Monthly Archives: Januari 2025

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Langkah strategis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan narkoba. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya menargetkan sindikat narkotika, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Berbagai pihak menilai strategi tersebut sebagai langkah progresif yang berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi penerus bangsa.

Ketua Garda Milenial Indonesia, Cici Nurain Pandey, menilai bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menjadi bukti nyata keseriusan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kejahatan narkotika telah lama menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Dengan kebijakan tegas yang diambil, generasi muda mendapatkan perlindungan yang lebih optimal dari pengaruh buruk narkotika.

Program edukasi anti-narkoba yang digencarkan semakin meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di kalangan pemuda, menjadikan mereka lebih waspada dan aktif dalam menyuarakan gerakan anti-narkoba. Pendekatan humanis juga menjadi salah satu aspek penting dalam strategi tersebut. Pemerintah memastikan bahwa pengguna narkoba, yang sering kali merupakan korban, tidak hanya mendapatkan hukuman tetapi juga kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi.

Dengan pendekatan ini, mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Program rehabilitasi ini diperluas ke berbagai daerah dengan membangun lebih banyak pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan pesantren, lembaga pendidikan, serta instansi kesehatan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam upaya pemberantasan narkoba semakin meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap peredaran barang haram itu.

Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), Ahwil Luthan, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bersifat asimetris dan memerlukan strategi yang menyeluruh serta berkelanjutan.

Penguatan sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kementerian pendidikan diberi mandat untuk mengoptimalkan kurikulum anti-narkoba di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan komunitas sosial turut diperkuat agar sosialisasi tentang bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Selain pencegahan melalui pendidikan, pengawasan di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan juga diperketat untuk menutup jalur penyelundupan narkoba, terutama yang berasal dari kawasan Golden Triangle.

Kolaborasi internasional semakin diperkuat guna memastikan bahwa jaringan penyelundupan tidak bisa lagi beroperasi dengan leluasa di Indonesia. Langkah ini diyakini akan berdampak signifikan dalam menekan peredaran narkoba di dalam negeri. Penguatan di daerah pesisir dan pantai timur Sumatera menjadi fokus utama karena jalur laut sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup narkoba.

Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi fokus utama lainnya. Dengan adanya fasilitas perawatan yang lebih luas dan mudah diakses, para pengguna mendapatkan kesempatan untuk sembuh serta terhindar dari ketergantungan yang lebih parah.

Ahwil menekankan bahwa strategi tersebut tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi bagi korban agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya rehabilitasi juga ditingkatkan, sehingga stigma negatif terhadap para mantan pengguna narkoba dapat berkurang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengambil langkah agresif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan memastikan bahwa bandar dan pengedar diberikan hukuman maksimal.

Kejahatan residivis menjadi perhatian khusus, di mana para pelaku yang telah berulang kali tertangkap tidak akan diberikan kelonggaran hukum. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera serta mengurangi tingkat peredaran narkotika di masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah fasilitas rehabilitasi di berbagai daerah. Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam membangun pusat rehabilitasi yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, serta institusi lainnya.

Langkah lain yang diambil adalah pengaktifan duta anti-narkoba yang berasal dari kalangan influencer serta mantan pengguna narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dengan cara yang lebih efektif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, rantai transaksi narkoba juga diputus dengan cara membekukan rekening yang diduga terkait dengan perdagangan narkotika. Penerapan regulasi baru terkait pencucian uang dalam kasus narkotika turut menjadi fokus dalam memutus aliran dana yang digunakan oleh para bandar narkoba.

Program transformasi kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba juga telah menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, sebanyak 90 dari 290 daerah yang sebelumnya terdeteksi sebagai pusat peredaran narkoba telah berhasil diubah menjadi lingkungan yang lebih bersih dan aman.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan jaringan narkoba, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi warga setempat agar mereka memiliki pilihan kehidupan yang lebih baik.

Dengan konsistensi dan inovasi yang terus dilakukan, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menjadi negara yang bebas dari ancaman narkoba. Dengan strategi yang terus berkembang dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, program pemberantasan narkoba ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi bangsa dan negara.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menekan angka transaksi judi online secara signifikan. Langkah ini terbukti efektif berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat penurunan drastis transaksi sepanjang 2024.

“Dalam triwulan satu ada Rp21 triliun, di triwulan dua turun menjadi Rp16 triliun, dan di triwulan tiga turun lagi menjadi Rp4 triliun. Jika kita lihat data, ini artinya ada progres positif dengan menurunnya jumlah transaksi judi online,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1).

Alexander menjelaskan, upaya pemberantasan ini didasarkan pada tiga regulasi utama, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Kemkomdigi menggunakan Artificial Intelligenc (AI) untuk menyaring, memverifikasi, dan memblokir konten bermuatan judi online. Selain itu, mereka menutup akses terhadap situs web dan aplikasi yang terindikasi judi online, memblokir nomor-nomor seluler yang digunakan untuk transaksi, serta memberikan bimbingan teknis kepada penyedia layanan internet agar sistemnya terintegrasi dengan database trustpositif.

“Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, kami telah menangani 5.707.952 konten judi online yang ditemukan di berbagai situs dan aplikasi ruang digital Indonesia,” ujar Alexander.

Langkah ini juga didukung penguatan internal, di mana seluruh pegawai direktorat diwajibkan menandatangani pakta integritas dan menjalani asesmen untuk memastikan komitmen penuh dalam pemberantasan judi online.

Alexander menegaskan, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan integritas SDM menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan aman. “Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemerintah serius melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online serta mendorong ekosistem digital yang sehat,” tambahnya.

Upaya pemerintah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, mengingat dampaknya yang besar dalam menekan angka transaksi judi online sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih kondusif bagi masyarakat Indonesia.

Oleh: Ruben Maniani )*

Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui pendekatan terpadu yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat lokal, dan lembaga pemerintah. Menurut Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, narasi yang sering disebarluaskan oleh OPM, seperti klaim pencurian senjata api, hanyalah propaganda yang bertujuan menciptakan ketakutan di masyarakat Papua.
Tuduhan pencurian senjata api dinilai tidak memiliki dasar dan digunakan untuk memprovokasi aparat keamanan serta masyarakat. Dalam hal ini, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berkomitmen menjalankan operasi hukum guna melindungi warga Papua dari ancaman kelompok bersenjata.
Fokus utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas keamanan dan menghilangkan rasa takut yang selama ini menyelimuti masyarakat Papua akibat aktivitas kelompok bersenjata. Dalam operasinya, TNI dan Polri berusaha merangkul masyarakat melalui pendekatan dialogis. Salah satu contohnya adalah kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Satuan Tugas Yonif Raider 323 Kostrad di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga.
Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan merupakan bagian dari patroli pengamanan wilayah yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga lokal. Respons positif dari masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan.
Pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh propaganda OPM yang sering menyebarkan informasi palsu. Faizal Ramadhani menyatakan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk mencegah masyarakat terjebak dalam narasi kelompok separatis.
Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggalakkan edukasi tentang pencegahan radikalisme dan separatisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Papua menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa.
Penegakan hukum juga menjadi prioritas utama dalam menangani aksi kriminal yang dilakukan oleh OPM. Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, Imam Subekti, menegaskan bahwa tindakan kelompok ini lebih bersifat sektoral dan hanya terjadi di wilayah Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan berbeda dengan penanganan terorisme berskala nasional. Penegakan hukum yang tegas bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani ancaman separatisme.
Di sisi lain, percepatan pembangunan di Papua menjadi langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan yang sering dimanfaatkan OPM dalam propagandanya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat Papua, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Aparat keamanan juga mendukung pembangunan ini dengan cara yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, dan memperhatikan kearifan lokal.
Panglima Komando Operasi HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, menyebutkan bahwa komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Papua. Ia mengapresiasi inisiatif Satgas Yonif Raider 323 Kostrad dalam menjalin interaksi harmonis dengan warga. Komunikasi sosial ini dinilai dapat membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan, yang pada akhirnya mempercepat integrasi pembangunan di Papua.
Untuk menghadapi propaganda OPM, pemerintah memperkuat peran media lokal dan nasional dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Langkah ini juga didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat Papua agar mereka lebih kritis dalam menyaring informasi, khususnya dari platform media sosial yang sering digunakan kelompok separatis. Pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang bertujuan memecah belah persatuan.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM akan ditindak secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun, pendekatan represif bukanlah satu-satunya strategi. Langkah preventif dan dialogis tetap menjadi prioritas, dengan melibatkan semua pihak untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan.
Peningkatan kualitas pendidikan di Papua juga menjadi perhatian utama pemerintah. Program seperti pemberian beasiswa untuk pelajar Papua dan pelatihan bagi tenaga pendidik menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mencegah penyebaran paham separatis di kalangan generasi muda.
Sementara itu, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Brigjen TNI Lucky Avianto juga menyoroti pentingnya komunikasi sosial yang intensif antara aparat dan masyarakat sebagai cara untuk menciptakan rasa saling percaya.
Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, pemerintah berharap Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Upaya ini tidak hanya penting bagi stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat semangat persatuan bangsa.
Pemerintah terus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan separatisme, demi masa depan Papua yang lebih cerah. Dengan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Papua diharapkan menjadi contoh keberhasilan pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Agung Priyatna )*

Judi online telah menjadi momok serius bagi Indonesia. Maraknya praktik perjudian digital ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pemberantasan yang ada belum cukup efektif. Situasi ini mendorong perlunya pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online secara lebih sistematis dan terstruktur. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan ini harus menjadi prioritas guna melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring yang semakin merajalela.

Meskipun Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online telah dibentuk sejak 2024, praktik perjudian daring tetap masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Brigadir Jenderal Himawan Bayu Aji mengungkapkan bahwa para pelaku terus beradaptasi dengan membuat Uniform Resource Locator (URL) baru setiap kali situs mereka diblokir. Dengan domain yang sama namun URL berbeda, situs-situs judi terus bermunculan tanpa henti.

Selain itu, keberadaan server di luar negeri menjadi tantangan tambahan bagi aparat penegak hukum. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa jumlah pemain judi daring di Indonesia telah mencapai 4 juta orang.

Perputaran uang dalam praktik ilegal ini bahkan menyentuh angka Rp 237 triliun pada tahun 2023. Kasus terbaru seperti judi online melalui situs H5GF777 yang menyebabkan penyitaan aset senilai Rp 47 miliar semakin menegaskan bahwa kejahatan ini tidak bisa dibiarkan.

Lebih lanjut, kasus pencucian uang dari keuntungan judi online yang menyeret nama pengusaha Semarang, Firman Hertanto, menjadi bukti bahwa jaringan bisnis haram ini sudah merasuk ke berbagai lini ekonomi. Penyitaan Hotel Aruss Semarang oleh kepolisian menegaskan bahwa judi online bukan sekadar kejahatan dunia maya, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional.

Melihat eskalasi kasus yang semakin tidak terkendali, pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Usulan pembentukan lembaga ini sebelumnya telah muncul di DPR, terutama dari Fraksi Nasdem melalui anggota Komisi I, Amelia Anggraini.

Lembaga tersebut diharapkan mampu bekerja secara lebih fokus dalam menangani perjudian daring, termasuk mengawasi perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber.

Selain itu, Markas Besar TNI juga telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Wakil Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa sub-satgas khusus telah dibentuk untuk menangani judi online di lingkungan militer. Dengan memanfaatkan sumber daya dari tiga matra TNI, satgas ini berupaya menindak tegas prajurit yang terlibat dalam praktik perjudian daring.

