Monthly Archives: Februari 2025

Magelang – Program Retreat Kepemimpinan Kepala Daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat kepemimpinan daerah.
Anggota DPD RI dari DIY, Hilmy Muhammad, menilai program ini sebagai upaya penting dalam membangun sinergi antara kepala daerah dan pemerintah pusat.
“Retreat ini merupakan langkah positif dalam memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap pembangunan, sehingga dapat menjalankan kebijakan nasional dengan lebih efektif,” ujarnya.
Hilmy juga menekankan pentingnya penyelarasan visi pembangunan daerah dengan agenda nasional agar kebijakan yang diterapkan memiliki dampak lebih besar bagi masyarakat. Ia juga mengusulkan agar kegiatan ini melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan daerah, termasuk wakil kepala daerah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Subandi, yang telah tiba di Magelang pada Jumat sore, menegaskan bahwa program retreat akan memberikan manfaat besar bagi kepala daerah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan.
“Program ini sangat bermanfaat untuk membangun inovasi, meningkatkan kedisiplinan, dan menambah wawasan dalam menjalankan pemerintahan daerah,” kata Subandi.
Dengan adanya program ini, diharapkan kepala daerah dapat semakin memahami strategi nasional serta menerapkannya secara efektif di wilayah masing-masing demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

JAKARTA – Retreat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini dirancang sebagai forum pembekalan bagi para kepala daerah yang baru terpilih agar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional. Dalam dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, harmonisasi hubungan antara pusat dan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa retreat ini bertujuan untuk mempererat hubungan emosional dan membangun kedekatan antar kepala daerah. “Melalui komunikasi yang lebih terbuka dan informal, koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lintas wilayah akan semakin efektif,” ujarnya.

Dengan hubungan yang lebih harmonis, implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa kegiatan ini juga membekali kepala daerah dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi dan regulasi pemerintahan.

“Pemahaman yang baik terhadap aturan perundang-undangan akan menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan,” jelasnya. Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan selaras dan efektif.

Lebih lanjut, Zulfikar menekankan pentingnya semangat pengabdian kepada rakyat. “Kepala daerah harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik semata. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” katanya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komaruddin, menilai bahwa retreat ini merupakan momentum penting untuk menyatukan visi kepemimpinan antara pusat dan daerah.

“Selain materi kepemimpinan, peserta juga akan dibekali keterampilan dalam pengelolaan anggaran yang efisien agar program pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” ujarnya. Pembekalan wawasan kebangsaan juga menjadi bagian dari retreat ini guna memperkuat komitmen kepala daerah terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan ini turut mengadakan diskusi kelompok dan simulasi kebijakan sebagai sarana bagi kepala daerah untuk merancang strategi pembangunan yang adaptif terhadap tantangan zaman. “Kami berharap retreat ini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” pungkas Ujang.

Oleh: Nurul Janida )*
Program retreat bagi para kepala daerah menjadi langkah strategis dalam menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi guna mengimplementasikan program nasional di tingkat daerah secara lebih efektif dan efisien.
Pada 21 Februari 2025, para kepala daerah tiba di Akmil Magelang setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di Resimen Induk Kodam (Rindam) IV Diponegoro. Mereka datang dengan mobil dinas berpelat merah yang mencerminkan asal daerah masing-masing. Sebelum memasuki aula utama, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari prosedur standar dalam kegiatan ini.
Setibanya di Akmil, para kepala daerah berganti pakaian dengan seragam loreng Komponen Cadangan (Komcad). Dengan semangat yang tinggi, mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan oleh panitia. Salah satu kegiatan awal yang dijadwalkan adalah sesi pembekalan yang melibatkan pemateri dari berbagai bidang.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti retreat ini sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antar kepala daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen penting untuk menyelaraskan program yang diusung masing-masing daerah agar selaras dengan agenda nasional.
Khofifah juga menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti retreat ini. Ia hanya memastikan kondisi fisik yang prima agar dapat menerima seluruh materi dengan baik. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan berbagai program nasional bisa berjalan dengan optimal di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam retreat ini, para kepala daerah menerima berbagai materi yang sebagian besar disampaikan oleh para menteri dari Kabinet Merah Putih (KMP). Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan bahwa ada sekitar 40 menteri yang diagendakan untuk memberikan pemaparan dalam berbagai sesi yang telah disusun secara sistematis.
Selain para menteri koordinator, pemateri juga melibatkan lembaga-lembaga strategis seperti Widyaiswara dari Lembaga Pertahanan Nasional. Dengan berbagai perspektif yang diberikan, kepala daerah diharapkan dapat mengimplementasikan program-program pemerintah pusat secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah mereka masing-masing.
Retreat ini tidak hanya diisi dengan sesi pembekalan, tetapi juga berbagai aktivitas yang bertujuan memperkuat kebersamaan. Sebanyak 450 kepala daerah memulai hari dengan senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 dan Taman Pung Ceria menjadi bagian dari kegiatan yang dirancang untuk menjaga kebugaran fisik para peserta.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa senam pagi ini merupakan salah satu cara untuk membangun koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kebersamaan dalam kegiatan fisik ini dapat menciptakan atmosfer yang lebih harmonis di antara para kepala daerah.
Selain itu, kegiatan retreat juga menjadi wadah bagi kepala daerah untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam mengelola daerah masing-masing. Dengan adanya forum diskusi, mereka dapat berbagi strategi terbaik dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan di daerahnya. Program ini menampilkan sesi simulasi dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan. Simulasi tersebut mencakup skenario kebijakan publik, penanganan krisis, serta langkah-langkah efektif dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada hari terakhir retreat. Kehadirannya menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan, di mana ia akan menyampaikan arahan serta menegaskan kembali prioritas pembangunan nasional yang harus diimplementasikan di seluruh daerah.
Dengan kehadiran Presiden, diharapkan para kepala daerah semakin memahami bagaimana menjalankan program nasional dengan lebih sinkron dan efektif. Selain itu, retreat ini juga menjadi momentum bagi kepala daerah untuk meningkatkan komitmen mereka dalam mendukung agenda besar pemerintah.
Dalam suasana yang penuh semangat, para kepala daerah menyatakan kesiapan mereka untuk menyukseskan seluruh program yang telah dicanangkan. Mereka menyadari bahwa kerja sama yang erat antara pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya pembekalan kepemimpinan, retreat ini memberikan wawasan baru bagi para kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan nasional, mereka dapat menyusun strategi yang lebih baik dalam mengelola daerah masing-masing.
Di sisi lain, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara kepala daerah satu sama lain. Sinergi dan kolaborasi lintas daerah menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan beragam.
Selain pembekalan secara teori, retreat ini juga memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Kepala daerah diajak untuk terlibat dalam berbagai simulasi dan studi kasus guna mengasah kemampuan dalam pengambilan keputusan.
Dengan berakhirnya retreat ini, diharapkan para kepala daerah dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat baru serta strategi yang lebih matang. Mereka membawa pulang tidak hanya materi dan pengalaman, tetapi juga komitmen yang lebih kuat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Retreat ini menjadi langkah maju dalam memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Dengan visi dan misi yang selaras, pembangunan nasional dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh : Fabian Aditya Pratama )*

Retreat pembekalan kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer Magelang selama satu pekan bukanlah sekadar pelatihan dengan pendekatan militeristik, melainkan sebuah forum untuk memperkuat nilai-nilai kepemimpinan yang esensial, salah satunya kedisiplinan. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik dan efektif.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa retreat ini bukan untuk membentuk kepala daerah menjadi sosok yang militeristik, melainkan untuk menanamkan nilai disiplin dan ketepatan waktu yang juga menjadi aspek penting dalam sektor swasta.

