Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, Sinergi dengan Pusat Jadi Kunci Efektvitas Indonesia Maju

Jakarta – Sebanyak 961 kepala daerah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah prosesi bersejarah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). Pelantikan yang mencakup 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

“Menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang lebih luas, para kepala daerah yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang sejalan dengan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat dinilai krusial untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas di berbagai sektor.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pelantikan. Ia menekankan bahwa sinergitas antara kepala daerah dan instansi terkait harus diperkuat demi mendukung kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Apabila terdapat program-program yang selaras dengan program pemerintah daerah, hal ini harus dikomunikasikan agar dapat disinergikan antara pemerintah dan instansi terkait di Lampung,” katanya.

Dukungan serupa juga disampaikan kepada Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, serta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut. Irjen Helmy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh kepemimpinan baru demi kemajuan daerah.

“Mari kita bergandeng tangan, saling merangkul, dan mendukung kebijakan-kebijakan gubernur serta wakil gubernur yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Lampung,” imbuhnya.

Di Riau, Pj Gubernur Rahman Hadi turut menekankan pentingnya dukungan aparatur sipil negara (ASN) terhadap pemerintahan daerah yang baru. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan daerah harus selaras dengan program nasional guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

“Ada beberapa hal yang menjadi atensi pemerintah pusat, salah satunya adalah penyesuaian terhadap program-program daerah agar sesuai dengan program nasional sesuai dengan Astacita,” jelas Rahman Hadi.

Menurutnya, ASN memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus disikapi dengan kesiapan dan dukungan penuh.

“Saya berharap kita memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan program pembangunan di Provinsi Riau ini,” tandasnya.

Dengan pelantikan kepala daerah ini, harapan besar tertuju pada kesinambungan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Sejarah Baru Kolaborasi Pemerintahan Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pembangunan Nasional

Oleh: Fajar Dwi Santoso
Pelantikan serentak 961 kepala daerah di Istana Negara pada Kamis (20/2) menjadi catatan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah jabatan para pemimpin daerah tersebut dalam sebuah prosesi monumental yang menandai awal baru bagi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk pertama kalinya, pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di Istana Kepresidenan, sebuah langkah yang menandai babak baru dalam hubungan koordinatif antara pusat dan daerah. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, sebanyak 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota resmi mengemban amanah untuk memimpin daerah mereka masing-masing.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan bahwa pelantikan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan terintegrasi. Pelaksanaan serentak ini tidak hanya menciptakan momentum bersejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya sinkronisasi kebijakan nasional dengan program-program daerah.

Di Provinsi Riau, Penjabat (Pj) Gubernur Rahman Hadi memberikan pesan penting kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan dalam menyukseskan visi-misi kepala daerah terpilih. Menurutnya, kesiapan menghadapi transisi kepemimpinan menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.

Rahman Hadi juga mengingatkan bahwa penyesuaian program daerah dengan program nasional, khususnya yang telah disusun sesuai dengan kerangka Astacita, merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Para pegawai Pemprov Riau diminta untuk bekerja secara profesional, efisien, dan efektif dalam menjalankan tugas mereka, sembari memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan program pembangunan di provinsi tersebut.

“Setiap aparatur sipil negara berkewajiban untuk mendukung, melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, efisien, dan efektif sesuai kapasitas kita,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kekompakan dan dedikasi seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, prosesi pelantikan di Istana Negara berlangsung dengan pengamanan ketat. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dikerahkan untuk mengawasi jalannya acara, terutama di kawasan silang Monumen Nasional (Monas) yang menjadi titik kumpul para kepala daerah sebelum memasuki Istana Negara. Para kepala daerah dikumpulkan di sebuah tenda besar berwarna putih di area silang Monas, di mana mereka menjalani serangkaian pemeriksaan ketat sebelum mengikuti prosesi pelantikan.

Paspampres menerapkan protokol keamanan yang ketat, termasuk pembatasan barang bawaan dan jumlah pendamping yang diperbolehkan masuk ke area pelantikan. Barang-barang seperti korek api, ponsel, dan tas dilarang dibawa masuk demi memastikan kelancaran dan ketertiban acara. Aturan ini berlaku tidak hanya bagi para kepala daerah, tetapi juga bagi pendamping mereka, yang harus menunjukkan undangan resmi serta melewati pemeriksaan barang bawaan.

Pelantikan ini menjadi simbol awal perjalanan pemerintahan daerah yang baru, yang diharapkan mampu berkolaborasi erat dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Pemerintahan Prabowo-Gibran tampak menempatkan perhatian khusus pada penguatan sinergi ini, dengan harapan percepatan pembangunan daerah akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi daerah seperti Riau, yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, energi, dan pariwisata, kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi sebuah keniscayaan. Rahman Hadi menegaskan bahwa seluruh pegawai Pemprov Riau harus memiliki semangat yang sama dalam mendukung kepala daerah terpilih agar program-program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pelantikan ini, harapan baru tumbuh di tengah masyarakat. Mereka menanti langkah konkret dari para kepala daerah yang baru dilantik untuk membawa perubahan positif yang nyata, membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Momen bersejarah ini bukan hanya tentang pelantikan formal semata, tetapi juga merupakan cerminan dari semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang terkoordinasi dan terintegrasi. Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui langkah strategis ini, menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat, solid, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan inovasi serta kerja sama yang erat antara pusat dan daerah.

Seiring dengan pelantikan ini, tantangan besar menanti para kepala daerah untuk membuktikan bahwa kolaborasi yang terjalin akan mampu membawa daerah mereka ke arah kemajuan yang lebih pesat dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi terealisasi dalam bentuk program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.
*) Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Bersinergi Mendukung Pemerintahan Baru Hasil Pilkada Serentak 2024

Oleh : Zara Quinn )*
Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi melantik kepala daerah dan wakilnya di Istana Negara pada Kamis (20/2). Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar seremoni, tetapi sebuah penegasan bahwa pemerintah daerah siap melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat di seluruh penjuru negeri perlu memberikan dukungan penuh agar pemerintahan baru dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Terkait hal itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Ini bukan hanya soal peralihan kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kepala daerah yang telah diambil sumpahnya kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi wilayah masing-masing. Namun, tanpa dukungan masyarakat, upaya tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dalam menjaga stabilitas pasca pelantikan, aparat keamanan turut berperan aktif. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menekankan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai faktor utama dalam mendukung kepemimpinan kepala daerah yang baru. Sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, semua pihak perlu bahu-membahu menjaga ketertiban dan kondusivitas demi kelancaran jalannya pemerintahan.

Dukungan yang diberikan kepada kepala daerah bukan berarti tanpa kritik, melainkan dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Polda Lampung, bersama jajaran Polresta dan Polres setempat, telah menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan-kebijakan gubernur dan wakil gubernur terpilih, termasuk wali kota dan bupati di seluruh provinsi. Langkah ini menjadi contoh bahwa kerja sama antara pemimpin daerah dan aparat keamanan akan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tak hanya itu, Helmy juga mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menyukseskan program-program pemerintah yang telah dirancang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain dukungan dari aparat, peran aparatur sipil negara (ASN) juga tidak bisa diabaikan. Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, mengingatkan seluruh pegawai Pemprov Riau untuk bersiap menghadapi transisi pemerintahan dengan kesiapan dan dukungan penuh. Para ASN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program-program kepala daerah selaras dengan kebijakan nasional, sehingga pembangunan yang dilakukan bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Profesionalisme dan loyalitas terhadap tugas adalah dua hal utama yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri agar roda pemerintahan berjalan lancar.

Dinamika politik di Indonesia memang selalu menarik untuk disimak. Namun, pasca pelantikan kepala daerah, saatnya seluruh pihak bersatu dan meninggalkan perbedaan demi kemajuan bersama. Pemilihan kepala daerah telah selesai, dan mereka yang kini duduk di kursi kepemimpinan adalah wakil rakyat yang telah mendapat amanah untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk terus terjebak dalam polarisasi politik. Justru, saat inilah momentum terbaik untuk membangun sinergi antara pemerintah dan rakyat demi terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan. Perubahan memerlukan proses, perencanaan, dan kerja sama semua pihak. Dengan mendukung pemerintahan baru, masyarakat turut serta dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi realisasi program-program pembangunan. Kritik yang membangun tentu tetap diperlukan, namun harus disampaikan dengan cara yang konstruktif agar solusi terbaik bisa ditemukan.

Saat ini, kepala daerah yang baru dilantik memiliki tantangan besar dalam mengimplementasikan visi dan misi mereka. Mereka tidak hanya bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab harapan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, sangat dibutuhkan. Dengan keterlibatan semua pihak, percepatan pembangunan akan lebih mudah dicapai.

Selain itu, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah juga harus semakin diperkuat. Keberhasilan suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kepala daerah yang telah dilantik harus segera menyusun langkah-langkah strategis yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkesinambungan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Tidak kalah penting, generasi muda juga harus turut andil dalam mendukung pemerintahan yang baru. Anak muda adalah agen perubahan yang memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Partisipasi mereka dalam berbagai program pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun teknologi, akan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan semangat kolaborasi, seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah.

Selamat kepada semua kepala daerah yang baru dilantik. Mari kita sambut mereka dengan semangat dan harapan baru. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka dalam menjalankan amanah rakyat. Dengan bersatu, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi daerah kita. Mari kita dukung pemerintahan baru ini dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Program MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Jakarta – Founder organisasi Kami UMKM, Muhammad Arbani, menyatakan optimisme tingginya terhadap potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan 8% ekonomi nasional.

“Pertumbuhan Ekonomi 8 persen bukan mustahil tercapai lewat program MBG, tetapi mentoring secara berkala perlu dilakukan oleh segenap organisasi UMKM,” ujar Arbani.

Lebih lanjut, Arbani menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program MBG agar dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang dilibatkan secara masif oleh pemerintah.

“Program MBG harus dilindungi karena dapat memberikan angin segar untuk UMKM yang benar-benar kredibel dilibatkan secara masif oleh pemerintah,” jelasnya.

Tidak hanya sektor pangan, variabel pendukung lainnya seperti pengemasan, transportasi, sektor pekerja informal, hingga pembangunan dapur komunitas juga diperkirakan akan terpengaruh oleh keberadaan program ini. Arbani optimistis bahwa efek domino dari MBG akan memberdayakan berbagai kelompok ekonomi, termasuk UMKM.

“Dimana secara otomatis hal ini akan memberdayakan begitu banyak kelompok ekonomi termasuk UMKM sehingga sudah dipastikan ekonomi kita akan bertumbuh,” tegas Arbani.

Di sisi lain, Arbani yakin pemerintah telah menyusun strategi yang matang untuk memastikan keterlibatan UMKM dalam program ini.

“Pastinya pemerintah sudah punya resep terbaik. Mulai dari sosialisasi yang dilaksanakan hingga kebijakan-kebijakan yang dibuat agar para UMKM dapat bergabung di MBG. Secara data, permasalahan yang ada dan potensi permasalahan dapat dimitigasi oleh pemerintah dengan cepat,” katanya.

Arbani berharap indikator pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan program MBG.

“Dari segi pertumbuhan ekonomi, mungkin kita harus bersabar melihat angka-angka pertumbuhan bergerak perlahan. Hal termudah adalah dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Makanya saat ini, Kami UMKM gencar melakukan sosialisasi kepada UMKM di pedesaan yang menjadi bagian dari MBG ini,” lanjutnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak dan strategi pemerintah yang terarah, program MBG diyakini mampu menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen sebagaimana diharapkan pemerintah dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan, organisasi Kami UMKM berkomitmen untuk terus memperkuat solidaritas internal demi mendukung program pemerintah ini. “Intinya organisasi ini solid mendukung pemerintah untuk program MBG, UMKM yang tidak terkait pangan pun juga akan terasa dampaknya.” pungkas Arbani.

MBG Dorong Percepatan Perputaran Perekonomian Masyarakat

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto berhasil mempercepat perputaran uang di tingkat desa dan kecamatan. Presiden menyampaikan optimismenya bahwa program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan di berbagai daerah.

“Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” ujar Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta.

Program MBG menjadi salah satu prioritas pemerintah yang diyakini dapat mendukung daya saing dan transformasi perekonomian nasional. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Presiden juga menyebutkan delapan kebijakan utama pemerintah yang akan dilaksanakan pada kuartal I tahun 2025.

Selain MBG, kebijakan lainnya termasuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari-Maret 2025, dan pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025. Pemerintah juga akan memberikan stimulus ekonomi melalui diskon harga tiket pesawat, tarif tol, belanja nasional, program pariwisata mudik lebaran, serta stabilisasi harga pangan.

Presiden juga menyebutkan adanya peningkatan signifikan dalam produksi beras, yang diyakini akan berdampak positif pada perekonomian. Program MBG, di sisi lain, diharapkan dapat menyehatkan perekonomian masyarakat, terutama di tingkat desa.

Selanjutnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Saeful Muslim, memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan program ini. Ia menilai MBG memiliki efek berantai yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang, dan lainnya.

Saeful Muslim mencatat bahwa program MBG telah menciptakan perputaran ekonomi yang tinggi di masyarakat. Di Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, perputaran ekonomi harian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah, yang berasal dari pembelian bahan kebutuhan dapur seperti beras, lauk-pauk, dan buah untuk 3.000 lebih porsi makanan bergizi gratis.

Selain itu, sekitar 40 petugas dapur yang berasal dari warga setempat turut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Bahan-bahan yang digunakan juga diperoleh dari petani, peternak, dan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya membantu pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung perekonomian lokal. []

Program MBG Berdampak Positif Bagi Pelajar

Oleh : Rina Maharani )*

Program makanan bergizi gratis (MBG) telah membawa dampak positif yang signifikan bagi pelajar, terutama bagi anak-anak asli Papua (OAP). Program ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak lebih siap secara fisik dan mental untuk menerima pelajaran, sehingga efektivitas proses belajar mengajar meningkat.

Sebelumnya, banyak siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar karena keterbatasan ekonomi keluarga mereka. Kondisi ini menghambat konsentrasi dan daya tangkap mereka terhadap pelajaran yang diberikan. Namun, sejak adanya program MBG, perubahan signifikan terlihat. Siswa menjadi lebih semangat mengikuti kegiatan belajar karena mereka tidak lagi harus menahan lapar selama jam sekolah. Selain itu, tingkat kehadiran siswa juga meningkat karena mereka memiliki motivasi lebih untuk datang ke sekolah.

Program MBG tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga membantu perekonomian masyarakat setempat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan makanan bergizi, program ini membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini sangat penting untuk terus didukung demi masa depan pendidikan anak-anak yang lebih baik.

Kepala Sekolah SD YPK 14 Maranatha Manokwari, Jetje Taroreh, menegaskan bahwa sejak program ini berjalan pada 6 Januari 2025, anak-anak yang sebelumnya sering pulang sebelum jam pelajaran selesai karena lapar kini tidak lagi mengalami kendala tersebut. Sebelum MBG diterapkan, banyak siswa yang harus izin pulang akibat pusing karena belum sarapan dari rumah. Kini, semangat belajar mereka meningkat secara signifikan.
Sebagian besar siswa di sekolah tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka kerap berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Sebelum adanya program ini, guru-guru sering memberikan makanan seadanya jika siswa sudah terlalu lemas untuk belajar. Namun, dengan adanya MBG, kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan baik karena pemerintah telah menyusun menu makanan yang layak dan bergizi.
Setiap porsi makanan yang disediakan dalam program ini mencakup nasi, sayur, buah, serta dua macam lauk seperti ayam atau ikan, ditambah lauk tambahan seperti tempe, tahu, atau perkedel. Menu ini disusun agar siswa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung aktivitas belajar mereka di sekolah.

Hal serupa juga dirasakan di SD YPK 04, di mana Kepala Sekolah Agustina Pattiwael menyatakan bahwa program MBG berdampak besar pada pemenuhan gizi siswa. Sebelum program ini diterapkan, hanya sebagian kecil siswa yang mendapatkan uang saku untuk membeli jajanan di sekolah, dan itu pun belum tentu sehat. Mayoritas siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu jarang mendapatkan uang saku, sehingga mereka sering tidak makan hingga pulang ke rumah.

Dengan adanya MBG, pemerintah telah menyediakan makanan sehat dan bergizi yang bisa dinikmati siswa secara gratis. Sebanyak 192 siswa yang mayoritas merupakan anak OAP kini memiliki semangat belajar yang lebih tinggi karena mereka tidak lagi datang ke sekolah dalam kondisi perut kosong. Program ini menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Barat.

Dandim 1801/Manokwari, Letkol Inf Agus Prihanto Donny, menjelaskan bahwa program MBG di Manokwari dilaksanakan melalui dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kodim 1801/Manokwari. Dapur ini berada di bawah pengawasan langsung Badan Gizi Nasional (BGN) dan didukung oleh 47 sukarelawan yang terdiri dari kepala dan wakil SPPG, ahli gizi, akuntan, koki, tukang cuci, serta pengantar makanan.
Saat ini, dapur sehat tersebut telah melayani kebutuhan makanan bergizi bagi 3.000 anak di 10 sekolah yang ada di Manokwari. Dengan adanya pengawasan ketat dari BGN, kualitas makanan yang disediakan dalam program ini terjamin, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan gratis, tetapi juga makanan yang sehat dan higienis.

Selain berdampak pada kesehatan dan semangat belajar siswa, program MBG juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat setempat. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Papua, Yan Mandenas menegaskan bahwa program ini telah dianggarkan melalui Dana Otonomi Khusus Papua (OTSUS) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program ini agar generasi emas Papua dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas.

Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses penyediaan makanan. Dengan demikian, manfaat program ini dapat dirasakan secara luas oleh berbagai pihak di Papua.
Yan Mandenas juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan mencoba menggiring opini negatif terkait program MBG. Ia menegaskan bahwa program ini benar-benar dirancang untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan program ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 selain membantu generasi muda Papua tumbuh dengan baik.

Melihat dampak positif yang telah terjadi sejak awal pelaksanaan, dukungan terhadap program MBG menjadi hal yang penting agar program ini terus berjalan dan semakin luas jangkauannya. Masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan program ini demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Dengan terus mendapatkan dukungan, program MBG akan menjadi salah satu solusi nyata dalam menciptakan generasi Indonesia Emas yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

)* Aktivis Pendidikan dan Kesehatan Anak di Indonesia Timur

Program MBG Bentuk Investasi SDM di Masa Depan

Oleh : Gavin Asadit )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, program ini menjadi investasi SDM terbesar dalam sejarah Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya dari segi kesehatan masyarakat tetapi juga dalam membangun generasi yang lebih kuat dan produktif di masa depan.

Indonesia menghadapi tantangan serius terkait masalah gizi, seperti stunting dan kekurangan nutrisi pada anak-anak. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045, dengan sebagian besar pertumbuhan berasal dari keluarga kurang mampu. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini dapat mengakibatkan generasi mendatang memiliki kualitas SDM yang rendah. Untuk itu, pemerintah melihat pentingnya kebijakan yang dapat menjawab tantangan ini secara langsung.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program MBG pada 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, guna memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang optimal. Dengan adanya program ini, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Pelaksanaan program MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk menyukseskan program ini. Ia menyebutkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja melalui pendirian 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Program ini akan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal, terutama dalam sektor pangan dan logistik. Dengan demikian, efek dari program ini tidak hanya terbatas pada penerima manfaat langsung, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menambahkan bahwa program MBG memiliki dampak positif tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga dalam membentuk karakter dan interaksi sosial anak-anak. Dengan asupan makanan yang cukup dan bergizi, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus dalam belajar dan beraktivitas di sekolah. Selain itu, program ini melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan bahan makanan, sehingga turut mendorong perekonomian lokal. UMKM di berbagai daerah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai distribusi pangan yang mendukung keberlanjutan program ini.

Meskipun program MBG telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah menjadi tantangan dalam pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan strategi logistik yang lebih efisien untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menekankan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang yang akan membentuk generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak baik. Dengan adanya program ini, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, memiliki daya saing tinggi, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Program MBG sebagai langkah strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan komitmen yang kuat, diharapkan program ini dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa. Pemerintah patut diapresiasi atas inisiatif dan komitmennya dalam menjalankan program ini, yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Melalui program ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan sehat dan memiliki potensi maksimal untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita semua mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, baik sebagai individu, komunitas, maupun sektor swasta, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Presiden Prabowo Tegaskan Penelusuran Aliran Dana dan Perkuat Komitmen Berantas Judi Online

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak. Prabowo meminta agar upaya pemberantasan judi online semakin diperkuat dengan menelusuri aliran dana hingga jaringan internasionalnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran situs dan aplikasi judi online, tetapi juga melacak sumber pendanaan yang digunakan dalam operasionalnya.

“Tadi bapak minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya take down situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri. Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online,” ujar Hasan.

Hasan menambahkan, upaya pemberantasan judi online ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai negara untuk menekan keberadaan operator judi online berbasis di luar negeri.

“Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” jelasnya.

Sebagai bagian dari langkah strategis, Presiden Prabowo juga telah melantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian. Nugroho yang memiliki latar belakang di TNI-AD dan pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan tugas khusus dalam memperkuat sistem keamanan siber negara, termasuk dalam pemberantasan judi online.

Nugroho menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas yang telah diinstruksikan langsung oleh Presiden.

“Apalagi penekanan presiden masalah judol ini itu hal yang sangat serius bahkan lintas negara, maka kita berusaha bagaimana merancang strategi yang tepat semua lini terintegrasi dari kementerian/lembaga terkait,” ujar Nugroho.

Selain fokus pada judi online, BSSN juga akan memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Nugroho menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menjaga keamanan data guna mencegah kejahatan siber, seperti phising dan social engineering yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan daring.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam menindak tegas praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat serta merugikan perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Tegaskan Penelusuran Aliran Dana dan Perkuat Komitmen Berantas Judi Online

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak. Prabowo meminta agar upaya pemberantasan judi online semakin diperkuat dengan menelusuri aliran dana hingga jaringan internasionalnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran situs dan aplikasi judi online, tetapi juga melacak sumber pendanaan yang digunakan dalam operasionalnya.

“Tadi bapak minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya take down situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri. Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online,” ujar Hasan.

Hasan menambahkan, upaya pemberantasan judi online ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai negara untuk menekan keberadaan operator judi online berbasis di luar negeri.

“Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” jelasnya.

Sebagai bagian dari langkah strategis, Presiden Prabowo juga telah melantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian. Nugroho yang memiliki latar belakang di TNI-AD dan pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan tugas khusus dalam memperkuat sistem keamanan siber negara, termasuk dalam pemberantasan judi online.

Nugroho menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas yang telah diinstruksikan langsung oleh Presiden.

“Apalagi penekanan presiden masalah judol ini itu hal yang sangat serius bahkan lintas negara, maka kita berusaha bagaimana merancang strategi yang tepat semua lini terintegrasi dari kementerian/lembaga terkait,” ujar Nugroho.

Selain fokus pada judi online, BSSN juga akan memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Nugroho menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menjaga keamanan data guna mencegah kejahatan siber, seperti phising dan social engineering yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan daring.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam menindak tegas praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat serta merugikan perekonomian nasional.

Pemerintah Siap Basmi Judi Online Lewat Aturan Baru

Oleh : Agung Jazuli )*

Pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa regulasi yang lebih ketat harus segera disiapkan agar langkah pemberantasan ini semakin efektif.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur pemberantasan judi online secara lebih tegas dan menyeluruh. Upaya pemblokiran hampir satu juta situs judi online yang telah dilakukan selama ini dinilai belum cukup sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif, termasuk peningkatan kepatuhan platform digital.

Menkomdigi menekankan bahwa platform digital harus lebih proaktif dalam menghapus konten yang berkaitan dengan judi online maupun eksploitasi anak. Pemerintah telah menerapkan sistem pemantauan yang mewajibkan platform digital bertindak cepat dalam menghapus konten terlarang, sehingga tidak ada ruang bagi praktik ilegal ini untuk berkembang lebih jauh. Selain itu, pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi erat antara berbagai lembaga, seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung, guna memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi.

Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya akan menutup situs judi online, tetapi juga akan melacak aliran dana yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini, termasuk sistem pembayaran yang mendukung operasionalnya. Langkah ini bertujuan untuk memutus rantai perputaran uang dalam bisnis judi online yang sering kali melibatkan jaringan internasional. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai negara juga menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan.

Selain memperketat regulasi di sektor digital, pemerintah juga akan memperbaiki mekanisme registrasi kartu SIM prabayar dan penerbitan paspor untuk mencegah penyalahgunaan identitas yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku judi online. Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menilai bahwa kemudahan mendapatkan kartu SIM tanpa verifikasi ketat menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh jaringan judi online. Oleh sebab itu, dengan regulasi yang lebih ketat, akses para pelaku ke platform ilegal dapat dibatasi secara signifikan.

Judi online bukan sekadar permainan, melainkan ancaman serius bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang terdampak secara finansial akibat kecanduan judi daring, sementara anak-anak dan remaja semakin rentan terhadap godaan permainan yang menjanjikan keuntungan instan. Tanpa regulasi yang tegas, masalah ini akan terus berkembang dan merusak generasi muda Indonesia.

Selain kerugian ekonomi di tingkat individu, judi online juga berdampak pada kestabilan ekonomi nasional. Aliran dana yang sangat besar dalam industri ilegal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif justru tersedot ke dalam praktik perjudian yang tidak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Dampak buruk judi online tidak hanya sebatas aspek ekonomi, tetapi juga mencakup konsekuensi sosial yang luas. Banyak individu yang kecanduan judi online mengalami gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan akibat tekanan keuangan. Tidak jarang, masalah ini berujung pada tindakan kriminal, seperti pencurian dan penipuan, demi menutupi kerugian akibat perjudian. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat sebagai dampak dari kecanduan judi online, di mana para pelaku kerap mengalami frustrasi dan kehilangan kontrol emosi.

Lebih dari itu, maraknya judi online juga meningkatkan risiko kejahatan siber, seperti penipuan, pencucian uang, hingga eksploitasi anak. Dengan transaksi yang sering kali dilakukan secara anonim, sulit untuk melacak dan menghentikan aktivitas ini tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait. Selain itu, banyak operator judi online yang beroperasi di luar negeri, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindak mereka secara langsung.

Pemerintah juga perlu mengedepankan pendekatan edukatif dalam memberantas judi online. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahaya dari praktik ini, sehingga diperlukan kampanye publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran. Sosialisasi di sekolah, kampus, serta komunitas lokal harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam mencegah maraknya judi online.

Dukungan penuh masyarakat menjadi elemen penting dalam perang melawan judi online. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa kesadaran kolektif dari masyarakat. Oleh karena itu, edukasi tentang bahaya judi online perlu ditingkatkan, baik melalui kampanye publik, sosialisasi di sekolah-sekolah, maupun pendekatan berbasis komunitas agar semakin banyak orang yang memahami dampak negatif dari praktik ini.

Masyarakat juga harus lebih aktif dalam melaporkan keberadaan situs atau platform judi online yang masih beroperasi. Dengan semakin banyak laporan yang masuk, pihak berwenang dapat bertindak lebih cepat dalam menindak situs-situs tersebut. Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia digital, terutama dalam menghindarkan mereka dari godaan judi online.

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih tegas dalam pemberantasan judi online adalah langkah yang harus didukung. Regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum, tetapi juga memastikan adanya sanksi yang lebih berat bagi pelaku dan penyedia layanan judi daring.

Dengan regulasi yang semakin ketat dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, perang melawan judi online bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas