Monthly Archives: Februari 2025

Oleh:  Silva Putri )*

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan saat Ramadhan dan Idulfitri 2025. Dalam upaya ini, berbagai kementerian berkolaborasi untuk memastikan bahwa harga bahan pokok tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Langkah-langkah konkret telah dirancang guna menghindari lonjakan harga yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan selama bulan suci.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian terkait berupaya mengawal harga bahan pangan agar tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam memastikan harga tetap stabil melalui berbagai langkah intervensi pasar. Salah satu strategi yang diterapkan adalah operasi pasar yang akan digelar secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menyampaikan bahwa pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Jika terjadi lonjakan harga, maka operasi pasar akan segera dilakukan guna mengatasi gejolak tersebut. Fritz menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian terkait agar berkolaborasi dalam mengawasi harga tetap berada di bawah HET.

Pemerintah juga telah menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya spekulasi harga maupun praktik penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Dengan langkah tegas ini, diharapkan harga tetap berada dalam batas wajar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok.

Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menekankan bahwa pengawasan akan mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang cenderung mengalami kenaikan harga, seperti Papua. Meskipun terdapat kenaikan di beberapa wilayah, pemerintah memastikan bahwa hal tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi.

Selain fokus pada bahan pokok utama seperti minyak goreng dan gula, pemerintah juga memastikan bahwa sektor pertanian mendapat perhatian khusus. Ketersediaan pupuk dan bibit pertanian menjadi aspek yang turut dikendalikan agar produksi pangan tidak terganggu. Stabilitas produksi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sehingga harga tidak mengalami lonjakan yang tidak terkendali.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menekan harga adalah dengan mengoptimalkan penyerapan produksi dalam negeri. Peran Perum Bulog dalam menyerap gabah dari petani menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga beras. Dengan meningkatnya produksi beras pada kuartal pertama 2025, pemerintah telah menyiapkan dana khusus guna memastikan bahwa harga tetap stabil baik di tingkat petani maupun konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan harga yang adil, di mana petani tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa memberatkan konsumen.

Dukungan penuh terhadap operasi pasar juga menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Perdagangan memastikan bahwa program Gerakan Pangan Murah berjalan dengan efektif di seluruh daerah. Intervensi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar dan merata. Dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh BUMN, program ini mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menambahkan bahwa operasi pasar merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan. Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga sekaligus merespons keluhan masyarakat dalam menghadapi bulan suci dan Hari Raya Idulfitri.

Selain itu, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan harga pangan. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik spekulatif atau penimbunan bahan pokok. Dengan keterlibatan masyarakat, mekanisme pengendalian harga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat serta respons cepat terhadap laporan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat preventif. Berbagai strategi yang disiapkan sejak dini memungkinkan langkah antisipatif yang lebih terencana dan efektif dalam menghadapi potensi gejolak harga. Melalui koordinasi lintas kementerian dan kerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadhan dan Idulfitri.

Menjelang Ramadhan, Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman. Berdasarkan proyeksi yang dirilis, Indonesia akan mengalami surplus beras sebesar 9 juta ton, sementara stok daging dan cabai rawit juga dipastikan mencukupi kebutuhan selama bulan puasa. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan pasokan di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Jawa atau wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.

Dengan berbagai langkah yang telah diterapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak lonjakan harga. Semua upaya ini dirancang agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa harus mengkhawatirkan akses terhadap bahan pangan pokok. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat, stabilitas harga pangan diharapkan dapat terjaga sepanjang bulan suci Ramadhan hingga perayaan Idulfitri.

)* Pemerhati ekonomi

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dan tegas dalam menanggapi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun, kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlanjutan sektor energi nasional serta kepentingan masyarakat luas.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengungkapkan bahwa praktik mafia migas di Indonesia terus berulang dengan modus operandi yang semakin terstruktur. Salah satu pola utama yang ditemukan adalah mark-up harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), serta manipulasi dalam proses upgrade blending BBM.

Minyak mentah dalam negeri sengaja ditolak oleh kilang Pertamina dengan dalih tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, impor dilakukan dengan harga yang sudah di mark-up. Fahmy juga menyoroti permainan dalam kontrak pengiriman BBM, di mana terdapat tambahan biaya ilegal sebesar 13 hingga 15 persen.

Kejahatan ini berdampak langsung pada masyarakat. Konsumen yang membayar harga Pertamax justru mendapatkan BBM dengan kualitas lebih rendah, seperti Pertalite. Fahmy menegaskan bahwa tanpa tindakan tegas dari pemerintah, praktik ini akan terus menggerogoti keuangan negara.

Penyidik dari Kejaksaan Agung telah menemukan indikasi bahwa beberapa tersangka secara sengaja mengatur kebijakan produksi minyak kilang domestik agar berkurang, sehingga memaksa peningkatan impor dalam jumlah besar. Padahal, aturan yang berlaku mengharuskan pasokan minyak mentah dalam negeri untuk diutamakan sebelum melakukan impor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa tersangka mengondisikan hasil rapat optimasi hilir (OH) untuk menurunkan readiness kilang, yang akhirnya berujung pada penolakan minyak mentah dari kontraktor dalam negeri. Akibatnya, impor minyak menjadi tidak terhindarkan, meskipun sebenarnya pasokan dalam negeri masih mencukupi.

Menanggapi skandal besar ini, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyatakan komitmennya untuk membersihkan sektor migas dari praktik korupsi dan mafia migas. Pemerintahannya akan mengambil langkah-langkah konkret untuk membongkar jaringan mafia yang telah merugikan negara dan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pihaknya tengah mengurus hal tersebut demi kepentingan rakyat.

Langkah awal yang dilakukan adalah mendorong investigasi mendalam oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas jaringan mafia migas ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup, termasuk penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik.

Tindakan tegas dari Presiden Prabowo ini diharapkan mampu memutus mata rantai mafia migas yang telah lama mengakar. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan rakyat dari praktik korupsi yang merugikan negara.

Sejalan dengan langkah tegas Presiden Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia juga menekankan perlunya reformasi tata kelola energi. Ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan energi nasional untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Seluruh pihak harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan sudah barang tentu kita juga menghargai praduga tak bersalah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membenahi sistem perizinan impor BBM. Jika sebelumnya izin impor diberikan untuk satu tahun penuh, maka kini akan diubah menjadi per enam bulan dengan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa impor minyak benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan nasional, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus izin ekspor minyak mentah dalam negeri. Seluruh hasil minyak bumi akan diolah di kilang dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada impor.

Sebelumnya hasil minyak bumi tidak dapat diolah di dalam negeri, tapi sekarang harus diolah di dalam negeri. Dengan cara memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery masuk. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada minyak impor yang sering kali menjadi ladang permainan mafia migas.

Kasus dugaan korupsi di sektor migas yang melibatkan pejabat tinggi Pertamina dan oknum pemerintahan menjadi bukti bahwa tata kelola energi Indonesia masih memiliki banyak celah yang harus diperbaiki. Dengan nilai kerugian yang mencapai Rp 193,7 triliun, kasus ini bukan hanya menjadi peringatan bagi pemerintah, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk membersihkan sektor ini dari praktik mafia migas yang merugikan negara dan masyarakat. Dukungan dari Menteri ESDM dengan kebijakan-kebijakan reformasi, seperti pembatasan impor dan optimalisasi pengolahan minyak dalam negeri, menjadi langkah awal yang tepat dalam memperbaiki tata kelola energi nasional.

Dengan adanya upaya serius dari pemerintah, masyarakat berharap bahwa sektor energi Indonesia dapat dikelola dengan lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Reformasi tata kelola minyak yang sedang digalakkan diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional yang lebih kuat.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberantas praktik korupsi di tanah air terus mendapat apresiasi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tekadnya memberantas korupsi tanpa pandang bulu kembali menguatkan keyakinan publik bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh utama yang harus diberantas tanpa kompromi.

“Saya bertekad untuk memberantas aksi korupsi tanpa pandang bulu. Tidak ada tempat bagi siapa pun yang merugikan negara dan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

Tidak hanya sebatas janji politik, tetapi komitmen ini sudah terbukti nyata melalui tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum di bawah kepemimpinannya. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan penilaiannya terkait komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Langkah nyata yang telah diambil oleh Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat dari penangkapan empat petinggi anak perusahaan Pertamina oleh Kejaksaan Agung RI.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen Presiden Prabowo bukan hanya wacana. Penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Agung RI menunjukkan penegakan hukum yang serius. Kita perlu mengapresiasi langkah tersebut karena ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi,” ujar Agung Baskoro.

Dirinya menilai, aksi Kejaksaan Agung RI dalam mengungkap dan menangani kasus ini menggambarkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan hukum dengan adil.

“Aksi Kejaksaan Agung ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menerapkan hukum dengan adil, serta memastikan bahwa para pelaku korupsi akan dihadapkan pada proses hukum yang transparan,” tambahnya.

Pengamat Politik lainnya, Iwan Setiawan, juga memberikan pandangannya terkait langkah tegas Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Iwan menilai bahwa dalam lima bulan awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan yang luar biasa dalam menindak praktik korupsi.

“Di lima bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, banyak aset negara yang berhasil diselamatkan. Presiden telah memperlihatkan keseriusan dalam mengungkap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, baik di sektor BUMN maupun sektor pajak. Ini adalah bukti bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik korupsi yang merugikan rakyat,” ungkap Iwan Setiawan.

Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap situs dan akun media sosial milik instansi pemerintahan guna mencegah penyusupan konten judi online (judol). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa akun-akun pemerintahan yang tidak aktif harus segera ditutup untuk menghindari potensi serangan siber.

“Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintahan yang tidak aktif, tutup saja,” ujar Meutya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Rabu (26/2). Ia menambahkan bahwa situs dan akun yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk menyisipkan konten ilegal, termasuk promosi judi online.

Meutya juga mengungkapkan bahwa situs pemerintahan sering menjadi sasaran serangan siber, termasuk praktik phising yang dapat mengarahkan pengunjung ke situs judi online. “Jangan sampai ada akun pemerintahan, akunnya ada tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” tambahnya.

Fenomena ini bukan hal baru. Pada 2023, sejumlah situs dan akun media sosial milik instansi pemerintah diretas atau disusupi konten judol. Salah satu yang menjadi korban saat itu adalah portal Satudata Pertanian. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 2022 terdapat 291 situs yang terindikasi dimanfaatkan untuk promosi judi online. Dari jumlah tersebut, 68 situs milik perguruan tinggi, 38 situs sekolah, dan 30 situs pemerintahan.

Pakar Keamanan Siber dan Direktur CISSReC, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa penyusupan konten judol pada situs pemerintahan dilakukan menggunakan teknik mirroring. “Teknik ini bekerja dengan memindahkan atau membuat situs serupa di situs milik perguruan tinggi dan pemerintah,” jelasnya.

Menurut Pratama, ada dua alasan utama mengapa pelaku memilih situs pemerintahan sebagai sasaran. Pertama, untuk berjaga-jaga jika situs utama mereka ditutup oleh otoritas. Kedua, situs milik instansi pemerintah dan pendidikan dinilai lebih aman karena sistem keamanannya jarang diperiksa secara berkala.

Dengan maraknya kasus ini, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan siber di seluruh instansi. Meutya menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat maupun daerah harus memastikan bahwa aset komunikasi digital mereka dikelola dengan baik agar tidak menjadi sasaran kejahatan siber.

Jakarta – Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan, tidak ada pengoplosan BBM jenis pertamax. Pertamina memastikan kualitas pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi atau standar yang ditetapkan pemerintah yaitu RON 92.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari memastikan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM dengan proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk. Hal ini dilakukan agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu, terdapat injeksi additive yang berfungsi meningkatkan performa Pertamax.

“Treatment ini bukanlah pengoplosan dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di pertamax. Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan ron 92 dan masyarakat tidak perlu khawatir tetap menggunakan pertamax seperti biasa,” kata Heppy.

Pertamina Patra Niaga memastikan telah menjalankan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina sudah merupakan produk jadi dengan spesifikasi RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90, sedangkan Pertamax RON 92. Dari penerimaan hingga penyaluran ke masyarakat, semua produk telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa blending merupakan proses pencampuran bahan bakar dengan unsur kimia lain untuk mencapai RON tertentu dan berbeda dengan oplosan.

“Blending berbeda dengan oplos. Blending yang dimaksud adalah proses pencampuran bahan bakar atau dengan unsur kimia lain untuk mencapai RON tertentu,” ujar Fadjar.

Fadjar memastikan bahwa produk minyak hasil blending oleh Pertamina telah memenuhi standar RON 92 atau Pertamax dan telah divalidasi oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM.

“Terkait isu yang beredar bahwa BBM Pertamax merupakan oplosan, itu tidak benar. Pertamax tetap sesuai standar yaitu RON 92,” jelas Fadjar.

Sebagai contoh, Pertamina telah melakukan blending pada produk Pertalite, yakni BBM RON 90 yang merupakan hasil pencampuran RON 92 dan RON 88. Hal ini dilakukan karena BBM RON 90 tidak tersedia di pasar internasional.

Senada, Anggota DPR RI, Bambang Haryadi menegaskan tidak ada praktik oplosan RON di pasar BBM Indonesia.

“Ini sepakat semua, baik swasta maupun pemerintah. Pengawasan melalui LEMIGAS juga sama, baik Shell, AKR, Vivo, Exxon, maupun Pertamina. Tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan publik bisa tercerahkan bahwa yang dijual Pertamina adalah RON 90 untuk Pertalite, RON 92 untuk Pertamax, dan RON 98 untuk Pertamax Turbo,” kata Bambang.

Jakarta – Memasuki Ramadan 2025, PT Rajawali Nusindo, bagian dari ID FOOD, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan guna menjaga stabilitas harga. Distribusi ini dilakukan melalui 41 cabang di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sekretaris Korporasi PT Rajawali Nusindo, Sofyan Effendi, menyatakan bahwa volume distribusi bahan pangan ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama bulan Ramadan.

“Kami pastikan pendistribusian komoditas pangan meningkat dan berjalan aman demi memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan 2025,” ujarnya.

Hingga Januari 2025, PT Rajawali Nusindo telah menyalurkan 1.200-ton gula konsumsi. Pada tahun sebelumnya, perusahaan ini telah mendistribusikan lebih dari 7.200 ton gula ke berbagai wilayah. Selain itu, sebanyak 22.393 ton minyak goreng juga telah didistribusikan hingga awal tahun ini.

“Distribusi minyak goreng akan terus kami tingkatkan menjelang Idulfitri untuk menjaga pasokan tetap stabil,” tambah Sofyan.

Selain itu, PT Rajawali Nusindo akan mengadakan bazar pangan murah di daerah-daerah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmi Widiriani, menegaskan bahwa stok pangan dalam bentuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pasokan di pedagang ritel telah dipersiapkan.

“Kami telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar distribusi tetap lancar,” katanya.

Bapanas terus memantau harga melalui panel harga harian dan siap menggelar operasi pasar jika diperlukan.

“Kami memiliki instrumen fasilitasi distribusi guna menyeimbangkan harga antara daerah produsen dan konsumen,” tambahnya.

Terkait harga cabai yang fluktuatif akibat cuaca dan hama, pemerintah menyiapkan cold storage sebagai langkah antisipasi.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Bapanas bekerja sama dengan Satgas Pangan serta berbagai kementerian terkait. Operasi pasar akan digelar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging.

Menteri Pertanian sekaligus Menko Pangan Ad Interim, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama pemerintah.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Amran menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk volume komoditas yang akan didistribusikan dan harga eceran tertinggi (HET).

“Beras aman, daging, bawang juga insya Allah aman. Stok sudah siap, hasil koordinasi menunjukkan jumlahnya mencukupi,” tutupnya.

Oleh: Dina Maulida )*

Memasuki Ramadan 2025, pemerintah semakin memperkuat distribusi logistik guna memastikan pasokan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat akan bahan pokok selama bulan suci, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, berbagai strategi telah disiapkan untuk memastikan kelancaran distribusi dan kestabilan harga di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan operasi pasar yang berlangsung sejak 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan dengan menyediakan bahan pokok utama dalam jumlah besar di berbagai titik strategis. Pemerintah menegaskan bahwa dalam operasi pasar kali ini, harga bahan pokok tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET), sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya regulasi ketat ini, diharapkan lonjakan harga yang berlebihan dapat dicegah sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, produsen, distributor, dan importir. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi pangan untuk memastikan bahwa harga jual bahan pokok tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga tetapi juga untuk mencegah adanya praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

Operasi pasar kali ini dikemas dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM), sebuah program yang telah dirancang untuk menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan pangan murah. Sejak tahap awal pelaksanaannya, GPM telah berhasil menjangkau 325 titik distribusi di berbagai provinsi. Fokus utama pendistribusian berada di Pulau Jawa, mengingat tingginya jumlah penduduk dan permintaan di wilayah ini. Namun, pemerintah juga memastikan bahwa pasokan pangan sampai ke daerah di luar Jawa dengan alokasi yang proporsional.

Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar ini diperluas ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia, BUMN pangan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian. Dengan adanya kerja sama ini, distribusi logistik diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan merata sehingga tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan bahan pokok. Pemerintah juga terus mengoptimalkan jalur distribusi agar bahan pangan sampai ke masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menuturkan bahwa beberapa komoditas utama menjadi prioritas dalam distribusi tahun ini. Di antaranya adalah MinyaKita, gula konsumsi, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras SPHP, yang merupakan bahan pangan strategis dengan permintaan tinggi selama Ramadan. Untuk memastikan ketersediaan pangan, total 189.000 ton bahan pokok serta 70.000 kiloliter minyak goreng telah dialokasikan dan siap didistribusikan ke berbagai daerah. Dengan langkah ini, pemerintah berharap kelangkaan bahan pokok dapat dihindari, dan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang stabil.

Selain memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan harga guna mencegah praktik spekulasi dan penimbunan barang. Untuk itu, koordinasi erat dilakukan dengan Satgas Pangan Polri yang bertugas mengawasi agar harga tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah, untuk memastikan kebijakan pangan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Di tingkat daerah, berbagai langkah juga telah dilakukan untuk mendukung distribusi pangan yang lebih merata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, telah menggelar Gerakan Pangan Murah yang berlangsung selama Ramadan hingga Idulfitri. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyampaikan bahwa program ini bersifat fleksibel dan terbuka terhadap usulan lokasi tambahan, termasuk dari sektor swasta yang ingin berpartisipasi dalam penyediaan pangan murah bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan jangkauan distribusi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem distribusi yang lebih dinamis. Food truck digunakan sebagai sarana utama untuk meningkatkan mobilitas dan jangkauan pendistribusian bahan pangan. Jika terdapat lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar, tim dari BUMD Pangan akan menyesuaikan dan mendekati lokasi secara fleksibel. Dengan strategi ini, diharapkan program pangan murah dapat menjangkau lebih banyak titik, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap bahan pangan murah.

Selain memastikan ketersediaan pangan, pemerintah juga berupaya agar harga bahan pangan yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah tetap lebih murah dibandingkan harga pasar. Beberapa produk bahkan ditawarkan dalam bentuk paket bundling, seperti beras, minyak goreng, dan sirup yang dijual dengan harga lebih kompetitif. Pemerintah juga memperkenalkan inovasi berupa beras kemasan 2,5 kilogram, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat sesuai dengan standar takaran zakat fitrah.

