaga dapat berkoordinasi secara lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika.” Ungkapnya.

“Pemerintah juga mempercepat pembekuan rekening yang digunakan untuk transaksi narkotika sebagai langkah tegas memutus aliran dana jaringan narkoba. Selain itu, kami memastikan eksekusi hukuman bagi terpidana narkotika yang telah memiliki putusan hukum tetap dilakukan tanpa penundaan untuk memberikan efek jera yang signifikan.” Imbuh Budi.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi dengan memperbarui undang-undang terkait narkotika. Tujuannya adalah memastikan adanya landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, sekaligus mendorong upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.

Senada, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menilai pihaknya mendukung pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar Narkoba di Indonesia.

“Pentingnya pemberian hukuman maksimal kepada pengedar dan bandar narkoba. Untuk memutus kendali jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan, pelaku kejahatan narkoba akan ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan super ketat.” tegas Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, komunitas dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan, sekaligus mendorong pelaporan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anggota komunitas tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya.

Papua – Salah satu langkah besar dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di Papua berhasil diwujudkan dengan menyerahnya Wakil Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya, berinisial HK, kepada pihak TNI di Maybrat, Papua Barat Daya.

HK, yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama hampir empat tahun atas keterlibatannya dalam pembunuhan empat prajurit TNI di Posramil Kampung Kisor pada 2021, memutuskan menyerahkan diri bersama keluarganya.

Penyerahan diri ini berawal dari laporan seorang mantan anggota OPM yang sudah bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Informasi tersebut diterima oleh Pos Fuog Satgas Yonif 501/BY yang dipimpin oleh Letda Inf Fanno.

Laporan itu kemudian diteruskan kepada Dansatgas Yonif 501/BY, Letkol Inf Yakhya Wisnu Ariyanto.

“Laporan tersebut menyampaikan bahwa HK ingin menyerahkan diri bersama istri dan anaknya,” kata Letkol Yakhya.

Proses penjemputan dilakukan di ujung Kampung Fuog.

Penjemputan ini melibatkan personel Satgas Yonif 501/BY dan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Maybrat.

Setelah keluar dari persembunyian, HK dan keluarganya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan serta pengumpulan data singkat.

“Dari hasil pemeriksaan, dipastikan bahwa HK adalah salah satu pelaku penyerangan di Posramil Kampung Kisor pada 2021,” ungkap Letkol Yakhya.

Setelah penjemputan, HK bersama keluarganya diantar ke Kampung Sorry untuk bertemu dengan keluarga besarnya.

Selanjutnya, pihak TNI berkoordinasi dengan Polres Maybrat untuk menangani proses hukum lebih lanjut.

“HK telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maybrat untuk proses lanjutan yang akan ditangani oleh Polres Maybrat,” jelas Letkol Yakhya.

Dalam keterangannya, Letkol Yakhya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung keberhasilan ini.

“Keberhasilan ini adalah wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa damai kepada masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.

Namun demikian, masyarakat diminta untuk selalu mewaspadai manuver OPM di Papua, mengingat gerombolan tersebut selalu menciptakan keresahan di masyarakat.

Terbaru, terjadi insiden penembakan yang menewaskan anggota kepolisian di Puncak Jaya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Polisi Faizal Rahmadani, mengingatkan semua personel untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Kami terus hadir untuk melindungi masyarakat Papua,” ujarnya seraya meminta dukungan masyarakat agar memberikan informasi yang dapat mempercepat penyelidikan insiden tersebut.

Jakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berkontribusi dalam upaya pemberantasan konten judi online dengan menghadirkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) yang mengidentifikasi penyalahgunaan domain untuk menyisipkan konten ilegal.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menjelaskan IDADX bekerja menggunakan sistem Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA) yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain.

“Sumber informasinya itu dari beberapa entitas yang lain jadi ada Spamhaus, OpenPish, Netcraft, Pishlabs, dan lain-lain. Jadi dengan informasi tersebut kita bisa melihat setiap hari domain-domain mana saja yang terkena abuse tersebut,” kata John.

Setelah diidentifikasi dan terbukti adanya penyalahgunaan domain, seperti penyisipan konten bermuatan judi online, maka PANDI akan memberikan notifikasi kepada pengelola situs untuk membersihkan konten ilegal tersebut dengan tenggat waktu satu sampai dua hari.

Apabila masih terdapat konten judi online atau bentuk penyalahgunaan domain lainnya, maka operasional situs tersebut akan dihentikan (suspend).

John mengungkapkan, data laporan IDADX pada tahun 2024 terdapat 89.975 url disusupi konten judi online.

Selain konten judi online, IDADX juga menangani ancaman siber lainnya dari penyalahgunaan domain seperti phising atau tindakan pencurian informasi sensitif melalui situs atau email palsu.

Lalu abuse atau penggunaan nama domain untuk aktivitas ilegal, seperti distribusi malware dan spam serta fraud atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan uang atau data pribadi.

“Jadi dengan demikian kita ingin memastikan domain .id itu menjadi suatu domain yang secure dan tepercaya untuk masyarakat,” ujar John.

Karena pengawasan ketat oleh platform IDADX, John memastikan bahwa pengguna domain .id yang terdaftar oleh PANDI merupakan situs yang bersih dari konten judi online maupun konten ilegal lainnya.

“Kalau (pengguna domain) masih eksis itu artinya sudah bersih dan kita periksa. Kalau dia gak di-maintain sudah kita take down pasti,” tegasnya.

Dengan begitu, upaya yang dilakukan sejumlah pihak menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial.