Monthly Archives: Februari 2025

Oleh : Havian Haris )*

Korupsi telah lama menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara tegas dan berkeadilan.

Pada awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menempatkan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam upaya memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini sejalan dengan visi besar dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Komitmen ini juga menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

Presiden Prabowo menyampaikan tekadnya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pihaknya berjanji akan melawan korupsi sekeras-kerasnya untuk membangun pemerintahan yang bersih. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, seperti penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, mulai dari reformasi birokrasi, transparansi anggaran, hingga penguatan institusi hukum.

Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Kolaborasi ini bertujuan agar upaya pemberantasan korupsi tidak tumpang-tindih serta lebih efektif dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik maupun sektor swasta.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan korupsi. Digitalisasi sistem administrasi pemerintahan akan terus dikembangkan untuk meminimalkan celah terjadinya penyimpangan. Misalnya, penerapan sistem e-government yang mencakup e-budgeting, e-procurement, dan e-audit akan semakin diperluas untuk memastikan proses pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan hukum terhadap kasus korupsi akan dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi impunitas bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Setiap individu yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tidak ada intervensi politik dalam proses hukum. Pihaknya memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Pendekatan ini bertujuan agar hukum benar-benar menjadi panglima dalam menegakkan keadilan.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperberat hukuman bagi pelaku korupsi, terutama bagi mereka yang menyalahgunakan dana publik dalam sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hukuman yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindak pidana korupsi.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi bukan sebatas wacana sebagaimana yang ditunjukkan dalam penangkapan empat petinggi anak perusahaan Pertamina oleh Kejaksaan Agung. Kinerja Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina itu menjawab kekhawatiran berbagai pihak yang meragukan komitmen pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Kerja Kejaksaan Agung itu patut diapresiasi oleh masyarakat karena penangkapan itu menunjukkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan selama pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Abdul Qohar memperkirakan potensi kerugian negara dari dugaan korupsi itu mencapai Rp193,7 triliun. Potensi kerugian itu berasal dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor BBM, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian pemberian subsidi.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam era digital saat ini, keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan semakin mudah dilakukan. Presiden Prabowo mendorong masyarakat untuk berani melaporkan dugaan korupsi serta turut serta dalam mengawasi transparansi anggaran daerah maupun nasional.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi pelapor atau whistleblower yang memberikan informasi terkait praktik korupsi. Perlindungan ini penting agar semakin banyak individu yang berani mengungkap kasus-kasus korupsi tanpa takut mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi akan terus digalakkan, khususnya di kalangan generasi muda. Program pendidikan antikorupsi akan diperkuat di sekolah-sekolah dan kampus untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini.

Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk melihat perubahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan. Dengan langkah-langkah konkret yang diterapkan, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

Pemberantasan korupsi yang efektif akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kepercayaan investor terhadap Indonesia. Negara yang bersih dari korupsi akan lebih mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus bersama-sama menjaga integritas dan memastikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam setiap aspek pemerintahan.

)* Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Jakarta

Oleh: Arka Mahendra Putra )*

Pemberantasan judi online terus digencarkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. Berbagai langkah strategis diambil untuk memperkuat upaya tersebut, termasuk penguatan regulasi, penegakan hukum, hingga literasi digital. Judi online telah menjadi ancaman serius yang merusak kehidupan banyak orang, termasuk anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa praktik ini dapat diberantas secara efektif.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah tegas dengan menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, aturan ini bertujuan memberikan proteksi kepada anak-anak dari konten berisiko, termasuk judi online. Pembatasan kepemilikan akun digital akan disesuaikan dengan klasifikasi umur dan tingkat risiko fitur yang ada pada platform digital. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi generasi muda agar tidak mudah terjerumus dalam aktivitas yang merugikan.

Data dari Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menunjukkan sebanyak 440 ribu anak usia 10-20 tahun terlibat judi online, bahkan dua persen di antaranya adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Fakta ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya sekadar angka, melainkan menyangkut hak anak atas ruang digital yang aman. Meutya menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah dalam memberikan pemahaman literasi digital kepada anak-anak agar mereka lebih bijak menggunakan internet. Dalam era digital saat ini, anak-anak memiliki akses yang sangat luas terhadap informasi, tetapi tanpa pendampingan yang tepat, mereka rentan terjebak dalam konten-konten yang berbahaya.

Judi online tidak hanya menargetkan orang dewasa tetapi juga anak-anak dan remaja. Berbagai modus digunakan oleh penyedia layanan judi untuk menarik perhatian generasi muda, termasuk dengan menyisipkan iklan dalam aplikasi atau platform digital yang sering mereka gunakan. Tidak jarang, anak-anak yang awalnya hanya ingin mencoba akhirnya terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, kesadaran dan peran serta orang tua menjadi sangat penting dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka.

Dalam lingkup penegakan hukum, aparat kepolisian juga menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online. Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap 55 kasus judi dan memblokir 405 situs judi online selama periode Januari hingga 17 Februari 2025. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Komisaris Besar Polisi Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang ingin menekan peredaran judi online yang semakin marak.

Selain di Aceh, berbagai daerah lain di Indonesia juga mulai melakukan tindakan tegas terhadap praktik judi online. Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian menjadi kunci dalam mempercepat pemberantasan judi online. Banyak daerah yang mulai mengidentifikasi dan memblokir situs-situs judi serta menangkap para pelaku yang terlibat dalam bisnis ilegal ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada mereka yang masih nekat menjalankan atau terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan instan dari judi online yang pada kenyataannya lebih banyak menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak kehidupan keluarga dan tatanan masyarakat. Banyak kasus di mana individu yang terjerumus ke dalam judi online mengalami kerugian finansial yang sangat besar hingga berdampak pada kehidupan keluarga mereka. Tidak sedikit pula yang harus menghadapi permasalahan hukum akibat keterlibatan dalam praktik ini.

Upaya pemberantasan judi online juga perlu didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Tidak semua orang menyadari bahaya judi online dan bagaimana cara kerja platform tersebut dalam menjebak penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai lembaga terkait harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online serta cara melindungi diri dari ancaman ini. Kampanye kesadaran publik melalui media massa, seminar, dan sosialisasi di sekolah-sekolah dapat menjadi langkah efektif dalam menangkal penyebaran judi online.

Selain itu, penguatan regulasi juga menjadi aspek penting dalam memberantas judi online. Peraturan yang ada perlu diperbarui agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh para pelaku judi online. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya efektif dalam menutup celah hukum tetapi juga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku.

Pemberantasan judi online membutuhkan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintah terus memperbaiki regulasi dan memperkuat penegakan hukum, sementara masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.

Tidak hanya aparat hukum yang bertindak, tetapi juga masyarakat yang sadar akan bahaya judi online dan berperan dalam mengedukasi lingkungan sekitarnya. Bersama-sama, kita dapat memerangi judi online demi mewujudkan lingkungan digital yang aman dan berkualitas bagi seluruh generasi bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kejaksaan Agung dan Pertamina, memastikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di pasaran tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah menjamin bahwa semua produk BBM yang dijual kepada masyarakat telah melalui proses pengawasan ketat demi menjaga kualitas dan keamanan penggunaannya.

Menyikapi isu manipulasi BBM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, meminta masyarakat agar tetap tenang dan tak perlu khawatir mengenai kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa perkara korupsi yang tengah didalami saat ini terjadi pada periode 2018 hingga 2023.

“Kita sampaikan masyarakat harus tetap tenang karena sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan terkait dugaan korupsi importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina di tahun 2018-2023,” terang Harli.

Atas dasar itu, Harli pun menyebut bahwa anggapan masyarakat yang mengira BBM jenis Ron 92 atau Pertamax yang beredar saat ini merupakan hasil oplosan adalah tidak tepat. Pasalnya, minyak yang sebelumnya diblending atau dicampur oleh pihak terkait untuk dijadikan kualitas lebih tinggi kini sudah habis digunakan.

“Minyak itu habis pakai, jadi jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang sekarang dipakai itu adalah oplosan, itu nggak tepat,” kata dia.

Selain itu, Harli juga menjelaskan bahwa fakta hukum dalam praktik korupsi tersebut kini sudah selesai. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak menyalahartikan hal tersebut dan tetap tenang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan tidak ada praktik pengoplosan BBM Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy.

Menurutnya, perlakuan yang dilakukan di terminal utama BBM hanya sebatas proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu, ada juga injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performa produk Pertamax.

“Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” tutup Heppy.

Oleh Arya Duta Pratama )*

Kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat saat ini terjamin keamanannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa BBM yang tersedia di pasaran bukanlah hasil oplosan dan tidak terkait dengan kasus hukum yang sedang diusut. Pernyataan ini memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat dapat menggunakan BBM tanpa khawatir akan kualitas dan keamanannya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerapkan uji sampling berkala terhadap BBM yang beredar di pasaran. PT Pertamina Patra Niaga (PPN), sebagai subholding PT Pertamina (Persero), juga memastikan ketersediaan BBM yang cukup dalam menghadapi momen Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Pelaksana Tugas Harian (Pth.) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega, menyatakan bahwa PPN mengoperasikan lebih dari 15.000 outlet BBM di seluruh Indonesia yang telah terintegrasi dengan sistem digitalisasi. Sistem ini memungkinkan pengawasan distribusi BBM secara ketat dan transparan, sehingga kualitas dan ketersediaan BBM tetap terjaga.

Selain itu, stok BBM nasional berada dalam kondisi aman, didukung oleh pembentukan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, yang mulai beroperasi efektif pada 17 Maret 2025. Satgas ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pasokan BBM, terutama di masa puncak konsumsi selama Ramadan dan Lebaran, dengan koordinasi erat antara pemerintah, Pertamina, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam aspek kualitas, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa seluruh produk BBM yang dijual telah melalui uji sampling rutin oleh Kementerian ESDM melalui LEMIGAS. Mars Ega menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses penuh kepada LEMIGAS untuk menguji produk yang dipasarkan, guna memastikan kualitasnya tetap sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga mutu BBM yang digunakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Mars Ega juga mengklarifikasi bahwa Pertamina Patra Niaga tidak memiliki fasilitas untuk melakukan blending yang dapat mengubah angka Research Octane Number (RON) dari BBM yang dipasarkan. Pihaknya hanya melakukan penambahan warna dan zat aditif yang berfungsi untuk meningkatkan performa bahan bakar tanpa mengubah karakteristik utamanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa produk BBM Pertamina tetap sesuai dengan standar pemerintah dan telah melewati pengawasan ketat.

Pimpinan SPBU swasta juga mendukung pernyataan ini. Presiden Direktur Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menjelaskan bahwa zat aditif yang ditambahkan pada BBM hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan performa bahan bakar, bukan untuk mengubah angka oktan. Setiap badan usaha memiliki keunggulan masing-masing dalam formula aditif, tetapi nilai oktan BBM yang dipasarkan tetap sesuai dengan spesifikasi awal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelaku industri BBM di Indonesia berkomitmen menjaga standar tinggi dalam distribusi BBM.

Di sisi legislatif, Anggota DPR Fraksi PAN, Aqib Ardiansyah, menegaskan pentingnya transparansi dalam distribusi BBM. Ia menyatakan keyakinannya bahwa produk yang diterima Terminal BBM Pertamina sudah sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Untuk itu, edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kualitas BBM yang dijual di SPBU. Aqib menekankan bahwa jika ada campuran atau oplosan dalam BBM, maka dampaknya akan terasa pada mesin kendaraan yang cepat mengalami kerusakan. Namun, kenyataannya kendaraan yang menggunakan BBM di Indonesia tetap dalam kondisi baik, yang membuktikan bahwa kualitas BBM yang beredar sudah memenuhi standar pemerintah.

Dalam upaya menjaga kualitas BBM, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha terkait. Integrasi sistem digitalisasi dalam distribusi BBM memungkinkan pengawasan yang lebih akurat terhadap rantai pasok, mulai dari pengolahan hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan sistem ini, setiap pergerakan stok BBM dapat dipantau secara real-time, sehingga risiko penyimpangan dalam distribusi dapat diminimalkan.

Selain itu, adanya Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM selama periode tersebut. Satgas ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman, terutama di jalur-jalur strategis seperti jalur mudik dan wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.

Jaminan kualitas BBM ini sangat penting bagi masyarakat, mengingat peran BBM yang vital dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk transportasi, industri, maupun sektor lainnya. Dengan adanya kepastian dari berbagai pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Pertamina, SPBU swasta, hingga legislatif, masyarakat tidak perlu ragu terhadap mutu BBM yang mereka gunakan. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai kualitas BBM, sehingga tidak ada kekhawatiran yang tidak berdasar.

Sebagai pengguna BBM, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam memilih bahan bakar sesuai dengan spesifikasi kendaraannya dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, kualitas BBM di Indonesia tetap terjaga, aman, dan terjamin untuk digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah, perusahaan energi, dan masyarakat harus terus diperkuat guna memastikan bahwa distribusi dan kualitas BBM tetap berada dalam standar terbaik demi kepentingan bersama.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan energi

JAKARTA – Memasuki Ramadan dan Idulfitri 2025, pemerintah memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk memastikan pasokan pangan mencukupi dan harga tetap terkendali.

“Insyaallah semuanya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya,” kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah berupaya menjaga harga tetap terjangkau, terutama untuk sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, garam, serta minyak tanah dan gas elpiji.

“Stoknya cukup, harganya terjangkau. Kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi,” tambahnya.

Senada, Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menyatakan bahwa pemerintah terus bekerja untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan agar masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang.

“Saat Ramadan dan Idulfitri, biasanya terjadi peningkatan permintaan pangan yang harus diantisipasi agar inflasi, khususnya inflasi pangan, tetap terjaga. Oleh karena itu, kita harus memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap terjangkau,” ujarnya.

Untuk menghindari lonjakan harga, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk menggelar operasi pasar di berbagai daerah guna menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Menko Pangan Ad Interim, menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, diharapkan harga bahan pokok tetap stabil.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu lebih rendah daripada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Mentan menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk perencanaan volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga komoditas, serta lokasi pelaksanaan operasi pasar.

“Kita ingin di bulan suci Ramadan, semua yang melaksanakan ibadah puasa tersenyum karena harga stabil. Tugas kita sebagai regulator dan pengatur kebijakan adalah memastikan produsen seperti petani dan peternak tetap mendapat keuntungan, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang wajar,” ujarnya.

Mentan Amran juga memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup saat Ramadan.

“Beras aman, itu yang paling penting, karena kontribusinya terhadap inflasi cukup besar. Daging, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya juga aman. Kami sudah melakukan pemantauan dan rapat koordinasi untuk memastikan stok tersedia dan mencukupi,” pungkasnya.

Oleh: Fikri Hidayat Ramadhan )*

Fenomena judi online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga sosial. Perputaran uang dalam industri judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, dengan jumlah pemain yang semakin meningkat, termasuk anak-anak. Situasi ini menandakan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan pemblokiran situs atau penindakan hukum semata. Solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka mampu mengenali dan menghindari bahaya yang mengintai di dunia maya.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyoroti pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi digital yang sehat. Ia menekankan bahwa edukasi menjadi kunci utama dalam mencegah individu terjebak dalam judi online maupun pinjaman online ilegal. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat akan semakin rentan terhadap godaan judi online yang menawarkan keuntungan instan, tetapi berujung pada jeratan utang dan masalah sosial lainnya.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah pengguna aplikasi judi online diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, dengan sekitar 80.000 di antaranya masih anak-anak. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 40 persen pemain berasal dari rentang usia produktif, yaitu 30 hingga 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menjangkiti kelompok tertentu, tetapi telah menyebar luas ke berbagai lapisan masyarakat. Perputaran uang yang mencapai Rp500 triliun pada tahun 2024 juga menjadi alarm serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman ini.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas judi online, termasuk pemblokiran ribuan situs dan rekening yang terkait aktivitas ilegal ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa sebanyak 5.000 rekening milik 3,5 juta orang yang terlibat dalam judi online telah dibekukan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menutup lebih dari 3.500 layanan pinjaman online ilegal yang sering kali menjadi pelengkap dalam praktik judi daring.

Namun, sebagaimana disampaikan Edhie Baskoro, langkah-langkah penindakan ini tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan edukasi digital. Masyarakat perlu memahami bagaimana mekanisme judi online bekerja, bagaimana mereka bisa terjebak, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Tanpa pemahaman ini, akan selalu ada celah bagi pelaku judi online untuk mencari cara baru dalam menjebak korban.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menekankan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh judi online. Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Judi Online, sekitar 440.000 anak berusia 10 hingga 20 tahun telah terpapar judi online. Menanggapi kondisi ini, pemerintah tengah menyusun regulasi yang membatasi kepemilikan akun digital bagi anak-anak sebagai langkah preventif.

Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, bukan membatasi akses anak-anak terhadap teknologi. Pemerintah menyadari bahwa dunia digital memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak, sehingga upaya yang dilakukan adalah mengarahkan penggunaan internet ke arah yang lebih positif. Selain itu, Meutya juga mengajak para guru dan orang tua untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai literasi digital kepada anak-anak. Sekolah tidak hanya harus menjadi tempat untuk belajar akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk memahami cara menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab.

Literasi digital yang baik memungkinkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus yang digunakan dalam judi online. Misalnya, banyak situs judi online menggunakan teknik mirroring, yaitu menumpangkan situs mereka ke dalam domain milik perguruan tinggi atau instansi pemerintah agar lebih sulit terdeteksi. Dengan pemahaman yang baik, pengguna internet dapat lebih mudah mengenali indikasi situs yang mencurigakan dan menghindari jebakan yang disiapkan oleh pelaku kejahatan digital.

Selain itu, literasi digital juga dapat membantu masyarakat memahami bagaimana platform digital bekerja dan bagaimana data pribadi mereka dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemahaman ini dapat membantu individu untuk lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi serta lebih selektif dalam mengakses dan mengunduh aplikasi tertentu.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, juga diperlukan dalam upaya meningkatkan literasi digital. Perusahaan teknologi dapat turut serta dengan menyediakan fitur keamanan yang lebih baik dan melakukan kampanye edukasi mengenai penggunaan internet yang sehat. Lembaga pendidikan dapat memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum agar anak-anak sejak dini memahami risiko yang ada di dunia maya.

Dalam jangka panjang, peningkatan literasi digital dapat menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran virus judi online di Indonesia. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai bahaya judi online tidak akan mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan. Dengan demikian, upaya pencegahan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah telah memulai langkah yang tepat dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum, tetapi keberhasilan dalam memberantas judi online tetap bergantung pada seberapa baik masyarakat memahami dan menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya edukasi harus terus digencarkan agar generasi mendatang dapat tumbuh dengan kesadaran digital yang lebih baik dan tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online yang merusak masa depan.

*)Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh: Eleine Pramesti *)

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, hubungan antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah pusat merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Pemda memiliki peran vital dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat, sementara itu, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam memberikan arahan, pengawasan, serta dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan di daerah.

Salah satu upaya yang kini mulai diperkenalkan untuk memperkuat hubungan ini adalah melalui Program Retreat Kepala Daerah. Program ini diharapkan dapat menciptakan konsolidasi yang lebih baik antara Pemda dan pemerintah pusat, agar terwujud sinergi dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pemerintahan yang lebih efisien.

Program Retreat Kepala Daerah ini merupakan inisiatif yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemendagri melihat pentingnya terciptanya komunikasi yang lebih intensif dan efektif antara kedua pihak guna meningkatkan sinergi dalam implementasi kebijakan pembangunan.

Konteks Retreat, muncul sebagai respons terhadap dinamika politik dan administrasi negara yang semakin kompleks. Indonesia sebagai negara dengan keragaman luas, baik dalam hal budaya, ekonomi, dan geografi, menghadapi tantangan besar dalam hal sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketimpangan pembangunan antar daerah sering kali terjadi, sehingga menciptakan ketegangan atau bahkan perbedaan persepsi antara keduanya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan alasan kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah hanya dilakukan 7 hari dari yang semula 14 hari. Bima mengemukakan bahwa awalnya retreat ini hendak dilakukan selama 14 hari dan juga melibatkan seluruh wakil kepala daerah, sehingga wakil tak hanya bergabung saat menjelang hari akhir saja.

Senada, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. Sebelumnya, Kabag Umum dan Protokoler Luwu, Imran mengatakan meskipun terdapat beberapa perubahan teknis, pelaksanaan retreat akan tetap berlangsung secara optimal.

Salah satu tujuan utama dari retreat kepala daerah adalah meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam banyak kasus, miskomunikasi atau kurangnya koordinasi antara kedua pihak menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya retreat, kepala daerah dapat secara langsung bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi bersama dengan para pejabat pusat terkait kebijakan yang sedang atau akan diterapkan.

Retreat juga memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di wilayah mereka, baik yang bersifat struktural, ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Pemerintah pusat dapat lebih memahami kondisi daerah melalui laporan langsung dari kepala daerah, yang tentu saja lebih akurat dan kontekstual.

Salah satu agenda utama dalam retreat adalah merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah. Hal ini melibatkan diskusi tentang alokasi anggaran, perencanaan jangka panjang, serta target yang harus dicapai oleh daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Ada kalanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat tidak sepenuhnya bisa diterima atau dilaksanakan dengan baik oleh daerah karena perbedaan konteks, kondisi, atau kesiapan daerah tersebut. Dengan adanya retreat, kedua pihak dapat menyelaraskan pemahaman dan strategi pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.

Salah satu kegiatan utama dalam retreat adalah diskusi kelompok atau forum terbuka yang memungkinkan kepala daerah untuk berdialog langsung dengan para pejabat pemerintah pusat. Diskusi ini sering kali difokuskan pada topik-topik tertentu, seperti kebijakan pembangunan, ekonomi daerah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Para kepala daerah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan situasi dan tantangan yang mereka hadapi di daerahnya. Selain itu, workshop juga sering dilakukan untuk membahas cara-cara terbaik dalam mengatasi berbagai masalah yang ada, serta memperkenalkan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan.

Meskipun retreat ini memiliki nuansa formal, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat untuk saling mengenal lebih dekat, membangun hubungan yang lebih baik, serta berbagi pengalaman yang dapat memperkaya perspektif masing-masing.

Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuddin mengatakan bahwa dirinya bersama 503 kepala daerah lainnya mengaku siap mengikuti retreat selama sepekan di Magelang. Program ini dapat memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam berbagai aspek pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Koordinasi yang baik akan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Melalui retreat, kedua pihak dapat menyusun langkah-langkah yang lebih terarah dalam mengatasi permasalahan daerah secara efektif dan efisien. Dengan adanya diskusi yang mendalam, permasalahan yang dihadapi daerah dapat lebih cepat teridentifikasi dan diselesaikan dengan bantuan serta dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini akan memberikan dampak langsung bagi kemajuan daerah tersebut.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh: Samuel Erza *)

Program retreat kepemimpinan yang digelar di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, menjadi momentum penting bagi kepala daerah dalam memperkuat sinergitas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, memperdalam pemahaman terhadap kebijakan nasional, serta mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan berbasis pelatihan kepemimpinan, refleksi, serta interaksi langsung antar peserta, program ini memberikan manfaat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya konkret dalam meningkatkan kompetensi kepala daerah. Menurutnya, Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kepala daerah mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, program ini dirancang dengan target yang terukur sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga dapat diimplementasikan secara langsung dalam tata kelola pemerintahan di masing-masing wilayah.

Selain menitikberatkan pada aspek kapasitas individu, retreat ini juga menekankan pentingnya sinergi antar kepala daerah. Dalam banyak kasus, koordinasi yang lemah di tingkat daerah kerap menjadi hambatan dalam merealisasikan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa disiplin dalam kepemimpinan daerah harus menjadi prioritas. Ia mencontohkan bagaimana budaya disiplin yang diterapkan di lingkungan Akademi Militer, seperti ketepatan waktu dan keteraturan dalam menjalankan tugas, bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah dalam memimpin wilayahnya masing-masing. Tito juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antar kepala daerah. Ia menyoroti bahwa di beberapa daerah, koordinasi antara gubernur, bupati, dan wali kota masih belum optimal. Hal ini dapat berdampak pada ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dan program pemerintah pusat.

Dengan atmosfer yang lebih santai namun tetap disiplin, peserta retreat tentu dapat membangun kedekatan secara emosional. Beberapa kepala daerah mengungkapkan bahwa interaksi di luar sesi formal memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman serta mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing. Contoh nyata dari upaya ini dapat dilihat dalam inisiatif kepala daerah di beberapa wilayah yang mulai membangun komunikasi intensif melalui forum-forum diskusi informal.

Selain itu, program ini juga memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mendapatkan wawasan dari para pakar dan pemangku kebijakan di tingkat nasional. Dalam berbagai sesi yang diadakan, peserta mendapatkan materi terkait kepemimpinan berintegritas, strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga inovasi dalam kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, kepala daerah tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pemahaman praktis yang dapat diterapkan langsung dalam tata kelola pemerintahan mereka.

Beberapa peserta mengapresiasi program ini sebagai langkah konkret dalam membangun kepemimpinan daerah yang lebih solid dan profesional. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai bahwa program ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi juga menjadi ajang bagi kepala daerah untuk membangun hubungan yang lebih erat satu sama lain. Menurutnya, interaksi yang terjalin selama program ini memungkinkan kepala daerah untuk saling bertukar gagasan serta berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang dihadapi di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan bahwa sinergi yang lebih kuat antar kepala daerah dapat mempercepat implementasi program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat.

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakhoris, yang menyatakan bahwa program ini memberikan pengalaman berharga dalam memperkuat kedisiplinan, kebersamaan, serta koordinasi antar kepala daerah. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional, dan retreat ini menjadi wadah yang efektif untuk memastikan bahwa kepala daerah memiliki visi yang sejalan dengan kebijakan nasional.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menjalani berbagai agenda dengan ritme yang menuntut kedisiplinan tinggi. Dari bangun subuh, apel pagi, hingga sesi diskusi yang berlangsung hingga larut malam, para kepala daerah dibiasakan untuk mengikuti jadwal yang ketat. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam kepemimpinan mereka, sehingga dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing. Beberapa kepala daerah mengungkapkan bahwa pengalaman ini menjadi pengingat penting bagi mereka mengenai pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Retreat ini juga membuka ruang bagi kepala daerah untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada para menteri dan pakar yang hadir dalam acara tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jawaban serta solusi konkret terhadap berbagai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing. Model interaksi seperti ini dinilai sangat bermanfaat, karena tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tetapi juga mempercepat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan daerah.

Pemerintah pusat menaruh harapan besar terhadap hasil dari program retreat ini. Dengan meningkatnya kompetensi dan sinergi antar kepala daerah, diharapkan berbagai program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Kesadaran akan pentingnya koordinasi yang lebih baik di tingkat daerah juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan.

*) Pengamat Politik dari Pancasila Madani Institute

Jakarta – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan retreat kepala daerah telah menjadi agenda penting yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pembekalan dan penguatan kolaborasi bagi para pemimpin daerah yang baru dilantik, dengan tujuan menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di seluruh Indonesia.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, memiliki peran vital dalam memperkuat sinergi antara kepala daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, pembekalan ini tidak hanya berfungsi sebagai orientasi, tetapi juga sebagai ajang bagi para kepala daerah untuk memahami kebijakan strategis nasional serta memperkuat wawasan kebangsaan.

“Pembekalan ini bukan sekadar orientasi, tetapi menjadi ajang bagi kami para kepala daerah untuk memahami kebijakan strategis nasional, serta memperkuat wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, menilai bahwa kegiatan retreat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, retreat ini merupakan program pemerintah yang urgent dan strategis, bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya melihat bahwa kegiatan retret mempunyai ‘legal basis’ yang kokoh,” kata Fahri.

Kegiatan retreat ini tidak hanya berfokus pada pembekalan materi, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang sehat antara kepala daerah. Para pemimpin daerah dapat saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola pemerintahan. Berbagai keberhasilan yang diraih di satu daerah dapat dijadikan inspirasi bagi daerah lain untuk diadopsi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, sinergi tidak hanya terjadi antara pusat dan daerah, tetapi juga antardaerah.

Kegiatan retreat ini juga patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya pembekalan langsung dari para menteri serta diskusi terbuka antar kepala daerah, retreat ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi, dan menyelaraskan visi pembangunan nasional. Melalui kegiatan ini, para pemimpin daerah tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga membangun semangat kolaboratif untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.

Retreat kepala daerah menjadi upaya investasi strategis bagi masa depan pembangunan Indonesia. Dengan mencetak kepala daerah yang berkualitas, pemerintah menciptakan fondasi yang kokoh bagi percepatan pembangunan nasional. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu melahirkan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan masyarakat yang sejahtera.