Monthly Archives: Februari 2025

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah Prabowo-Gibran memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk memperbaiki sektor ekonomi nasional dalam Program Asta Cita, termasuk bagi para pengusaha UMKM. Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengacu pada mendukung program tersebut, pemerintah membantu para pengusaha UMKM dengan memberikan pinjaman dana untuk modal usaha. Komitmen pemerintah ini didukung oleh berbagai pihak khususnya di bidang perbankan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp 184,98 triliun. Ini menjadikan BRI sebagai perbankan dengan penyaluran KUR terbesar dibanding perbankan nasional lainnya. Tahun 2025, BRI kembali menyalurkan KUR. Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja.

Penyaluran KUR BRI menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan penyaluran KUR BRI tersebut juga diikuti dengan kualitas kreditnya yang terjaga.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI berhasil menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat, yaitu di level 2%. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.

Menurut Sunarso, tingkat NPL sebesar 3% pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi. Pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat.

Selanjutnya, pada tahap mid-end dilakukan maintenance. Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit. Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit.

Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp 300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025.

BRI adalah salah satu bank pemerintah yang menyalurkan banyak KUR. BRI memiliki berbagai jenis KUR pada tahun 2025 ini, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Penyaluran KUR tertuju kepada nasabah yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman dari bank.

Ketiga KUR tersebut sama-sama menetapkan bunga sebesar 6% per tahun. Namun setiap KUR memiliki batas plafon pinjaman yang berbeda-beda. Pada KUR Mikro, setiap debitur bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 50 juta. Sedangkan KUR Kecil bisa mendapat pinjaman mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Khusus KUR TKI, BRI akan memberikan biaya untuk keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan plafon Rp 25 juta. Wilayah penempatan TKI antara lain Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) menghadirkan program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar dari APBD 2025 untuk memastikan keberlanjutannya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Rionaldo mengatakan bahwa anggaran tersebut dapat bertambah jika penyerapan pinjaman modal tanpa bunga oleh UMKM terus meningkat. Jika diperlukan, anggaran tambahan akan disesuaikan melalui APBD Perubahan 2025.

Program ini menawarkan pinjaman modal usaha hingga Rp40 juta per pelaku UMKM tanpa dikenakan bunga. Bank Riau Kepri Syariah bertugas menyalurkan dana pinjaman, sementara bunganya ditanggung oleh Pemprov Kepri. Skema ini telah berjalan sejak 2021 dan telah membantu 1.400 pelaku UMKM dengan total penyaluran dana mencapai Rp30 miliar.

Pemprov Kepri menargetkan tambahan 200 pelaku UMKM yang akan memanfaatkan program ini pada tahun 2025. Evaluasi program menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan hanya 0,1% kasus pembayaran macet. Faktor penyebabnya antara lain peminjam yang meninggal dunia atau fluktuasi bisnis, namun cicilan tetap dilunasi hingga selesai. Calon peminjam harus melalui proses verifikasi dan validasi ketat oleh BRKS untuk memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan usaha.

Dinas Koperasi dan UKM bersama BRKS juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Fokusnya adalah meningkatkan volume usaha, pemasaran, digitalisasi, serta partisipasi dalam pameran dan bazar.

Rionaldo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan program ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan UMKM di Kepri. Program pinjaman modal tanpa bunga ini menjadi solusi tepat bagi pelaku UMKM di Kepri untuk mengembangkan usaha mereka.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencanangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, naik dari Rp280 trilliun pada 2024.

Ini merupakan salah satu bukti pemerintah sangat peduli terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemodalan akan menjadi salah satu pilar dalam membantu pengembangan usaha milik masyarakat kecil untuk dapat bertumbuh, naik kelas, hingga berdampak ekonomi yakni mendukung target pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Bambang mengatakan bahwa pihaknya berharap KUR ini bisa lebih tepat sasaran dengan menjadikan Kementerian UMKM sebagai leading sector penyaluran KUR di masyarakat UMKM, sehingga menentukan usaha mana yang bisa menerima kredit, bukan perbankan menjadi penentunya. Namun, perlu ada koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan dan lembaga lain yang berkepentingan dalam penyaluran dananya.

