Monthly Archives: Februari 2025

Oleh : Raka Raditya Akbar )*

Berbagai upaya provokasi yang mencoba merusak kepercayaan publik terhadap kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) produksi PT Pertamina (Persero) terus beredar di ruang digital. Isu hoaks mengenai dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax mencuat tanpa dasar yang jelas, menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, fakta yang ada membuktikan bahwa BBM dari Pertamina tetap terjamin kualitasnya dan telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pertamina secara tegas membantah adanya praktik pengoplosan BBM sebagaimana yang ramai diberitakan. Perusahaan tersebut memastikan bahwa setiap produk BBM yang dipasarkan telah melalui proses pengawasan ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Upaya penyebaran disinformasi mengenai dugaan oplosan BBM tidak hanya mencederai kredibilitas perusahaan, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa melalui narasi yang tidak berdasar.

PT Pertamina (Persero) melalui VP Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa setiap liter BBM yang dijual ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).

Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 dan Pertalite dengan RON 90 diproduksi dan didistribusikan tanpa adanya manipulasi atau pengubahan komposisi. Proses produksi dan pengawasan mutu dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa produk yang diterima oleh masyarakat tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Kualitas BBM Pertamina telah diuji dan diverifikasi oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), yang berperan sebagai lembaga penguji independen dalam industri migas nasional. Fakta ini semakin memperkuat jaminan bahwa produk yang tersedia di pasaran telah memenuhi seluruh standar teknis dan keamanan yang diperlukan. Dugaan oplosan yang beredar di masyarakat tidak memiliki dasar yang valid dan hanya memperkeruh opini publik.

Lebih lanjut, Fadjar menyoroti bahwa narasi mengenai oplosan BBM yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan temuan resmi Kejaksaan Agung. Isu yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung bukanlah terkait pengoplosan BBM, melainkan mengenai tata kelola impor BBM RON 90 dan RON 92. Oleh karena itu, setiap klaim yang menyatakan bahwa BBM Pertamina telah dicampur atau dimanipulasi adalah bentuk disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM yang diproduksi oleh Pertamina. Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang telah memenuhi standar spesifikasi masing-masing. Pertalite tetap memiliki RON 90, sedangkan Pertamax memiliki RON 92 sebagaimana ketetapan pemerintah.

Sebagai bagian dari proses quality control (QC), terminal BBM Pertamina menerapkan injeksi pewarna (dyes) untuk membedakan jenis produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, untuk produk Pertamax, dilakukan penambahan aditif guna meningkatkan performa dan efisiensi penggunaan BBM. Prosedur ini merupakan bagian dari standar industri migas dan telah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Distribusi BBM Pertamina juga berada di bawah pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pengawasan berlapis ini memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau manipulasi produk yang dapat merugikan konsumen. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) terus menjadi prinsip utama dalam operasional Pertamina untuk menjaga kepercayaan publik.

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa Pertamina memperoleh pasokan BBM dari dua sumber utama, yakni kilang dalam negeri dan pengadaan dari luar negeri. Setiap produk yang diterima telah memiliki spesifikasi RON yang sesuai tanpa adanya perubahan atau manipulasi angka oktan.

Proses blending yang dilakukan di terminal BBM bukanlah praktik pengoplosan, melainkan prosedur standar dalam industri minyak. Penambahan aditif pada Pertamax bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan memberikan manfaat lebih bagi performa kendaraan. Seluruh proses ini telah melalui uji laboratorium yang memastikan produk tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Sementara itu, Presiden Prabowo turut merespon kasus tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah akan terus membersihkan dan menegakkan aturan yang berlaku pada sektor tata kelola minyak di Indonesia dan terus membela kepentingan rakyat.

Upaya provokasi melalui penyebaran hoaks terkait BBM oplosan tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi yang jelas. Pertamina terus berupaya memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam opini yang tidak berdasar. Kepercayaan publik terhadap BBM produksi dalam negeri harus tetap dijaga, terutama dengan adanya jaminan kualitas dari berbagai lembaga independen.

Isu yang berkembang tanpa fakta yang kuat hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan dan keresahan yang tidak perlu. Masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menyaring informasi serta menghindari penyebaran narasi yang dapat merugikan industri energi nasional.

