Monthly Archives: Februari 2025

Oleh: Nurul Janida )*

Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional, BUMN terus mengembangkan program-program yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal. Salah satu bentuk nyata kontribusi BUMN dalam pemerataan ekonomi adalah melalui program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial desa serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui BNI Dedikasi, sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa. Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Corporate Secretary, BNI Okki Rushartomo, mengatakan bahwa BNI Dedikasi merupakan wujud nyata kontribusi BUMN dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong penerapan cashless society di lingkungan perdesaan serta meningkatkan daya saing produk dan jasa unggulan desa.

Penggunaan transaksi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan, tetapi juga mempercepat arus perputaran ekonomi di desa. Dengan adanya akses ke sistem pembayaran digital, pelaku usaha kecil dapat lebih mudah melakukan transaksi, baik dengan pelanggan maupun pemasok, tanpa harus bergantung pada uang tunai.

Sejak diluncurkan pada 2023, program ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp35,42 miliar kepada 137 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, BNI juga telah membangun 131 Agen46 untuk memperluas akses keuangan di desa. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, turut memperkuat implementasi program ini.

BNI Dedikasi menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai orkestrator utama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui program ini, BUM Desa tidak hanya mendapatkan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU), tetapi juga pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Penguatan ekonomi yang berfokus pada desa menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi lokal, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang mendukung upaya ini adalah program BNI Dedikasi, yang dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui literasi keuangan, digitalisasi transaksi, serta peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif di desa-desa dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan. Melalui berbagai inisiatifnya, BNI Dedikasi berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan layanan keuangan digital, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan usaha mereka. Dengan demikian, literasi keuangan masyarakat perdesaan meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Penerapan program ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Digitalisasi layanan keuangan dan transaksi usaha memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai fasilitas perbankan tanpa harus bepergian jauh ke pusat kota. Hal ini tentu mempercepat inklusi keuangan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat perdesaan.

Selain itu, Pj Wali Kota Sabang, Andri Nourman, mengatakan pihak BUMN akan mengadakan Program Relawan Bakti BUMN akan berlangsung pada 16–20 Februari 2025 di Desa Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang. Kegiatan ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Program ini mencakup berbagai aspek pemberdayaan, termasuk lingkungan, pendidikan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ekonomi lainnya. Dengan keterlibatan aktif relawan dan BUMN terkait, diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Salah satu program prioritas yang akan dijalankan dalam RBB Batch VII adalah pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian melalui program TAJUMASE (Tani Maju Makmur Sejahtera). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani lokal melalui pendampingan dan bantuan berkelanjutan.

Keberlanjutan program-program BUMN ini menjadi kunci dalam membangun ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah bersama sektor BUMN terus mendorong inovasi dan kolaborasi agar manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan berbagai program yang telah berjalan, sektor BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi nasional, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih sejahtera. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat demi pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keberlanjutan inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan BUMN. Oleh karena itu, peran BUMN dalam mendorong pemerataan ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan agar sektor ini dapat terus memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh : Andika Pratama )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan. Program ini dianggap sebagai langkah nyata dalam memenuhi hak dasar masyarakat dan mempersiapkan masa depan generasi penerus Indonesia. MBG tidak sekadar memberikan bantuan makanan, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa MBG merupakan kebijakan otentik yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Menurutnya, program ini berbeda dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Agung menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Pentingnya program ini tidak hanya terlihat dari manfaatnya bagi masyarakat, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaannya. Pemerintah diharapkan terus menjaga kesinambungan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Sosialisasi program MBG juga telah dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Depok. Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, mengapresiasi respon positif masyarakat terhadap program ini. MBG bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Lucy juga menyoroti bahwa program ini menyasar pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan penyediaan makanan bergizi sesuai standar, diharapkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok sasaran dapat meningkat.

Dari segi anggaran, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menambah alokasi dana untuk MBG. Awalnya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan mengumumkan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, sehingga total menjadi Rp171 triliun. Dengan penambahan ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

Implementasi MBG juga melibatkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai provinsi. Hingga 22 Januari 2025, telah terbentuk 245 SPPG di 38 provinsi. Setiap dapur dikelola oleh tim yang terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan puluhan pekerja lokal. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makanan, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan dan pengelolaan limbah dengan ketat.

Dalam kunjungannya ke Purwakarta,Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Cellica Nurrachadiana, mengapresiasi pelaksanaan MBG yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Ia mencatat bahwa setiap dapur MBG dikelola oleh warga setempat yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, sumber bahan baku yang digunakan berasal dari produsen lokal, sesuai dengan harapan Presiden untuk menggerakkan ekonomi daerah. Cellica juga menyoroti bahwa keberadaan dapur MBG menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Dengan memastikan pemenuhan gizi yang baik sejak dini, diharapkan akan lahir generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif di kancah global. Selain itu, program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak setempat.

Program ini juga memberikan dampak positif pada sektor pendidikan. Anak-anak yang mendapat asupan gizi yang cukup akan memiliki daya konsentrasi yang lebih baik di sekolah, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademik mereka. Dengan demikian, MBG tidak hanya berkontribusi pada aspek kesehatan, tetapi juga dalam membangun generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

Antusiasme masyarakat terhadap Program MBG mencerminkan harapan besar terhadap keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi serta menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi sosial, juga dapat memperkuat implementasi program ini agar semakin luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat berharap agar Program MBG terus dikembangkan dengan skala yang lebih besar. Keberhasilan yang telah dicapai saat ini menjadi dasar untuk memperluas cakupan program ke kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak di daerah terpencil dan masyarakat prasejahtera. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Program MBG dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, Program MBG merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal dan persiapan generasi emas Indonesia. Dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan komitmen bersama, diharapkan MBG dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan efektif dan transparan, serta terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Jika dikelola dengan baik, MBG dapat menjadi model kebijakan sosial yang sukses dan menjadi inspirasi bagi negara lain dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya.

)* Penulis adalah Kontributor JabbarTrigger

Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama para pelajar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa adanya arahan dari Presiden Prabowo mengarahkan semua pihak terkait untuk terlibat dalam percepatan pelaksanaan program ini.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” ujar Dadan.

Program ini menjadi prioritas karena tujuannya memastikan anak-anak sekolah memperoleh gizi yang cukup agar dapat belajar dengan baik. Keputusan ini juga mendapat dorongan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dapat tercapai lebih cepat, yaitu pada September 2025, bukan lagi akhir tahun.

“Target utamanya yang Rp71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 juta sampai 17,5 juta (penerima manfaat). Tapi Pak Presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun” lanjut Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa untuk mewujudkan percepatan tersebut, sumber daya manusia baru akan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025. Setelah itu, mereka memerlukan dana sebesar Rp 25 triliun untuk mendukung kelancaran percepatan Program MBG.

“Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh untuk tahun 2025 ini Rp25 triliun untuk percepatan,” pungkasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya terkait pengaturan anggaran. Anggaran program ini akan ditambah sebesar Rp100 triliun, yang mengarah pada peningkatan jumlah sentra distribusi.

“Jika Program Makan Bergizi Gratis ini ditingkatkan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, jumlah sentra akan meningkat dan saya berharap ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Dengan adanya penambahan anggaran dan dukungan dari berbagai lembaga keuangan, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif, menciptakan pemerataan, dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Oleh : Avian Ananto )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai negara sahabat dan investor asing. Program ini dinilai sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mengurangi angka stunting, serta mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Dukungan dari berbagai pihak dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa inisiatif ini bukan hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh kebijakan sosial yang efektif dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintahan era Presiden Prabowo meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya konkret dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama generasi muda, mendapatkan nutrisi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa, mengatakan dalam pelaksanaannya, program makan bergizi gratis mengedepankan bahan pangan lokal yang sehat, segar, dan bernilai gizi tinggi. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Dengan demikian, manfaat dari program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusinya.

Keberhasilan program ini dalam mengatasi permasalahan gizi menarik perhatian berbagai negara sahabat dan investor asing. Mereka melihat program ini sebagai langkah nyata dalam membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah negara bahkan memberikan dukungan baik dalam bentuk teknis maupun finansial untuk memperluas cakupan program ini.

Charge d’Affaires (CDA) Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia, Maciej Tumulec, menyebut bahwa kebijakan ini sejalan dengan program global dalam menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Polandia sendiri memiliki pengalaman dalam program makan bergizi bagi anak-anak sekolah, dan siap berbagi pengetahuan serta teknologi untuk mendukung keberlanjutan program ini di Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah investor asing dari sektor agribisnis dan teknologi pangan, mulai menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam rantai pasokan pangan sehat di Indonesia. Mereka melihat potensi besar dalam sektor ini, terutama dalam pengembangan inovasi pangan bergizi serta pengelolaan distribusi yang lebih efisien. Dukungan dari sektor swasta ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program makan bergizi gratis dan memastikan ketersediaan makanan sehat bagi masyarakat luas.