Program penyaluran KUR perlu terus dikawal agar dapat berjalam optimal dan tepat sasaran. Kesuksesan program ini akan memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah bekerja sama dengan berbagai kalangan agar mendukung penyaluran KUR secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Naurah Salma Amalia*)

Dalam era globalisasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta telah bersinergi untuk mendorong UMKM menembus pasar internasional, membuka peluang baru bagi produk lokal untuk bersaing di kancah global. Berbagai inisiatif dan dukungan konkret telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM, mulai dari pendampingan, pelatihan, hingga fasilitasi akses pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa potensi nilai transaksi dari penjajakan bisnis (business matching) yang dilakukan sepanjang Januari 2025 mencapai 5,2 juta dolar AS atau sekitar Rp84,66 miliar. Penjajakan bisnis ini melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bekerja sama dengan atase perdagangan di 33 negara untuk mendorong peningkatan ekspor. Kementerian Perdagangan menargetkan pelaksanaan 33 kali pitching setiap bulan guna memperluas jangkauan produk UMKM ke pasar internasional.

Dalam setiap pitching, pembina UMKM akan mempresentasikan produk-produk unggulan yang berpotensi dipasarkan di luar negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan lebih banyak produk lokal kepada calon pembeli global serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional. Melalui kerja sama strategis ini, Kementerian Perdagangan optimistis mampu membuka peluang baru yang lebih besar bagi UMKM di berbagai sektor.

PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK). Salah satu contoh nyata adalah keberhasilan Kripik Tempe Kahla, produk unggulan UMKM asal Kabupaten Sukabumi, yang berhasil menembus pasar Arab Saudi dengan pendampingan dari Pertamina. Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, menyampaikan bahwa momentum ekspor perdana Kripik Tempe Kahla membuktikan bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM binaannya agar naik kelas dan memperluas jangkauan pasarnya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Selain memberikan pendampingan ekspor, Pertamina juga membekali Kripik Tempe Kahla dengan pelatihan dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan. UMKM ini juga aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran dagang nasional dan internasional, yang membantu meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan dukungan yang berkelanjutan, Kripik Tempe Kahla mampu memperkuat posisinya di pasar global dan membuka peluang baru bagi produk-produk lokal lainnya.

BRI juga tidak ketinggalan dalam memberikan dukungan kepada UMKM. Melalui ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025, bank pelat merah ini memberikan panggung bagi UMKM unggulan untuk memperluas jaringan bisnis ke mancanegara. Acara yang digelar di ICE BSD City ini berhasil menarik lebih dari 69.000 pengunjung dan mencatat transaksi senilai lebih dari Rp40 miliar, serta kontrak ekspor senilai USD 90,6 juta. Salah satu peserta yang mencuri perhatian dalam acara ini adalah Balee Scents, brand lokal yang bergerak di sektor aromaterapi.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, mengatakan bahwa BRI terus memperkuat ekosistem UMKM agar semakin kompetitif di pasar internasional. Menurutnya, untuk bersaing di kancah global, UMKM tidak hanya membutuhkan produk berkualitas, tetapi juga strategi pemasaran yang tepat serta akses ke jaringan bisnis global. Dukungan BRI melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas bisnis dan daya saing UMKM.

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM go internasional. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang mendapatkan dukungan untuk ekspansi pasar internasional, Indonesia berpotensi meningkatkan daya saing ekonominya di kancah global.

Selain itu, pemerintah terus berupaya menyederhanakan regulasi dan prosedur ekspor bagi UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi proses bisnis UMKM dan mempercepat akses mereka ke pasar internasional. Bea Cukai, misalnya, telah mengadopsi berbagai inovasi digital untuk mempercepat proses perizinan dan memperkuat pengawasan mutu produk yang akan diekspor.

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi Indonesia. Keberhasilan Kripik Tempe Kahla dalam menembus pasar Arab Saudi menjadi bukti nyata bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar global dengan dukungan yang tepat.

Dengan adanya ajang seperti BRI UMKM EXPO(RT) 2025, UMKM Indonesia memiliki platform strategis untuk terhubung langsung dengan calon pembeli global. Program ini tidak hanya memberikan peluang bisnis, tetapi juga memperdalam wawasan para pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Keberhasilan acara ini membuktikan bahwa BRI berperan aktif dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar internasional.

Dengan dukungan yang berkelanjutan, UMKM Indonesia dapat semakin percaya diri dalam menembus pasar internasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi ini, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan di pasar global.

*) Penulis merupakan Mahasiswa Ekonomi Bisnis dan pegiat UMKM asal Semarang

JAKARTA – Seruan aksi massa bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilakukan oleh segelintir pihak berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menciptakan ketidakstabilan nasional.

Di tengah situasi ekonomi yang masih terjaga dan aktivitas masyarakat yang berjalan normal, aksi tersebut dikhawatirkan hanya menimbulkan keresahan dan memperkeruh suasana Tanah Air.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat untuk kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya pada acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo optimistis bahwa langkah efisiensi anggaran akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Ia juga mengapresiasi menteri-menterinya yang telah menyesuaikan anggaran kementerian hingga mencapai Rp306 triliun guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.

Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis isu pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Menkeu menegaskan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer akibat kebijakan efisiensi tersebut.

“Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani.

Daya beli masyarakat pun tetap terjaga, dengan inflasi yang masih berada dalam rentang aman.

Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan, Ramadhan Wafid Mustafa, S.Tr.Stat, menegaskan bahwa inflasi yang terkendali dalam rentang 1,5% hingga 3,5% tidak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

“Jadi secara teori, inflasi itu berdampak menurunkan daya beli. Tetapi inflasi itu kalau terkendali, terkendali itu dalam artian berada di rentang 1,5 – 3,5 itu tidak terlalu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat,” ujar Ramadhan,

Kondisi ekonomi yang stabil tercermin dari tingginya aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Konser musik tetap ramai, pusat perbelanjaan penuh dengan pengunjung, dan daya beli masyarakat tetap kuat.

Oleh karena itu, narasi “Indonesia Gelap” yang digaungkan dalam aksi demonstrasi dinilai tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh seruan aksi yang berpotensi menciptakan ketakutan dan mengganggu stabilitas nasional. (*)

Oleh : Rahmat Gunawan )*

Aksi massa seperti Indonesia Gelap sangat berpotensi menciptakan ketegangan dan memperkeruh situasi nasional. Aksi Demonstrasi waktu terakhir menunjukkan adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sejumlah pihak telah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap tersedia tanpa pengurangan.

Sebanyak 1.040.192 mahasiswa masih dapat mengakses beasiswa tersebut dengan total anggaran Rp 14,69 triliun yang tidak mengalami pemotongan. Selain itu, beasiswa lainnya seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta beasiswa Indonesia Bangkit tetap berjalan sesuai perencanaan awal. Dengan kepastian tersebut, tidak ada alasan bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan isu anggaran pendidikan sebagai pemicu keresahan di masyarakat.

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada gaji pegawai maupun layanan publik, termasuk sektor pendidikan.

Presiden Prabowo telah menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk program perbaikan lebih dari 10 ribu sekolah dalam tahun ini. Langkah tersebut menjadi bukti konkret bahwa pemerintah terus berkomitmen terhadap peningkatan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program penyediaan makanan bergizi bagi siswa tetap berjalan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi mendatang.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah mencakup integrasi kurikulum internasional ke dalam sistem pendidikan nasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing siswa Indonesia di tingkat global.

PCO memastikan bahwa program KIP dan berbagai beasiswa lainnya tetap tersedia tanpa adanya pemotongan anggaran. Efisiensi anggaran yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara tanpa mengorbankan sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk narasi yang menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah akan berdampak negatif pada masyarakat harus disikapi dengan kritis.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Agama, Farid F Saenong menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengganggu layanan pendidikan di Tanah Air. Efisiensi sebesar Rp 11 triliun pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dipastikan tidak akan berdampak pada proses belajar mengajar di madrasah maupun perguruan tinggi.

Pemerintah tetap berupaya agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu akses pendidikan bagi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kementerian akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, meskipun ada kebijakan efisiensi yang diterapkan.

Isu mengenai pemotongan anggaran pendidikan telah menjadi bahan propaganda bagi kelompok tertentu yang ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, berbagai kelompok berkepentingan dapat memanfaatkan aksi massa untuk mendorong agenda politik tertentu. Demonstrasi yang digelar tanpa memahami kondisi sebenarnya justru berisiko memperkeruh situasi nasional dan menghambat upaya pemulihan ekonomi serta stabilitas sosial.

Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan negara dengan memastikan setiap kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. Namun, propaganda yang menyebarkan ketakutan mengenai pemotongan anggaran pendidikan dapat mengarah pada disinformasi yang berbahaya. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak memiliki dasar yang kuat.

Adanya aksi massa tentunya sangat berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang tidak sesuai dengan realitas kebijakan pemerintah. Demonstrasi yang tidak memiliki dasar yang jelas hanya akan merugikan banyak pihak dan memperburuk situasi nasional.

Penting untuk memahami bahwa setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pendidikan, termasuk beasiswa, tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Segala bentuk narasi yang berusaha menggiring opini publik dengan informasi yang tidak akurat perlu disikapi dengan kritis agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Dengan memahami kondisi yang sebenarnya, masyarakat dapat menghindari upaya provokasi yang dapat merugikan kepentingan nasional. Keamanan dan stabilitas negara harus tetap menjadi prioritas utama agar setiap kebijakan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Dukungan penuh dari berbagai pihak diperlukan agar program makan siang bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kontribusinya dalam mendukung keberhasilan program ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa sektor jasa keuangan akan diarahkan untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan dan menyokong keterbatasan anggaran pemerintah.

“Kami mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan guna mempercepat pencapaian target program prioritas, mengingat keterbatasan kapasitas anggaran negara,” ujar Mahendra.

Mahendra menjelaskan bahwa OJK memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui skema kredit dan penjaminan khusus bagi petani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, pengembangan produk asuransi parametrik juga menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan. Kolaborasi antara kantor OJK daerah dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan akan ditingkatkan untuk membangun ekosistem pembiayaan komoditas unggulan di berbagai daerah.

“Dengan adanya kolaborasi ini, ketahanan pangan dan rantai pasok untuk program makan bergizi gratis dapat diperkuat,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program makan bergizi gratis harus memberikan manfaat nyata bagi perkembangan anak-anak di Indonesia.

“Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peningkatan layanan kesehatan,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, komitmen yang kuat sangat diperlukan agar program ini berhasil dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Kami ingin program ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga pada perkembangan mental dan karakter mereka,” jelasnya.

Abdul Mu’ti berharap program ini menjadi bagian dari upaya penguatan karakter di sekolah. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian dalam implementasi program makan bergizi gratis.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang dinilai sebagai investasi signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia. Program ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat menjadi pembicara dalam acara World Government Summit 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG yang tampak sederhana ini memiliki dampak besar bagi pembangunan bangsa di masa depan. Ia menjelaskan bahwa program ini akan diterapkan di 330.000 sekolah, mulai dari wilayah terpencil hingga pusat kota di seluruh Indonesia.
“Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, melainkan juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Pemerintah menilai bahwa kecukupan gizi sejak dini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Melalui asupan gizi yang seimbang, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh optimal, baik secara fisik maupun mental.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan turut mendukung program ini sebagai bagian dari upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurut Fauzan, program MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan semata, tetapi juga pada perkembangan mental, karakter, dan kualitas pendidikan generasi muda.
“Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal program ini, baik dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif dan kuantitatif,” jelas Wamen Fauzan.
Program MBG menjadi bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam menyiapkan generasi yang tangguh dan berkualitas di masa depan. Selain memberikan manfaat langsung berupa pemenuhan kebutuhan gizi, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka stunting serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa di sekolah.
Berbagai pihak pun diharapkan turut berperan aktif dalam menyukseskan program ini, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat luas. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, program Makan Bergizi Gratis diyakini dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
Program ini sekaligus menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Melalui Makan Bergizi Gratis, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pemberian makanan di sekolah, melainkan sebuah langkah strategis yang menjadi investasi berharga bagi masa depan bangsa. Pemerintah optimistis, program ini akan menjadi pondasi yang kokoh dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. [-red]

Oleh : Ricky Rinaldi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar program bantuan pangan biasa. Ini adalah gerakan besar untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan tujuan memberikan akses makanan bergizi kepada seluruh anak Indonesia, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan defisiensi mikronutrien secara signifikan.

Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan dalam program ini. BPOM tidak hanya melakukan pengawasan ketat, tetapi juga memberikan pelatihan kepada tenaga distribusi agar standar keamanan pangan tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, BPOM berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program MBG.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga, salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasan Nasbi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, menilai bahwa BPOM memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan program ini. BPOM langsung turun tangan saat ada kendala, memastikan perbaikan segera dilakukan. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa peran BPOM tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam mendukung pelatihan tenaga sukarela yang terlibat dalam distribusi makanan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan prosedur keamanan pangan diterapkan dengan benar, sehingga kualitas makanan yang dikonsumsi tetap terjaga. Dia menilai dukungan BPOM dalam program ini menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan gizi anak, termasuk pencegahan stunting dan defisiensi mikronutrien di Indonesia.

Dalam rapat dengar pendapat antara BPOM dan DPR yang berlangsung pada 12 Februari 2025, Prof. Dr. Taruna Ikrar menegaskan dukungannya terhadap program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi sejak dini.

Dengan memastikan asupan makanan yang bergizi bagi generasi muda, diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga menciptakan generasi emas yang kompetitif di masa depan. Selain itu, Taruna Ikrar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, dan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, tanpa dukungan dari berbagai pihak, upaya pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi seluruh anak Indonesia tidak akan berjalan dengan maksimal.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang ketat. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau distribusi dan kualitas makanan yang disalurkan ke berbagai daerah. Dengan adanya sistem ini, setiap potensi permasalahan dapat terdeteksi secara dini dan segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung kelancaran program ini. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan bahan makanan berkualitas tinggi menjadi salah satu kunci dalam menjaga mutu makanan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap kendala yang terjadi di lapangan juga sangat diharapkan.

Program MBG bukan hanya tentang memberikan makanan gratis, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, anak-anak Indonesia kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Program ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah peduli terhadap masa depan bangsa dan ingin memastikan setiap anak tumbuh dengan sehat dan cerdas.

Pemerintah telah merancang program ini dengan strategi yang matang, termasuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke daerah terpencil. Dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk BPOM dan lembaga terkait, proses distribusi ini terus diperkuat untuk menjamin kualitas makanan tetap terjaga hingga ke tangan penerima manfaat. Setiap langkah yang diambil bertujuan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah hadir dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya.

Selain itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menyukseskan program ini. Dengan memanfaatkan kreativitas dan teknologi, mereka dapat menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik melalui media sosial, komunitas, maupun gerakan sosial. Dengan semakin banyak anak muda yang peduli terhadap isu kesehatan dan gizi, maka keberhasilan program ini akan semakin maksimal. Pemerintah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut serta dalam membangun bangsa melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Program MBG yang digagas pemerintah ini adalah langkah besar buat masa depan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari BPOM, DPR, dan seluruh masyarakat, program ini bisa berjalan sukses dan memberikan dampak positif yang nyata. Dengan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi, kita semua ikut andil dalam menciptakan generasi emas yang siap bersaing di dunia global. Sekarang saatnya kita, terutama generasi muda, ambil peran dalam gerakan besar ini. mari, sama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat dan lebih cerah

*) Pengamat Kebijakan Publik