Menurutnya, kedisiplinan merupakan faktor kunci dalam birokrasi yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, aspek kebersihan juga menjadi perhatian dalam kegiatan ini, mengingat pentingnya lingkungan yang bersih dan tertata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Selain memberikan pembelajaran mengenai kedisiplinan, retreat ini juga berperan dalam mempererat komunikasi dan jaringan antar kepala daerah. Dengan saling mengenal satu sama lain, diharapkan koordinasi dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih lancar. Komunikasi yang baik antar kepala daerah akan memberikan dampak positif dalam menyelaraskan kebijakan yang diterapkan di berbagai wilayah.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional TB. Ace Hasan Syadzily mengingatkan para kepala daerah untuk selalu waspada terhadap dinamika geopolitik global yang dapat berdampak pada kondisi daerah masing-masing. Dalam hal ini, menciptakan iklim investasi yang sehat menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan kebijakan yang tepat, setiap daerah dapat memanfaatkan perubahan geopolitik sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian lokal.

Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi sorotan dalam retreat ini. Kepala daerah diharapkan dapat mengelola anggaran dengan lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang ingin mencetak pemimpin-pemimpin daerah dengan karakter negarawan yang kuat.

Disisi lain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, menegaskan bahwa retreat ini bukan hanya sekadar forum pembelajaran, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun hubungan emosional dan tim antar kepala daerah. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar kepala daerah sendiri, menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Retreat ini dirancang untuk memberikan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan berbasis good governance serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Para peserta mendapatkan materi dari 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, serta perwakilan lembaga non-kementerian.

Beberapa topik utama yang dibahas mencakup Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan, Asta Cita, Program Kementerian dan Lembaga, Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, serta Team Building. Dengan metode pembelajaran yang disiplin dan terstruktur, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan para kepala daerah agar lebih efektif dalam melayani masyarakat.

Selama berlangsungnya kegiatan, para peserta tidak diperkenankan membawa pendamping atau ajudan ke dalam lokasi retreat agar dapat lebih fokus dalam menerima materi. Biaya penyelenggaraan, akomodasi, dan konsumsi ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara transportasi dan kebutuhan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing daerah melalui APBD.

Setelah menyelesaikan retreat ini, Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen untuk segera merealisasikan program-program prioritas di Lampung, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, serta penguatan kualitas sumber daya manusia guna membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dengan semangat yang diperoleh dari retreat ini, ia bertekad untuk segera bekerja guna memastikan pembangunan di Lampung berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirancang.

Retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang menjadi momentum penting bagi para pemimpin daerah untuk memperdalam pemahaman mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Kegiatan ini bukan hanya memberikan wawasan dan pengetahuan baru, tetapi juga membangun jaringan dan sinergi yang lebih kuat dalam pemerintahan. Dengan komitmen yang tinggi, diharapkan setiap kepala daerah mampu menerapkan pembelajaran dari retreat ini untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat.

Pemerintah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mengelola sumber daya, membangun komunikasi yang baik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal di lapangan.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam retreat ini, setiap kepala daerah diharapkan mampu mengadaptasi ilmu yang telah diperoleh untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, sehingga pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, kepala daerah perlu terus berinovasi dalam menciptakan solusi yang tepat guna menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dengan adanya retreat ini, diharapkan bahwa sinergi antar kepala daerah dan antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin meningkat. Kolaborasi yang baik tidak hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa program-program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online yang telah menjadi musuh masyarakat.

Terbaru, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil mengungkap jaringan judi online internasional situs “1XBet” dan menangkap sembilan tersangka di berbagai daerah, termasuk Riau, Kepulauan Riau, Banten, dan Jawa Barat.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa salah satu tersangka berinisial RI (40) memiliki peran sebagai member platinum di situs tersebut.

“Ada yang 1 orang, saat itu menjadi member platinum bisa memainkan sebulan itu sekitar Rp 5-6 miliar,” ujarnya.

Djuhandhani menambahkan bahwa RI dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki hobi bermain judi online. Setiap kali bermain, ia bisa menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat besar.

“Karena dia mainnya kalau sekarang dia pasang 100, besok dikali 2, besoknya kali 3, besoknya dikali itu selalu dilakukan,” katanya.

Selain RI, empat tersangka lainnya yang diamankan di Jawa Barat dan Banten berperan sebagai agen, supervisor, admin keuangan, dan operator dalam operasional situs judi online tersebut.

“Dalam pengungkapan ini cukup menjadi perhatian kami selaku penyidik karena dalam permainan yang ada ini perputaran uangnya cukup besar,” ujar Djuhandhani.

Dalam upaya memperkuat pemberantasan judi online, pemerintah juga berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk menangani kasus ini secara lebih menyeluruh.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa regulasi baru ini akan mengatur kewenangan kementerian dan lembaga terkait agar lebih efektif dalam memberantas judi online.

“Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini,” ujar Meutya.

Pemerintah diharapkan terus memperkuat regulasi dan penindakan agar praktik judi online dapat diberantas hingga ke akarnya.

langkah konkret ini, masyarakat pun semakin optimistis terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari praktik ilegal.

Jakarta – Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai langkah percepatan dalam menangani judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa regulasi ini akan mengatur kewenangan kementerian dan lembaga secara lebih luas agar pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Kita rasa ini juga perlu PP karena ini lintas bidang. Jadi sistem pembayaran, aturan-aturan di perbankan, aturan di OJK, itu juga perlu inline dengan ini. Karena itu kita rencananya juga akan melakukan sebuah aturan khusus bagaimana bisa menyelesaikan judi online secara lebih integral,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

Meutya menambahkan bahwa selama ini pemberantasan judi online telah diatur melalui Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, namun regulasi tersebut masih terbatas pada lingkup Kementerian Komdigi. Dengan adanya PP, aturan ini akan mencakup berbagai instansi pemerintahan terkait untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

“Kalau sekarang kan peraturannya hanya di Kemkomdigi, belum didukung oleh aturan-aturan lainnya. Sehingga [dibutuhkan aturan] tingkatnya di atas Permen (Peraturan Menteri), di atas Permen dan Kepmen (Keputusan Menteri),” jelasnya.

Arahan untuk segera menerbitkan PP ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin, 17 Februari 2025, Prabowo menginstruksikan Menkomdigi untuk mempercepat penyusunan payung hukum yang lebih kuat dalam menangani maraknya judi online.

“Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP,” ungkap Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Sejauh ini, pemerintah telah memblokir hampir satu juta situs judi online. Namun, Meutya mengakui bahwa upaya pemblokiran saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat melalui peraturan ini.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif judi online. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengguna judi daring serta mempersempit ruang gerak pelaku yang terus mencari celah untuk mengoperasikan situs-situs ilegal tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang secara tegas melarang praktik judi online. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menargetkan para pelaku dan penyedia layanan, tetapi juga menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online di berbagai platform digital.

Dengan diterbitkannya PP ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemberantasan judi online secara lebih komprehensif dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi.

Oleh : Khamdan Kurniawan )*
Pemberantasan judi online di Indonesia semakin menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memberantas praktik ilegal ini yang semakin merajalela dan berdampak buruk pada masyarakat. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dengan mengerahkan berbagai instansi terkait, termasuk Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu bukti keseriusan pemerintah adalah pengungkapan jaringan judi online internasional yang melibatkan situs “1XBet”. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menangkap sembilan tersangka di berbagai daerah, termasuk Riau, Kepulauan Riau, Banten, dan Jawa Barat. Salah satu tersangka, RI (40), diketahui merupakan anggota platinum situs judi tersebut dan menghabiskan hingga Rp6 miliar per bulan untuk berjudi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menindak para bandar, tetapi juga pemain besar yang terlibat dalam perputaran uang judi online.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa perputaran uang dalam kasus ini sangat besar dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keberhasilan pengungkapan ini membuktikan bahwa jaringan judi online telah menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan melibatkan kalangan pengusaha besar.
Efektivitas pemberantasan judi online semakin terlihat dengan langkah cepat pemerintah dalam memblokir ribuan situs ilegal. Menurut data Komdigi, sejak awal tahun hingga saat ini, lebih dari 5.000 situs judi online telah ditutup. Pemblokiran ini dilakukan dengan teknologi pemantauan canggih yang memungkinkan deteksi otomatis terhadap situs yang berisi aktivitas perjudian daring. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perbankan untuk memblokir rekening yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. Langkah ini terbukti efektif dalam menghambat perputaran uang yang menjadi nyawa bagi bisnis ilegal tersebut.
Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat regulasi terkait judi online. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk menangani judi online secara lebih efektif. Regulasi ini akan mengintegrasikan berbagai aturan di sektor perbankan, OJK, dan sistem pembayaran digital, sehingga upaya pemberantasan bisa dilakukan lebih menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada pemblokiran situs oleh Komdigi.
Selain regulasi, penguatan keamanan siber juga menjadi perhatian serius. Komdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi guna memastikan keamanan digital nasional yang lebih tangguh. Menteri Meutya Hafid menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi yang solid dalam menghadapi ancaman siber, termasuk judi online. Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, juga menyatakan bahwa langkah nyata telah diambil untuk memperkuat sistem pertahanan siber, regulasi keamanan digital, dan teknologi perlindungan data.
Kasus judi online yang melibatkan RI hanyalah salah satu contoh betapa seriusnya dampak perjudian daring di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terjerumus dalam lingkaran judi online hingga mengalami kebangkrutan. Banyak di antara mereka yang tergiur oleh iming-iming keuntungan instan, namun pada akhirnya justru kehilangan seluruh harta benda mereka.
Selain dampak finansial, judi online juga memiliki efek psikologis yang serius. Banyak korban yang mengalami kecanduan dan kesulitan melepaskan diri dari praktik ini. Mereka terus berjudi dengan harapan bisa menang besar, padahal kenyataannya mereka justru semakin terjebak dalam hutang. Hal ini juga berdampak pada keluarga mereka, menyebabkan konflik rumah tangga, perceraian, hingga tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi.
Pemerintah menyadari bahwa pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, langkah preventif juga terus dilakukan. Salah satu upaya yang digencarkan adalah edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, seminar, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan agar generasi muda lebih waspada terhadap bahaya perjudian daring.
Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kerja sama internasional untuk menindak jaringan judi online yang beroperasi dari luar negeri. Banyak bandar judi yang mengatur operasional mereka dari luar Indonesia, memanfaatkan celah regulasi untuk tetap menjalankan bisnis ilegal ini. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara lain menjadi penting agar pelaku dapat ditindak dan aset mereka dibekukan.
Keberhasilan pemerintah dalam membongkar jaringan judi online internasional ini patut diapresiasi. Namun, perjuangan belum selesai. Para pelaku judi online terus mencari cara untuk menghindari deteksi aparat. Mereka kerap berpindah platform dan menggunakan teknologi canggih untuk menyamarkan transaksi mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi dan menangkal modus-modus baru yang digunakan para bandar judi.
Selain itu, dukungan dari masyarakat sangat penting dalam upaya ini. Jika masyarakat lebih sadar akan bahaya judi online dan berani melaporkan aktivitas mencurigakan, maka upaya pemberantasan akan lebih efektif. Kesadaran kolektif harus dibangun agar tidak ada lagi individu yang tergiur untuk mencoba perjudian daring.
Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar pemberantasan judi online dapat berjalan dengan efektif. Jika semua pihak bersatu, Indonesia dapat terbebas dari ancaman perjudian daring yang merusak moral dan perekonomian rakyat. Pemerintah sudah menunjukkan keseriusannya, kini saatnya masyarakat turut berperan aktif dalam perang melawan judi online. Jangan biarkan judi online menghancurkan masa depan bangsa. Mari bersama-sama perangi perjudian daring demi Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Oleh: Aldo Setiawan Fikri*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas perjudian online yang merugikan masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil menangkap sembilan orang tersangka yang merupakan bagian dari sindikat judi online 1XBET. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak pelaku perjudian daring yang telah merugikan masyarakat secara luas.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa kesembilan tersangka tertangkap dalam dua pengungkapan yang berbeda. Pada penindakan pertama yang dilakukan pada 14 November 2024 di beberapa kota di Jawa Barat dan Banten, polisi berhasil mengamankan lima tersangka dengan peran berbeda-beda. Kemudian, dalam pengungkapan lanjutan di Batam dan Pekanbaru, petugas mengamankan empat tersangka lainnya yang berperan sebagai operator, supervisor, hingga admin keuangan.