Selain manfaat kesehatan, program Makan Bergizi Gratis juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan memberdayakan petani, nelayan, dan UMKM lokal, program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Permintaan yang meningkat terhadap bahan pangan lokal turut mendorong produktivitas sektor pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Founder Kami UMKM, Muhammad Arbani mengatakan, pihaknya sangat optimis pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai, karena program MBG melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karenanya, program MBG harus dilindungi karena dapat memberikan angin segar bagi para pelalu UMKM yang benar-benar kredibel dilibatkan secara masif oleh pemerintah.

Lebih jauh, program ini juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, mulai dari produksi pangan hingga distribusi dan penyediaan layanan makanan. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

Meskipun program ini mendapatkan banyak apresiasi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah memastikan distribusi yang merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Pemerintah terus berupaya mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat program ini.

Selain itu, keberlanjutan program ini juga menjadi perhatian utama. Untuk itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, guna memperkuat pendanaan dan pengelolaan program dalam jangka panjang.

Dengan adanya dukungan dari negara sahabat dan investor asing, Program Makan Bergizi Gratis memiliki prospek yang sangat baik untuk terus berkembang. Keberhasilan program ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam menerapkan kebijakan sosial yang efektif.

Ke depan, diharapkan program ini dapat diperluas cakupannya sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia dapat terus membangun sistem ketahanan pangan yang kuat dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing di kancah global.

)* Penulis merupakan kontributor Mojok.co

JAKARTA – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian dari investor asing. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihak asing tertarik untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dari organisasi nirlaba The Rockefeller Foundation yang berbasis di Amerika Serikat.

Luhut mengungkapkan bahwa diskusi intensif telah dilakukan dengan perwakilan Rockefeller Foundation di Bali dan Jakarta. Bahkan, pihak Rockefeller telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

“Mereka sangat ingin mendukung kami, dan kami akan membahas secara rinci tentang program ini,” ujar Luhut.

Pihaknya menekankan bahwa dukungan dari organisasi filantropi tersebut dapat membantu membangun ekosistem serta mengelola program MBG dengan lebih efektif. Program ini diharapkan dapat mendorong kesetaraan sosial serta membantu mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan di Indonesia.

“Adanya minat dari investor asing dan filantropi global, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ucap Luhut.

Dari sisi pendanaan, Luhut optimistis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencukupi untuk mendukung program tersebut.

“Pendanaan bukan masalah, saya kira APBN kami sudah cukup. Yang kami butuhkan saat ini adalah pengelolaannya,” tambahnya.

Sejumlah pakar menilai bahwa MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Fitria Muslih menegaskan bahwa MBG bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia yang harus memiliki indikator capaian yang jelas.

“Pemerintah  seharusnya melihat MBG ini sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar janji politik. Program ini harus memiliki indikator capaian yang terukur agar tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa kejelasan output,” ujar Fitria.

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio, mengingatkan agar MBG tidak dikelola secara tersentralisasi.

“Program ini sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan lembaga-lembaga yang sudah ada di pusat dan daerah, seperti Puskesmas dan pemerintah desa,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam World Governments Summit 2025 yang digelar pada 14 Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

“Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Namun, seiring percepatan implementasi yang diperintahkan Presiden Prabowo, tambahan dana sebesar Rp 100 triliun masih diperlukan agar cakupan penerima bisa mencapai 82,9 juta orang hingga akhir tahun 2025.

Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo sejak masa kampanye, MBG diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp 15 ribu dan target penerima sebanyak 80 juta orang.

(/rls)

Oleh : Nandia Bela Safitri

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam memberantas perjudian online yang semakin merajalela dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) khusus. Langkah ini merupakan respons terhadap pertumbuhan pesat aktivitas ilegal tersebut, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir lebih dari 1 juta situs terkait perjudian online hingga saat ini.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penerbitan PP ini adalah salah satu strategi utama pemerintah untuk mengatur dan menindak tegas praktik perjudian online. Dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada 17 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung untuk segera menyusun regulasi yang komprehensif guna mengatasi permasalahan ini.

Selain penerbitan PP, Komdigi juga telah mengimplementasikan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sejak Februari 2025. Sistem ini dirancang untuk memastikan platform digital mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam penanganan konten terkait perjudian online dan pornografi anak. Meutya Hafid menekankan bahwa platform digital diwajibkan untuk segera menghapus konten semacam itu tanpa kompromi.

Kerja sama lintas lembaga juga menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Komdigi berkolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penanganan yang lebih mendalam terhadap kasus-kasus perjudian online. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ini adalah perintah langsung dan bukan sekadar wacana, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini.

Perlindungan anak di ruang digital juga menjadi perhatian utama pemerintah. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa peraturan perlindungan anak di ranah digital saat ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan oleh Presiden. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari konten berbahaya seperti perjudian online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual di dunia maya.

Dukungan terhadap inisiatif pemerintah ini juga datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyatakan dukungannya terhadap rencana penerbitan regulasi baru dalam penegakan dan pemberantasan judi online. Dalam sebuah seminar bertajuk “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” yang digelar di Kompleks Parlemen pada 18 Februari 2025, Ibas—sapaan akrab Edhie Baskoro—menekankan pentingnya komitmen besar dari pemerintah dalam menindak tegas praktik perjudian online.

Ibas juga menyoroti perlunya tindakan nyata dan sinergi antar lembaga terkait dalam memerangi judi daring. Ia mengusulkan penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan yang intensif, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi antara DPR, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dianggap krusial untuk mencegah keterlibatan dalam praktik perjudian dan pinjaman online ilegal.

Sebagai solusi alternatif, Ibas mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan di masa depan.

Upaya pemberantasan judi online ini bukanlah hal baru dalam agenda nasional. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan kini Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan judi telah menjadi prioritas. Namun, dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin luas, tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika digital saat ini.

Selain regulasi dan penegakan hukum, peran serta masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif sangatlah vital. Gerakan #SadarDigital yang diinisiasi oleh berbagai pihak diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih peduli dan proaktif dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci sukses dalam upaya ini.

Diharapkan dengan adanya PP ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam menindak para pelaku judi online, baik dari sisi platform digital maupun individu yang terlibat dalam operasional perjudian daring. Regulasi ini juga diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku judi online untuk menghindari tindakan hukum. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan judi online dapat diberantas secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak negatifnya.

Sebagai kesimpulan, penerbitan PP ini merupakan langkah maju dalam upaya memberantas judi online yang telah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam memastikan regulasi ini berjalan efektif. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan judi online dapat diberantas secara menyeluruh dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

*Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh : Andi Mahesa

Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam memberantas penyebaran judi online yang semakin meluas. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini, yang tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat merugikan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Google Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam memblokir situs judi online dan konten terkait lainnya, serta menjaga agar ruang digital di Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pemberantasan judi online. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Menurut Prabowo, perang melawan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran semata. Dibutuhkan strategi yang lebih agresif untuk memastikan platform digital mematuhi aturan yang ada dan untuk memutus akar dari praktik ilegal ini.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, yang menjelaskan bahwa penerbitan PP mengenai pemberantasan judi online akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam memerangi perjudian daring. Salah satu aturan dalam PP ini akan mengatur pemblokiran situs judi online hingga sistem pembayaran perbankan yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ilegal tersebut. Ini adalah sebuah langkah maju untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat di Indonesia.

Kerja sama antara pemerintah dan Google Indonesia menjadi sangat penting dalam mempercepat upaya pemblokiran situs judi online. Dalam hal ini, Google Indonesia melalui teknologi canggih yang mereka miliki, seperti machine learning dan Artificial Intelligence (AI), telah berperan aktif dalam mendukung pemblokiran situs-situs judi online yang terus berkembang. Putri Alam, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, mengungkapkan bahwa saat ini Google Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus bekerja sama untuk memberantas judi online di internet.

Setiap minggunya, Google Indonesia memblokir lebih dari 100 ribu situs judi online (judol). Pemblokiran ini juga mencakup iklan-iklan judi online yang bertebaran di aplikasi YouTube. Dengan memanfaatkan teknologi machine learning, pemblokiran dapat dilakukan dengan lebih efektif tanpa memerlukan arahan langsung dari penggunanya.

Pemanfaatan teknologi seperti machine learning yang berbasis AI memungkinkan sistem untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan pola-pola baru yang muncul dalam perjudian daring. Hal ini membuat upaya pemblokiran tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih efisien dalam memitigasi ancaman perjudian online yang semakin bervariasi. Kerja sama ini merupakan bukti nyata bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih bersih dan aman.

Judi online memang telah menjadi salah satu masalah yang sulit diberantas dengan mudah. Penyebaran situs judi online yang tidak terkontrol, ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, membuat aktivitas ilegal ini semakin merajalela. Tidak hanya situs web yang perlu diblokir, namun juga aplikasi-aplikasi yang memungkinkan perjudian daring, serta iklan yang sering muncul di berbagai platform. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi seperti Google Indonesia menjadi langkah yang sangat strategis dalam menghadapi masalah ini. Pemblokiran yang dilakukan dengan teknologi canggih menjadi lebih efektif dan dapat menjangkau berbagai platform yang mungkin sulit diawasi secara manual.

Lebih dari itu, melalui penerbitan PP yang tengah disiapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menanggulangi judi online secara menyeluruh. Upaya ini juga mencakup kontrol terhadap sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi judi online, yang menjadi salah satu saluran utama untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat memutus mata rantai antara platform perjudian dan penyedia layanan pembayaran, sehingga mengurangi dampak negatif dari perjudian online terhadap masyarakat.

Tentu saja, meskipun langkah-langkah pemerintah dan kerja sama dengan Google Indonesia menunjukkan hasil yang positif, tantangan dalam memberantas judi online tidaklah berhenti di sini. Penting bagi semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk terus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari praktik perjudian. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan dapat berjalan efektif, sementara masyarakat juga diharapkan untuk tetap waspada dan tidak terjerumus ke dalam perjudian online yang berisiko  merugikan mereka.

Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian yang tak kalah penting. Sebagai pengguna internet, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh judi online, baik dari sisi psikologis, finansial, hingga sosial. Oleh karena itu, kampanye sadar digital yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian online perlu dilakukan secara masif agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah semakin gencar dalam memberantas judi online yang kian meresahkan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang akan segera diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum dalam menindak perjudian daring.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas dalam Rapat Terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat penyusunan regulasi ini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi celah bagi praktik perjudian online yang terus berkembang.

“Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh,” ujar Meutya.

Selain penyusunan PP, Komdigi juga telah menerapkan sistem pengamanan digital bernama SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten). Sistem ini memastikan platform digital wajib menurunkan konten judi online secara cepat dan tanpa kompromi.

“Kami sudah menerapkan sistem SAMAN yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat. Jika ditemukan konten terkait judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi,” jelas Meutya.

Langkah ini tidak hanya dilakukan oleh Komdigi. Pemerintah juga menggandeng Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait untuk memperketat penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penindakan terhadap pelaku judi online tidak hanya sebatas pemblokiran situs, tetapi juga harus menyasar jaringan dan sistem pendanaan mereka.

“Ini perintah langsung, bukan sekadar wacana,” tegas Meutya.

Dukungan terhadap penerbitan PP ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Wakil Ketua MPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, menilai langkah ini sebagai upaya nyata dalam memerangi perjudian daring.

“Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan,” ujar Ibas saat membuka seminar bertajuk Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita! di Jakarta,

Menurut Ibas, perang melawan judi online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.

“Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat,” tambahnya.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah berhasil memblokir sebanyak 993.144 konten judi online hingga pertengahan Februari 2025.

Langkah tegas ini diambil untuk menjauhkan masyarakat dari bahaya aktivitas ilegal yang dapat merusak moral dan sosial. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas, karena bertujuan untuk menjaga ruang digital tetap aman, sehat, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi maraknya judi online, Kemenkomdigi melakukan pemblokiran terhadap berbagai platform yang terlibat dalam penyebaran konten judi. Berdasarkan data yang dikeluarkan, konten-konten yang diblokir meliputi situs judi online dan alamat IP sebanyak 905.031, akun-akun di TikTok sebanyak 308, di Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) sebanyak 41.441, file sharing sebanyak 28.896, Google/YouTube sebanyak 10.582, MangoLive sebanyak 5, X (Twitter) sebanyak 6.313, Line sebanyak 5, Telegram sebanyak 562, dan bahkan satu aplikasi di App Store.

Pemblokiran ini dilakukan untuk memutus akses masyarakat terhadap praktik judi online, baik melalui situs maupun aplikasi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras. Kita tentu ingin terus meningkatkan keamanan di ruang digital. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai cara, salah satunya dengan memblokir situs judi online di berbagai platform,” ujar Meutya.

Tujuan utama dari pemblokiran ini adalah untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam judi online, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan psikologis yang besar. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga lingkungan digital tetap sehat dan produktif, serta melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang bisa merusak masa depan mereka.

Keberhasilan pemerintah dalam memblokir hampir satu juta konten judi online ini tentu bukan hasil yang mudah dicapai. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang semakin berkembang pesat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Dalam konteks ini, koordinasi antar lembaga terkait, baik itu Kemenkominfo, kepolisian, serta lembaga internasional, sangat penting untuk menghadapi tantangan global terhadap perjudian online.

Sebagai penutup, Meutya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online.

“Kami berharap masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mari kita jaga bersama-sama, agar dunia digital kita tetap produktif dan bebas dari praktik ilegal,” tambah Meutya.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih baik. Diharapkan, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif perjudian online yang sering kali merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. []

Oleh : Andi Mahesa )*

Perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki era transformasi yang penuh tantangan, namun juga sarat dengan peluang. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di tingkat global.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia memerlukan kebijakan-kebijakan strategis yang mampu mengelola potensi tersebut secara optimal. Salah satu kebijakan yang dapat membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju adalah pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan investasi baru yang dimiliki oleh pemerintah.

Danantara diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengelola kekayaan negara secara lebih profesional dan terarah. Dengan tujuan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai entitas, Danantara akan berfungsi sebagai kendaraan investasi besar untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini tidak hanya akan mendukung pencapaian target-target ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala yang lebih besar dan koordinasi yang lebih baik. Menurutnya, Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi yang lebih luas daripada anggaran pemerintah. Dengan demikian, Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama lima tahun ke depan.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengelola investasi strategis, Danantara akan menjadi katalisator yang dapat mempercepat pencapaian target ekonomi nasional. Pembentukan Danantara memiliki peran krusial dalam mengonsolidasikan aset-aset negara yang tersebar dan belum dikelola secara optimal. Aset-aset ini mencakup berbagai sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan sumber daya alam yang selama ini dikelola oleh berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan adanya Danantara, pengelolaan aset negara bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip investasi yang baik. Sehingga, bukan hanya meningkatkan kualitas pengelolaan aset, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia dalam bentuk pertumbuhan sektor-sektor yang vital. Selain sebagai penggerak utama bagi perekonomian, Danantara juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Nasional (Unas), Ansori Baharudin Syah, menilai bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah strategis untuk mengatur aset negara yang selama ini ada di BUMN agar lebih efektif dan terarah. Danantara akan menjadi ‘mesin’ kekuatan ekonomi baru Indonesia dengan memaksimalkan pengelolaan aset BUMN yang ada. Aset-aset ini, yang sebelumnya tersebar dan tidak dikelola secara optimal, kini akan dikelola oleh Danantara dengan tujuan mencapai hasil investasi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan investasi oleh Danantara akan dialirkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, melalui berbagai program yang mendukung pengembangan pembangunan nasional akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Danantara bukan hanya sekedar untuk meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. Danantara juga diharapkan mampu menjadi “super investment vehicle” yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa dengan berbagai mekanisme investasinya, Danantara bisa mendorong percepatan realisasi investasi di Indonesia. Dengan adanya Danantara, Indonesia memiliki badan yang bisa mengelola investasi dalam skala besar dan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Ini akan memudahkan investasi masuk ke berbagai sektor strategis, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Investasi yang berhasil dihimpun dan dikelola dengan baik oleh Danantara, pada gilirannya, akan mempercepat proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan peningkatan investasi yang masuk melalui Danantara, sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia akan tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan. Hal ini tentu akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang lebih kompetitif di pasar internasional.

Selain itu, salah satu keunggulan utama dari Danantara adalah kemampuannya untuk mengelola aset negara dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional, Danantara akan memastikan bahwa aset negara tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Inilah yang membuat Danantara sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, di mana negara-negara harus lebih cerdas dan bijaksana dalam mengelola sumber daya mereka.

Kehadiran Danantara membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Di masa depan, dengan pengelolaan yang tepat dan terintegrasi, Danantara akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu Indonesia mencapai status sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan termaju di Asia.

Pemerintah telah memberikan arahan dan kebijakan yang jelas dalam pembentukan lembaga ini, namun dukungan dari seluruh lapisan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan Danantara sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh upaya pemerintah untuk menjadikan Danantara sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan manfaat besar bagi negara dan seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.