Pemerintah Optimis Potensi Danantara Bawa Kesuksesan

Oleh : Dirandra Falguni )*

 

Pemerintah tengah bersiap untuk meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa Danantara akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan pengelolaan aset yang diperkirakan mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun, Danantara diyakini dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif dan berkelanjutan.

 

Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi dalam negeri yang ada di pengelolaan BUMN. Nantinya, aset yang dikelola akan digunakan untuk investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan BUMN merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya. Danantara hadir sebagai upaya untuk memperkuat konsolidasi aset negara melalui badan investasi nasional yang lebih strategis.

 

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan filosofi di balik nama Danantara. “Daya” melambangkan kekuatan, “Anagata” merepresentasikan masa depan, dan “Nusantara” sebagai wujud kebangsaan Indonesia. Dengan konsep ini, Danantara diharapkan mampu menjadi wadah investasi yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

 

Dalam forum internasional World Government Summit yang digelar secara daring di Dubai pada 13 Februari 2025, Presiden Prabowo memaparkan bahwa Danantara memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan awal atau initial funding sebesar USD 20 miliar untuk memulai berbagai proyek besar.

 

Pemerintah berencana memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara. Selain itu, Danantara juga berpotensi menarik investasi asing dalam jumlah besar. Salah satu negara yang menunjukkan minat serius adalah Uni Emirat Arab (UEA).

 

Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, UEA siap menginvestasikan USD 10 miliar atau sekitar Rp 163,4 triliun untuk pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Investasi ini akan dilakukan melalui skema joint venture, yang memungkinkan Indonesia mempercepat transisi ke energi hijau. Ia mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, dan mereka siap berkontribusi dalam proyek energi baru terbarukan dengan kapasitas hingga 10 gigawatt.

 

Sebagai sovereign wealth fund terbaru Indonesia, Danantara tidak hanya akan mengelola aset negara tetapi juga memastikan BUMN bekerja secara lebih efisien dan transparan. Dengan struktur pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan mampu menghindari praktik korupsi dan mismanajemen yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan BUMN.

 

Luhut menekankan bahwa keuntungan yang bisa diraih dari Danantara sangat besar. Dengan asumsi pengelolaan aset sebesar USD 200 miliar, potensi keuntungan per tahun diperkirakan mencapai USD 25 miliar atau sekitar Rp 408,5 triliun. Ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri.

 

Apabila negara bisa mengelola USD 200 miliar dengan baik, keuntungan yang bisa didapat mencapai USD 20-25 miliar. Ini adalah langkah strategis agar kita bisa berinvestasi sendiri tanpa bergantung pada utang. Selain itu, ia juga memastikan bahwa pengelolaan Danantara akan dilakukan oleh para profesional dan tidak akan diisi oleh “orang titipan” yang memiliki kepentingan politik. Danantara tidak akan dikelola oleh orang-orang yang direkomendasikan oleh pihak tertentu. Semua harus profesional dan berintegritas tinggi.

 

Meskipun prospek Danantara sangat menjanjikan, sejumlah pengamat menyoroti pentingnya tata kelola yang baik agar badan investasi ini tidak mengalami nasib seperti kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia atau skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998.

 

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko penyalahgunaan dana negara. Ia menekankan pentingnya audit independen oleh lembaga internasional serta transparansi dalam pelaporan keuangan Danantara.

 

Pemerintah sendiri telah memastikan bahwa Danantara akan menerapkan standar transparansi tinggi dengan audit berkala dan publikasi laporan keuangan yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, risiko penyimpangan dana dapat diminimalisir.

 

Pemerintah optimistis bahwa Danantara akan menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan aset yang profesional, investasi dalam proyek strategis, serta pengawasan ketat, Danantara diyakini mampu membawa Indonesia menuju era baru pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Prabowo menutup pernyataannya dengan penuh keyakinan bahwa Danantara akan menjadi tonggak penting bagi kemajuan ekonomi nasional.

 

Dengan semua langkah strategis yang telah disiapkan, Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi game changer dalam pengelolaan investasi negara. Namun, tantangan utama tetap ada: memastikan tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

 

 

 

 

 

Danantara Mampu Kembangkan Aset RI hingga 6 Kali Lipat

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi mengembangkan aset Indonesia hingga enam kali lipat jika dikelola secara profesional.

 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pengelolaan yang baik, mengingat besarnya dana yang akan dikelola oleh badan tersebut.

 

“Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,” ujar Luhut

 

Ia menjelaskan, jika dikelola dengan profesional dan ditopang oleh investasi berkelanjutan di berbagai sektor, aset yang dikelola Danantara dapat berkembang pesat.

 

Luhut juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan BUMN yang tergabung dalam Danantara.

 

“Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan memasukkan standar manajemen internasional,” ujarnya.

 

Pemerhati kebijakan publik Universitas Nasional (Unas) Ansori Baharudin Syah menyatakan bahwa Danantara merupakan langkah strategis dalam pengelolaan aset negara.

 

“Pembentukan dan kehadiran Danantara menjadi upaya baik guna mengatur aset negara yang selama ini terdapat pada BUMN agar jadi lebih efektif, terarah, serta meningkatkan level investasinya,” ungkapnya

 

Menurutnya, Danantara bisa menjadi mesin kekuatan ekonomi Indonesia dengan mengoptimalkan aset BUMN agar lebih bernilai.

 

“Lalu pada akhirnya profitnya akan kembali dirasakan oleh BUMN yang ikut tergabung dalam Danantara karena asetnya lebih bernilai penting dan terjadi peningkatan dibandingkan saat dikelola mandiri,” tambahnya.

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi yang dikelola BUMN.

 

“Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu badan dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” ujar Prabowo

 

Dengan target pengelolaan aset hingga USD 900 miliar atau setara Rp14 ribu triliun, Danantara diharapkan dapat menarik investasi global dan mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia.

 

“Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia, kekayaan negara, dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” tandasnya. ()

Danantara Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Sejumlah pihak meyakini keberadaan lembaga ini mampu memberikan dampak positif terhadap pasar modal serta perekonomian nasional.

 

Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat, JP Morgan, melihat potensi besar dalam kehadiran Danantara.

 

Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia, Henry Wibowo, menekankan bahwa jika pelaksanaannya berjalan dengan baik, lembaga ini bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia.

 

“Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Henry,

 

Henry menambahkan bahwa Danantara berpotensi memperkuat pasar modal domestik.

 

“Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, USD 1 miliar-USD 3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya,” jelasnya.

 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, juga memberikan tanggapan serupa.

 

Ia menilai kehadiran Danantara sebagai langkah strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Presiden Prabowo akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang dengan tujuan mengelola dividen BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui instrumen investasi,” ungkap Luhut

 

Ia menegaskan bahwa dengan sistem transparan dan tata kelola yang baik, lembaga ini dapat menjadi instrumen penting bagi perekonomian nasional.

 

Presiden Prabowo sendiri menjelaskan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan aset serta kekuatan ekonomi BUMN agar pengelolaannya lebih optimal.

 

Dengan pendanaan awal mencapai USD 20 miliar, investasi akan difokuskan pada sektor energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, serta produksi pangan.

 

“Danantara ini akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi,” ujar Prabowo dalam forum World Government Summit di Dubai.

 

Dengan pengelolaan yang efektif dan transparan, Danantara diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia, serta membawa manfaat bagi generasi mendatang. ()

Pembentukan Danantara Tingkatkan Optimalisasi Pengelolaan BUMN

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkap tujuan pembentukan sebuah badan yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi Indonesia yang ada dalam pengelolaan BUMN, serta memberi kontribusi signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional.

“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada dalam pengelolaan BUMN. Ini akan menjadi nafas dan kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Dengan adanya Danantara, kami berharap pengelolaan kekayaan negara dapat dilakukan dengan baik dan seefisien mungkin, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang,” ujar Presiden Prabowo.

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah,menambahkan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Danantara akan melibatkan BRI, Bank Mandiri, dan BNI; sementara di sektor energi ada PLN dan Pertamina.

“Danantara akan mengonsolidasikan BUMN dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Ini adalah modal yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas,” kata Burhan.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah strategis yang sangat mendukung visi pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi Indonesia.

“Danantara akan memungkinkan joint venture dengan banyak perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan transparansi yang lebih baik. Ini adalah keputusan strategis yang akan membawa dampak positif bagi perekonomian kita,” jelas Luhut.

Sebagai informasi, Danantara akan mengelola dana lebih dari US$900 miliar (sekitar Rp14.715 triliun) dalam bentuk aset yang terkelola (asset under management/AUM). Proyek-proyek yang dikelola oleh Danantara, yang diperkirakan bernilai miliaran dolar, diharapkan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target 8 persen.

Pada tahap awal, Danantara akan memulai sekitar 15 hingga 20 proyek besar, dengan pendanaan awal mencapai US$20 miliar. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor strategis di Indonesia.

Masyarakat diharapkan mendukung penuh program yang digagas oleh pemerintah ini, karena Danantara memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, serta menciptakan kekuatan ekonomi dan dana investasi yang dapat memberi manfaat jangka panjang.

Melalui pengelolaan BUMN yang lebih efisien dan transparan, Danantara akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera.

Jadi Program Penting untuk Samakan Visi Misi, Penundaan Ikuti Retreat Tidak Relevan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengagendakan retret bagi kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025.

Kegiatan ini akan berlangsung di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 dengan diikuti oleh 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

Program ini bertujuan menyamakan visi dan misi kepala daerah agar lebih selaras dengan kebijakan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa retret merupakan kesempatan penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan pemerintahan.

“Jika ada yang merasa tidak siap menjalankan tugas sebagai kepala daerah, lebih baik mundur. Jabatan ini membutuhkan dedikasi penuh untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa retret telah dirancang dengan konsep matang guna memberikan pembekalan intensif kepada kepala daerah.

“Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan pelatihan kepemimpinan yang mendalam. Disiplin akan diterapkan seperti dalam retret kabinet sebelumnya,” katanya.

Materi yang disampaikan mencakup tugas pokok kepala daerah, arahan strategis kementerian, serta pembekalan ketahanan nasional dari Lemhannas.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan bahwa retret merupakan langkah efisiensi dalam pelatihan kepemimpinan.

“Program ini menggabungkan diklat Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas, sehingga lebih efektif dan hemat biaya,” jelasnya.

Penyatuan pelatihan ini memastikan kepala daerah mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tugas dan tanggung jawab mereka.

Seruan untuk tidak mengikuti retret tidak relevan, mengingat manfaat besar yang ditawarkan dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Program ini merupakan investasi strategis dalam peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti retret, kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat luas. (*)

Pemerintah Targetkan 6 Juta Siswa Dapat Manfaat Program MBG

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan generasi muda melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menargetkan 6 juta siswa sebagai penerima manfaat hingga akhir Juli 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas.

Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan positif program ini.

“Saat ini sudah 770 ribu siswa merasakan manfaat MBG. Akhir Februari kami harapkan mencapai 1 juta, dan pada akhir Juli, targetnya minimal 6 juta siswa,” ungkapnya dengan optimis.

Program MBG diluncurkan secara serentak pada 6 Januari 2025. Keberhasilan implementasi program ini tidak lepas dari dukungan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar di berbagai daerah.

“Program ini bukan hanya soal memberikan makanan, tetapi juga tentang memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat. Kami di Kementerian Kesehatan terus mendukung penuh upaya ini dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya program ini dalam menangani permasalahan gizi anak-anak Indonesia. Menurut data pemerintah, sekitar 60 persen anak-anak belum mendapatkan asupan gizi yang cukup. MBG hadir untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama dari keluarga kurang mampu, bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan berjalan secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Ini bukan sekadar janji, ini adalah kewajiban kami untuk masa depan bangsa,” tegasnya.

Ahli Gizi, Nurul Fakhra memastikan bahwa penyajian makanan dalam pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Makanan yang disajikan mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin, serta susu dan buah, yang semuanya mendukung prinsip gizi seimbang.

“Kami memastikan bahwa penyajian makanan hari ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Makanan yang disajikan mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin, serta susu dan buah, yang semuanya mendukung prinsip gizi seimbang,” jelas Nurul.

Dalam upayanya, pemerintah memastikan bahwa MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak positif bagi sektor ekonomi. Program ini melibatkan para petani dan produsen lokal untuk menyediakan bahan makanan berkualitas. Dengan demikian, selain meningkatkan kesejahteraan anak-anak, MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Program MBG Tingkatkan Ekonomi Desa

Oleh: Samantha Rashid *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar inisiatif untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan. Dengan alokasi dana yang semakin besar, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri di tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa dengan adanya program MBG, anggaran dana desa mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya dana desa rata-rata berada di angka Rp1,1 miliar per tahun, maka kini dengan adanya program ini, jumlah tersebut bisa meningkat hingga Rp 6-8 miliar per desa. Peningkatan ini secara langsung membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata karena perputaran dana akan lebih besar di desa-desa. Ia juga menambahkan bahwa program ini berkontribusi pada efisiensi ekonomi di tingkat desa, memungkinkan masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Tantangan utama dari program ini bukan terletak pada pendanaan, melainkan pada pengelolaan yang optimal. Untuk itu, pemerintah telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Rockefeller Foundation, guna mencari model yang paling tepat dalam menjalankan program ini. Dengan berkaca pada pengalaman negara lain seperti Korea Selatan dan India, MBG diharapkan mampu menjadi program yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya agar program ini dapat berjalan secara optimal. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar Rp100 triliun. Dengan tambahan tersebut, total anggaran MBG tahun ini menjadi Rp171 triliun. Menurut perhitungan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan anggaran awal Rp71 triliun yang diperkirakan akan habis pada Oktober mendatang, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebesar 0,83 persen.
Dengan tambahan anggaran yang baru, pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai angka 2 persen. Ini menunjukkan bahwa program MBG bukan hanya bermanfaat dalam hal ketahanan pangan, tetapi juga menjadi stimulus besar bagi perekonomian nasional. Program ini dipandang sebagai langkah nyata dalam mempercepat pemerataan ekonomi dengan mendorong produksi dalam negeri, khususnya dari sektor pertanian dan peternakan yang akan memasok kebutuhan makanan bagi program ini.

Selain itu, pelaksanaan program MBG turut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif di pedesaan. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan untuk mendukung program ini, desa-desa yang sebelumnya hanya menjadi konsumen kini bertransformasi menjadi produsen yang aktif dalam rantai pasok nasional. Perubahan ini bukan hanya mengurangi ketergantungan terhadap distribusi dari kota, tetapi juga menambah lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Sebagai contoh, dampak program ini telah dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat desa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, menjelaskan bahwa program MBG menciptakan permintaan tinggi terhadap berbagai bahan pangan yang diproduksi masyarakat desa. Dari sektor pertanian hingga peternakan, program ini memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) untuk terlibat dalam rantai pasok bahan makanan bergizi.

Dengan adanya kebutuhan harian yang besar akan telur, ayam, sayuran, dan komoditas lainnya, pelaku usaha di desa memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Selain meningkatkan permintaan, program ini juga memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal. Di NTB, misalnya, Balai Kemasan NTB telah disiapkan untuk membantu UMKM dalam mengemas bumbu dapur sehat dengan tampilan yang lebih menarik. Dengan demikian, produk-produk desa tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga bisa diperkenalkan ke pasar yang lebih luas. Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengembangkan industri lokal agar memiliki daya saing tinggi.

Pelaksanaan program ini tentu memerlukan waktu dan berbagai penyesuaian. Namun, optimisme pemerintah tetap tinggi dalam memastikan keberhasilannya. Banyak pihak mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung MBG, karena program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, UMKM, dan masyarakat luas, program ini akan mampu membawa perubahan yang signifikan, baik dalam aspek kesehatan maupun ekonomi.

Sebagai simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, MBG tidak hanya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi desa. Dengan aliran dana yang lebih besar, keterlibatan UMKM dan IKM yang semakin luas, serta strategi pengelolaan yang lebih matang, program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri. Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada bagaimana seluruh elemen bangsa dapat bersatu dalam mewujudkan visi besar pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera.

*) Pemerhati Ekonomi Desa dari Pancasila Madani Institute

Pemerintah Pastikan Program MBG di Papua Berjalan Lancar

Papua – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua resmi dimulai pada tanggal 17 Februari 2025 di Papua dan Papua Tengah, dengan tujuan utama meningkatkan gizi anak-anak di daerah tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa peluncuran program ini berjalan sesuai rencana dan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

“Program ini sudah berjalan lancar di Papua dan Papua Tengah, dan kami telah berhasil menyasar lebih dari 2 juta penerima manfaat,” ujar Dadan.

Program MBG ini dirancang untuk memastikan anak-anak di Papua mendapatkan asupan gizi yang cukup demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dadan menambahkan bahwa meski program ini baru dimulai, pemerintah telah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan penerima manfaatnya.

“Kami menargetkan program ini akan terus berkembang, dan jumlah penerima manfaat dapat meningkat lebih besar lagi,” kata Dadan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan 1,5 juta penerima manfaat, namun kini angka tersebut berhasil terlampaui dengan lebih dari 2 juta anak-anak yang menerima manfaat dari program ini.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, turut menyambut baik pelaksanaan program ini dan menyatakan bahwa MBG telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak Papua.

“Program ini berjalan lancar, dan kami terus memastikan distribusi makanan bergizi sampai ke semua daerah yang membutuhkan,” ujar Ramses.

Gubernur juga menyatakan bahwa meskipun ada beberapa tantangan awal terkait penolakan di beberapa wilayah, hal tersebut kini dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Ramses menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memastikan keberlanjutan program ini.

“Kami akan memastikan program MBG ini tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga dapat mengatasi masalah gizi buruk di Papua,” katanya.

Selain itu, Ramses juga menekankan bahwa pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMA sudah menjadi prioritas sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), dan setiap orang tua serta masyarakat di Papua harus mendukung program ini.

“Mari kita dukung program MBG ini untuk masa depan anak-anak Papua yang lebih baik,” tutup Ramses.

Keberhasilan pelaksanaan program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya dalam aspek kesehatan dan pendidikan.

Mengapresiasi MBG Untuk Ibu Hamil Demi Pastikan Kecukupan Gizi

Oleh : Lestari Wahyuningtyas )*

Mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata dalam memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan balita menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi sehat dan berkualitas di Indonesia. Program ini bukan hanya sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan asupan gizi yang cukup bagi kelompok rentan, diharapkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan, sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 18 persen pada tahun 2025.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa MBG awalnya dirancang untuk anak-anak sekolah, tetapi atas arahan Presiden Prabowo Subianto, cakupan program diperluas hingga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok yang paling membutuhkan asupan nutrisi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal sejak dalam kandungan.

Distribusi makanan bergizi kepada ibu hamil dan balita memiliki tantangan tersendiri, berbeda dengan program yang diperuntukkan bagi anak sekolah. Oleh karena itu, Kemendukbangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar bantuan sampai langsung ke rumah penerima manfaat. Kolaborasi ini juga diperkuat dengan perjanjian kerja sama yang memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh anggota keluarga lainnya.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwigyo, menjelaskan bahwa MBG memiliki dua segmen penerima manfaat, yakni peserta didik dari PAUD hingga SMA serta kelompok non-peserta didik seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program untuk ibu hamil dan balita masih dalam tahap simulasi, dengan target distribusi yang terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2025. Setiap penerima manfaat diverifikasi dan divalidasi sebelum mendapatkan bantuan agar program berjalan dengan optimal sesuai dengan pembiayaan yang tersedia.

Anggota DPR RI, Ashabul Kahfi, menyoroti bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi anak-anak sekolah adalah kebiasaan tidak sarapan sebelum berangkat. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, sekitar 41 persen siswa tidak mendapatkan asupan makanan sebelum beraktivitas di sekolah.

Hal ini bukan hanya berdampak pada anak-anak, tetapi juga pada ibu hamil yang kekurangan gizi, yang berisiko melahirkan anak dengan pertumbuhan terhambat. Oleh karena itu, MBG menjadi solusi strategis yang tidak hanya menargetkan anak sekolah, tetapi juga ibu hamil guna mencegah stunting sejak dini.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam waktu kurang dari dua bulan setelah dilantik, program ini telah berjalan dan berhasil menjangkau lebih dari dua juta anak. Pemerintah menargetkan cakupan yang jauh lebih luas dengan sasaran mencapai 82 juta anak dan ibu hamil. Ashabul Kahfi menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen besar negara dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah tidak memperhitungkan besaran anggaran sebagai beban, melainkan sebagai investasi bagi masa depan bangsa. Kesehatan yang baik, terutama pemenuhan gizi, menjadi faktor utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tanpa kecukupan gizi, anak-anak akan kesulitan berkonsentrasi di sekolah, yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas mereka di masa depan.

Meskipun terdapat kritik terhadap program ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam menangani masalah gizi dan stunting. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar program ini berjalan secara optimal dan mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, BGN, serta masyarakat luas, diharapkan MBG mampu menciptakan generasi penerus yang cerdas, sehat, dan produktif.

Sebagai bagian dari program strategis, MBG tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa kecukupan gizi bagi ibu hamil dan balita, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Dengan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan, maka Indonesia dapat mencapai visinya pada tahun 2045 untuk menjadi negara maju dengan generasi emas yang sehat dan kompetitif. Maka, sudah seharusnya program ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari semua pihak demi mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera.

Keberlanjutan MBG juga memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar program ini semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik serta partisipasi aktif dari masyarakat, MBG dapat menjadi langkah konkret dalam membangun generasi yang lebih kuat dan sehat.

Dukungan terhadap program ini harus terus digaungkan oleh berbagai pihak, termasuk media dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita. Penyebarluasan informasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami manfaat jangka panjang dari program ini, sekaligus mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam implementasi serta pengawasan distribusi makanan bergizi.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Pemerintah Siapkan Operasi Pasar untuk Kendalikan Harga Pangan Selama Ramadhan

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi pengendalian harga pangan utama selama bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025.
Sejumlah kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam pengawasan harga di pasaran, termasuk melalui langkah operasi pasar guna menjaga stabilitas harga.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menegaskan pemerintah berkomitmen menekan harga komoditas pangan utama yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Pemerintah menekan harga komoditas pangan utama, yakni terutama minyak goreng dan gula.
“Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” ujar Fritz.
Fritz menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk memastikan harga tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati keterlibatan BUMN dalam intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah melalui berbagai mekanisme, seperti pemanfaatan aset untuk outlet distribusi serta dukungan transportasi bahan pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan tegas kepada para pengusaha agar mematuhi ketentuan HET dalam penjualan bahan pokok.
“Jangan sampai semua komoditas bahan pokok itu melebihi HET yang telah ditentukan,” katanya.
“Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, agar HET dan operasi pasar tersebut dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” tambah Menteri Amran.
“Kalau ada yang melanggar kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan bahwa operasi pasar merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat selama Ramadhan.
“Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadan dan Lebaran,” ujarnya. (*)