Monthly Archives: Februari 2025

Oleh: Aqila Anjani )*

Pelantikan kepala daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem demokrasi. Proses ini tidak hanya menandai peralihan kepemimpinan, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum telah memberikan mandat kepada para pemimpin daerah terpilih, dan pelantikan mereka menjadi langkah awal dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap pelantikan kepala daerah adalah wujud komitmen dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Pemerintah telah mengatur mekanisme pelantikan secara tertib dan terorganisir. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa pelantikan berlangsung di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah yang dilantik telah menjalani serangkaian persiapan, termasuk pengarahan mengenai tata cara upacara dan seremonial. Pengarahan ini bertujuan agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan lancar dan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran acara, berbagai persiapan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Salah satunya adalah penutupan kawasan Monumen Nasional (Monas) bagi masyarakat umum. Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri, menjelaskan bahwa penutupan ini dilakukan guna memberikan ruang bagi para kepala daerah yang akan bergerak dari Monas menuju Istana Negara. Ia memastikan bahwa kawasan tersebut akan kembali dibuka setelah acara pelantikan selesai pada siang hari.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pelantikan dengan tertib dan bermartabat. Momen ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi simbol dari transisi kepemimpinan yang sah. Pelaksanaan yang baik akan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dukungan terhadap pelantikan kepala daerah juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Di Surabaya, Komunitas Bela Negara Jawa Timur mengadakan deklarasi sebagai bentuk dukungan terhadap gubernur, wakil gubernur, serta kepala daerah tingkat dua yang akan segera dilantik. Ketua komunitas tersebut, Muhammad Jufri, menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan harus tetap terjaga, baik sebelum maupun setelah pelantikan. Ia mengingatkan agar tidak ada euforia berlebihan dari para pendukung kepala daerah terpilih demi menghindari potensi gesekan di masyarakat.

Selain menjaga stabilitas politik, komunitas tersebut juga menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang baru. Masyarakat menginginkan agar janji-janji politik yang telah disampaikan selama kampanye dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata. Isu kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan daerah menjadi perhatian utama yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh kepala daerah terpilih.

Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap pelantikan kepala daerah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang telah berjalan. Dengan adanya dukungan yang luas, pemerintahan daerah dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan program-program pembangunan. Stabilitas politik yang terjaga juga akan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pelantikan ini menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia semakin matang. Proses pemilu telah dijalankan dengan baik, dan hasilnya harus diterima sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) TNI, Brigjen Tjahyono Saputro, menekankan pentingnya sikap dewasa dalam berdemokrasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mendukung kepala daerah yang telah terpilih.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lebih penting daripada mempertahankan perbedaan pandangan politik. Demokrasi tidak hanya tentang memenangkan suatu kontestasi, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak dapat bersatu kembali setelah proses pemilu selesai. Dengan sikap tersebut, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat terus dilanjutkan tanpa hambatan.

Selain itu, pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada sosok kepala daerah terpilih, tetapi juga pada kesolidan sistem administrasi yang mendukungnya. Pegawai pemerintahan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diusung kepala daerah dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan adanya sinergi antara kepala daerah dan birokrasi, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Secara keseluruhan, pelantikan kepala daerah bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan simbol dari tegaknya demokrasi di Indonesia. Dengan mendukung proses ini, masyarakat menunjukkan bahwa mereka menghormati hasil pemilu dan siap untuk bersama-sama membangun daerahnya. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menyelenggarakan pelantikan dengan tertib dan terorganisir, sementara berbagai elemen masyarakat juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Dukungan terhadap kepala daerah yang telah dilantik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan setiap daerah di Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Kedaulatan rakyat yang telah diwujudkan melalui pemilu kini harus diteruskan dengan mendukung pemerintahan yang baru agar dapat bekerja dengan maksimal demi kepentingan bersama.

)* Pengamat adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zayn Elvano )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memastikan dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi dan mempercepat pencapaian kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri.

Langkah pertama yang diambil adalah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2024. Kenaikan upah ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah memahami bahwa penguatan daya beli merupakan faktor kunci dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga memberikan dorongan signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja sektor formal.

Selain itu, optimalisasi bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian besar. Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan dipercepat penyalurannya. Dengan percepatan ini, masyarakat yang membutuhkan dapat segera merasakan manfaatnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi secara lebih efektif.

Langkah lain yang juga sangat diapresiasi adalah pencairan tunjangan hari raya (THR) yang lebih awal bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Pencairan yang dilakukan pada Maret 2025 ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih baik. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membantu menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor perdagangan dan jasa.

Stimulus ekonomi pada momentum Ramadan dan Lebaran 2025 juga menjadi terobosan strategis. Pemerintah memberikan berbagai program insentif seperti diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, dan promo belanja melalui program Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, serta BINA Diskon 2025.

Tidak hanya itu, program mudik gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Kebijakan yang tidak kalah penting adalah pemberian paket stimulus ekonomi yang mencakup diskon tarif listrik, insentif pajak untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak kendaraan listrik dan hibrida. Pajak penghasilan (PPh) bagi sektor padat karya juga ditanggung oleh pemerintah. Dengan kebijakan ini, industri dapat beroperasi lebih optimal dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga semakin mempercepat pemerataan ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis juga mendapatkan perhatian luas karena dinilai mampu meningkatkan konsumsi gizi masyarakat secara signifikan. Pemerintah memastikan bahwa program ini berjalan secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian di tingkat desa.

Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi solusi strategis dalam mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, para pelaku usaha dapat mempercepat ekspansi bisnis mereka dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

Terakhir, realisasi panen padi yang meningkat signifikan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan yang terintegrasi dalam sektor pertanian, termasuk dukungan terhadap petani dalam bentuk subsidi dan akses yang lebih mudah terhadap teknologi pertanian modern. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa produksi pangan tetap terjaga guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara di Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Amran, MT, menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan telah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang sedang disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan aksesibilitas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, juga menyoroti peran penting kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam memperkuat pembangunan desa. Melalui alokasi Dana Desa yang mendukung sektor ketahanan pangan, pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di pelosok desa.

Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu” menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan sekaligus mendorong ekonomi hijau.

Kementerian Desa juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif guna mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa, yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

Kebijakan strategis yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan visi besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang inklusif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai sektor, menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program-program ini. Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang efektif, Indonesia bergerak menuju masa depan ekonomi yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dzul Ilmi Muis )*

Pemerintah mengambil langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) dan berbagai program bantuan sosial. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari delapan langkah utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto guna menstimulasi pemerataan ekonomi pada kuartal pertama 2025.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat distribusi bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dapat memperoleh manfaat lebih cepat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta dijadwalkan lebih awal pada Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perputaran uang di masyarakat menjelang Ramadhan dan Idulfitri, sehingga roda ekonomi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan jasa, dapat bergerak lebih cepat.

Program stimulus Ramadhan-Lebaran yang mencakup diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, hingga promo belanja nasional juga akan dioptimalkan untuk memperkuat dampak kebijakan tersebut.

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan untuk 2024 menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan upah yang lebih tinggi, konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mengalami peningkatan signifikan.

Pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi berupa insentif pajak pembelian properti dan kendaraan listrik, subsidi pajak kendaraan hybrid, serta keringanan pajak penghasilan bagi sektor padat karya. Semua langkah tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di berbagai lini.

Di sektor pertanian, produksi beras nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa laporan terbaru menunjukkan hasil panen yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Dengan ketersediaan pangan yang mencukupi, stabilitas harga bahan pokok diharapkan tetap terjaga, sehingga tekanan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat dapat diminimalisir.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, turut mengambil peran dalam mendukung agenda pemerataan ekonomi dengan menyusun regulasi terkait Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

Standarisasi layanan perkotaan dilakukan guna memastikan akses masyarakat terhadap fasilitas publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, metode pengukuran berbasis data dan persepsi masyarakat digunakan agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan standar tersebut ke dalam Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di tingkat desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya percepatan pembangunan desa sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan pangan desa melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Dengan pengalokasian minimal 20 persen Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi prioritas dalam strategi pemerataan ekonomi. Pemerintah menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan guna mendukung program tersebut.

Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga oleh para petani dan pelaku usaha di desa yang menjadi penyedia kebutuhan pangan. Pemerintah juga mendorong pengembangan desa tematik yang berfokus pada produksi komoditas tertentu, seperti telur, daging ayam, ikan, dan sayuran, sehingga rantai pasokan pangan dalam negeri semakin kuat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, Kementerian Desa menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan Dana Desa dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Pengawasan yang ketat dilakukan melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Selain itu, pemerintah turut mendorong terbentuknya pusat pengaduan di kantor desa guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi keluarga.

Keberlanjutan pembangunan desa juga diperkuat melalui program “No Residu” yang bertujuan menciptakan desa bebas sampah. Kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dioptimalkan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah di desa berjalan dengan lebih baik, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Berbagai kebijakan yang diterapkan dalam kuartal pertama 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih merata. Dengan percepatan THR, bantuan sosial, dan berbagai stimulus ekonomi lainnya, daya beli masyarakat diharapkan meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada level yang optimal. Langkah strategis yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dirancang untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang. (*)

)* Penulis adalah pengamat Sosial Ekonomi

JAKARTA – Narasi yang diusung dalam aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ bertentangan dengan kondisi nyata di tengah masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan perekonomian tetap berjalan stabil.

Pusat perbelanjaan masih ramai pengunjung, konser musik tetap digelar dengan antusiasme tinggi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

Inflasi nasional yang saat ini berada pada level terendah di dunia menjadi indikator kuat kestabilan tersebut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas rata-rata global, menandakan fundamental ekonomi Indonesia yang kokoh.

“Saya sangat gembira, perekonomian kami terkendali. Inflasi kami salah satu yang terendah saat ini di dunia,” ujar Prabowo.

“Pertumbuhan kami juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia. Hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian,” tambahnya

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti stimulus Ramadhan, program diskon belanja, hingga diskon harga tiket pesawat, berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia pun berharap kebijakan tersebut idealnya diterapkan sepanjang tahun, bukan hanya dalam periode tertentu.

“Jika dijalankan dengan baik, program-program tersebut akan mendongkrak daya beli dan menstimulus pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025,” ujar Wijayanto.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat dengan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.

“Langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden Prabowo mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” ucapnya.

“Dengan mengurangi anggaran yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih membutuhkan, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Arisal.

Di tengah situasi ekonomi yang tetap terkendali, seruan aksi massa yang membangun narasi ‘Indonesia Gelap’ justru bertentangan dengan realitas di lapangan.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap provokasi yang dapat menciptakan ketakutan serta memperkeruh stabilitas nasional. (*)

JAKARTA – Seruan ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan disuarakan segelintir pihak dianggap tidak relevan. Sebab hal itu, dinilai tidak sesuai dengan situasi nasional yang saat ini tetap stabil.

Terkait hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai bahwa unjuk rasa adalah kebebasan berpendapat. Namun, Ia menggarisbawahi agar para demonstran cermat dalam menyikapi keadaan dan tidak membelokkan fakta.

“Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana enggak ada Indonesia gelap gituloh,” kata Prasteyo

Lebih lanjut, Menseneg berpandangan bahwa Indonesia akan bangkit kedepannya. Dirinya pun mengajak semua pihak untuk optimis untuk menyambut masa depan yang lebih cerah.

“Kami akan menyongsong Indonesia bangkit, Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” katanya.

Mensesneg pun meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dapat mengemban Amanah rakyat.

“Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucapnya.

Senada, Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, menilai kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah patut diapresiasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan rakyat.

“Efisiensi anggaran ini akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, aksi massa yang mengklaim adanya krisis ekonomi di Indonesia tidak memiliki dasar yang kuat.

Sebaliknya, kebijakan pemerintah telah menunjukkan bukti nyata dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Oleh : Zara Kira Lestari )*

Indonesia saat ini sedang berada dalam fase penting dalam memelihara stabilitas dan kemajuan di tengah ketidakpastian global. Namun, aksi massa yang mengusung gerakan ‘Indonesia Gelap’ hanya menciptakan ketakutan dan keretakan dalam masyarakat, yang seharusnya tetap berfokus pada pembangunan. Di saat-saat seperti ini, provokasi semacam ini harus ditanggapi dengan tegas, agar tetap menjaga kondusivitas yang sudah tercipta di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan optimisme terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang tetap stabil meski dunia tengah dilanda ketidakpastian. Inflasi Indonesia yang berada pada tingkat rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas rata-rata global merupakan cerminan betapa tangguhnya ekonomi negara ini.

Menurutnya, meskipun terdapat tantangan berat, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kekuatan yang signifikan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Namun, di tengah optimisme tersebut, aksi massa yang provokatif, seperti yang dilakukan oleh pendukung ‘Indonesia Gelap’, hanya akan mengarah pada perpecahan. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berita hoaks dan upaya memecah belah yang kerap kali dibalut dengan informasi yang tidak benar.

Aksi tersebut bukan hanya merugikan stabilitas politik dan sosial, tetapi juga menciptakan rasa ketakutan yang tidak seharusnya terjadi. Masyarakat harus tetap fokus pada upaya membangun dan menjaga kedamaian, bukan terjebak dalam provokasi yang merugikan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah terkait stabilitas harga pangan yang dilakukan menjelang Ramadan memang patut diapresiasi.

Namun, dia berharap agar langkah-langkah seperti diskon dan kebijakan ekonomi lainnya sebaiknya tidak hanya diterapkan pada periode tertentu, melainkan sepanjang tahun. Dirinya pun menyarankan pentingnya perbaikan ekosistem sektoral agar tidak membebani pelaku usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perekonomian jangka panjang. Hal ini tentu membutuhkan kebijakan yang hati-hati dan perhitungan yang matang, bukan langkah-langkah instan yang bisa menambah ketegangan di tengah situasi yang tidak menentu.

Wijayanto menekankan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan untuk memperbaiki daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih konsisten. Ketika pemerintah berusaha untuk mengurangi biaya hidup bagi masyarakat dengan memberikan diskon, langkah ini harus diimbangi dengan penurunan biaya operasional bagi pelaku usaha. Hanya dengan begitu, ekonomi akan tumbuh secara sehat, tanpa menimbulkan ketegangan di pasar yang pada akhirnya dapat menciptakan gejolak.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Arisal Aziz, mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah efisiensi ini dianggap sangat strategis, karena menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Arisal menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mengurangi anggaran yang tidak produktif, pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk program-program prioritas yang lebih menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Arisal juga menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak positif pada sektor-sektor yang memang membutuhkan perhatian lebih, seperti kesejahteraan masyarakat kecil dan UMKM.

Mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk sektor-sektor ini akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya merata, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal. Melalui pengawasan yang ketat dari DPR RI, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor-sektor penting lainnya.

Namun, meskipun kebijakan efisiensi anggaran memiliki tujuan positif, tindakan provokatif yang dilakukan oleh kelompok massa tertentu akan mengganggu upaya tersebut. Aksi-aksi yang tidak berdasar hanya akan memperburuk situasi dan merusak fondasi stabilitas yang telah dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Menghadapi tantangan seperti ini, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk menjaga kedamaian dan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Pada akhirnya, sangat penting bagi masyarakat untuk menanggapi segala bentuk provokasi dengan sikap bijak. Aksi massa yang mengusung ‘Indonesia Gelap’ bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga bisa merusak apa yang sudah dicapai dalam menjaga kestabilan politik dan ekonomi. Ketika fokus utama harusnya adalah membangun bangsa, justru keributan yang diciptakan oleh provokasi semacam ini hanya akan memperburuk keadaan.

Masyarakat perlu terus mendukung upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, serta menanggapi dengan bijak segala bentuk provokasi yang hanya akan menambah ketakutan dan ketegangan di tengah kondusivitas yang sudah tercipta.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo, seluruh pihak harus waspada terhadap upaya-upaya yang berusaha merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan menjaga kewaspadaan, Indonesia bisa melangkah maju menuju kemajuan yang lebih baik. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lentera Baca Nusantara

Oleh :  Dhea Lila Amani )*

Narasi yang sering mengemuka mengenai “Indonesia Gelap” dianggap tidak mewakili suara rakyat karena daya beli masyarakat hingga saat ini tetap terjaga. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan termakan narasi pesimis yang hanya menciptakan ketakutan publik.

Sejumlah pihak mulai memprovokasi masyarakat melalui narasi “Indonesia Gelap”. Namun, provokasi yang menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi negara ini jelas tidak mencerminkan realitas yang ada. Sebaliknya, data yang ada malah menunjukkan sebaliknya, yakni optimisme yang solid terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah telah berhasil mengendalikan berbagai tantangan besar dan menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataannya pada konferensi pers di Istana Negara, dengan tegas menyampaikan rasa optimisme mengenai perekonomian Indonesia. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian geopolitik global, Indonesia tetap mampu menjaga kestabilannya, yang tercermin dalam inflasi yang terbilang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di atas rata-rata dunia. Kestabilan ini, menurutnya, tidak terlepas dari kebijakan yang tepat dan komitmen pemerintah untuk mengendalikan berbagai sektor, meskipun tantangan dan kesulitan masih harus dihadapi.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sektor-sektor ekonomi Indonesia saat ini berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah bertekad untuk memperkuat ekonomi nasional di masa depan, dengan keyakinan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, penguatan lebih lanjut akan dapat terlihat. Optimisme tersebut menggarisbawahi bahwa narasi “Indonesia Gelap”, jauh dari kenyataan.

Namun, optimisme pemerintah bukan berarti tanpa tantangan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan pandangannya mengenai salah satu kebijakan pemerintah yang terkini, yakni kebijakan diskon harga pada masa Ramadan dan Idul Fitri.

Wijayanto berharap kebijakan semacam ini sebaiknya tidak terbatas pada momentum tertentu saja, seperti Ramadan dan Lebaran. Ia berpendapat bahwa stabilitas harga pangan perlu dijaga sepanjang tahun untuk memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap daya beli masyarakat.

Ia juga menyarankan agar kebijakan diskon diperhitungkan dengan hati-hati, mengingat dampak keuangan bagi pelaku usaha yang diharapkan memberikan diskon tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ini harus didukung dengan langkah-langkah konkret, termasuk dari kalangan mahasiswa.

Wijayanto tetap percaya bahwa jika kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terstimulasi, terutama pada kuartal pertama tahun 2025. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi di tengah situasi yang tidak mudah.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Arisal, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjamin penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Arisal menilai, dengan alokasi anggaran yang lebih terarah, berbagai program pembangunan akan berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan perhatian.

Arisal menambahkan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawasi kebijakan efisiensi anggaran ini sangat krusial. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lebih jauh, Arisal juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil, yang sejatinya menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan publik.

Pernyataan Arisal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan kebijakan efisiensi anggaran negara untuk mencapai penghematan sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi belanja yang kurang produktif dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil. Pengurangan anggaran juga menyasar belanja seremonial dan perjalanan dinas, yang diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran negara.

Keseluruhan kebijakan tersebut, baik dari pemerintah maupun legislatif, menunjukkan upaya yang berkesinambungan untuk menjaga kestabilan ekonomi, memperbaiki ekosistem sektoral, serta menciptakan peluang-peluang yang lebih besar bagi sektor-sektor yang paling membutuhkan. Sebagai catatan, kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tidak sedang berada dalam kegelapan, seperti yang sering disuarakan oleh narasi-narasi provokatif. Sebaliknya, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan komitmen dan upaya yang serius untuk menjaga kestabilan perekonomian, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta mendorong kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, narasi “Indonesia Gelap” sama sekali tidak merepresentasikan suara rakyat yang justru merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Pengamat menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) harus dipandang sebagai investasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, bukan sekadar janji politik.

Fitria Muslih, Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), menyatakan bahwa program MBG harus dikelola dengan perspektif jangka panjang.

“Seharusnya, pemerintah jika ingin memposisikan MBG ini sebagai prioritas, harus dilihat sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar menempatkan MBG sebagai janji politik,” ujar Fitria.

Menurut Fitria, MBG seharusnya diposisikan sebagai investasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang memerlukan dana besar dan perencanaan yang matang.

“Program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya sekedar menghabiskan (anggaran), kemudian tidak jelas output-nya,” ujarnya.

Fitria juga mengingatkan pentingnya indikator capaian yang jelas agar program ini dapat diukur keberhasilannya. Ia juga mendukung Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, termasuk untuk program MBG, dan menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Di sisi lain, Medelina K. Hendytio, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, mengingatkan agar MBG tidak hanya menjadi program yang terpusat di pemerintah. Menurutnya, karena Indonesia memiliki kondisi geografis yang besar, sebaiknya program-program pemerintah dilakukan secara partisipatif.

“Penanganan MBG yang terpusat ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali, dengan cara memanfaatkan institusi atau lembaga yang sudah ada, baik di pusat maupun daerah, seperti Puskesmas hingga tingkat kelurahan, agar kesan sentralistis bisa dihindari dan partisipasi publik dapat meningkat,” ujarnya.

Di sisi lain, R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan program MBG. Berdasarkan survei Litbang Kompas, 66,8 persen rakyat menyatakan puas dengan program tersebut, sementara hanya 23,2 persen yang tidak puas.

Haidar mengingatkan bahwa program ini sangat penting, terutama bagi siswa yang membutuhkan asupan gizi untuk fokus belajar di sekolah. “Mustahil siswa bisa konsentrasi dengan kondisi perutnya lapar,” ujarnya.
Haidar juga percaya bahwa pemotongan anggaran tidak akan berdampak negatif pada mutu pendidikan, karena pemangkasan dilakukan pada anggaran administratif dan seremonial, bukan pada dana penting seperti beasiswa dan tunjangan guru.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menarik perhatian investor mancanegara. Sejumlah perusahaan global dari berbagai sektor, termasuk industri pangan dan kesehatan, tengah menjajaki peluang investasi dalam program ini.

Langkah ini diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang menjadi sasaran utama program.

Charge d’Affaires (CDA) Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia, Maciej Tumulec, mengatakan, sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di Uni Eropa, Polandia melihat peluang investasi pada program MBG dan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami sudah mulai mempromosikan apa yang dapat kami lakukan terkait program makan gratis. Kami siap membantu Indonesia dengan berbagi pengalaman kami dalam melaksanakan program ini” ucapnya.

Keterlibatan investor asing juga dapat menciptakan peluang bagi pengusaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk menjadi bagian dari rantai pasok program ini. Dengan adanya investasi, distribusi makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan.

Australia’s Business Champion for Indonesia, Jennifer Westacott mengatakan ada peluang besar bagi para pelaku bisnis di Australia untuk turut terlibat dalam program MBG. Perusahaan Australia juga mulai menyatakan minatnya terhadap program ini dalam kunjungannya kali ini ke Indonesia.

“Semua orang sangat bersemangat dengan program ini. Kalau anda melihat skalanya saja, 80 juta makan siang sehari. Jika anda menghitungnya dengan mempertimbangkan semua yang ada di kotak makan siang itu, ada rantai pasokan besar di sana,” kata Westacott.

Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengatakan program MBG bukan hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

“Ini program yang menarik, belum pernah ada sepanjang pengetahuan saya di Indonesia. Antusias masyarakat, kemudian juga siswa, sangat mendukung program ini”. ujarnya.

Pemerintah terus mengawal proses investasi ini agar tetap sesuai dengan prinsip kemandirian pangan dan keberpihakan terhadap petani lokal. Dengan sinergi antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha dalam negeri, Program MBG diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam membangun ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kualitas hidup generasi penerus bangsa. []

Oleh : Andi Mahesa )*

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tujuan utama bagi pemerintah Indonesia dalam pembangunan jangka panjang. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi kelompok rentan. Dalam upaya ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis yang patut didukung, mengingat dampak positifnya terhadap masa depan generasi bangsa.

Program MBG bertujuan untuk memastikan setiap anak di Indonesia, terutama yang berada di kelompok keluarga kurang mampu, mendapatkan makanan yang bergizi dan mendukung tumbuh kembang mereka. Berdasarkan studi terbaru dari World Bank pada tahun 2024, pemberian makan bergizi secara teratur terbukti meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah. Tak hanya itu, program ini juga berperan penting dalam mengurangi malnutrisi, yang dapat berujung pada stunting. Di negara-negara maju, pemberian makan bergizi kepada anak-anak sekolah juga telah terbukti mengendalikan pola makan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko obesitas dan diabetes pada usia muda.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar dalam hal status gizi masyarakat, dengan prevalensi stunting dan malnutrisi yang masih tinggi. Namun, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menunjuk langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ini, dengan menjadikan empat kelompok sasaran utama dalam pemenuhan gizi nasional. Keempat kelompok tersebut adalah anak usia dini, anak-anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Bagi anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan, terutama yang berada di sekolah dasar dan menengah, pemberian makanan bergizi sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, kelompok balita yang rentan mengalami gangguan gizi juga menjadi prioritas dalam program ini. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki, mengingat masa balita adalah periode emas dalam tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, ibu hamil dan menyusui juga mendapatkan perhatian serius dalam program MBG ini. Nutrisi yang cukup pada ibu hamil bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan ibu, tetapi juga untuk mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta mencegah stunting pada bayi. Begitu juga dengan ibu menyusui, yang perlu asupan gizi yang memadai untuk menghasilkan Air Susu Ibu (ASI) yang berkualitas bagi tumbuh kembang bayi yang optimal.

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran, Diah Dwi Utami menyatakan bahwa pemerintah memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok sasaran secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program MBG tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemantauan yang sistematis akan mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, serta mengurangi potensi penyalahgunaan program.

Pentingnya akurasi sasaran dalam pemberian makan bergizi diungkapkan pula oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar bahwa pemerintah menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yang fokus kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan.

Selain itu, kelompok balita, ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan tambahan nutrisi juga menjadi sasaran utama, guna menghindari potensi mistargeting yang dapat merugikan program. Skema yang berbasis pada target yang jelas dan terukur ini diharapkan dapat memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.

Lebih lanjut, dukungan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait di tingkat daerah juga sangat penting. Wakil Ketua DPRD Banjar, Kalimantan, Irwan Bora mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan pada program MBG, dengan memastikan agar program ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat dan pemantauan langsung di lapangan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan program ini mencapai tujuannya.

Program MBG bukan hanya sekedar bantuan makan, melainkan investasi untuk masa depan. Dengan memastikan bahwa anak-anak dan ibu hamil mendapatkan gizi yang cukup, kita sedang membangun generasi yang sehat dan cerdas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Program ini adalah langkah konkret dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan gizi yang masih menjadi hambatan besar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat mendukung penuh kebijakan pemerintah ini.

Dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, akan sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi program MBG. Seluruh elemen masyarakat harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka untuk tumbuh dengan sehat dan cerdas. Sebuah bangsa yang sehat akan membangun masa depan yang gemilang.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.