Pembentukan lembaga khusus di luar struktur TNI dan Polri menjadi kebutuhan mendesak. Fokus utama lembaga ini harus mencakup pengawasan ketat terhadap transaksi mencurigakan, pemantauan server di luar negeri, serta penyitaan aset pelaku yang selama ini menjadi titik lemah dalam pemberantasan judi online. Keberadaan lembaga ini juga akan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lebih efektif, terutama antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta otoritas keuangan.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani judi online perlu diapresiasi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menyoroti keseriusan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Upaya pemberantasan judi online masuk dalam daftar prioritas yang telah diimplementasikan bersama program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, serta swasembada pangan.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan tren positif. Survei Litbang Kompas mencatat bahwa 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan langkah-langkah yang telah diambil dalam 100 hari pertama. Kepercayaan ini harus dijaga dengan memastikan bahwa kebijakan pemberantasan judi online semakin diperkuat melalui pembentukan lembaga khusus yang mampu bekerja secara optimal.

Dalam skala global, ancaman judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga sosial. Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti potensi kebocoran negara akibat judi online yang mencapai Rp 981 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa tindakan konkret, judi daring akan terus menjadi ancaman besar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Judi online telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pemberantasannya. Pembentukan lembaga khusus dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya langkah strategis, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memastikan praktik ilegal ini tidak semakin meluas.

Dengan koordinasi yang lebih baik antara lembaga negara, tindakan tegas terhadap pelaku, serta pengawasan yang lebih ketat, pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif. Dukungan penuh terhadap pembentukan lembaga ini harus terus digaungkan agar kebijakan tersebut segera direalisasikan demi Indonesia yang lebih bersih dari perjudian daring. (*)

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahannya akan berhasil mewujudkan swasembada pangan dalam dua tahun mendatang, tepatnya pada 2026. Optimisme tersebut disampaikan oleh Prabowo pada Senin, 20 Januari 2025, setelah menerima laporan dari para menteri terkait bidang pangan, meskipun ia tidak mengungkapkan secara rinci isi laporan tersebut.

“Sebelum tahun kedua masa jabatan saya, Indonesia sudah swasembada pangan. Pemerintah tidak akan lagi mengimpor pangan,” ungkap Prabowo, yang menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dalam waktu singkat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan berbagai kebijakan yang sudah digariskan untuk mendukung tercapainya swasembada pangan.

Swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo, baik pada masa kampanye maupun setelah pelantikannya. Salah satu strategi utama yang telah dicanangkan adalah pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate), yang direncanakan akan mencakup komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong. Dengan rencana ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga memiliki optimisme yang sama. Ia menargetkan swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu tiga tahun mendatang, lebih cepat dari proyeksi awal. Upaya yang dilakukan oleh kementerian pertanian antara lain berupa peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, dan penambahan luas lahan pertanian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2024 mencatatkan impor pangan yang cukup besar, termasuk beras, jagung, dan bawang putih. Pada tahun tersebut, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras, yang merupakan angka tertinggi sejak 2018. Selain beras, Indonesia juga mengimpor jagung, kedelai, gandum, serta bahan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Seiring dengan upaya menuju swasembada pangan, pemerintah juga berfokus pada penguatan sektor energi, yang menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Prabowo menargetkan swasembada energi dalam waktu kurang dari lima tahun, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi nasional. Indonesia juga tengah memfokuskan diri pada transformasi energi bersih dan terbarukan, yang sejalan dengan upaya global mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan nasional melalui langkah-langkah strategis di berbagai sektor, termasuk pangan dan energi. Dengan berbagai kebijakan dan program yang sudah diimplementasikan, Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan energi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih mandiri, modern, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Dalam rangka mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot program cetak sawah sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian. Langkah ini dinilai sangat penting guna meningkatkan produktivitas lahan dan menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Dengan mengoptimalkan potensi lahan, program ini diharapkan menjadi motor penggerak swasembada pangan di Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa Kementan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Kementan akan terus memperkuat program cetak sawah, oplah, hingga dukungan sarana-prasarana produksi untuk meningkatkan produksi padi nasional. Menteri juga menegaskan bahwa pihaknya mendorong seluruh jajaran Kementan untuk bekerja secara optimal guna menyukseskan program tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Amran menguraikan bahwa salah satu strategi kunci dalam program cetak sawah adalah konsep oplah, yakni upaya peningkatan produktivitas pertanian, khususnya pada lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan rawa. Program ini bertujuan tidak hanya memperluas areal tanam, tetapi juga mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar dapat menghasilkan lebih banyak dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi lahan rawa yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pendekatan teknologi dan inovasi, lahan rawa yang sebelumnya dianggap kurang produktif kini dapat diubah menjadi lahan pertanian yang subur. Melalui program cetak sawah, Kementan memanfaatkan lahan rawa tersebut untuk mendukung peningkatan produksi padi nasional.

Menurut Menteri Amran, keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa optimalisasi lahan rawa dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Selain itu, dukungan berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, dan pupuk juga telah disiapkan agar program ini dapat berjalan lancar.

Selain fokus pada optimalisasi lahan, Kementan juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung percepatan swasembada pangan dengan inovasi berkelanjutan.

Ia menuturkan bahwa dengan dukungan yang berkesinambungan, diharapkan produk pertanian, termasuk jenis hortikultura, dapat meningkat dan mendukung program swasembada pangan. Idha Widi Arsanti juga menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan, dan pengenalan teknologi modern menjadi prioritas utama Kementan.

Peningkatan kapasitas ini diyakini akan mendorong petani untuk lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan metode pertanian modern. Dengan begitu, hasil produksi pertanian diharapkan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Program cetak sawah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat. Kepala Dinas inas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Sunarti, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung program ini. Ia mengungkapkan bahwa program cetak sawah yang digagas oleh Presiden RI sangat bermanfaat bagi sektor pertanian dan berharap masyarakat dapat melihat program ini sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya bergantung pada perkebunan sawit.

Muhammad Yusuf juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, keberhasilan program cetak sawah tidak hanya akan berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Ia menambahkan bahwa program ini lebih dari sekadar food estate, karena telah berkembang menjadi konsep food estate modern yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Program cetak sawah kini tidak hanya sekadar upaya memperluas lahan pertanian, tetapi telah berkembang menjadi inisiatif strategis untuk mewujudkan food estate modern. Food estate modern merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai aspek pertanian, seperti pengelolaan lahan, teknologi, dan pasar, untuk menciptakan sistem pertanian yang efisien dan berkelanjutan.

Dalam konsep ini, program cetak sawah dilengkapi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti irigasi modern, akses jalan, dan fasilitas pascapanen. Hal ini bertujuan untuk memastikan hasil produksi dapat dikelola dengan baik dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Melalui program cetak sawah, pemerintah berharap Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan potensi lahan dan meningkatkan produktivitas petani, swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah target yang nyata.

Dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha, sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program ini. Program cetak sawah adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, cita-cita swasembada pangan nasional diharapkan dapat segera terwujud, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, implementasi program ini di berbagai daerah juga diharapkan dapat memacu pembangunan pedesaan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pertanian, masyarakat pedesaan diharapkan lebih sejahtera. Program ini juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, mulai dari pengolahan lahan hingga distribusi hasil panen, yang memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu.

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz mengatakan penanganan sengketa Pilkada akan dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, agar hasil pemilihan dapat segera disahkan dan kepemimpinan daerah dapat segera terisi tanpa penundaan yang berkepanjangan.

“Insya Allah dengan manajemen persidangan yang sudah kami siapkan secara matang, kami bisa selesaikan itu semua,” kata Faiz.

Faiz juga menjelaskan, Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024 telah menetapkan bahwa sidang pengucapan putusan akhir sengketa pilkada digelar pada 7–11 Maret 2024. Jadwal tersebut disesuaikan dengan tenggat waktu MK memutus perkara sengketa Pilkada.

Di sisi lain, MK meregistrasi sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 23 perkara terkait sengketa hasil pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. Menurut Faiz, MK telah terbiasa menangani ratusan perkara. Ia mencontohkan, MK bisa mengadili 306 sengketa Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) 2024 maupun sengketa Pilkada tahun-tahun sebelumnya dengan tepat waktu.

“Pengalaman MK bukan baru kali ini saja. Bahkan, di pileg kemarin juga jumlahnya hampir sama. Begitu juga dengan di Pilkada atau penyelesaian sengketa Pilkada sebelumnya. Kami selalu bisa menyelesaikan seluruh perkara itu bahkan sebelum tenggat waktu,” ucap Faiz.

Sementara itu, Anggota KPU Maluku Utara, Mukhtar Yusuf mengatakan untuk menjaga kondusivitas tetap terjaga, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati segala putusan MK. Selain itu, pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum sengketa Pilkada 2024 di MK.

“Mahkamah Konstitusi adalah saluran demokrasi. Kita hargai proses yang ada di MK dan patuh pada apa yang diputuskan,” ujar Mukhtar.

Mukhtar menambahkan bahwa sengketa hasil Pilkada merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia juga menjelaskan, meski ada gugatan yang diajukan, Pilkada 2024 sebelumnya berlangsung kondusif dan lancar.

“Kami bersyukur seluruh tahapan, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi, berjalan sesuai aturan,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan selama proses hukum di MK berlangsung.

“Harapan kami, masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada mekanisme hukum yang ada,” tutup Mukhtar.

Oleh : Vina G. )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia bukan sekadar ajang demokrasi untuk memilih pemimpin, melainkan juga sebuah instrumen penting dalam mempercepat pembangunan di tingkat daerah. Pilkada yang berlangsung setiap lima tahun sekali menjadi kesempatan untuk masyarakat memilih pemimpin yang dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan wilayahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menghormati hasil Pilkada dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan dari proses demokrasi ini, karena menghormati hasil Pilkada adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan negara secara keseluruhan.

Pilkada bukan hanya tentang memilih antara kandidat, melainkan juga tentang memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menentukan masa depannya. Pemilu daerah yang berlangsung di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan semakin matang. Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat diberikan hak untuk memilih secara langsung pemimpin yang dianggap terbaik dalam hal visi, misi, serta kemampuan untuk memimpin dan merencanakan pembangunan daerah.

Kualitas hasil Pilkada sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin. Keberhasilan Pilkada tidak hanya terletak pada jumlah suara yang sah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk memilih berdasarkan visi yang membawa kemajuan, bukan hanya emosi sesaat. Oleh karena itu, hasil Pilkada yang mencerminkan suara mayoritas rakyat harus dihormati dan dihargai, sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi yang sudah berlangsung dengan baik.

Dengan demikian, Pilkada adalah cermin dari kematangan berdemokrasi yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Ketika Pilkada berjalan dengan fair dan transparan, hasilnya tidak hanya mencerminkan pilihan mayoritas, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah di masa depan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengatakan Pilkada tidak hanya soal pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan persoalan yang lebih besar yaitu percepatan pembangunan daerah dan kematangan demokrasi. Pilkada memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sekaligus memperkokoh fondasi demokrasi yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, menghormati hasil Pilkada bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan bentuk dukungan bagi percepatan kemajuan wilayah dan negara.

Pilkada bukan hanya soal kontestasi elektoral dan kedaulatan rakyat. Pilkada adalah bagian dari dinamika pembangunan yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Proses Pilkada memberi masyarakat kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah.

Pilkada memberi peluang bagi tiap daerah untuk memilih pemimpin yang bisa memberikan solusi nyata sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Ini adalah kesempatan untuk mempercepat pembangunan sesuai potensi dan karakteristik lokal, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional. Setiap pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada berperan penting dalam mempercepat aliran kebijakan yang berpihak pada kemajuan wilayah. Melalui program-program inovatif dan berbasis data yang relevan dengan kondisi daerah, pemerintah daerah yang dipilih rakyat memiliki peran besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin daerah, tetapi juga menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Pilkada memiliki peran besar dalam menyelaraskan kebijakan antara kedua level pemerintahan, sehingga terciptanya percepatan pembangunan di masing-masing daerah. Ini bukan berarti pemerintah daerah kehilangan otonomi, tetapi lebih kepada keterpaduan yang mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan daerah.

Misalnya dalam hal infrastruktur, kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat terwujud jika pemimpin daerah memiliki visi yang sama dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap percepatan proyek-proyek besar di daerahnya. Dengan adanya sinergi ini, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal akan merasakan dampak positif dari percepatan pembangunan yang terjadi.

Menteri koodinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan setelah proses pemilihan selesai, yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan. menekankan pentingnya menjaga persatuan pasca-pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, siapapun yang terpilih, harus dipahami sebagai abdi negara yang berkomitmen untuk melayani masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah.

Pilkada sering kali meninggalkan perbedaan pendapat, terutama antara pendukung calon yang terpilih dan yang kalah. Namun, yang harus menjadi fokus utama setelah Pilkada adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersatu mendukung pemimpin yang terpilih demi kemajuan bersama. Sebagai masyarakat, kita harus menyadari bahwa Pilkada bukanlah ajang pertarungan, melainkan proses untuk memilih pemimpin yang terbaik dan yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi daerah.

Pilkada yang berlangsung dengan jujur dan adil adalah bentuk perwujudan dari prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Menghormati hasil Pilkada adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang baik. Hasil Pilkada bukan hanya mencerminkan pilihan demokratis, tetapi juga membawa harapan bagi kemajuan daerah.

Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kedewasaan berdemokrasi dengan mendukung hasil Pilkada dan bekerja sama membangun daerah. Apapun hasilnya, pemimpin yang terpilih adalah representasi dari harapan masyarakat dan berkomitmen untuk mempercepat pembangunan wilayah. Untuk itu, perlu kiranya menjaga jaga persatuan, tingkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang baru, dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan wilayah.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmennya untuk meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi.

“Komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN sama kuatnya dengan komitmen Presiden Jokowi,” ujar Dedek.

Ia juga menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan IKN tidak sepenuhnya mengandalkan APBN.
“Pembangunan IKN yang awalnya sepenuhnya menggunakan APBN, perlahan proporsinya memang perlu dikurangi,” tambahnya.

Dedek yang akrab disapa Uki ini menilai bahwa para investor, baik dalam maupun luar negeri, telah melihat keseriusan pemerintah dalam merealisasikan proyek IKN meskipun tidak terlalu digembar-gemborkan.

Uki juga membantah isu penghapusan proyek strategis nasional (PSN) yang dimulai di era Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan bahwa Prabowo menggantinya dengan program prioritas hasil terbaik cepat (PHTC), yang terdiri atas delapan fokus utama, terutama pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Pada masa pemerintahan Pak Prabowo, yang ada bukan proyek strategis nasional, melainkan PHTC yang terdiri dari delapan program dengan fokus utama pada pengembangan SDM. (PSN) tidak dihapus, hanya saja tidak dibesar-besarkan, setiap orang kan memiliki ciri khasnya masing-masing,” jelas Uki.

Salah satu bukti pembangunan IKN tetap berjalan, menurut Uki, adalah percepatan pembangunan Masjid Nusantara yang menjadi salah satu pencapaian penting di wilayah tersebut.

“Pembangunan Masjid Nusantara merupakan pencapaian penting dan tidak ada penundaan, itu sama sekali tidak terjadi,” tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi, menyampaikan bahwa tahun ini pembangunan Smart City Cooperation Center (SCCC) akan dimulai. Proyek ini didanai oleh hibah Official Development Assistance (ODA) dari Pemerintah Korea Selatan dan akan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di IKN.

“Fasilitas ini akan memperkuat ekosistem inovasi serta meningkatkan daya saing SDM di tengah era transformasi digital dan ramah lingkungan,” kata Mohammed Ali.

Selain itu, Integrated Command and Control Center (ICCC) di kantor Otorita IKN juga direncanakan mulai beroperasi tahun ini sebagai bagian dari hibah proyek percontohan dari Amerika Serikat.

Proyek-proyek ini merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan energi hijau di IKN.

