Monthly Archives: Februari 2025

Oleh : Dirandra Falguni )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan produktif. Program ini bukan sekadar penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga merupakan strategi besar dalam mencetak generasi emas yang siap bersaing di tingkat global.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya program ini dalam acara World Government Summit 2025, bahwa MBG sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa. Dengan cakupan 330.000 sekolah di seluruh Indonesia, pemerintah menargetkan lebih dari 85 juta anak dan ibu hamil mendapatkan manfaat dari program ini. Presiden Prabowo mengatakan, ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini, sehingga mereka bisa tumbuh optimal, baik secara fisik maupun mental. Pasalnya, kecukupan gizi di masa kanak-kanak memiliki dampak besar terhadap kecerdasan, produktivitas, dan daya saing individu di masa depan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menegaskan bahwa program ini harus melibatkan perguruan tinggi dalam kajian dan tata kelola agar pelaksanaannya berjalan optimal. Kesuksesan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari berbagai elemen, termasuk dunia pendidikan dan lembaga terkait.

Menurut Fauzan, seluruh institusi perguruan tinggi diharapkan berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045 pada program MBG ini. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal program ini, baik dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif dan kuantitatif.

Program MBG yang diusulkan oleh Presiden Prabowo dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Akses terhadap makanan bergizi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, khususnya bagi anak-anak. Program ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan gizi yang masih menjadi tantangan di dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana menyatakan bahwa MBG merupakan investasi SDM terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, program ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dengan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Pihaknya yakin dengan kekompakan seluruh Menteri Kabinet, termasuk TNI, Polri, dan BIN, program ini akan sukses dan menjadi warisan besar bagi bangsa. Hingga akhir tahun 2025, pemerintah menargetkan 80 juta anak sekolah menerima manfaat dari program ini. Namun, percepatan dan efektivitasnya akan sangat bergantung pada keterlibatan berbagai kementerian serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Dukungan terhadap MBG datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan. Salah satu dukungan datang dari Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, yang menyatakan komitmennya untuk turut mengawal keberhasilan program ini.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Ini adalah langkah strategis dalam membangun masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

Selain memberikan dukungan moral, Pemuda Muhammadiyah juga siap membantu pengawasan dan pelaksanaan program, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, termasuk di pelosok Maluku Utara. Dukungan dari berbagai organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah menunjukkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga memerlukan kolaborasi erat dengan masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai bagian dari implementasi awal, pemerintah telah memulai uji coba program MBG di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sejak 17 Februari 2025. Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Bengkayang, Yohanes Atet, menyebut bahwa uji coba ini dilakukan di lima sekolah dengan total 1.289 siswa sebagai sasaran tahap pertama.

Pemkab Bengkayang juga menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap siswa yang memiliki kondisi khusus, seperti alergi makanan, intoleransi laktosa, atau kebutuhan gizi spesifik lainnya.

Program MBG bukan hanya tentang memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi juga merupakan strategi besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Dengan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat, hingga sektor pendidikan, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Dukungan dan pengawasan yang berkelanjutan akan menjadi kunci utama keberhasilan MBG. Jika program ini terlaksana dengan baik, maka pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, menjadikan negara ini sebagai kekuatan besar di dunia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Marthen Nawipa

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di Papua, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan dalam akses pangan dan pendidikan. Dengan program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Selain itu, MBG menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam pelaksanaan program ini. Menurutnya, ancaman tersebut bukan sekadar gangguan terhadap program sosial, tetapi merupakan bentuk pembangkangan terhadap Republik Indonesia yang tidak dapat ditoleransi. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat dan memastikan bahwa hak setiap anak untuk memperoleh makanan bergizi tidak terhalang oleh kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjamin distribusi MBG berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang berpotensi mengalami hambatan.

Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan persiapan dan pelaksanaan program MBG dengan penuh dedikasi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa pihaknya tetap fokus pada keberhasilan program ini dan tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal. Segala bentuk ancaman keamanan akan ditangani oleh aparat berwenang, yakni TNI dan Polri, sementara BGN akan memastikan bahwa makanan bergizi tetap sampai ke tangan anak-anak yang membutuhkan. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai elemen pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kementerian terkait, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan sesuai rencana tetapi juga terus berkembang untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan langsung dengan aparat keamanan jika mengancam sekolah penerima manfaat MBG. Program ini bersifat universal dan berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Papua, sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan untuk menghambat implementasi program ini akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam menjalankan kebijakan yang telah dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam memastikan rakyatnya mendapatkan hak-hak dasar, seperti pendidikan dan gizi yang cukup.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa berbagai isu politik yang berkembang tidak akan mempengaruhi pelaksanaan MBG di Papua. Ia menilai program ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan yang harus dijalankan tanpa intervensi dari kepentingan lain. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan adanya MBG, diharapkan anak-anak di Papua dapat tumbuh dengan lebih sehat dan memiliki kesempatan lebih baik dalam meraih masa depan yang cerah. Selain itu, MBG juga mendukung visi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi faktor kunci dalam pembangunan nasional.

Selain aspek gizi, pemerintah juga berkomitmen pada perbaikan pendidikan di Papua. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci dalam membangun generasi masa depan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan yang mendukung, pemerintah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua, sehingga anak-anak di daerah tersebut dapat bersaing dengan anak-anak di wilayah lain di Indonesia. Upaya ini mencakup penyediaan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional, untuk memastikan program pendidikan di Papua dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Program MBG juga didukung dengan penguatan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan gizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bergizi tetapi juga pada pemahaman masyarakat tentang pola makan sehat. Oleh karena itu, kampanye edukasi gizi terus digencarkan, khususnya di daerah yang memiliki tingkat malnutrisi tinggi. Melalui pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik semakin meningkat, sehingga anak-anak Papua tidak hanya mendapatkan manfaat dari MBG tetapi juga memiliki pola makan yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Kebijakan MBG dan perbaikan pendidikan di Papua merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen pemerintahan, program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Pemerintah akan terus berupaya mengatasi tantangan yang ada demi mewujudkan visi Indonesia yang lebih sehat dan lebih maju. Keberlanjutan program ini juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. Dengan semangat gotong royong, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua dan seluruh negeri.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Budaya Papua

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi di Papua sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia harus menjadi prioritas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Tidak boleh ada lagi sekolah yang bangunannya tidak layak atau fasilitasnya minim. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujar Mu’ti

Pemerintah telah menetapkan tiga fokus utama dalam sektor pendidikan, yaitu pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan serta kualitas guru, dan penguatan pendidikan karakter.

Di sisi lain, upaya peningkatan gizi juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus dievaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam membantu anak-anak, ibu hamil, dan menyusui mendapatkan nutrisi yang cukup.

“Karena untuk Makan Bergizi Gratis itu ada pada Badan Gizi Nasional. Dan memang pada rapat terbatas yang terakhir juga memang program yang baru mulai dilaksanakan ini akan terus dievaluasi,” kata Mu’ti

Senator Papua Barat, Filep Wamafma, juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Papua, termasuk usulan pembentukan Relawan Pendidikan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil.

“Pak Menteri menerima penyampaian itu. Jadi kami harapkan hal ini dapat terwujud dan nantinya para relawan yang akan direkrut oleh kementerian dapat menjadi penggerak-penggerak pendidikan di daerah, di kampung-kampung, distrik hingga daerah pesisir, pedalaman Papua,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Filep menekankan pentingnya keterlibatan swasta dalam mendukung pembangunan pendidikan di Papua melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemerintah sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Salah satu caranya adalah melalui penyaluran Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) agar lebih efektif membantu siswa dari Papua dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Papua.

Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua, serta menciptakan generasi yang lebih unggul dan berdaya saing.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi di Papua sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia harus menjadi prioritas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Tidak boleh ada lagi sekolah yang bangunannya tidak layak atau fasilitasnya minim. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujar Mu’ti

Pemerintah telah menetapkan tiga fokus utama dalam sektor pendidikan, yaitu pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kesejahteraan serta kualitas guru, dan penguatan pendidikan karakter.

Di sisi lain, upaya peningkatan gizi juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus dievaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam membantu anak-anak, ibu hamil, dan menyusui mendapatkan nutrisi yang cukup.

“Karena untuk Makan Bergizi Gratis itu ada pada Badan Gizi Nasional. Dan memang pada rapat terbatas yang terakhir juga memang program yang baru mulai dilaksanakan ini akan terus dievaluasi,” kata Mu’ti

Senator Papua Barat, Filep Wamafma, juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Papua, termasuk usulan pembentukan Relawan Pendidikan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil.

“Pak Menteri menerima penyampaian itu. Jadi kami harapkan hal ini dapat terwujud dan nantinya para relawan yang akan direkrut oleh kementerian dapat menjadi penggerak-penggerak pendidikan di daerah, di kampung-kampung, distrik hingga daerah pesisir, pedalaman Papua,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Filep menekankan pentingnya keterlibatan swasta dalam mendukung pembangunan pendidikan di Papua melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemerintah sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Salah satu caranya adalah melalui penyaluran Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) agar lebih efektif membantu siswa dari Papua dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Papua.

Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua, serta menciptakan generasi yang lebih unggul dan berdaya saing.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi anak-anak dan mendukung pendidikan di wilayah tersebut. Berbagai ancaman terhadap pelaksanaan program ini tidak akan dibiarkan dan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan bahwa segala bentuk ancaman terhadap pelaksanaan MBG di Papua merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, upaya menggagalkan program ini sama dengan pembangkangan terhadap Republik Indonesia. “Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ada pihak yang mengancam keberlangsungan program ini. MBG adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tetap fokus pada persiapan dan pelaksanaan Program MBG tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal. Ia menekankan bahwa segala bentuk ancaman di luar cakupan program ini akan menjadi kewenangan TNI dan Polri untuk ditindaklanjuti. “Kami memastikan MBG berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan. Program ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia,” ungkapnya.

Dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia menegaskan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau pihak mana pun yang mencoba mengganggu jalannya program ini akan berhadapan langsung dengan aparat keamanan. “Program MBG adalah program nasional yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Ancaman terhadap pelaksanaan MBG tidak akan dibiarkan begitu saja dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menambahkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua tidak akan terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang. Ia menegaskan bahwa program ini murni merupakan tugas kemanusiaan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tanpa intervensi kepentingan lain. “Pemerintah tetap berfokus pada tujuan utama MBG, yaitu meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, pemerintah juga terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Peningkatan akses pendidikan dan perbaikan gizi melalui MBG menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan generasi muda di wilayah tersebut. Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua.

JAKARTA – Aksi massa bertajuk “Indonesia Gelap” yang terus disuarakan segelintir pihak berpotensi memicu ketidakstabilan nasional.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi, mengingat kondisi di berbagai sektor tetap kondusif.

Aktivitas ekonomi berjalan normal, pusat perbelanjaan ramai, serta daya beli masyarakat masih terjaga.

Terkait hal itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap pesan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan pesan kepada para mahasiswa bahwa sektor pelayanan publik tidak mengalami dampak efisiensi.

”Dan beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi,” kata Hasan Nasbi,

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menepis isu yang menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer akibat efisiensi anggaran.

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Ia menegaskan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga melakukan penelitian lebih lanjut agar efisiensi tersebut tidak mengganggu pelayanan publik, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Di sisi lain, data ekonomi menunjukkan bahwa inflasi masih terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, S.Tr.Stat, menegaskan bahwa inflasi yang stabil merupakan indikator ekonomi yang sehat.

“Jadi secara teori, inflasi itu berdampak menurunkan daya beli. Tetapi inflasi itu kalau terkendali, dalam artian berada di rentang 1,5 – 3,5, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” jelasnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konser musik tetap ramai, pusat perbelanjaan penuh, dan aktivitas ekonomi berlangsung seperti biasa.

Oleh karena itu, aksi “Indonesia Gelap” dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat dan justru berpotensi memperkeruh situasi nasional.

Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh ajakan yang dapat mengganggu stabilitas negara. (*)

JAKARTA — Situasi nasional saat ini tetap stabil dan terkendali. Pemerintah terus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, ajakan aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dinilai tidak berdasar dan hanya berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa tidak ada pemotongan terhadap biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa.

Presiden, imbuh Hasan Nasbi, juga telah menginstruksikan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan.

“Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi,” ujar Hasan

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga.

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menegaskan bahwa tidak ada tenaga honorer yang mengalami PHK akibat kebijakan tersebut.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” ujarnya.

Selain itu, kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan inflasi yang terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5%.

Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, menyebutkan bahwa inflasi dalam rentang tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

“Jadi yang mempengaruhi daya beli itu jika inflasinya tidak terkendali misalnya di bawah 1,5 atau di atas 3,5 seperti itu,” jelasnya.

Dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik, aksi ‘Indonesia Gelap’ hanya berpotensi menciptakan keresahan.

Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa, mengingat pusat perbelanjaan, konser musik, serta kegiatan ekonomi lainnya tetap berjalan dengan normal. (*)

Oleh : David Kiva Prambudi)*

Situasi Indonesia hingga saat ini tetap berada dalam kondisi yang sangat kondusif. Berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa negara ini berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang menguntungkan seluruh masyarakat.

Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap terbukti memicu kericuhan di berbagai wilayah Indonesia. Di Jawa Timur, misalnya, aksi unjuk rasa berujung ricuh ketika sejumlah demonstran berusaha menerobos Gedung DPRD serta membakar keranda dan spanduk yang mereka bawa, sehingga memaksa aparat keamanan untuk bertindak tegas. Sementara di Jakarta, para demonstran melempar botol plastik, sampah, dan bilah kayu ke arah petugas.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi demonstrasi semakin mengganggu ketertiban dengan pemblokiran jalur Trans-Sulawesi, yang menyebabkan kemacetan panjang. Akibatnya, masyarakat yang diklaim mereka wakili justru harus menanggung dampaknya dengan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Berkaca pada situasi tersebut, mahasiswa wajib memahami dan mengkaji bahwa kebijakan yang diterapkan justru bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, bukan merugikan mereka.

Salah satu kebijakan yang tengah digulirkan adalah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, yang saat ini menunjukkan jalur yang tepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme terkait kebijakan ini, dengan mengapresiasi para menteri yang telah bersedia menyesuaikan anggaran kementerian untuk mencapai efisiensi yang signifikan, sebesar Rp306 triliun.

Presiden percaya bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efisien dalam penggunaan anggaran, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terlebih dalam peningkatan kualitas layanan publik yang optimal.

Kebijakan efisiensi anggaran ini, pada dasarnya memiliki tujuan jangka panjang yang baik demi kesejahteraan rakyat. Ketidakpastian ekonomi global tidak bisa menjadi alasan untuk menunda kebijakan efisiensi yang akan memberikan kestabilan bagi perekonomian Indonesia.

Efisiensi anggaran ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merespons tantangan-tantangan besar yang dihadapi Indonesia, seperti ketegangan ekonomi global dan perubahan iklim yang mempengaruhi sektor-sektor utama.

Menurut Presiden Prabowo, melalui kebijakan ini, negara bisa tetap menjalankan program pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dipahami dengan bijak, tanpa perlu menanggapi segala bentuk provokasi yang hanya berpotensi menciptakan ketidakpastian sosial.

Kendati demikian, munculnya isu-isu yang meresahkan, seperti spekulasi tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, seharusnya tidak perlu menambah keresahan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada 14 Februari 2025, menegaskan bahwa isu PHK honorer tersebut tidaklah benar. Rekonstruksi anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah, justru bertujuan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan tenaga honorer yang selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan publik.

Langkah ini juga untuk menjaga agar seluruh sektor pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penekanan Menkeu pada pentingnya penelitian lebih lanjut terkait kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi para tenaga honorer.

Pemerintah memahami bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan besar semacam ini adalah memastikan bahwa semua pihak yang terdampak dapat memahami dengan jelas tujuannya dan proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam isu-isu yang tidak berdasar yang bisa mengganggu ketenangan sosial.

Di sisi lain, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun inflasi menjadi salah satu perhatian utama. Inflasi yang terkontrol dalam rentang 1,5% hingga 3,5% menurut Ramadhan Wafid Mustafa, Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS), tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Justru, inflasi yang terjaga dalam rentang ini menunjukkan ekonomi yang sehat. Pengendalian inflasi yang baik akan menjaga kestabilan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendukung daya beli masyarakat.

Dalam konteks ini, keberadaan provokasi dari segelintir pihak yang memanipulasi kondisi ini menjadi suatu hal yang merugikan. Ketika situasi sedang stabil dan kondusif, tindakan yang mendorong aksi massa atau kerusuhan justru dapat mengganggu proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Provokasi semacam ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, lebih bijak apabila setiap elemen masyarakat memahami tujuan besar di balik kebijakan yang dijalankan pemerintah, dan bersama-sama menjaga ketertiban serta mendukung kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pada akhirnya, Indonesia tetap berada di jalur yang benar untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Kebijakan efisiensi anggaran, pengendalian inflasi yang tepat, serta upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti bahwa Indonesia masih sangat kondusif untuk berkembang.

Provokasi yang berpotensi mengganggu kedamaian hanya akan memperkeruh keadaan, yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak. Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh masyarakat bersama-sama menjaga kedamaian dan menyukseskan program pemerintah demi kemajuan bangsa. Dengan memahami dan mendukung kebijakan yang diterapkan, Indonesia dapat keluar dari segala tantangan yang ada dengan lebih kuat dan lebih bersatu. (*)

)*  Kontributor Yudistira Institute

Oleh: Agung Pribadi )*

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial, moral, dan kesehatan mental. Perkembangan teknologi yang pesat semakin mempermudah akses terhadap platform perjudian digital, sehingga banyak individu, termasuk generasi muda, terjerumus ke dalam praktik ini. Pemerintah pun terus berupaya memberantas judi online demi melindungi rakyat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Salah satu penyebab utama maraknya judi online adalah kemudahan akses melalui perangkat digital serta metode pembayaran yang semakin bervariasi. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa hambatan berarti. Akademisi dari Universitas Gadjah Mada, I Wayan Nuka Lantara, mengungkapkan bahwa judi online memberikan ilusi keuntungan besar dengan modal kecil, sehingga menarik banyak orang untuk mencoba peruntungannya. Sayangnya, kebanyakan pemain justru mengalami kekalahan yang mendorong mereka terus menyetor uang dalam jumlah lebih besar dengan harapan bisa menutup kerugian sebelumnya.

Dari segi ekonomi, dampak judi online sangat merugikan. Banyak individu yang menggunakan dana pribadi atau bahkan dana keluarga untuk berjudi, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan keuangan dalam rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang yang terjerat judi online rela mengorbankan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan demi mengejar kemenangan yang tidak pasti. Situasi ini menciptakan siklus kemiskinan baru yang berdampak pada daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, negara juga mengalami kerugian yang signifikan akibat perputaran uang yang terjadi di sektor judi online. Uang yang seharusnya digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif justru tersedot ke dalam sistem perjudian, yang sebagian besar dikendalikan oleh bandar di luar negeri. Hal ini menciptakan kebocoran ekonomi yang merugikan keuangan negara. Menurut analisis ekonomi, kerugian yang dialami negara akibat judi online mencapai ratusan triliun rupiah, angka yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak sosial dari judi online juga sangat mengkhawatirkan. Banyak keluarga yang hancur akibat kecanduan judi salah satu anggotanya. Perselisihan dalam rumah tangga meningkat, bahkan dalam beberapa kasus, terjadi tindakan kekerasan akibat tekanan finansial yang ditimbulkan oleh kebiasaan berjudi. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Nyai Badriyah Fayumi, menegaskan bahwa judi online tidak hanya melanggar ajaran agama, tetapi juga membawa kerusakan besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, ada dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Psikolog Mirta Yolanda menjelaskan bahwa kecanduan judi online dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres berat, kecemasan, dan depresi. Banyak pemain judi yang mengalami tekanan emosional akibat kekalahan terus-menerus, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Tidak sedikit kasus di mana individu yang terlilit hutang akibat judi online merasa putus asa dan memilih mengakhiri hidupnya sebagai jalan keluar.

Dalam skala yang lebih luas, judi online juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Banyak individu yang kehilangan segalanya akibat perjudian kemudian memilih jalan pintas seperti mencuri, menipu, atau melakukan tindakan kejahatan lainnya demi mendapatkan uang untuk terus berjudi. Jika situasi ini dibiarkan tanpa penanganan serius, maka stabilitas sosial masyarakat bisa terganggu.

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan, pemerintah terus berupaya memperketat pengawasan dan penindakan terhadap praktik judi online. Polri telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Interpol dan kepolisian negara-negara tetangga, untuk memberantas jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia. Langkah tegas juga diterapkan melalui pelacakan aliran dana (asset tracing) guna menyita aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal ini.

Selain upaya hukum, edukasi dan pencegahan juga menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah judi online. Pemerintah didorong untuk menggencarkan sosialisasi tentang bahaya perjudian digital, terutama di kalangan generasi muda. Akademisi seperti I Wayan Nuka Lantara menyarankan agar perguruan tinggi dan sekolah turut berperan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan siswa tentang risiko finansial serta psikologis yang ditimbulkan oleh judi online.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih sadar akan bahaya yang mengintai. Lingkungan keluarga dan komunitas diharapkan dapat memberikan dukungan bagi individu yang telah terjerumus dalam kecanduan judi online. Banyak kasus kecanduan judi yang bisa diatasi dengan adanya intervensi dini serta bantuan psikologis yang tepat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas judi online dari akar permasalahannya.

Dengan berbagai langkah strategis yang diterapkan, diharapkan Indonesia bisa terbebas dari ancaman judi online yang telah merugikan banyak pihak. Pemerintah harus terus memperkuat penegakan hukum, memperbaiki regulasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar judi online tidak lagi menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan kesehatan mental bangsa. Jika seluruh elemen masyarakat bersatu melawan judi online, maka dampak buruknya dapat diminimalkan, dan Indonesia bisa menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

)* Penulis merupakan kontributor Forum Indonesia Emas