Monthly Archives: Februari 2025

Oleh: Rahmat Hadi )*
Pemerintah terus memastikan bahwa ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025 tetap terjaga dengan harga yang stabil. Berbagai langkah telah dipersiapkan guna menjamin pasokan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), yang akan digelar secara nasional mulai 24 Februari hingga akhir Maret 2025.
Pengadaan operasi pasar melalui GPM ini bertujuan untuk memastikan harga pangan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga masyarakat bisa menjalani ibadah Ramadan tanpa terbebani lonjakan harga. Pemerintah bekerja sama dengan BUMN dan pihak swasta agar bahan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terkendali.
Sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga, pemerintah telah menginstruksikan seluruh dinas terkait di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung kelancaran operasi pasar ini. Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa produsen dan distributor tidak diperkenankan menaikkan harga secara sepihak.
Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyegelan toko atau pembekuan izin usaha bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan harga. Ia menambahkan bahwa operasi pasar kali ini akan menjadi yang terbesar dan paling masif, dengan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pusat hingga daerah.
Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme distribusi yang lebih efisien guna memastikan stabilitas harga. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menekankan bahwa distribusi yang lancar dan ketersediaan stok yang mencukupi akan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan harga yang stabil selama bulan Ramadan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memantau harga di lapangan dan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan cenderung meningkat saat Ramadan dan Idul Fitri. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan kebijakan GPM yang lebih masif pada tahun ini, inflasi pangan dapat tetap terjaga dalam kisaran target yang telah ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan kebijakan stabilisasi harga berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerintah berupaya agar masyarakat tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok di pasar global.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menggelar operasi pasar secara masif, dengan rencana peningkatan jumlah titik distribusi dari 500 lokasi pada tahap awal menjadi 4.000 titik saat Ramadan tiba. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan harga, sekaligus menekan praktik spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyebutkan bahwa intervensi ini diharapkan bisa menekan harga pangan sehingga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa beberapa komoditas pangan harus lebih murah dibandingkan dengan harga di negara tetangga.
Pemerintah juga telah memastikan bahwa stok pangan strategis tetap aman. Saat ini, sekitar 20.000 ton daging telah disiapkan untuk didistribusikan sepanjang Ramadan. Dengan ketersediaan stok yang cukup, operasi pasar yang masif, serta pengawasan yang ketat, pemerintah optimis bahwa harga pangan tetap terkendali dan tidak ada lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Menurut Menteri Andi Amran Sulaiman, salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga harga beras agar tetap stabil, karena komoditas ini memiliki pengaruh besar terhadap inflasi pangan.
Selain beras dan daging, stok minyak goreng dan gula pasir juga menjadi perhatian utama pemerintah. Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap stabil dan harga tidak mengalami lonjakan drastis. Sementara itu, gula pasir yang sering mengalami kenaikan harga menjelang Lebaran telah disiapkan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Selain melalui operasi pasar dan distribusi yang lebih efisien, pemerintah juga mengoptimalkan peran Bulog dalam menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Bulog akan mendistribusikan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang telah disubsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Dalam upaya mencegah praktik spekulasi harga, Satgas Pangan telah ditugaskan untuk melakukan pemantauan ketat di seluruh pasar tradisional dan ritel modern. Satgas Pangan akan bertindak cepat terhadap oknum yang mencoba menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
Selain memastikan stabilitas harga di dalam negeri, pemerintah juga memantau perkembangan harga pangan global yang berpotensi memengaruhi pasar domestik. Jika terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasar internasional, pemerintah siap mengeluarkan kebijakan darurat, seperti melakukan impor terbatas untuk menstabilkan harga. Namun, impor akan tetap menjadi opsi terakhir setelah mempertimbangkan stok dalam negeri.
Melalui kebijakan yang tepat sasaran, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pengawasan yang intensif, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap harga pangan. Dengan berbagai langkah strategis yang telah diterapkan, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tetap terjangkau dan ketersediaannya terjamin sepanjang bulan suci ini.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Anindiya Anissa )*
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, pemerintah telah merancang berbagai strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi. Berbagai kebijakan telah disiapkan guna memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pengawasan ketat terhadap rantai distribusi serta intervensi pasar jika diperlukan. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak cepat jika terjadi kenaikan harga bahan pokok yang tidak wajar. Operasi pasar telah disiapkan untuk menekan lonjakan harga, terutama pada komoditas strategis seperti minyak goreng dan gula. Selain itu, sejumlah BUMN juga dilibatkan dalam skema distribusi untuk memastikan pasokan pangan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan agar masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga menggandeng Satgas Pangan Polri guna mengawasi distribusi bahan pokok di pasar. Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Meskipun Papua mengalami sedikit kenaikan harga, kondisi ini masih dalam batas wajar dan tetap dalam pengawasan ketat. Pemerintah juga memastikan bahwa distribusi bahan pokok tidak terhambat, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan harga yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah tambahan dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah turut memastikan kelancaran distribusi bahan pokok lainnya, termasuk pupuk, bibit, dan gas elpiji. Upaya ini bertujuan untuk mencegah hambatan dalam produksi pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan ketat untuk menjamin bahwa semua bahan pokok dapat tersedia tanpa ada praktik penimbunan atau spekulasi harga yang merugikan konsumen. Masyarakat pun diimbau untuk turut berperan aktif dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran distribusi atau harga pangan yang tidak wajar.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa ketersediaan sembilan bahan pokok dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan hingga Idul Fitri 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, stok bahan pangan strategis, termasuk beras, gula, minyak goreng, dan daging, mencukupi untuk mendukung operasi pasar. Beras, sebagai salah satu komoditas utama, memiliki stok lebih dari dua juta ton di Bulog, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional tanpa perlu dilakukan intervensi harga dalam waktu dekat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang karena bahan pangan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil.
Selain memastikan stok, pemerintah juga memonitor pergerakan harga di pasar guna mengantisipasi potensi kenaikan harga yang tidak terkendali. Amran menyebut bahwa harga bahan pokok seperti beras saat ini relatif stabil di seluruh Indonesia, meskipun tidak merinci secara spesifik harga pasar yang berlaku. Pemerintah tetap waspada dan siap mengambil langkah intervensi apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar yang lebih luas.
Dalam upaya memperkuat pengendalian harga, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pengusaha yang menjual bahan pokok di atas HET. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penyegelan tempat usaha serta pembekuan izin operasional. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik harga yang merugikan, sehingga semua pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari strategi yang lebih komprehensif, pemerintah juga menargetkan penambahan jumlah titik operasi pasar di seluruh Indonesia. Saat ini, telah dipersiapkan lebih dari 4.000 titik distribusi yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di wilayah terpencil. Pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi harga pangan terkini serta lokasi operasi pasar terdekat.
Selain itu, sektor logistik dan transportasi juga menjadi fokus utama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan tidak ada hambatan dalam pengiriman bahan pokok dari daerah produsen ke pasar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan distribusi yang sering menjadi penyebab utama kenaikan harga pangan di beberapa wilayah.
Langkah-langkah yang telah disusun ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, BUMN, dan aparat kepolisian, pemerintah optimis bahwa rantai distribusi pangan akan tetap lancar dan harga tetap terkendali. Masyarakat diharapkan dapat menjalani bulan suci Ramadan dengan tenang tanpa harus khawatir terhadap lonjakan harga bahan pokok.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan, baik melalui kepatuhan terhadap regulasi maupun partisipasi dalam operasi pasar yang telah disiapkan.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan, pemerintah optimis bahwa kebutuhan pangan selama Ramadan dan Idulfitri akan tetap terpenuhi, memberikan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani ibadah dan merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, (24/2), di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

