Semakin Kuat! Dukungan Publik Terhadap Pemberantasan Narkoba Meningkat

Jakarta – Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia semakin mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kolaborasi antara institusi pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah strategis dalam memerangi peredaran gelap narkotika yang kian meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama antara Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam memberantas peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Ia menekankan pentingnya realisasi kolaborasi tersebut untuk membenahi lapas yang kerap menjadi sarang pengendalian narkoba.

“Komisi III berharap agar kolaborasi Polri dan Kementerian Imipas ini segera direalisasikan, khususnya untuk membenahi Lapas,” ujar Sahroni pada Senin, 17 Februari 2025.

Selain itu, Sahroni menekankan bahwa lapas seharusnya menjadi tempat bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri, bukan malah menjadi “ruang aman” untuk melanjutkan aktivitas kriminal. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada narapidana, tetapi juga pada petugas lapas yang terlibat harus diberikan hukuman setimpal.

“Kita harus buktikan bahwa negara selalu tegas dalam menindak dan membina para pelaku kejahatan,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Gerakan Peduli Anti Narkotika (GPAN), Mursidin, SH, menyerukan agar perusahaan swasta turut mendukung program pencegahan narkoba yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. GPAN menyatakan dukungan penuh terhadap program 7 Desk Presiden yang berfokus pada pemberantasan dan pencegahan narkoba di seluruh Indonesia.

“Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Sejak era Presiden Jokowi, perang melawan narkoba sudah dicanangkan. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pencegahan narkoba menjadi salah satu prioritas utama dalam program 7 Desk, yang harus didukung oleh seluruh masyarakat, termasuk sektor swasta,” ujar Mursidin.

Mursidin menekankan bahwa perusahaan swasta memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung program pemerintah terkait pemberantasan narkoba, terutama karena mereka mempekerjakan banyak karyawan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki sistem deteksi dini untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.

“GPAN Indonesia mendukung penuh program 7 Desk yang diinisiasi Presiden Prabowo. Semua komponen bangsa harus terlibat dan berkontribusi dalam memberantas narkoba. Kami juga meminta pemerintah untuk mewajibkan setiap perusahaan agar bersih dari bahaya laten narkoba,” tegasnya.

Selain itu, Mursidin menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap para korban narkoba yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ia menilai bahwa hingga saat ini, program pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak sosial para korban narkoba yang membutuhkan perhatian dan rehabilitasi.

“Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan korban narkoba, karena mereka juga berhak mendapatkan dukungan sosial serta rehabilitasi yang memadai,” tambahnya.

GPAN Indonesia menegaskan akan terus mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam perang melawan narkoba serta memastikan bahwa perusahaan swasta turut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Dengan komitmen bersama, peredaran gelap narkotika dapat ditekan, dan masyarakat Indonesia dapat terbebas dari ancaman bahaya narkoba.

Upaya Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Tunjukkan Hasil Positif

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi.

Dalam forum internasional World Government Summit di Dubai, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan dan harus diberantas dengan tegas. Ia berjanji akan menggunakan seluruh kekuatan dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi untuk mengatasi masalah ini.

Prabowo menilai bahwa korupsi menjadi akar berbagai permasalahan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan penelitian. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya harus berani menghadirkan tata kelola yang bersih dan transparan.

“Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Karena itu, saya bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang diberikan kepada saya dalam konstitusi untuk mengatasi penyakit ini. Korupsi adalah akar dari banyak kemunduran, termasuk di sektor pendidikan dan penelitian,” ujar Prabowo.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024, serta peringkat negara naik ke posisi 99 dari 180 negara dalam laporan Transparency International. Namun, Prabowo menegaskan bahwa capaian ini masih awal dan pemerintahannya akan terus memperbaiki tata kelola serta memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dan berani.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Anzori Tawakal, menilai bahwa konsistensi Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi terlihat nyata dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

“Program-program prioritas di bidang ekonomi, sosial, dan hukum sesuai dengan pidato pertamanya saat pelantikan,” ujar Anzori.

Ia juga menyoroti langkah presiden dalam mengatasi kasus-kasus korupsi yang dinilai publik tidak berkeadilan, termasuk dalam tata niaga komoditas timah.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan sosial, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, segera direalisasikan dalam 100 hari pertama. Upaya ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anzori menegaskan bahwa seluruh jajaran kabinet harus memahami visi Presiden Prabowo, termasuk dalam efisiensi anggaran dan realokasi dana ke program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.

Tiada Ampun Buat Koruptor, Prabowo Perketat Penggunaan Uang Negara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan ketegasannya dalam pemberantasan korupsi. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan uang negara berjalan transparan dan tepat sasaran, serta menutup celah bagi praktik korupsi, termasuk dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Pengamat norma dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa pemerintah harus berani menindak tegas koruptor, karena jika tidak, ia khawatir akan terjadi persekongkolan yang semakin merugikan negara.

“Negara maju tidak bakal mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada support jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin,” ungkap Hardjuno.

Ia juga menyoroti janji besar Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di era pemerintahannya. Oleh karena itu, rumor dan indikasi korupsi harus menjadi perhatian utama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi celah baru bagi korupsi.

“Kami di Komisi III tentunya mendukung kebijakan efisiensi ini, namun dengan catatan, anggaran yang ada benar-benar digunakan sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat. Jangan sampai efisiensi hanya sekadar slogan, sementara anggarannya tetap dikorupsi,” kata Sahroni.

Komisi III DPR RI bersama KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian berkomitmen memastikan bahwa dana efisiensi ini digunakan dengan transparan dan akuntabel. Sahroni juga menyoroti bahwa banyak kasus korupsi terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, yang selama ini menjadi lahan empuk bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Misalnya, pengadaan ATK yang berlebihan, atau studi banding yang sebenarnya tidak terlalu penting, ini bisa dipangkas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi justru terjadi dalam pengadaan barang seperti ini,” tuturnya.

Kalangan pers pun turut bersuara terkait semangat pemberantasan korupsi yang didengungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menegaskan peran pers dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Kami ingin menegaskan komitmen PWI dalam mendukung gerakan anti korupsi, serta memperkuat integritas dan profesionalisme jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pers berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” ujar Raja Isyam.

Dengan pengawasan ketat dan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, era Prabowo diharapkan menjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah bertekad untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan demi kemajuan bangsa.

Stop Akal-Akalan! Prabowo-Gibran Gerak Cepat Berantas Korupsi

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Berbagai langkah strategis telah diterapkan, termasuk peningkatan transparansi anggaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rommy Iman Sulaiman, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

“Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku publik. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan sosial,” ujar Rommy.

Ia menambahkan bahwa melalui pendekatan berbasis nilai keagamaan dan komunitas, KPK optimistis budaya antikorupsi akan semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama diharapkan dapat memperkuat integritas bangsa dalam melawan praktik korupsi yang telah lama menggerogoti sistem pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Nanang Fatchurochman, turut mengapresiasi inisiatif KPK dalam melibatkan tokoh agama dalam upaya edukasi antikorupsi.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja sama ini. Ilmu dan wawasan yang diberikan KPK memberikan pencerahan kepada masyarakat Banten,” ungkap Nanang.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan efisiensi anggaran sebagai upaya mencegah potensi mark-up dan penyalahgunaan dana negara. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada program yang duplikasi atau dibuat hanya sebagai cara untuk ‘mengakali’ anggaran. Beliau menyebut ini sebagai modus korupsi yang harus diberantas,” kata Trubus.

Ia juga menekankan bahwa siapapun yang menolak kebijakan efisiensi anggaran patut diduga menikmati mark-up dalam sistem birokrasi.

Trubus mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk para menteri dan pejabat daerah.

“Banyak dinas yang mengeluh di media sosial, sementara ada juga pejabat yang tidak memahami manajemen keuangan dan hanya menerima laporan dari bawahannya tanpa mengecek langsung program yang berjalan,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam menutup celah bagi korupsi. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan agar Indonesia semakin maju dengan tata kelola yang transparan dan berintegritas.

Bersih-Bersih Bareng Prabowo, Mahasiswa Ikut Bergerak Berantas Korupsi

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tidak hanya ingin menghemat pengeluaran negara, tetapi juga menutup celah bagi praktik korupsi yang selama ini merugikan masyarakat.

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ridwan Fawallang, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan memangkas sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi.

“Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat. Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” jelas Ridwan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan terkait kebijakan ini.

“Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Mohammad Arief, yang menilai pendidikan antikorupsi harus diperkuat di perguruan tinggi.

“Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan lembaga masyarakat atau pegiat antikorupsi harus terus diperkuat,” katanya.

Sementara itu, mahasiswa juga mulai mengambil peran lebih aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat, Djusman AR, menilai bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran negara.

“Sama pentingnya dengan berorganisasi di dunia kampus, mahasiswa juga harus memahami dialektika, estetika, dan etika dalam perspektif antikorupsi kontemporer. Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka tidak hanya dapat memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga membentuk budaya antikorupsi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Djusman menekankan bahwa mahasiswa bisa menjadi penggerak utama dalam menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan integritas dalam tata kelola negara.

Dengan semakin ketatnya pengawasan terhadap anggaran negara dan meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi, diharapkan Indonesia dapat memasuki era baru yang lebih bersih dan transparan. Pemerintahan Prabowo tidak hanya mendorong kebijakan, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk ikut serta dalam perubahan nyata demi Indonesia yang lebih baik.