Penangkapan ini berhasil mengungkap perputaran uang yang sangat besar dalam jaringan judi online ini. Salah satu tersangka yang memiliki status anggota platinum di 1XBET diketahui dapat memainkan transaksi hingga Rp6 miliar per bulan. Dalam operasi ini, polisi juga berhasil menyita berbagai barang bukti seperti kartu ATM, buku tabungan, perangkat elektronik, hingga uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total mencapai miliaran rupiah.

Selain menangkap para tersangka, kepolisian juga berhasil mengidentifikasi modus operandi sindikat ini. Mereka diketahui beroperasi dengan menggunakan domain yang terdaftar di luar negeri, berkoordinasi dengan jaringan di berbagai negara, serta melakukan transaksi keuangan melalui rekening orang lain untuk menyamarkan pergerakan dana. Tindakan ini menjadi bukti bahwa sindikat judi online tidak hanya beroperasi dalam lingkup nasional, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional.

Pemerintah juga telah mengambil langkah serius dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk upaya memulangkan WNI yang terjebak dalam sindikat ini. Hingga Februari 2025, tercatat 6.800 WNI yang terlibat dalam aktivitas judi online di berbagai negara, baik sebagai pekerja maupun korban perdagangan manusia. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memulangkan 270 WNI yang masih berada di Myawaddy, Myanmar.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, sebagian besar WNI yang terjebak dalam sindikat ini sebelumnya telah bekerja di sektor judi online di Filipina dan Laos sebelum akhirnya berpindah ke Myanmar. Mereka direkrut melalui tawaran pekerjaan yang menggiurkan dari Indonesia dan kemudian dipindahkan secara ilegal ke lokasi sindikat tersebut beroperasi. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi mereka, termasuk bekerja sama dengan otoritas setempat dan organisasi internasional.

Dalam memberantas judi online, pemerintah tidak hanya bertindak secara represif melalui penangkapan pelaku, tetapi juga melakukan langkah preventif seperti pemblokiran konten judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif telah memblokir ribuan situs judi online yang beredar di Indonesia. Sejak 2023, Kominfo telah menutup lebih dari 1 juta konten yang terkait dengan perjudian daring. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk memutus akses masyarakat terhadap platform ilegal yang berpotensi merugikan mereka secara finansial.

Selain pemblokiran, pemerintah juga menegakkan hukum dengan ketat terhadap pelaku judi online, baik pemain maupun penyedia layanan. Para tersangka yang tertangkap dalam operasi terbaru ini dijerat dengan Pasal 303 KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, mereka juga dikenakan pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang memungkinkan aparat untuk menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah penyebaran lebih lanjut dari aktivitas ilegal ini.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Melalui berbagai program edukasi, baik di sekolah, universitas, maupun lingkungan kerja, masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan oleh situs judi daring. Kampanye ini juga didukung oleh berbagai institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang memberikan pemahaman mengenai dampak negatif judi online terhadap kondisi ekonomi individu dan keluarga.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pendekatan yang menyeluruh dalam menangani masalah judi online. Dengan kombinasi pemblokiran konten, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah korban judi online serta mencegah semakin meluasnya jaringan perjudian daring di Indonesia. Keberhasilan dalam mengungkap sindikat besar seperti 1XBET menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menindak kejahatan siber yang merugikan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara.

Namun, tantangan dalam memberantas judi online masih terus berkembang, terutama dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan oleh sindikat internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat untuk memastikan bahwa judi online tidak lagi menjadi ancaman bagi keamanan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari perjudian daring serta melindungi warganya dari jeratan sindikat ilegal yang merugikan.

*) Pengamat Kebijakan Publik – Pusat Kajian Nusantara Merdeka

Jakarta – Menjelang Ramadan 2025, pemerintah mulai mengambil langkah intervensi guna mengendalikan harga dan pasokan pangan di pasar.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan pemerintah melaksanakan operasi pasar di berbagai wilayah untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali.