Langkah tersebut menandai era baru dalam pengelolaan investasi strategis nasional yang lebih terstruktur dan efisien.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa peluncuran tersebut merupakan bagian dari transformasi investasi negara.

Ia juga menambahkan bahwa badan investasi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita.

“Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” lanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor Satu tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Sembilan Belas tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara mengoptimalkan investasi nasional dengan mengelola aset negara secara strategis.

“Danantara menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo.

Evaluasi awal menunjukkan bahwa Danantara mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan pendanaan awal mencapai US$ 20 miliar.

Proyek-proyek tersebut dapat mempercepat target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen dalam lima tahun ke depan.

Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menegaskan bahwa badan ini bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Presiden menginginkan pengelolaan investasi yang lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujar Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa aset pemerintah yang sebelumnya tersebar digabung dan dikelola secara strategis untuk meningkatkan efisiensi investasi nasional.

Keberadaan Danantara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah global. (*)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

Peresmian ini menandai tonggak penting dalam upaya pengelolaan investasi negara yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa peluncuran tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan aset negara.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa kehadiran Danantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita sebagai visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi.

“Peluncuran ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor Satu tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Sembilan Belas tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” ungkap Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Prabowo Subianto menyoroti strategi Danantara dalam mengelola sumber daya alam dan aset negara melalui investasi di sektor berkelanjutan.

“Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo.

Evaluasi awal menunjukkan bahwa Danantara mengelola aset senilai US$ 900 miliar, dengan pendanaan awal mencapai US$ 20 miliar.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menjadi dasar hukum dalam pembentukan Danantara.

“Kami telah menerima masukan dari akademisi, pakar ekonomi, serta praktisi guna memastikan revisi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara,” ungkap Anggia.

Keberadaan Danantara membawa dampak positif dalam mendorong investasi yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah global. (*)

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Salah satu langkah terbarunya adalah peresmian Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 Februari 2025.

Lembaga ini dibentuk sebagai sovereign wealth fund guna mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dengan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS serta investasi awal sebesar 20 miliar dolar AS.

Dengan struktur yang kuat dan kebijakan pengelolaan yang berorientasi pada hasil jangka panjang, Danantara diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi negara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi besar Astacita.

Dengan pendekatan investasi yang berkelanjutan dan inklusif, Danantara diharapkan mampu membawa perekonomian nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Pengelolaan aset negara yang lebih terstruktur membuka peluang lebih besar bagi investasi asing serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif di kawasan regional dan global.

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam regulasi tersebut, Danantara berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan pelat merah, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melalui berbagai kewenangan yang diberikan, lembaga ini memiliki tugas utama dalam pengelolaan aset BUMN, pengelolaan dividen, restrukturisasi perusahaan negara, serta persetujuan terhadap berbagai kebijakan investasi strategis. Dengan peran ini, Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, Danantara dirancang untuk berinvestasi dalam berbagai proyek berkelanjutan, termasuk sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Selain itu, Kepala Negara juga resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Ini menjadi aturan turunan dari UU Nomor 1/2025 tentang BUMN tadi. Selain soal organisasi dan tata kelola BPI Danantara, Prabowo juga telah resmi menunjuk sejumlah pejabat sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa lembaga ini berperan sebagai konsolidator utama bagi aset dan kekuatan ekonomi BUMN agar dapat dikelola lebih optimal. Dengan sinergi antara berbagai sektor industri, Danantara memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Danantara juga berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif yang lebih efisien dibandingkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa keberadaan lembaga ini merupakan solusi untuk meningkatkan investasi dalam negeri.

Selama ini, efisiensi investasi di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mengoptimalkan aset negara. Dengan nilai aset yang mencapai 900 miliar dolar AS, Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong investasi strategis dan mengatasi tantangan ekonomi nasional.

Keberadaan Danantara memungkinkan adanya kebijakan investasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global, sehingga Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal.

Struktur Danantara mengacu pada konsep yang diterapkan oleh Temasek Holdings Limited di Singapura dan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA).

Lembaga ini mengonsolidasikan aset-aset negara yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Pada tahap awal operasional, tujuh BUMN telah bergabung dalam Danantara, termasuk PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Telkom Indonesia, serta Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Dengan bergabungnya BUMN strategis tersebut, Danantara memiliki basis keuangan yang kuat untuk mengembangkan berbagai proyek investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pembentukan Danantara menjadi langkah signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan manajemen investasi yang lebih terpadu, pemerintah optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

Keberadaan lembaga ini juga diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta menuju status negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Danantara menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di kancah global. Dengan strategi investasi yang matang dan berbasis data, lembaga ini diperkirakan mampu mempercepat realisasi visi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia. (*)

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Astrid Widia )*

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan investasi strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah monumental dalam strategi ini adalah peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Danantara dirancang sebagai sovereign wealth fund yang bertujuan untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan aset yang mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS serta pendanaan awal sebesar 20 miliar dolar AS, badan ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasi pembangunan sektor-sektor prioritas.

Pembentukan Danantara merupakan bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 juga diterbitkan guna mengatur organisasi serta tata kelola badan tersebut. Struktur kelembagaan Danantara semakin diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang menetapkan dewan pengawas dan badan pelaksana untuk memastikan operasionalnya berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan menjadi motor utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi bagi negara. Sebagai badan yang mengelola investasi strategis, lembaga ini akan berperan dalam menyalurkan dana ke berbagai proyek bernilai miliaran dolar, terutama di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Dengan langkah ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat tercapai lebih cepat.

Keberadaan Danantara juga menandai era baru dalam transformasi pengelolaan aset negara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menilai bahwa badan ini merupakan perwujudan dari visi besar Astacita, yakni membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Dengan mengonsolidasikan aset BUMN yang tersebar di berbagai sektor, Danantara mampu meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan nilai ekonomis dari aset yang sebelumnya belum dikelola secara maksimal.

Model operasional Danantara mengadopsi konsep serupa dengan Temasek Holdings Limited di Singapura, di mana aset-aset negara dikumpulkan dan dikelola secara terintegrasi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Dengan mekanisme ini, Danantara dapat mengumpulkan dana dari aset-aset strategis BUMN, yang kemudian digunakan sebagai jaminan utang atau bahkan dijual untuk meningkatkan modal investasi. Langkah ini tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membuka peluang investasi lebih luas tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini dibentuk sebagai solusi atas kebutuhan pengelolaan investasi negara yang lebih terpadu. Selama ini, banyak aset pemerintah dikelola secara terpisah oleh berbagai kementerian, sehingga kurang optimal dalam menciptakan dampak ekonomi yang signifikan.

Dengan Danantara, seluruh aset strategis dapat dikonsolidasikan, dioptimalkan, dan dikelola dengan pendekatan investasi jangka panjang. Hal ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam menciptakan mekanisme investasi yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika global.

Danantara juga diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang lebih efisien dibandingkan dengan skema pembiayaan konvensional melalui APBN. Dengan leverage yang lebih tinggi, lembaga ini memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana ke berbagai proyek strategis yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Sektor-sektor seperti energi hijau, infrastruktur, dan teknologi manufaktur akan menjadi prioritas utama guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Struktur kelembagaan Danantara dirancang agar memiliki fleksibilitas dalam mengelola investasi dan mengambil keputusan strategis. Dalam tahap awal operasionalnya, tujuh BUMN telah bergabung di bawah naungan badan ini, termasuk PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Telkom Indonesia, serta Mining Industry Indonesia (MIND ID). Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN melalui optimalisasi aset serta strategi investasi yang lebih terarah.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dirancang, Danantara menjadi harapan baru bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Keberadaan badan ini diyakini mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta mempercepat transformasi menuju negara maju dalam beberapa dekade mendatang.

Dengan investasi yang lebih strategis dan pengelolaan aset yang lebih terarah, Danantara menjadi tonggak penting dalam upaya mengoptimalkan kekayaan negara demi kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Media

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diluncurkan pada 24 Februari 2025. Keberadaan lembaga tersebut diyakini mampu dongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara berperan dalam mengonsolidasikan berbagai aset dan kekuatan ekonomi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar pengelolaannya lebih optimal.

“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada dalam pengelolaan BUMN. Itu nanti dikelola dan kita beri nama Danantara,” ujarnya di Istana Merdeka.

Dengan pendanaan awal sebesar US$20 miliar, Danantara berfokus pada investasi di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Prabowo optimis bahwa melalui investasi strategis tersebut, perekonomian nasional dapat terdorong menuju target pertumbuhan 8 persen.

Editor buku sekaligus orang kepercayaan Prabowo, Dirgayuza Setiawan, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar itu membutuhkan pendanaan jangka panjang yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh bank-bank nasional.

“Oleh karena itu, kita mendirikan Danantara di sana. Danantara adalah jawaban dari kebutuhan finansial jangka panjang yang mungkin BNI, Mandiri, BTN, dan lain-lain tidak bisa sediakan, apalagi untuk kegiatan energi transisi,” ujarnya.

Dirgayuza juga menekankan pentingnya meningkatkan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) karena dana domestik tidak cukup untuk mencapai target tersebut.

“Kita perlu tingkatkan FDI karena memang uang yang ada di dalam negeri itu tidak cukup untuk kita bisa tumbuh 8 persen,” ungkapnya.

Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam negeri, yang selama ini belum efisien.

“Jadi, keberadaan Danantara adalah satu prasyarat untuk mencoba mencari financing bagi pertumbuhan perekonomian kita,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyoroti bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan aset BUMN yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola Temasek di Singapura.

“Hitungan yang sangat kasar itu menunjukkan angka Rp16 ribu triliun, sekitar 1 triliun dolar AS. This is quite big, satu jumlah yang cukup besar,” tuturnya.

Dengan optimalisasi pengelolaan investasi negara, Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah.

“Kalau kita tumbuh 6 persen, maka kita bisa keluar dari middle income trap pada 2041. Kalau kita bisa 7 persen, maka kita bisa keluar dari middle income trap pada 2038,” jelas Burhanuddin. []

Dara Indah Pertiwi )*

Retreat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pembekalan sekaligus penguatan sinergi bagi para pemimpin daerah yang baru terpilih agar mampu menjalankan roda pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam situasi politik dan sosial yang dinamis, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, retret ini menjadi langkah nyata dalam meneguhkan komitmen bersama untuk membangun Indonesia dari pusat hingga pelosok daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa retret ini diharapkan mampu memperkuat hubungan emosional dan membangun kedekatan antar kepala daerah. Kedekatan tersebut diyakini akan melahirkan koordinasi yang lebih baik, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lintas wilayah. Komunikasi informal yang terjalin selama retret akan membuka ruang diskusi yang lebih cair, sehingga jalur koordinasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, hubungan yang harmonis antar pemimpin daerah akan mempercepat implementasi program-program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan bahwa retret ini juga menjadi sarana untuk membekali kepala daerah dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi dan berbagai regulasi yang menjadi dasar kebijakan pemerintahan. Pemahaman yang baik terhadap aturan perundang-undangan akan mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinkronisasi kebijakan tersebut, pembangunan dapat berjalan selaras dan terhindar dari potensi konflik kewenangan yang kerap menghambat pencapaian target pembangunan.
Selain pemahaman terhadap regulasi, Zulfikar juga menyoroti pentingnya menanamkan semangat pengabdian kepada rakyat. Kepala daerah dituntut untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. Retret ini diharapkan mampu membangun karakter kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin daerah yang memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat akan mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang solutif, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga di wilayahnya.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komaruddin, menilai bahwa retret ini merupakan momentum strategis untuk menyatukan visi kepemimpinan antara pusat dan daerah. Kepala daerah tidak hanya dibekali materi kepemimpinan, tetapi juga dilatih untuk mengasah kemampuan dalam pengelolaan anggaran yang efisien. Hal ini penting agar program-program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih dari itu, peserta retret juga mendapatkan pembinaan karakter serta penguatan wawasan kebangsaan. Pembekalan tentang nasionalisme dan patriotisme diharapkan mampu membentuk pemimpin daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kegiatan ini, para kepala daerah juga diajak untuk terlibat dalam diskusi kelompok serta simulasi kebijakan. Metode ini menjadi sarana uji efektivitas dalam merumuskan strategi pembangunan di daerah masing-masing. Dengan adanya simulasi ini, kepala daerah dapat mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang tepat. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci agar kepala daerah mampu menghadirkan solusi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Retreat Kepala Daerah ini memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan kolaborasi yang solid agar setiap program dapat berjalan selaras dan mencapai hasil yang optimal. Kepala daerah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan nasional akan mampu menyusun program daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Hal ini akan mempercepat proses pencapaian target-target pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah.
Lebih jauh, kegiatan ini juga menciptakan ruang dialog yang sehat antara kepala daerah. Para pemimpin daerah dapat saling berbagi pengalaman dan best practices dalam mengelola pemerintahan. Berbagai keberhasilan yang diraih di satu daerah dapat dijadikan inspirasi bagi daerah lain untuk diadopsi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, sinergi tidak hanya terjadi antara pusat dan daerah, tetapi juga antardaerah.
Penting untuk dipahami bahwa kepemimpinan daerah yang efektif sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Kepala daerah yang memiliki visi yang jelas, didukung pemahaman yang baik terhadap regulasi, serta mampu mengelola anggaran secara bijak, akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima. Masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari setiap kebijakan harus merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan publik yang responsif dan pro-rakyat menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan di daerah.
Retreat Kepala Daerah bukan sekadar forum seremonial, melainkan investasi strategis bagi masa depan pembangunan Indonesia. Dengan mencetak kepala daerah yang berkualitas, pemerintah menciptakan fondasi yang kokoh bagi percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan keseriusan para kepala daerah dalam mengikuti retret ini menjadi kunci agar tujuan besar ini dapat tercapai. Pada akhirnya, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah akan melahirkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan masyarakat yang sejahtera.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh : Rizki Ramadhan )*

Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan investasi nasional dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Struktur ini dirancang sebagai pengelola aset strategis milik negara guna memperkuat perekonomian jangka panjang. Langkah ini bukan sekadar restrukturisasi, melainkan strategi komprehensif yang berlandaskan regulasi untuk mengoptimalkan sumber daya negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan bentuk konsolidasi atas seluruh kekuatan ekonomi yang berada di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan nama yang berarti Daya Anagata Nusantara, lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi melalui pengelolaan dana investasi serta aset negara demi masa depan Indonesia.

Pembentukan Danantara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 mengenai Lembaga Pengelola Investasi.

Payung hukum tersebut memberikan dasar kuat dalam struktur kelembagaan dan mekanisme pengelolaan dana investasi. Implementasinya semakin nyata setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025.

Dengan nilai aset BUMN yang mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, optimalisasi pengelolaannya menjadi keharusan. Leverage yang tepat dalam pasar investasi diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian IMF pada 2020 mengenai Sovereign Wealth Funds (SWF) dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pengelolaan dana investasi yang efektif berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara.

Konsep superholding seperti yang diterapkan Danantara sudah lama menjadi wacana dalam transformasi kelembagaan BUMN. Penerapan model ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara.

Ketergantungan pada sektor migas dan pertambangan menimbulkan risiko tinggi akibat fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, investasi Danantara diarahkan pada proyek berkelanjutan dengan dampak ekonomi luas, termasuk manufaktur canggih, produksi pangan, energi terbarukan, dan industri hilir.

Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Nasional, Ansori Baharudin Syah, menilai pembentukan Danantara sebagai langkah strategis dalam mengelola aset negara agar lebih efektif dan memiliki nilai investasi yang tinggi.

Melalui struktur ini, aset yang sebelumnya tersebar di berbagai BUMN lebih terarah dalam penggunaannya. Dampaknya tidak hanya meningkatkan profitabilitas bagi BUMN yang tergabung di dalamnya, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Keuntungan investasi dari Danantara dialokasikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, menciptakan efek berantai positif yang lebih luas.

Selain itu, Ansori juga menekankan bahwa keberadaan Danantara meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dengan pengelolaan aset yang lebih produktif, Indonesia berpeluang menarik investasi asing lebih besar.

Saat ini, nilai investasi asing di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, dengan rata-rata tidak melebihi 100 dolar AS per kapita, sementara Vietnam sudah mencapai 400 dolar AS per kapita. Peningkatan investasi asing yang masuk ke Indonesia menjadi indikator keberhasilan Danantara dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Anggota Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden, Laode Masihu, melihat bahwa reformasi BUMN melalui Danantara menitikberatkan pada optimalisasi aset, profesionalisme, dan orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Benchmark utama yang digunakan adalah model pengelolaan seperti Temasek Holdings di Singapura serta China Investment Corporation. Kedua lembaga tersebut telah terbukti mampu mengelola investasi negara secara efisien dengan strategi diversifikasi sektor dan tata kelola yang transparan.

Beberapa langkah strategis perlu diterapkan agar Danantara dapat mencapai tujuan tersebut. Pertama, peningkatan kapasitas manajemen dengan merekrut tenaga ahli yang kompeten di bidang investasi global.

Kedua, penerapan prinsip tata kelola yang baik dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, pengembangan portofolio investasi yang terdiversifikasi untuk mengurangi risiko.

Keempat, penerapan prinsip investasi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kelima, membangun kemitraan strategis dengan SWF global serta investor internasional untuk meningkatkan jaringan investasi.

Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan SWF sangat bergantung pada tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang ketat. Norwegia dengan Government Pension Fund Global mengedepankan prinsip ethical investment dengan menghindari sektor-sektor yang tidak berkelanjutan.

Singapura melalui Temasek Holdings dan GIC menampilkan fleksibilitas dalam diversifikasi investasi global. China, Malaysia, dan Uni Emirat Arab juga telah membuktikan bahwa pengelolaan dana investasi negara dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan daya saing internasional.

Dengan peluncuran resmi Danantara, Indonesia berada pada titik awal transformasi besar dalam pengelolaan aset negara. Dengan strategi yang tepat, lembaga ini berpotensi menjadi motor utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui pengelolaan aset yang profesional dan terarah, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah ekonomi global, membuka peluang investasi baru, serta memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang memberikan peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha kecil dan menengah.

“Ini adalah bentuk akselerasi agar UMKM bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih besar,” ujarnya.

Menurut Maman, kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya regulasi baru ini, pengusaha kecil dan menengah diberikan ruang untuk mengelola pertambangan secara lebih adil dan berkelanjutan. Meski demikian, hanya UMKM yang memiliki kompetensi dan kualitas tertentu yang dapat memperoleh izin pengelolaan tambang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut menegaskan bahwa izin pertambangan bagi UMKM ini akan lebih difokuskan pada pelaku usaha daerah.

“Sebagai contoh, nikel di Maluku Utara akan diberikan kepada UMKM di Maluku Utara, bukan kepada UMKM dari Jakarta,” jelasnya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor usaha di daerah.

Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, yakni lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan 120 juta lapangan pekerjaan dari total 130 juta tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian akses yang lebih luas kepada UMKM dalam sektor pertambangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Selain UMKM, revisi UU Minerba yang telah disahkan DPR ini juga membuka peluang bagi koperasi dan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk ikut serta dalam industri pertambangan. Meski demikian, pemerintah tetap akan menerapkan skema lelang dengan prioritas kepada pelaku UMKM untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya alam nasional.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menambahkan bahwa mekanisme lelang tetap akan diberlakukan, namun dengan skema prioritas bagi UMKM dan koperasi.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen bangsa dapat mengakses dan mengelola sumber daya alam secara adil,” katanya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak pengusaha besar dari daerah, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan nasional. Dengan partisipasi UMKM dalam sektor pertambangan, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.