Prabowo Tegas! Tak Ada Amnesti bagi Bandar Narkoba

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pengedar narkoba. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memastikan bahwa tidak ada amnesti bagi pengedar narkoba dalam kebijakan pemutihan narapidana tahun 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus, pun mengungkapkan keberatannya terhadap kemungkinan pemberian amnesti bagi narapidana kasus narkoba.

“Kami sangat mungkin keberatan ketika ada amnesti pengedar narkoba. Saya, sangat keberatan sekali jika ada amnesti untuk mereka, ini harus diperhatikan,” ujar Edison.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa sejak awal pemerintah telah menetapkan kriteria yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima amnesti.

“(Ada) kriteria yang sejak awal kami laporkan dan disetujui oleh Presiden. Yang pertama, orang yang melanggar atau dipidana dengan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE, itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepada kepala negara atau kepada pemerintah,” jelasnya.

“Di luar itu tidak. Jadi kalau itu ITE, tapi terkait orang per orang, itu rasa-rasanya nggak pas,” sambungnya.

Keputusan ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap kejahatan narkotika yang telah merusak banyak generasi muda di Indonesia. Berdasarkan data BNN, sekitar 312 ribu remaja di Indonesia telah terpapar narkoba, sementara perputaran bisnis narkotika mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

Dengan sikap tegas pemerintah yang tidak memberikan celah bagi pengedar narkoba, diharapkan perang melawan narkoba semakin efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan narkotika.

Narkoba Tamat, Ekonomi Kuat! Prabowo Ingin Rakyat Tidak Terjebak Jaringan Narkoba

Jakarta – Pemerintah semakin memperkuat upaya pemberantasan narkoba dengan pendekatan ekonomi. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom, menegaskan bahwa peredaran narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berdampak luas pada sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta, Marthinus mengungkapkan bahwa bisnis narkotika di Indonesia menghasilkan perputaran uang hingga Rp500 triliun per tahun.

“Permasalahan narkoba semakin kompleks, tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Marthinus menjelaskan bahwa para bandar narkoba kini menguasai beberapa wilayah permukiman dan bahkan menggantikan peran tokoh masyarakat. Mereka memanfaatkan kondisi ekonomi warga dengan merekrut petani tambak sebagai kurir narkoba, menawarkan bayaran hingga Rp40 juta per kilogram.

Selain itu, ia juga menyoroti maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran narkoba, yang menuntut strategi penanggulangan lebih terintegrasi. Saat ini, BNN sedang fokus menangani tiga kawasan rawan narkoba di Jakarta, yaitu Kampung Boncos, Kampung Bahari, dan Kampung Permata.

Menanggapi hal ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus disertai dengan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan.

“Di Thailand, pemerintah berhasil mengubah kawasan Golden Triangle, yang sebelumnya merupakan pusat produksi opium terbesar, menjadi sentra produksi kacang macadamia. Hal serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan pendekatan yang tepat,” ujar Maman.

Sebagai langkah konkret, BNN dan Kementerian UMKM sepakat untuk menyusun nota kesepahaman guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan UMKM di kawasan rawan narkoba.

Dengan sinergi ini, diharapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika.

Sinergitas Antar Lembaga Kembangkan Industri Kreatif dan Pemerataan Ekonomi

Oleh: Alfian Ferri )*

Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor unggulan yang berkembang pesat di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, fashion, kuliner, perfilman, hingga teknologi digital. Untuk memastikan perkembangan yang lebih optimal dan merata, pemerintah terus mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, maupun komunitas kreatif.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif. Berbagai kebijakan progresif telah diterapkan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pelaku industri ini. Salah satu langkah konkret adalah penyederhanaan perizinan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk UMKM dan startup digital, yang memungkinkan lebih banyak pelaku usaha berkembang dan bersaing secara global.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pedesaan. Nota Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani, menandai komitmen kuat pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Kerja sama ini mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan industri kreatif di daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk meningkatkan kualitas SDM di industri kreatif, pemerintah menggandeng perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dalam memberikan edukasi kepada para pelaku industri. Berbagai program seperti inkubasi bisnis, workshop, dan beasiswa telah disediakan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat edukasi dan pengembangan keterampilan industri kreatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Melalui berbagai program strategis seperti inkubasi bisnis dan digitalisasi produk, pelaku industri kreatif diberikan wawasan luas mengenai strategi pemasaran berbasis teknologi serta optimalisasi pemanfaatan digital.

Selain itu, program beasiswa telah diperluas guna memberikan kesempatan bagi individu berbakat dalam mengembangkan potensinya di sektor ekonomi kreatif. Fajarini Puntodewi menekankan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan dukungan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan teknis dan manajerial berbasis industri kreatif. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja yang dihasilkan mampu bersaing di tingkat global dan berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif nasional.

Di sektor swasta, banyak perusahaan nasional maupun internasional telah berpartisipasi dalam pengembangan industri kreatif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), investasi langsung, serta kolaborasi dengan pelaku industri kreatif. Dukungan ini memungkinkan UMKM dan startup memiliki akses lebih luas terhadap pasar serta teknologi terkini.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga berperan besar dalam mendorong inovasi di industri kreatif. Melalui riset dan pengembangan, akademisi dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan industri kreatif, termasuk dalam bidang digitalisasi dan pemasaran. Pemerintah terus mendorong sinergi antara dunia akademik dan industri agar mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi dapat lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Komunitas kreatif juga menjadi elemen penting dalam pemerataan ekonomi kreatif. Berbagai daerah telah menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor ini. Misalnya, di Yogyakarta, komunitas seniman dan pengrajin memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar internasional. Di Bandung, komunitas desain dan fashion berkembang pesat dan menciptakan tren industri mode baru. Sementara itu, di Bali, komunitas seni dan budaya telah berhasil mengembangkan ekowisata berbasis industri kreatif.

Meskipun memiliki potensi besar, industri kreatif masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya infrastruktur digital di beberapa daerah menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis seperti penguatan akses internet melalui program percepatan transformasi digital guna memastikan seluruh pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak pelaku industri kreatif yang belum memahami pentingnya hak cipta dan perlindungan hukum terhadap karya mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI secara digital agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kreatif.

Selain itu, persaingan global juga menjadi tantangan bagi pelaku industri kreatif di Indonesia. Namun, melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah terus mendukung peningkatan daya saing industri kreatif nasional. Strategi pemasaran yang lebih agresif, insentif bagi pelaku usaha, serta program digitalisasi produk telah menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi persaingan global.

Pakar ekonomi Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, menyatakan bahwa ekosistem industri kreatif di Indonesia perlu terus diperkuat, khususnya dalam penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas kreatif diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri kreatif serta memastikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dukungan kuat dari pemerintah, industri kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di tingkat global. Sinergitas antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan bagi industri kreatif nasional.

)* Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan

mi

Pemerintah Terus Kejar Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

 

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa jajaran menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Erick melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @erickthohir, usai menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra.

 

Melalui unggahannya, Erick mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, para menteri berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas mereka.

 

“Di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, kami para menteri bekerja dengan maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak Presiden Prabowo juga meminta kami untuk melakukan pemerataan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia,” tulis Erick di Instagramnya.

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan terus berjuang di jalur yang benar untuk membela kepentingan rakyat.

 

“Kita akan berhasil. Karena kita ada di pihak yang benar dan kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti,” ujar Prabowo.

 

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran untuk alokasi yang lebih produktif, meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional, serta mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah tertinggal.

 

Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga diperkuat guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, para menteri, bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

 

Strategi penghematan anggaran yang diterapkan diyakini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, dengan target dividen BUMN yang mencapai Rp 90 triliun.

 

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

 

 

 

Strategi Pemberdayaan Perempuan Jadi Peluang Dongkrak Pemerataan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak sebagai strategi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi nasional. Meskipun peran perempuan dalam perekonomian semakin signifikan, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai sektor untuk meningkatkan peran perempuan dalam dunia kerja dan kewirausahaan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Teguh Anantawikrama, mengungkapkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia masih stagnan selama dua dekade terakhir.

“Selama dua dekade terakhir, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia cenderung stagnan di angka sekitar 53 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 81 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi lebih luas,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut, diperlukan langkah-langkah kolektif dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan lebih banyak akses dan dukungan bagi perempuan dalam dunia wirausaha serta industri formal.

Di tingkat daerah, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, turut menyoroti pentingnya peran organisasi perempuan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa keberadaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dapat membantu memperkuat perekonomian daerah, terutama dengan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam dunia usaha.

“Adanya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini saya rasa bisa membantu perekonomian pemerintah serta dapat mengembangkan wirausaha-wirausaha di Kota Cilegon, khususnya untuk usaha-usaha yang dijalankan oleh perempuan,” ujar Helldy.

Selain itu, Helldy menyoroti pentingnya inovasi dalam pengembangan usaha perempuan, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Saat ini jamannya dunia digital, jadi saya minta para pengusaha perempuan agar bisa memanfaatkannya. Semoga dengan mengikuti perkembangan teknologi, usaha yang dijalankan bisa semakin berkembang dan bersaing,” tambahnya.

Pemerintah pusat sendiri telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Berbagai program pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, hingga insentif bagi UMKM perempuan terus dikembangkan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis gender.

Dukungan terhadap perempuan dalam dunia kerja dan usaha tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan perempuan dapat semakin berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi bukan hanya soal keadilan gender, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat daya saing nasional. Dengan terus didorongnya pemberdayaan perempuan, Indonesia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.