“Insya Allah, Senin kita sudah mulai operasi pasar, mungkin di sekitar 500 titik di seluruh Indonesia. Kami menargetkan pada awal Ramadan jumlahnya meningkat menjadi 4.000 titik,” ujar Sudaryono.

Operasi pasar ini akan mencakup berbagai komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, serta daging.

Presiden menginstruksikan agar harga beberapa bahan pokok lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan bahkan lebih murah dibandingkan harga di negara tetangga seperti Malaysia.

Sudaryono menegaskan bahwa stok daging di Bulog masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar ini agar harga turun. Tata niaga daging tetap berjalan, tetapi pemerintah memastikan harga tetap terjangkau,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Rajawali Nusindo, Wahyu Sakti, menyampaikan bahwa operasi pasar ini telah dimulai dan menyasar pasar tradisional.

“Sebagai tahap awal, operasi pasar digelar di Provinsi Banten, yaitu di Pasar Malabar dan Pasar Borobudur di Tangerang, serta di Pasar Kelapa dan Pasar Rau di Serang,” ungkap Wahyu dalam keterangan tertulis.

Sebanyak 48.000-liter atau 4.000 karton Minyakita telah didistribusikan ke dua kota tersebut.

Minyak goreng ini dijual langsung kepada pengecer dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Setelah Banten, operasi pasar juga akan digelar di Jawa Timur pada minggu keempat Februari.

“Kami ingin memastikan distribusi merata dan tepat sasaran agar lebih banyak warga bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Antusiasme pedagang cukup tinggi dengan banyaknya yang datang untuk membeli Minyakita,” tambah Wahyu.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan pangan menjelang Ramadan, mengingat lonjakan permintaan dapat mencapai 20%-30%.

“Tugas kita adalah menjaga keseimbangan supply dan demand. Menjelang puasa dan Lebaran, biasanya jumlah permintaan meningkat hingga 30%. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan stok pangan mencukupi,” ujar Arief.

Ia juga memastikan bahwa pasokan pangan hingga Lebaran masih mencukupi, namun distribusinya perlu diatur dengan baik agar harga tetap stabil.

Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan pokok tetap stabil menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025. Dengan strategi pengawasan ketat dan operasi pasar, masyarakat dijamin bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan lonjakan harga yang berpotensi merugikan rakyat.
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan harga pangan tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.
Saat ini, HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, tetapi masih ditemukan harga di lapangan mencapai Rp17.500. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan mengambil langkah tegas guna mengendalikan situasi.
“Kami tidak akan mentoleransi pengusaha yang menaikkan harga sembako di luar batas kewajaran. Jika ada yang melanggar, siap-siap usahanya disegel dan izinnya dicabut,” tegas Budi Gunawan.
Selain itu, Menko Polkam juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika ada pedagang atau distributor yang menjual bahan pokok di atas HET.
“Kami ingin memastikan bahwa Ramadan berjalan dengan tenang tanpa beban harga pangan yang tidak terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, saat turun langsung memantau harga dan pasokan kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Klender SS, Jakarta Timur, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan hingga Lebaran.
“Kita harus menjaga stabilitas harga jelang Ramadan hingga Idulfitri. Kemendag akan terus melakukan monitoring dengan berkoordinasi bersama produsen, Bulog, ID Food, dan distributor agar pasokan cukup. Dengan demikian, harga dan pasokan bapok tetap terjamin,” jelasnya.
Mendag Busan juga memastikan bahwa stok telur tetap aman dengan harga yang sesuai dengan acuan, yakni Rp30.000 per kilogram. Kemendag telah menjalin koordinasi dengan produsen telur di Blitar agar dapat menyuplai kebutuhan nasional.
“Kami akan terus memastikan stok telur tetap tersedia. Baru-baru ini, kami melakukan kunjungan ke produsen telur di Blitar, yang menyumbang sekitar 30 persen dari total produksi nasional. Mereka sudah menyanggupi untuk menyuplai hingga menjelang Lebaran,” ungkapnya.
Senada, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan stok dan harga bapok menjelang puasa dan Lebaran.
“Ketersediaan bahan pokok sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, kami terus memastikan pasokan tetap aman dan harga stabil,” ujarnya.