Pemerintah terus memantau perkembangan harga di pasaran untuk memastikan bahwa kebijakan stabilisasi yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Dengan berbagai langkah strategis yang telah dirancang dan diterapkan, pemerintah optimistis bahwa pasokan pangan akan tetap terjaga selama Ramadan dan Idul Fitri.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut dengan langkah konkret dari pemerintah dan aparat kepolisian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kini tengah menyusun regulasi pembatasan kepemilikan akun pada platform digital bagi anak-anak guna mencegah mereka terjerumus dalam judi online.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan ini bukan untuk membatasi, tetapi sebagai langkah proteksi bagi anak-anak.

“Pemerintah saat ini melalui Kemkomdigi menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait tata kelola perlindungan anak di dalam ruang digital yang mengatur pembatasan kepemilikan akun pada platform digital bagi anak-anak. Aturan ini bertujuan bukan untuk membatasi, melainkan untuk proteksi dan memberikan perlindungan anak-anak dari konten-konten yang penuh risiko,” ujarnya

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, tercatat sebanyak 440 ribu anak usia 10-20 tahun telah terlibat dalam praktik judi online. Lebih mencengangkan lagi, dua persen di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun.

“Itu adalah data-data yang dicatat oleh pemerintah dan mengkhawatirkan karena itu bukan hanya sekadar angka-angka, melainkan hak anak-anak atas ruang digital yang aman,” tambah Meutya.

Selain pemerintah, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh juga menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengungkapkan bahwa dari Januari hingga 17 Februari 2025, pihaknya telah menangani 55 kasus judi dan memblokir 405 situs judi online.

“Pada medio Januari – 17 Februari, Polda Aceh telah berhasil mengungkap 55 kasus maisir dan memblokir 405 situs judol, dengan 64 tersangka. Ini adalah wujud komitmen kita dalam memberantas kasus judi,” kata Joko.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan keuntungan instan yang ditawarkan judi online, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online, apalagi mau Ramadan. Karena selain melanggar hukum, juga dapat merusak perekonomian keluarga serta kehidupan sosial,” tegasnya.

Dengan langkah tegas dari pemerintah dan kepolisian, pemberantasan judi online terus berproses guna menciptakan ruang digital yang lebih aman dan masyarakat yang bebas dari praktik perjudian ilegal.

Jakarta – Penangkapan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor. Sejumlah kasus yang terungkap, menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang merugikan keuangan negara.

Pengamat Politik Iwan Setiawan menilai langkah tegas yang diambil aparat penegak hukum mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam membersihkan negeri dari praktik korupsi. Salah satunya adalah dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang menyeret PT Asset Pacific sebagai tersangka utama.

“Berbagai kasus besar yang merugikan negara mulai terungkap, seperti kasus korupsi di Pertamina dan pajak kembali menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi sangat serius. Selain itu, kasus impor gula serta gratifikasi pejabat pajak juga menjadi sorotan,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden yang meminta jajarannya untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran serta mencegah kebijakan yang merugikan keuangan negara.

“Prabowo bisa dikatakan turun langsung untuk membuktikan komitmennya memberantas korupsi. Harusnya ini jadi peringatan keras bagi seluruh pejabat dan stakeholder agar tidak main-main dengan uang rakyat,” tegas Iwan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo bukan sekadar wacana. Langkah Kejaksaan Agung menangkap empat petinggi anak perusahaan Pertamina menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terus berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Satu per satu para pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diamankan oleh aparat penegak hukum. Yang terbaru adalah kasus di Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun,” ungkapnya.

Agung juga berharap agar penegakan hukum dilakukan secara optimal dan para koruptor dihukum seberat-beratnya guna memberikan efek jera. Masyarakat pun diimbau untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.

“Pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Prabowo, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, berhasil mengamankan dana negara sebesar Rp 300 triliun dari inefisiensi dan korupsi. Dana ini kemudian dialokasikan untuk proyek strategis nasional yang mencakup hilirisasi industri, agrikultur, dan energi terbarukan.{}