Monthly Archives: Februari 2025

Oleh : Dirandra Falguni )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk DPR RI, Badan Gizi Nasional (BGN), serta institusi pendidikan, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan malnutrisi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

DPR RI bersama BGN menggelar sosialisasi Program MBG di Jalan Manukan Lor, Tandes, Surabaya. Dengan tema Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia, acara ini dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk perwakilan DPR RI, DPRD Surabaya, dan BGN.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyoroti pentingnya pembangunan dapur MBG sebagai infrastruktur utama program ini. Keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam implementasinya. Lahan yang terbatas menjadi kendala utama, tetapi harus segera diupayakan agar anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui bisa segera menerima manfaatnya.

Sebagai solusi, dapur MBG di Manukan Lor dirancang untuk melayani 3.000 hingga 4.000 siswa dalam radius enam kilometer. Lucy menekankan pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam distribusi makanan bergizi, guna memperkuat ekonomi masyarakat setempat. BGN menargetkan pendirian 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia pada 2026. Dengan pencapaian ini, diharapkan akses terhadap makanan bergizi semakin merata. Surabaya sendiri telah menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka stunting, yang berbuah penghargaan nasional. Lucy menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada lagi ibu hamil berisiko tinggi atau anak dengan kekurangan gizi.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur MBG. Sosialisasi program ini telah dilakukan di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang yang berasal dari masyarakat sekitar. Tukang masak, tukang antar, maupun pengelola bahan pokok, semuanya berasal dari masyarakat sekitar. Hal tersebut juga menciptakan lapangan kerja baru.

BGN menargetkan pembangunan 128 dapur MBG di NTB pada semester pertama 2025, dengan 22 dapur mulai dibangun pada Februari 2025. Perekonomian desa diprediksi akan tumbuh pesat berkat keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan baku makanan.

Melalui mekanisme ini, para petani dan peternak akan mendapatkan pasar yang lebih stabil, sementara masyarakat desa turut aktif dalam program MBG melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan Pusat Unggulan (Center of Excellence) Program MBG. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, serta pejabat terkait lainnya.

Wamen Fauzan menekankan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak-anak, tetapi juga mendukung perkembangan mental dan karakter mereka. Perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam penelitian dan evaluasi program ini. Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar dalam memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat, termasuk peningkatan kualitas gizi melalui MBG.

Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang dapat menyelamatkan generasi masa depan Indonesia. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil dan anak-anak kita, tetapi juga masa depan pembangunan nasional kita. Ini adalah bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik peluncuran Pusat Unggulan MBG di IPB. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas program MBG, terutama dalam riset menu, nutrisi, serta bahan baku. Pihaknya menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas program MBG.

Sejak diluncurkan pada 13 Januari 2025 di Kota Sorong, program MBG telah menjangkau 294 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai 59.803 siswa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menekankan bahwa MBG tidak hanya sekadar penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga bagian dari strategi besar peningkatan kualitas pendidikan.

Banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah dalam kondisi lapar kini dapat belajar dengan lebih fokus berkat program ini. Kepala Sekolah SD Negeri 24 Rufei, Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, mengungkapkan bahwa MBG telah meningkatkan semangat belajar siswa secara signifikan. Hal yang sama disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kota Sorong, Mince Kambu, yang mencatat bahwa setelah menerima makanan bergizi secara rutin, siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar.

Program ini juga menanamkan disiplin, kebersihan, dan kebiasaan makan sehat kepada siswa. Dengan jadwal makan yang teratur dan pengawasan gizi, anak-anak tidak hanya mendapatkan nutrisi yang cukup tetapi juga memahami pentingnya pola makan sehat.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Melalui pembangunan ribuan dapur MBG, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan perguruan tinggi dalam penelitian dan evaluasi, program ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Agar program MBG berjalan optimal, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif, baik dalam mengawasi distribusi makanan bergizi maupun memberikan masukan terhadap efektivitas program ini. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat juga harus terus ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, program MBG diharapkan menjadi solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Oleh: Alfitra Wijaya

Pemerintah semakin tegas dalam memerangi judi online dengan menyiapkan sanksi berat bagi para pelaku, baik pemain maupun penyedia layanan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dampak luas yang ditimbulkan oleh judi online, terutama di kalangan masyarakat bawah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada kepolisian untuk melakukan tindakan maksimal dalam pemberantasan praktik ilegal ini.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggarisbawahi bahwa judi online telah menyusup hingga ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan menyentuh anak-anak di bawah umur. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda, mengingat dampaknya yang merusak stabilitas ekonomi keluarga serta berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karena itu, kepolisian diperintahkan untuk memberantas judi online dari akar permasalahannya, mulai dari jaringan kecil hingga bandar besar yang menjalankan operasi di balik layar.

Untuk memperkuat pemberantasan, Polri akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar judi online. Dengan mekanisme ini, aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut dapat disita dan dikembalikan kepada negara. Langkah ini diharapkan tidak hanya menutup akses keuangan bagi pelaku, tetapi juga memberikan efek jera yang lebih besar. Selain itu, kepolisian juga diperintahkan untuk menindak tegas anggota yang terbukti terlibat dalam jaringan judi online.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk menekan peredaran judi online di Indonesia. Menurutnya, semua pihak yang terlibat, baik pemain maupun bandar, harus dikenai hukuman setimpal karena aktivitas perjudian bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa revolusi di bidang teknologi komunikasi telah mempermudah akses judi online, sehingga tindakan tegas harus segera dilakukan sebelum dampaknya semakin meluas.

Dampak negatif dari judi online sudah terlihat nyata di masyarakat. Banyak kasus di mana individu kehilangan kendali akibat kecanduan judi hingga berujung pada tindakan kriminal. Salah satu contoh yang sempat menjadi sorotan adalah kasus seorang ayah yang tega menjual anaknya sendiri demi melunasi utang akibat judi online. Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana praktik judi dapat menghilangkan akal sehat seseorang dan merusak tatanan sosial.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai bahwa upaya pemerintah dalam menangani peredaran konten negatif di dunia digital harus lebih diperkuat. Ia menekankan bahwa regulasi perlindungan terhadap masyarakat dari konten berbahaya seperti judi online telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar karena lemahnya penegakan hukum.

Salah satu langkah konkret yang sedang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah pembatasan usia dalam penggunaan media sosial. Dengan kebijakan ini, diharapkan anak-anak tidak lagi terpapar dengan konten judi online yang tersebar luas di berbagai platform digital.

Pemerintah juga tengah menyusun aturan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada platform digital yang terbukti membiarkan konten judi online beredar di layanan mereka. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pemutusan akses secara permanen.

Namun, Heru menyoroti bahwa kebijakan semacam ini harus didukung dengan penegakan hukum yang lebih ketat. Sejauh ini, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap judi online, praktiknya masih marak di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih memiliki pekerjaan rumah dalam memastikan regulasi yang telah dibuat benar-benar dijalankan.

Selain penindakan hukum, pemerintah juga mengupayakan strategi pencegahan dengan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya judi online menjadi salah satu langkah penting dalam membentengi masyarakat dari godaan perjudian daring. Kampanye ini menyasar berbagai kelompok, termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga yang rentan menjadi korban perjudian.

Dalam aspek teknologi, pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperkuat sistem pemblokiran situs judi online. Langkah ini dilakukan agar akses ke platform ilegal tersebut semakin sulit, terutama bagi masyarakat yang masih awam dalam mengenali modus operandi para pelaku judi online.

Keberhasilan pemberantasan judi online tidak hanya bergantung pada tindakan kepolisian atau pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat. Dukungan dari keluarga, komunitas, serta sektor swasta juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh negatif perjudian.

Meskipun tantangan dalam pemberantasan judi online masih besar, kebijakan pemerintah dalam menerapkan sanksi berat bagi pemain dan penyedia layanan judi online merupakan langkah progresif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Dengan strategi yang terencana, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari ancaman judi online yang telah merugikan banyak orang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditi Kiran Sari )*

Pemerintah terus berupaya menjalankan reformasi fiskal dengan menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Langkah tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Dengan strategi ini, pengelolaan keuangan negara tetap efektif sekaligus memastikan sektor pendidikan tidak mengalami penurunan kualitas. Selain itu, reformasi fiskal ini menjadi langkah strategis dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan kebutuhan prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tetap menjadi perhatian utama.

Selain itu, berbagai tunjangan bagi guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap dialokasikan dalam anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kemendikdasmen pun dipastikan tersedia secara penuh.

Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap dilaksanakan sesuai jadwal guna menjamin peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memastikan tidak ada pemotongan anggaran yang dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga pengajar maupun akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu jalannya program pendidikan.

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut tetap mempertimbangkan keberlanjutan program pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Operasional di unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah tetap berjalan normal tanpa ada gangguan.

Fokus utama dalam alokasi anggaran difokuskan pada peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, akreditasi sekolah, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada digitalisasi pendidikan guna memperluas akses pembelajaran yang lebih inklusif dan modern.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Kemendikdasmen dalam menjaga kelangsungan program prioritas pendidikan. Menurutnya, belanja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman, bantuan sosial seperti PIP tidak mengalami pemotongan, serta berbagai kontrak dan belanja barang yang telah berjalan tetap dilanjutkan.

Ia juga menegaskan bahwa program prioritas yang telah dirancang pemerintah tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Keberlanjutan program pendidikan yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional tetap diutamakan agar reformasi fiskal yang dilakukan tidak menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Sementara itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan tidak dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, ada sejumlah menteri yang keliru dalam memahami kebijakan efisiensi sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun sumber daya manusia.

Pemerintah hanya melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang tidak mendukung tujuan utama peningkatan mutu pendidikan. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antarpejabat pemerintah agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat luas.

Dahnil juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran pemerintahan seharusnya mengikuti instruksi presiden dengan cermat. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tetap berlandaskan pada prinsip pemerataan dan keberlanjutan.

Presiden telah menekankan bahwa restrukturisasi anggaran hanya diterapkan jika ada alokasi yang kurang tepat sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pengajar. Menurutnya, kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan aspek fundamental dalam dunia pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung program pendidikan. Dengan efisiensi yang dilakukan, ruang untuk investasi di bidang pendidikan semakin terbuka lebar, memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih maju.

Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia dan menjamin bahwa setiap anak bangsa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh kendala finansial.

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kualitas pendidikan nasional. Dengan kebijakan yang disusun secara matang, anggaran negara tetap dapat dikelola secara optimal tanpa harus mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.

Reformasi fiskal yang diterapkan saat ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Keberlanjutan program pendidikan yang berbasis efisiensi ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan, sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia di kancah internasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Zara Quinn )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga stabilitas serta mutu pendidikan nasional di tengah upaya efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan. Kebijakan ini disusun secara strategis agar tidak mengorbankan sektor pendidikan, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Dengan pendekatan yang matang, pemerintah memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sementara efisiensi anggaran dilaksanakan secara selektif dan terarah guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memprioritaskan program-program pendidikan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tetap tersedia untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Di samping itu, tunjangan bagi guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, tetap dipertahankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pemerintah juga menjamin bahwa gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kemendikdasmen tetap terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap berjalan sesuai jadwal guna memastikan peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan dengan penuh perhitungan agar tidak mengganggu pelaksanaan program pendidikan.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tetap mempertimbangkan kesinambungan program pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Layanan di unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Fokus utama dalam alokasi anggaran diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi guna mencetak lulusan yang lebih siap memasuki dunia kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah, akreditasi sekolah untuk menjaga mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan berlangsung pada November 2025.

Selain itu, pemerintah juga terus memastikan bahwa pembangunan dan revitalisasi sekolah tetap menjadi prioritas. Pengalihan anggaran yang dihasilkan dari efisiensi masih menunggu penyelesaian Inpres untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan nasional tanpa harus mengorbankan kualitasnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kemendikdasmen dalam menjaga keberlangsungan program prioritas pendidikan.

Menurutnya, pemerintah telah memastikan bahwa belanja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman, bantuan sosial seperti PIP tidak mengalami pemotongan, serta berbagai kontrak dan belanja barang yang telah berjalan dapat terus berlanjut.

Ia juga menekankan bahwa program prioritas yang telah dirancang pemerintah tetap memperoleh alokasi anggaran yang memadai guna memastikan kelangsungan pendidikan nasional.

Dukungan terhadap kebijakan efisiensi ini juga datang dari Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, efisiensi anggaran di sektor pendidikan dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu aspek-aspek utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Ia menilai bahwa ada sejumlah pihak yang keliru dalam memahami kebijakan efisiensi tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Efisiensi hanya diterapkan pada alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah hanya melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang kurang relevan dengan tujuan utama peningkatan mutu pendidikan.

Lebih lanjut, Dahnil menegaskan pentingnya konsistensi dalam mengikuti arahan presiden terkait kebijakan efisiensi ini. Pemerintah telah memastikan bahwa restrukturisasi anggaran tidak akan berdampak negatif terhadap pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Prinsip pemerataan dan keberlanjutan tetap menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga stabilitas pendidikan nasional dapat tetap terjaga dan berjalan optimal.

Langkah efisiensi yang diterapkan dalam reformasi fiskal ini layak mendapatkan apresiasi tinggi. Dengan tetap menjaga kualitas pendidikan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan anggaran, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

Reformasi fiskal yang diterapkan dengan cermat ini memungkinkan sistem pendidikan nasional untuk terus berkembang dan semakin berdaya saing di tingkat global. Pemerintah telah membuktikan bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan mutu pendidikan, menciptakan landasan yang lebih kuat bagi generasi mendatang untuk meraih masa depan yang lebih cerah. (*)

)* Penulis adalah pengamat pendidikan

Jakarta, Pemerintah terus mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta sebagai strategi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha merupakan kolaborasi yang akan menjadi motor utama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kontribusi sektor swasta dalam investasi, inovasi, dan penguatan sumber daya manusia,” ujarnya.

Salah satu bentuk nyata kolaborasi sektor publik dan swasta adalah pembangunan kawasan industri terpadu di beberapa wilayah strategis. Proyek ini tidak hanya mendukung pemerataan ekonomi tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif bagi perusahaan lokal maupun asing.

Ekonom Universitas Brawijaya (UB), Prof Candra Fajri Ananda, menyambut baik inisiatif pemerintah ini. Berbagai perusahaan telah mulai mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia di berbagai sektor industri

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris mengatakan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk memastikan pembangunan ekonomi yang merata hingga ke pelosok daerah.

“Kami mendorong sektor swasta untuk lebih aktif berinvestasi di wilayah-wilayah terpencil dengan memberikan dampak nyata, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan kapasitas usaha lokal agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi,” ujar Abdul Haris.

Upaya memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta juga mendapat dukungan dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) yang menilai bahwa model kemitraan ini mampu menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis bahwa kolaborasi sektor publik dan swasta dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia

*) Oleh : Andi Mahesa

Judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama di tengah kemajuan pesat teknologi dan digitalisasi yang memudahkan akses ke aktivitas ilegal ini. Baru-baru ini, aparat kepolisian berhasil membongkar praktik judi online jenis lempar dadu yang beroperasi di wilayah Yogyakarta dan Pati, Jawa Tengah. Penangkapan tujuh terduga pelaku yang nekat melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok mengungkapkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online terhadap masyarakat, termasuk kalangan anak-anak dan remaja.

Menurut Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, tujuh orang yang ditangkap terdiri dari dua komplotan yang menjalankan operasi judi online tersebut selama sekitar lima bulan. Selama periode tersebut, mereka berhasil meraup omzet harian antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Modus operandi yang mereka gunakan cukup sederhana namun licik.

Para pelaku meminta peserta untuk melakukan deposit minimal Rp 50.000 ke rekening yang telah disiapkan dan kemudian bertaruh berdasarkan hasil lemparan dadu yang mereka siarkan langsung di platform TikTok. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik judi online tidak hanya terbatas pada situs atau aplikasi khusus, tetapi juga merambah ke media sosial yang biasa digunakan oleh banyak orang, termasuk anak-anak.

Fenomena ini mengungkap betapa berbahayanya praktik judi online yang kini semakin sulit terdeteksi. Tindakan tegas yang dilakukan polisi dalam membongkar jaringan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat keamanan tidak tinggal diam dalam upaya memberantas tindak kejahatan digital yang merusak tatanan sosial. AKBP Slamet menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik judi online yang semakin masif di masyarakat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengingatkan masyarakat akan bahaya serius dari perjudian online. Dalam beberapa kesempatan, pihaknya menyampaikan bahwa judi online tidak hanya menyerang kalangan dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak yang belum cukup matang untuk memahami dampak buruk dari kecanduan judi. Fenomena ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang, meskipun memberikan banyak kemudahan, juga menghadirkan ancaman besar, terutama bagi generasi muda.

Kecanduan judi online di kalangan anak-anak dan remaja memiliki potensi merusak masa depan mereka. Dalam banyak kasus, kecanduan judi dapat mengganggu proses pendidikan, mengurangi kualitas interaksi sosial, serta memperburuk kondisi mental dan emosional. Tak jarang, mereka yang terjerat dalam judi online mengalami krisis keuangan, meminjam uang dari orang tua atau teman, bahkan berakhir dengan tindakan kriminal. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting. Kapolri menegaskan bahwa pencegahan judi online harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak-anak mereka, serta aktif dalam mengawasi penggunaan perangkat digital.

Namun, peran keluarga saja tidak cukup. Fenomena ini harus ditangani secara komprehensif oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan tentu saja media massa. Pemerintah, melalui aparat keamanan, sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik perjudian ini dengan melakukan operasi penindakan dan penangkapan terhadap pelaku.

Di sisi lain, kampanye edukasi dan penyuluhan terhadap bahaya judi online harus terus digencarkan. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang ada agar penanggulangan judi online dapat lebih maksimal, mengingat bahwa banyak sekali platform digital yang dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tujuan ilegal.

Keberhasilan aparat kepolisian dalam membongkar praktik judi online lempar dadu ini harus diapresiasi sebagai bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan dunia maya. Di balik operasi ini, ada upaya sistematis dari kepolisian untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan perjudian online yang selama ini bersembunyi di balik layar. Polda DIY dan Polda Jawa Tengah telah menunjukkan keberanian dan ketekunan mereka dalam melaksanakan tugas ini, dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian di bidang siber untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Selain penindakan, pemerintah juga harus fokus pada upaya pencegahan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan dampak dari perjudian online. Melalui kampanye informasi yang melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu di sekolah, media sosial, atau program-program pemerintah, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan terhindar dari bahaya perjudian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama antara seluruh pihak untuk mencegah judi online. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, kita semua perlu bekerja sama untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah melalui aparat keamanan, bersama dengan masyarakat, harus menjadi benteng pertama yang menjaga generasi muda dari jebakan judi online.

Praktik judi online bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mengancam masa depan masyarakat, terutama generasi muda. Masyarakat perlu menyadari bahwa masalah ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dukung upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam memberantas judi online, serta memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga.

Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media, harus terus bergerak aktif untuk memerangi praktik ilegal ini. Dengan langkah tegas dan kerjasama yang solid, kita dapat mencegah meluasnya dampak negatif dari judi online dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan produktif. Sudah saatnya kita memperkuat budaya kesadaran digital dan tanggung jawab sosial untuk melindungi masa depan anak-anak dan generasi muda kita dari bahaya judi online.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi utama dalam pemerataan ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membuka akses spektrum frekuensi 6 GHz untuk teknologi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing industri teknologi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa peluncuran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menandai langkah besar bagi Indonesia dalam adopsi teknologi berstandar global. Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 pada pita frekuensi 6 GHz, Indonesia mengambil posisi strategis dalam peta digital global. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendorong transformasi digital sebagai agenda nasional,” ujar Meutya dalam acara peluncuran di Hotel Langham Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps dengan latensi rendah dan performa lebih andal, terutama di lingkungan padat pengguna. Teknologi ini akan mendukung berbagai inovasi digital, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

“Transformasi digital tidak bisa menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami memastikan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari kebijakan pendukung, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio berbasis izin kelas, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur spektrum frekuensi radio dan standar teknis perangkat telekomunikasi.

“Dengan pembukaan spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir di Asia Pasifik dalam mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Ini akan membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan keandalan koneksi internet di seluruh negeri,” jelas Meutya.

Untuk memastikan bahwa perangkat yang menggunakan pita frekuensi 6 GHz beroperasi tanpa gangguan terhadap layanan lain, pemerintah menetapkan standar pengujian yang ketat. Pengujian perangkat dapat dilakukan di Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun, perangkat yang telah diuji oleh laboratorium pengujian lain yang diakui pemerintah atau berasal dari negara yang memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia, tidak diwajibkan untuk diuji ulang di IDTH.

“Kami memastikan semua perangkat yang digunakan sesuai standar global dan tidak menimbulkan gangguan. Dengan sistem pengujian yang fleksibel dan terstandarisasi, industri bisa lebih cepat mengadopsi teknologi ini,” tegas Meutya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor industri, akademisi, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memanfaatkan teknologi ini dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. Meutya menegaskan bahwa Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga menjadi motor utama dalam pertumbuhan startup dan bisnis berbasis teknologi di Indonesia.

Peluncuran teknologi Wi-Fi terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing digital nasional. Dengan infrastruktur jaringan yang lebih canggih, perusahaan teknologi lokal akan lebih mudah mengembangkan produk dan layanan inovatif yang mampu bersaing di pasar global.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, masyarakat akan semakin siap menuju masa depan yang lebih terhubung, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini diharapkan mampu membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, balita, dan siswa sekolah melalui pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menyoroti tantangan utama dalam implementasi program ini, terutama dalam pembangunan dapur MBG. Pendirian dapur MBG bertujuan mendekatkan akses makanan bergizi kepada penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pendirian 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia pada 2026.

Sebagai lembaga negara non-kementerian, Badan Gizi Nasional berkomitmen mendukung program MBG untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lucy menegaskan pentingnya pemerataan gizi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi ibu hamil berisiko tinggi atau anak yang kekurangan gizi di Surabaya. Jika gizi terpenuhi merata, kita siap menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan agar program MBG difokuskan pada daerah dengan angka stunting tinggi. Menurutnya, langkah ini penting agar alokasi anggaran tetap seimbang dan tidak mengorbankan program lain yang juga krusial bagi masyarakat. Ia menyarankan implementasi bertahap, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Ambon, NTT, dan Aceh.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari, mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” jelas Agus.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, menekankan pentingnya program ini dalam pencegahan stunting. Menurutnya, memastikan asupan makanan bergizi bagi anak-anak usia sekolah merupakan langkah strategis dalam membangun generasi yang lebih sehat.

“Mencegah itu adalah salah satunya dengan memberikan makanan yang bergizi terutama kepada yang diprogramkan oleh Pak Prabowo sekarang, yaitu anak sekolah,” ujar Rohina. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup sejak dini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dengan kondisi kesehatan yang baik, sehingga di masa depan akan menjadi orang tua yang sehat pula.

Rohina menambahkan bahwa jika program ini dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, percepatan penurunan angka stunting dapat tercapai dengan lebih baik. “Ibu hamil yang memiliki gizi baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk melahirkan anak dengan kondisi stunting,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Dengan kerja sama berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri telah mengamankan sebanyak 15 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang akan berangkat melalui Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam.

Dari delapan CPMI yang diamankan, diduga akan dipekerjakan dalam jaringan situs judi online (judol) yang berada di Myanmar, sedangkan tujuh orang lainnya diketahui akan berangkat ke Malaysia.

Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Ade Mulyana mengatakan bahwa jaringan tersebut menggunakan grup media sosial untuk menghindari kepolisian.

“Dari belasan CPMI yang kami amankan kemarin, tidak ada orang yang dicurigai sebagai pengendali atau pendamping. Untuk proses keberangkatan, CPMI yang akan menuju Myanmar diarahkan melalui grup Telegram,” ujar Kombes Ade Mulyana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, delapan CPMI yang menuju Myanmar hanya mengaku akan dipekerjakan sebagai host siaran langsung TikTok.

“Untuk yang berangkat ke Myanmar ini hanya mengaku akan menjadi host siaran langsung. Namun, kami mencurigai judi online berdasarkan grup yang mereka ada di dalamnya,” jelasnya.

Saat ini, 11 dari 15 orang telah menjalani pemeriksaan, sementara empat lainnya masih dalam proses interogasi. Selanjutnya, mereka akan diserahkan untuk dipulangkan melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Sementara, adanya pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus judi online dapat menghubungi layanan melalui Whatsapp dengan nomor 085283555830, Email forumindonesiaemas@gmail.com, dan Instragram dengan akun @fie_indonesiaemas, serta Telegram t.me/ForumIndonesiaEmas.