Oleh: Dita Aulia Rahmah )*

Selama masa 100 hari pasca pelantikannya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, pembangunan IKN diproyeksikan akan menciptakan ekosistem bisnis, ekonomi, dan keuangan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

Salah satu inisiatif utama adalah percepatan pembangunan pusat keuangan atau financial center di IKN. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mendukung penuh langkah ini sebagai upaya mempercepat ekosistem bisnis dan keuangan di wilayah tersebut. Menurut Budi, percepatan pembangunan ini krusial mengingat pada tahun 2028, seluruh kegiatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI/Polri, akan resmi dilakukan di IKN.

Pembangunan pusat keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan produk dan jasa keuangan yang inovatif, tetapi juga sebagai katalisator fungsi pembiayaan di IKN serta wilayah penyangga di sekitarnya. Budi menambahkan, fungsi pembiayaan ini akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan investasi di IKN. Dengan demikian, percepatan pembangunan klaster-klaster ekonomi di IKN dapat memperkuat inklusivitas pembangunan nasional.

Peran perbankan dalam ekosistem keuangan IKN menjadi elemen penting. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas utama. Kantor-kantor layanan perbankan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026 untuk memastikan kebutuhan layanan perbankan penduduk IKN terpenuhi dengan cepat dan efisien.

Selain itu, arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memulai aktivitas pemerintahan di IKN pada tahun 2028 semakin mempertegas urgensi penyediaan infrastruktur keuangan yang memadai. Keberadaan layanan perbankan ini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, investor, dan masyarakat yang bermigrasi ke Nusantara. Sistem perbankan yang terintegrasi juga akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta memudahkan transaksi lintas sektor.

Tidak hanya dari dalam negeri, perhatian investor asing terhadap pengembangan IKN juga semakin meningkat. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak surat pernyataan minat (letter of intent/LoI) dari calon investor, termasuk dari Eropa. Salah satu contoh adalah Finlandia, yang telah mengirimkan empat LoI, bahkan salah satunya telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Potensi investasi ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menarik perhatian nasional, tetapi juga menjadi magnet bagi investor internasional. Dengan hadirnya investor asing, IKN dapat memanfaatkan teknologi, pengalaman, dan inovasi yang mereka tawarkan untuk mendukung pembangunan kota pintar.

Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menyampaikan komitmen negaranya dalam mendukung pengembangan IKN sebagai kota pintar. Finlandia memiliki keahlian dan pengalaman terbaik di bidang ini, dan kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan bagi IKN.

Pengembangan IKN diproyeksikan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah ini, sektor-sektor lain seperti konstruksi, logistik, perdagangan, dan jasa akan turut berkembang. Selain itu, keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat keuangan baru juga akan menarik minat perusahaan-perusahaan untuk membuka cabang atau kantor pusat di wilayah ini.

Efek domino dari pembangunan IKN juga akan dirasakan oleh wilayah penyangga di Kalimantan Timur. Infrastruktur yang terintegrasi, akses transportasi yang lebih baik, serta konektivitas digital yang mumpuni akan meningkatkan daya saing ekonomi regional. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai contoh, sektor pariwisata juga berpotensi mengalami pertumbuhan pesat. Keberadaan IKN akan membuka peluang bagi pengembangan destinasi wisata baru, menciptakan lapangan kerja, dan menarik wisatawan lokal maupun internasional. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga destinasi yang berdaya tarik tinggi.

IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai kota pintar yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara maju seperti Finlandia, membuka peluang besar untuk mengadopsi teknologi canggih dan solusi inovatif dalam pengelolaan kota. Dengan pendekatan ini, IKN dapat menjadi contoh sukses dalam mewujudkan pembangunan kota yang ramah lingkungan dan efisien.

Kehadiran IKN sebagai kota pintar juga akan mendukung transformasi digital di Indonesia. Penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan layanan publik, akan menciptakan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur hijau dan sumber energi terbarukan akan mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Langkah strategis yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan pusat keuangan, pengembangan layanan perbankan, dan kolaborasi dengan investor internasional, memberikan optimisme bahwa IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing global. Dengan visi sebagai kota pintar yang berkelanjutan, IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia, tetapi juga motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi