Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta,  – Seruan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah menunda mengikuti Retreat Kepala Daerah pada 21-28 Februari 2025 dinilai tidak relevan.

Pasalnya, agenda ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan visi pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa retreat merupakan pembekalan penting bagi kepala daerah, mengingat tidak semua dari mereka memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Apalagi, pengelolaan anggaran daerah yang mencapai Rp 1.300 triliun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik berdasarkan prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujar Bima Arya.

Untuk memastikan integritas dalam pengelolaan anggaran, berbagai lembaga negara turut memberikan pembekalan kepada kepala daerah.

“Makanya, ada KPK yang berbicara, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, supaya Rp 3.600 triliun uang rakyat ini kembali ke rakyat,” tambah Bima.

Selain aspek tata kelola pemerintahan, retreat ini juga membahas program strategis nasional, termasuk Asta Cita atau visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 42 menteri Kabinet Indonesia Maju akan memberikan materi terkait berbagai sektor, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga kependudukan.

Senada, Pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai bahwa retreat ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Retreat ini merupakan opsi yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memastikan konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah. Sinergitas adalah problem paling fundamental dalam tata kelola birokrasi di Indonesia,” jelas Gun Gun.

Di sisi lain, terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum.

“Kita menghormati KPK sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum,” ujar Yusril.

Jakarta, .– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus mengusut kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni berdasarkan kecukupan alat bukti dan bukan merupakan bagian dari politisasi kekuasaan.

“Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” tegas Tessa.

Ia menambahkan bahwa alat bukti yang dimiliki lebih dari dua dan sudah cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum terhadap Hasto.

Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp400 juta yang diduga berasal dari Hasto, disalurkan melalui stafnya, Kusnadi, kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dana tersebut diduga untuk mengurus proses PAW bagi buronan Harun Masiku.

“Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat di dalam tas ransel hitam,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penahanan Hasto memicu reaksi keras dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda kehadiran dalam retret kepala daerah di Magelang. Retret ini sejatinya bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintahan pusat dan daerah, menanamkan prinsip pemerintahan yang bersih, serta menumbuhkan semangat pelayanan publik di kalangan kepala daerah.

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Surokhim, menilai bahwa langkah PDIP merupakan bentuk ekspresi politik yang justru dapat merugikan hubungan antara PDIP dengan pemerintahan pusat.

“Penahanan Mas Hasto menjadi pukulan berat bagi PDIP, terutama bagi Bu Mega secara personal. Namun, langkah menarik kader dari retret bisa dianggap sebagai bentuk ngambek politik,” jelas Surokhim.

Ketidakhadiran kader PDIP dalam acara tersebut bisa memperlemah upaya sinergi pemerintahan pusat dan daerah yang saat ini menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto.

“Jika betul para kader PDIP tidak hadir, itu bisa menjadi sinyal perlawanan politik terhadap pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, dukungan terhadap KPK datang dari Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi yang mendesak agar KPK tetap fokus menyelesaikan kasus Harun Masiku dan dugaan keterlibatan Hasto.

“Tangkap Harun Masiku, usut tuntas Hasto! KPK jangan takut, lawan korupsi sampai tuntas!” teriak Akrom, koordinator aksi tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya terus memburu Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron sejak menghilang pada Januari 2020.

“Jejaknya belum diketahui, tapi upaya pencarian tetap menjadi prioritas utama KPK,” ujarnya dalam konferensi pers terbaru.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami siapa saja yang membantu Harun Masiku dalam pelariannya.

“Orang yang melarikan diri pasti butuh biaya hidup dan logistik, termasuk akomodasi dan transportasi. Ini yang sedang kami dalami,” jelasnya.

Jakarta, – Pemerintah menggelar retreat kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya mempererat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kepemimpinan daerah. Program ini menjadi momentum strategis bagi kepala daerah untuk memahami arah kebijakan nasional dan memastikan sinkronisasi visi pembangunan dengan pemerintahan pusat. Namun, instruksi Ketua Umum PDIP untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dari partainya dalam retreat ini dinilai menghambat sinergitas tata kelola pusat dan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa retreat kepala daerah bertujuan untuk menguatkan hubungan emosional serta membangun kedekatan antarkepala daerah. Menurutnya, pendekatan ini tidak bisa dilakukan secara daring, melainkan harus dilakukan secara langsung guna menciptakan ikatan yang lebih erat.

“Retreat telah terbukti efektif dalam memperkuat hubungan kerja, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh para menteri di Akademi Militer Magelang. Dengan kedekatan yang terjalin, koordinasi dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana akan lebih cepat dan efisien,” jelas Bima.

Di sisi lain, Mohammad Toha, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, menilai retreat kepala daerah di Magelang sebagai sarana penting untuk memahami dan mengimplementasikan Asta Cita, visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa retret ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

“Retreat ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan kepala daerah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menjadi bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang,” ungkap Toha.

Namun, PDI Perjuangan menerbitkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa instruksi ini dikeluarkan pada 20 Februari 2025 malam melalui dokumen elektronik yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp.
“Instruksi ini menegaskan pentingnya koordinasi internal partai dalam menghadapi situasi yang berkembang,” kata Guntur.

Instruksi ini menimbulkan polemik, sebab retret kepala daerah merupakan kebijakan strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menahan kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan, keputusan ini dinilai menghambat penyelarasan kebijakan dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Sikap PDIP yang lebih mementingkan agenda politik internal dibandingkan kepentingan rakyat berpotensi merugikan masyarakat serta memperlihatkan ketidakharmonisan antara partai tersebut dan pemerintah pusat.

Retreat kepala daerah diharapkan dapat mempercepat penyelarasan kebijakan serta memperkuat kualitas kepemimpinan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keputusan PDIP untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dari partainya dalam program ini dapat dianggap sebagai langkah yang tidak sejalan dengan semangat sinergitas tata kelola pemerintahan pusat dan daerah.

Oleh: Dewi Ginandri*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2024, program ini telah menyentuh 1,46 juta penerima manfaat dan diharapkan dapat menjangkau hingga 82,9 juta orang pada akhir tahun. Program ini tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan gizi di Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan menggerakkan sektor pangan lokal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia meminta agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan gizi anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas bahan pangan, terutama dalam hal kebersihan dan pemakaian bahan-bahan yang sehat, seperti minyak goreng yang harus digunakan sesuai standar kesehatan.

Dari sisi ekonomi, Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk program MBG. Presiden Prabowo telah meningkatkan anggaran program ini menjadi Rp 171 triliun pada tahun 2025. Dengan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun dari anggaran awal Rp 71 triliun, program ini diperkirakan akan memberikan dorongan besar bagi perekonomian nasional. Menurut proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), program ini dapat menambah pertumbuhan ekonomi hingga 2%, menjadikan total pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai 7% pada tahun ini.

Program MBG juga berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Dengan penyediaan makanan bagi 82 juta orang setiap hari, industri pangan nasional mendapatkan dorongan signifikan. Kebutuhan harian akan bahan pangan seperti telur, ayam, beras, tahu, tempe, dan sayuran meningkat secara drastis, menciptakan peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro di sektor pangan. Dengan demikian, program ini bukan hanya investasi dalam kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dari perspektif kesehatan, program ini memiliki dampak besar dalam menanggulangi stunting, yang telah lama menjadi masalah gizi nasional. Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, menyoroti pentingnya program ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program ini merupakan langkah besar dalam pembangunan sumber daya manusia setelah periode sebelumnya lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Prof. Ali Khomsan juga menekankan bahwa stunting bukan hanya persoalan yang dialami oleh balita, tetapi juga berdampak pada anak-anak usia sekolah. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sekitar 18% hingga 23% siswa SD, SMP, dan SMA mengalami kondisi stunting. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan gizi pada anak sekolah memiliki peran krusial dalam meningkatkan postur dan kesehatan generasi mendatang. Dengan implementasi yang baik, program MBG dapat menjadi solusi efektif dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia.

Meskipun program ini memiliki banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap harus dicermati. Evaluasi terus-menerus diperlukan agar program ini dapat berjalan secara optimal dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu memastikan distribusi yang merata, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung, seperti dapur dan manajemen distribusi makanan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran.

Dengan kombinasi manfaat kesehatan dan ekonomi yang ditawarkan, program MBG menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Selain itu, dampaknya yang luas terhadap industri pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadikannya salah satu program unggulan yang harus terus didukung dan diperbaiki demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan program ini akan menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia unggul di masa depan.

*Penulis merupakan mahasiswi asal Solo

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program ini bertujuan memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, menyatakan bahwa MBG merupakan upaya besar yang akan dilakukan secara nasional guna membangun generasi sehat dan cerdas.

Menurut Prof. Ali Khomsan, program ini memiliki peran penting dalam menekan angka stunting yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia.

“Salah satu alasan mengapa program gizi seperti ini penting adalah karena isu stunting sejak tahun 2019 telah menjadi isu nasional. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, persoalan stunting tidak hanya terjadi pada balita, tetapi juga ditemukan pada anak usia sekolah dengan angka prevalensi mencapai 18-23%,” ujarnya.

Dalam implementasinya, program MBG menghadapi tantangan besar. Saat ini, baru sekitar 600.000 anak yang menerima manfaat MBG, dari target 82 juta penerima. Pemerintah menargetkan pada Agustus 2025, program ini dapat menjangkau hingga 15 juta anak, dengan harapan cakupan maksimal bisa tercapai pada akhir tahun.

Dibandingkan dengan program serupa di negara lain seperti Thailand dan Malaysia, MBG di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas. Di Thailand dan Malaysia, program gizi sekolah lebih terfokus pada pemberian susu, sementara di Indonesia, MBG menyediakan makanan lengkap.

“Kalau di Amerika Serikat, program makan bergizi sekolah sudah berjalan sejak 1946 dan masih ada hingga kini. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sangat penting untuk memastikan manfaat jangka panjang,” tambah Prof. Ali.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan MBG adalah sistem pengelolaan yang masih perlu disempurnakan. Saat ini, makanan disiapkan oleh vendor-vendor yang harus melayani sekitar 3.000 siswa per dapur. Selain itu, faktor logistik, distribusi, dan pengelolaan limbah menjadi aspek yang harus diperhatikan. “Evaluasi formatif secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program ini,” tegasnya.

Prof. Ali Khomsan menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang bagi SDM Indonesia.

“Perbaikan gizi tidak bisa dilihat dalam satu atau dua tahun, melainkan membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan fisik dan prestasi akademik anak-anak. Oleh karena itu, keberlanjutan dan konsistensi program ini harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal di masa depan,” pungkasnya.

Dengan segala tantangan yang ada, MBG tetap menjadi harapan besar dalam menciptakan generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Diharapkan, program ini dapat terus dievaluasi dan diperbaiki agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas. []

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang yang berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan memastikan generasi muda memiliki gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

MBG merupakan program nasional yang dirancang untuk mencakup seluruh siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), serta ibu hamil dan ibu menyusui.

“Program MBG adalah salah satu program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki visi besar dalam pembangunan SDM. Setelah dua periode pemerintahan Presiden Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, kini saatnya kita melakukan investasi besar dalam kualitas manusia,” ujar Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, dala dialog bersama Radio Elshinta.

Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau sekitar 600.000 anak, dan dalam jangka panjang ditargetkan dapat mencakup sekitar 82 juta anak di seluruh Indonesia.

“Meski baru berjalan sekitar dua bulan, berbagai tantangan dalam implementasi program ini terus dicermati agar dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Evaluasi formatif menjadi langkah penting untuk menyempurnakan program sehingga dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” katanya.

Salah satu alasan utama pentingnya program ini adalah tingginya angka stunting di Indonesia. Sejak 2019, isu stunting menjadi perhatian nasional yang awalnya berfokus pada balita.

Namun, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, masalah stunting juga ditemukan pada anak usia sekolah. Data menunjukkan bahwa sekitar 18% hingga 23% siswa SD, SMP, dan SMA mengalami kondisi ini.

“Kita selama ini menyoroti stunting pada balita, tetapi faktanya masalah ini masih berlanjut hingga anak memasuki usia sekolah. Padahal, masa sekolah adalah periode pertumbuhan yang masih bisa diintervensi dengan perbaikan gizi,” jelas seorang ahli gizi.

Meskipun efek dari program ini tidak akan terlihat dalam jangka pendek, karena peningkatan tinggi badan dan perbaikan status gizi membutuhkan waktu, evaluasi berkala tetap harus dilakukan.

Dengan begitu, implementasi MBG di lapangan dapat terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas tanpa banyak kendala. Pemerintah berharap, dengan gizi yang lebih baik, generasi mendatang akan tumbuh lebih sehat dan siap bersaing dalam menghadapi tantangan global. []

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Program ini menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas SDM di berbagai sektor dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada, serta menciptakan peluang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ahli Gizi dari Institut Pertanian Bogor IPB, Prof. Ali Khomsan mengatakan program MBG sebagai program andalan Pemerintahan Prabowo – Gibran yang mempunyai visi SDM yang bagus untuk dilaksanakan.

“Salah satu alasan mengapa program gizi seperti ini penting karena isu stunting sejak tahun 2019 itu menjadi isu nasional”, Jelasnya dalam dialog bersama salah satu radio swasta di Jakarta (21/2).

Ia menambahkan bahwa Program yang bernuansa SDM ini sebagai program yang dijalankan dalam rangka menyongsong Indonesia emas 2045.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan asupan gizi yang cukup bagi siswa di nusantara yaitu melalui program makan bergizi gratis atau MBG, program ini termasuk dalam 8 program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo untuk membangun sumberdaya manusia atau SDM unggul sebagai fondasi Indonesia emas 2045.

Dalam menjalankan Program MBG, pemerintah fokus pada berbagai aspek penting seperti pendidikan, keterampilan, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia masih terfokus pada sektor non-formal dan memiliki keterampilan yang terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara untuk mengembangkan SDM yang kompetitif.

Oleh karena itu, Program MBG hadir sebagai solusi untuk mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang belum terlalu maju.

Secara keseluruhan, Program MBG adalah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan SDM unggul yang siap bersaing di tingkat internasional. Dengan sinergi antara pendidikan, teknologi, diharapkan Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Ini adalah investasi yang penting untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. []

Jakarta – Program Makan Bergisi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Pemerintahan Prabowo – Gibran yang mempunyai visi SDM yang bagus dalam rangka menyongsong Indonesia emas.

Hal tersebut dikatakan Ahli Gizi dari Institut Pertanian Bogor IPB, Prof. Ali Khomsan, dalam wawancara bertajuk “MBG untuk Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan UMKM”, bersama Radio Elshinta, di Jakarta (21/2).

“Ini adalah program SDM yang dilakukan masif secara nasional mencakup seluruh siswa SD SMP SMA bahkan PAUD ibu hamil dan ibu menyusui,” kata Prof Ali.

Menurutnya, salah satu alasan mengapa program gizi seperti ini penting karena isu stunting sejak tahun 2019 itu menjadi isu nasional. Kemudian Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 itu mengungkapkan bahwa persoalan stunting itu bukan hanya persoalan anak balita tetapi juga itu merebak secara merata sekitar 18% hingga 23% antara siswa SD SMP dan SMA.

“Jadi stunting saat balita itu terbawa pada saat anak-anak usia sekolah. padahal kita tahu bahwa anak usia sekolah itu adalah masa pertumbuhan yang sebenarnya,” jelasnya.

Prof Ali menekankan bahwa program MBG ini adalah investasi SDM jangan panjang.

“Nah yang harapan kita adalah bahwa paling tiga dua tiga tahun yang akan datang sudah ada perbaikan status gizi,” ungkap Prof. Ali.

Untuk diketahuii, pemerintah menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.

Presiden Prabowo meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG} sebagai sebuah inisiatif nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi tantangan gizi buruk dan stunting di Indonesia.

Program ini merupakan langkah konkret untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. []

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai menunjukkan dampak positif bagi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ahli Gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ali Khomsan, menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang yang sangat baik untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia.

“Setelah dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan fokus pembangunan infrastruktur, kini program MBG menjadi upaya masif Presiden Prabowo untuk membangun SDM secara nasional. Program ini menyasar seluruh siswa SD, SMP, SMA, bahkan PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Prof. Ali Khomsan.

Menurutnya, program ini sangat relevan mengingat isu stunting masih menjadi permasalahan nasional. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mengungkapkan bahwa stunting tidak hanya terjadi pada balita, tetapi juga menyebar merata di kalangan siswa SD, SMP, dan SMA, dengan prevalensi sekitar 18% hingga 23%. Oleh karena itu, MBG diharapkan mampu memperbaiki status gizi anak-anak usia sekolah.

Lebih lanjut, Prof. Ali menjelaskan bahwa program MBG dapat meningkatkan postur tinggi badan anak-anak sesuai standar gizi. Di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia, program serupa terbukti berdampak positif pada status gizi, tingkat kehadiran sekolah, dan prestasi akademik siswa.

“Di sana, anak-anak yang menerima makanan bergizi mengalami peningkatan kehadiran di sekolah dan pencapaian akademik yang lebih baik di bidang Matematika, IPA, IPS, serta Bahasa,” ungkapnya.

Meski demikian, pelaksanaan program MBG di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Saat ini, baru sekitar 600.000 anak yang menerima manfaat program ini, dari target 82 juta anak. Diharapkan, pada Agustus 2025, cakupan program bisa mencapai 15 juta anak, dan akhir tahun 2025 dapat menjangkau seluruh sasaran.

Prof. Ali menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program. Evaluasi harus mencakup aspek gizi, pengelolaan sampah plastik dari kemasan makanan, serta pengurangan sisa makanan.

“Evaluasi dampak jangka panjang seperti peningkatan status gizi dan prestasi akademik baru bisa terlihat dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Namun, evaluasi formatif harus terus dilakukan agar implementasi di lapangan semakin baik,” tegasnya.

Selain berdampak pada kesehatan dan pendidikan, program MBG juga memberikan peluang bagi pengembangan UMKM. Vendor penyedia makanan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan. Dengan demikian, program ini turut mendorong perekonomian daerah.

Ke depan, Prof. Ali menyarankan agar penyelenggaraan MBG dapat mempertimbangkan pola yang lebih sederhana, seperti penyediaan susu dan telur, untuk mengurangi kompleksitas pengadaan makanan. Namun, ia tetap mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi lengkap bagi anak-anak.

“Program ini harus berkelanjutan dan dijaga kontinuitasnya, seperti di Amerika Serikat yang menjalankan program makan bergizi sejak 1946 hingga sekarang. Dengan pengelolaan yang baik, program MBG dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan,” pungkas Prof. Ali Khomsan. [-red]

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2). Prosesi pelantikan ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di istana kepresidenan.

“Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

Lebih lanjut, pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara menjadi sejarah baru karena pertama kali digelar secara serentak di istana kepresidenan

“Menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” kata dia.

Dengan pelantikan serentak ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin efektif dalam menjalankan kebijakan nasional.

Di tingkat daerah, berbagai pihak menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasca pelantikan.

“Polda Lampung serta Polresta dan Polres jajaran berkomitmen untuk mendukung semua kebijakan demi terciptanya kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat Lampung,” ujarnya.

Helmy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal.

“Mari kita bergandeng tangan, saling merangkul, dan mendukung kebijakan-kebijakan gubernur serta wakil gubernur yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi mengingatkan pentingnya dukungan aparatur sipil negara (ASN) dalam kelancaran pemerintahan daerah yang baru.

Ia menekankan bahwa program daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar pembangunan berjalan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua [Pegawai Pemprov Riau] harus siap menghadapi pemerintahan yang akan dipimpin kepala daerah baru ini,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, seluruh kepala daerah diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik dan membawa daerah masing-masing menuju kemajuan yang lebih besar.