Keamanan pasokan dan kualitas BBM dari Pertamina tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menyediakan energi yang andal bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa seluruh peredaran bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat terjamin aman dan tidak mengalami pengoplosan.

Informasi yang beredar mengenai pencampuran Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) dinyatakan sebagai disinformasi.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, memastikan bahwa kualitas BBM yang dijual ke masyarakat telah sesuai dengan peraturan pemerintah.

“Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite,” ujar Fadjar.

Fadjar menjelaskan bahwa BBM yang diproduksi telah melalui pengujian oleh Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) guna memastikan standar kualitasnya.

Menurutnya, kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung bukan terkait oplosan, melainkan mengenai pembelian impor Pertalite dan Pertamax.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM yang dijual.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing,” ungkapnya.

“Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Heppy,

Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa BBM yang dijual telah sesuai dengan spesifikasi tanpa adanya perubahan angka oktan.

“Kami menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak dalam bentuk produk RON lainnya,” ujarnya.

“Tidak ada proses perubahan angka oktan pada produk yang diterima oleh Pertamina Patra Niaga,” tegas Ega dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII,

Presiden Prabowo turut merespon kasus tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan dan menegakkan aturan pada sektor tata kelola minyak di Indonesia.

“Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.

Pertamina menegaskan bahwa proses distribusi BBM selalu diawasi ketat oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Dengan pengawasan tersebut, kualitas dan keaslian BBM yang diterima masyarakat tetap terjamin sesuai dengan standar yang berlaku. (*)

JAKARTA – Masyarakat hendaknya lebih waspada terhadap hoaks dan disinformasi terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar.

PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa BBM yang dijual ke masyarakat memiliki kualitas asli dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, memastikan bahwa BBM yang dipasarkan bukan hasil oplosan atau blending dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92).

Ia menegaskan bahwa isu tersebut merupakan bentuk disinformasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite,” ujar Fadjar di Gedung DPR RI.

Fadjar menjelaskan bahwa setiap produksi BBM telah melalui pengujian oleh Lemigas untuk memastikan kualitasnya.

Ia menambahkan bahwa Kejaksaan Agung tidak mempermasalahkan adanya oplosan, melainkan lebih kepada persoalan impor BBM.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga menegaskan bahwa produk BBM yang masuk ke terminal Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Heppy.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan tidak ada proses perubahan angka oktan (RON) pada produk yang diterima.

“Kami menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak dalam bentuk produk RON lainnya. Jadi untuk Pertalite dan Pertamax yang diperoleh baik dari kilang dalam negeri maupun luar negeri, sudah dalam bentuk RON sesuai spesifikasinya,” jelas Ega.’

Presiden Prabowo turut merespon kasus tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan dan menegakkan aturan pada sektor tata kelola minyak di Indonesia.

“Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.

Dengan penegasan dari berbagai pihak terkait, masyarakat hendaknya tidak mudah percaya pada narasi yang menyesatkan dan tetap menggunakan BBM dengan tenang. (*)

Oleh : Andika Pratama )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan. Program ini dianggap sebagai langkah nyata dalam memenuhi hak dasar masyarakat dan mempersiapkan masa depan generasi penerus Indonesia. MBG tidak sekadar memberikan bantuan makanan, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa MBG merupakan kebijakan otentik yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Menurutnya, program ini berbeda dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Agung menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Pentingnya program ini tidak hanya terlihat dari manfaatnya bagi masyarakat, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaannya. Pemerintah diharapkan terus menjaga kesinambungan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Sosialisasi program MBG juga telah dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Depok. Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, mengapresiasi respon positif masyarakat terhadap program ini. MBG bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Lucy juga menyoroti bahwa program ini menyasar pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan penyediaan makanan bergizi sesuai standar, diharapkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok sasaran dapat meningkat.

Dari segi anggaran, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menambah alokasi dana untuk MBG. Awalnya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan mengumumkan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, sehingga total menjadi Rp171 triliun. Dengan penambahan ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

Implementasi MBG juga melibatkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai provinsi. Hingga 22 Januari 2025, telah terbentuk 245 SPPG di 38 provinsi. Setiap dapur dikelola oleh tim yang terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan puluhan pekerja lokal. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makanan, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan dan pengelolaan limbah dengan ketat.

Dalam kunjungannya ke Purwakarta,Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Cellica Nurrachadiana, mengapresiasi pelaksanaan MBG yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Ia mencatat bahwa setiap dapur MBG dikelola oleh warga setempat yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, sumber bahan baku yang digunakan berasal dari produsen lokal, sesuai dengan harapan Presiden untuk menggerakkan ekonomi daerah. Cellica juga menyoroti bahwa keberadaan dapur MBG menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Dengan memastikan pemenuhan gizi yang baik sejak dini, diharapkan akan lahir generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif di kancah global. Selain itu, program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak setempat.

Program ini juga memberikan dampak positif pada sektor pendidikan. Anak-anak yang mendapat asupan gizi yang cukup akan memiliki daya konsentrasi yang lebih baik di sekolah, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademik mereka. Dengan demikian, MBG tidak hanya berkontribusi pada aspek kesehatan, tetapi juga dalam membangun generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

Antusiasme masyarakat terhadap Program MBG mencerminkan harapan besar terhadap keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi serta menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi sosial, juga dapat memperkuat implementasi program ini agar semakin luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat berharap agar Program MBG terus dikembangkan dengan skala yang lebih besar. Keberhasilan yang telah dicapai saat ini menjadi dasar untuk memperluas cakupan program ke kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak di daerah terpencil dan masyarakat prasejahtera. Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Program MBG dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, Program MBG merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal dan persiapan generasi emas Indonesia. Dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan komitmen bersama, diharapkan MBG dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemerintah harus memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan efektif dan transparan, serta terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Jika dikelola dengan baik, MBG dapat menjadi model kebijakan sosial yang sukses dan menjadi inspirasi bagi negara lain dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya.

)* Penulis adalah Kontributor JabbarTrigger

Oleh: Pongki Surtaman Anwar (*

Pemerintah terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif unggulan yang digagas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini diyakini memiliki potensi besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa penambahan anggaran untuk Program MBG akan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi jutaan masyarakat Indonesia, yang secara langsung akan menggerakkan perekonomian lokal.

Dalam implementasinya, MBG akan melibatkan berbagai sektor ekonomi, terutama sektor pangan dan pertanian, dengan menjadikan UMKM sebagai mitra utama dalam penyediaan makanan bergizi. Dengan skema ini, para pelaku usaha di berbagai daerah akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan produktivitas usaha mereka. Penyediaan makanan bagi 82 juta penerima manfaat setiap hari tentunya akan membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, yang akan mendorong pertumbuhan industri hulu dan hilir secara simultan.

Lebih jauh, Hashim menekankan bahwa program ini adalah potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, MBG dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh kebijakan ekonomi nasional.

Dalam perspektif UMKM, Program MBG membuka peluang besar bagi pengusaha kecil untuk berkontribusi dalam rantai pasok nasional. Muhammad Arbani, Founder Organisasi Kami UMKM, menilai bahwa melalui MBG, pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah hal yang mustahil dicapai, mengingat besarnya skala program dan dampaknya terhadap sektor UMKM.

Arbani menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terbaik untuk memastikan keterlibatan UMKM dalam program ini, mulai dari sosialisasi hingga kebijakan insentif yang mendukung partisipasi mereka. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian pasar dari program MBG, UMKM dapat lebih percaya diri dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jaringan distribusi mereka.

Dukungan terhadap UMKM dalam program MBG juga memiliki efek domino yang luas, termasuk meningkatnya pendapatan rumah tangga, bertambahnya jumlah wirausaha baru, serta meningkatnya daya saing produk lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya sekadar program sosial, tetapi juga merupakan stimulus ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Meski target pertumbuhan ekonomi 8% masih memerlukan waktu untuk dicapai, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 yang berada di kisaran 4,97% hingga 5,2% menunjukkan stabilitas ekonomi yang baik dan peluang peningkatan yang lebih besar. Hal ini disampaikan oleh ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisah Hastiadi, yang juga menyoroti pentingnya realokasi anggaran untuk kebijakan yang lebih produktif seperti Program MBG.

Menurut perhitungannya, program ini dapat memberikan dampak tambahan sekitar 0,3% hingga 0,4% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti bahwa MBG tidak hanya memiliki manfaat langsung bagi penerima bantuan, tetapi juga memberikan dorongan positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan realokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa program ini beroperasi secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sektor ekonomi yang terkait.

Selain itu, Program MBG juga akan meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan demikian, kebijakan ini selaras dengan visi pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar inisiatif sosial, tetapi merupakan strategi ekonomi yang dirancang untuk memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional. Melalui dukungan terhadap UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan ketahanan pangan, MBG memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama menyukseskan implementasi MBG.

Dengan kepercayaan kepada pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini, kita dapat optimis bahwa Program MBG akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

(* Penulis merupakan pengamat ekonomi dan pemerintahan dari Surya Kencana Institute

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan beberapa penyesuaian. Salah satu perubahan utama adalah mekanisme distribusi makanan bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memastikan bahwa MBG tetap berlangsung dengan metode yang berbeda.

“Makanan yang biasanya dikonsumsi di sekolah, kini bisa dibawa pulang oleh siswa,” ujarnya.

Penyesuaian ini dilakukan agar siswa yang berpuasa dapat menikmati makanan tersebut saat berbuka di rumah, sementara bagi yang tidak berpuasa, makanan tetap dapat dikonsumsi di sekolah.

“Untuk yang puasa, makanannya bisa dinikmati saat berbuka. Sedangkan yang tidak puasa bisa memakannya di sekolah atau di rumah,” imbuhnya.

Dadan juga menegaskan bahwa menu MBG selama Ramadhan akan disesuaikan agar lebih tahan lama. Beberapa menu yang disiapkan antara lain susu, telur rebus, kue kering fortifikasi, dan buah-buahan.

“Terkadang juga ada menu seperti kolak atau bubur kacang hijau,” tambahnya.

Selain itu, Dadan menyoroti pentingnya pengemasan yang ramah lingkungan.

“Kami menggunakan kantong yang harus dikembalikan ke sekolah keesokan harinya untuk ditukar dengan yang baru,” ujarnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi sampah dan melatih kedisiplinan siswa.

Di daerah dengan mayoritas penduduk non-Muslim, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah satu minggu pelaksanaan untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian lebih lanjut. “Kami akan mengevaluasi setelah satu minggu pelaksanaan untuk melihat apakah diperlukan penyesuaian lebih lanjut,” kata Dadan.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menambah anggaran MBG sebesar Rp100 triliun. Anggaran ini berasal dari realokasi yang tengah digalakkan pemerintah.

“Jadi penghematan anggaran itu bukan berarti anggaran dikurangi. Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis,” katanya.

Menurut Hashim, tambahan anggaran ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Menurut Bappenas, dengan adanya tambahan ke MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99%, dari sebelumnya 0,83%,” jelasnya.

Oleh: Dina Sari )*

Pemerintah terus memperkuat infrastruktur keuangan berbasis emas guna mengoptimalkan potensi sektor ini. Dengan adanya bullion bank, pelaku industri emas nasional memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengelola aset mereka secara efektif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menjelaskan pentingnya layanan bank emas. Ia menyebut selama ini emas di Indonesia belum memiliki penampungan setelah ditambang. Menurutnya, banyak emas yang mengalir ke luar negeri.

Prabowo juga memastikan bank emas akan menampung emas hasil tambang sebelum diekspor ke luar negeri. Hal tersebut juga mendukung misi hilirisasi yang telah dicanangkan Bapak Presiden dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih.

Anggota Komisi XI DPR, Anies Biarwati, menilai bahwa pendirian bank emas menandai awal era baru dalam investasi emas sebagai bagian dari ekosistem keuangan modern. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sejak lama telah menjadikan emas sebagai bentuk investasi, baik dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia. Ia menyebut bahwa kehadiran bank emas akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap emas sebagai aset keuangan yang lebih terstruktur.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan bahwa bank emas memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai tempat simpanan, pembiayaan, perdagangan, serta penitipan emas bagi masyarakat dan industri. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk memulai investasi melalui bank emas, mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjamin keamanan transaksi dalam sistem ini. Selain itu, keberadaan bank emas diyakini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor emas.

Saat ini, industri emas nasional masih banyak mengandalkan pasokan dari bank emas luar negeri, termasuk yang berbasis di Singapura. Dalam jangka panjang, diharapkan bank emas dalam negeri dapat berfungsi sebagai cadangan strategis, sebagaimana yang telah diterapkan di negara-negara maju. Ia mencontohkan bahwa di Amerika Serikat dan India, bank sentral berperan dalam penyimpanan emas nasional. Ia menambahkan bahwa peran bank sentral dalam pengelolaan emas nasional di Indonesia masih dalam tahap kajian lebih lanjut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa pembentukan bullion bank di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi emas ritel, memperkuat ekosistem industri emas, serta menciptakan nilai tambah yang diperkirakan mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun. Ia menjelaskan bahwa keberadaan bullion bank akan memungkinkan industri emas menjadi lebih terorganisir, meningkatkan likuiditas pasar, serta mendorong inovasi produk berbasis emas seperti tabungan emas dan kredit berbasis emas.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyambut baik langkah pemerintah dalam membentuk bank emas sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan dan penyimpanan emas sebagai investasi. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang luas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Fathi menjelaskan bahwa konsep bank emas memiliki potensi besar jika diterapkan dengan baik. Selain sebagai instrumen investasi, masyarakat juga harus merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan layanan bank emas. Ia menilai bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait mekanisme, manfaat, serta bagaimana lembaga ini dapat bersifat inklusif bagi semua kalangan.

Lebih lanjut, Fathi menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat melalui Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi terkait bank emas. Menurutnya, Fraksi Demokrat berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan semakin berkembangnya ekosistem bank emas di Indonesia, diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi serta memperkuat sektor keuangan nasional berbasis komoditas. Regulasi yang tepat dan transparansi dalam implementasi akan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa bank emas benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Selain itu, teknologi digital dan blockchain dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi emas dalam sistem bullion bank. Dengan penerapan teknologi ini, setiap transaksi emas akan tercatat dengan aman, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan investor. Sistem ini juga memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, untuk berpartisipasi dalam investasi emas secara lebih mudah dan aman.

Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan mengenai investasi emas menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah dan otoritas keuangan harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara kerja bullion bank, manfaatnya, serta risikonya. Program sosialisasi yang melibatkan lembaga keuangan, akademisi, dan media massa dapat membantu masyarakat memahami bahwa bullion bank adalah alternatif investasi yang aman dan menguntungkan.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, pemerintah, DPR, dan industri perbankan harus terus bersinergi dalam memastikan bahwa bullion bank dapat beroperasi secara optimal. Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan emas di Asia, sejajar dengan negara-negara seperti Singapura dan Dubai. Dengan strategi yang tepat, bullion bank dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menciptakan peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat.

)* Pengamat Dunia Ekonomi

Oleh : Putri Yuanita )*

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Bank Emas atau bullion bank pada Rabu, 26 Februari 2025, di Gade Tower, Jakarta. Keberadaan instrumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan bahwa bullion bank akan menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang lebih kuat dan stabil. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran bullion bank merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dan mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional. Dengan bank emas ini, Indonesia akhirnya memiliki sistem keuangan berbasis emas yang lebih terstruktur, mandiri, dan mampu mendorong pemerataan ekonomi.

Bank emas atau bullion bank semakin menjadi bagian penting dalam strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur keuangan berbasis emas guna mengoptimalkan potensi sektor ini. Dengan adanya bullion bank, pelaku industri emas nasional memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengelola aset mereka secara efektif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa bullion bank berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga Rp 245 triliun serta menciptakan sekitar 800 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, sistem ini akan membantu eksportir serta industri emas dalam negeri untuk menyimpan dan mengelola emas mereka di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri, serta menambah nilai bagi perekonomian nasional.

Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, Indonesia memiliki cadangan emas yang signifikan, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa keberadaan bullion bank berpotensi memperkuat ekosistem industri emas dengan meningkatkan konsumsi emas ritel dan menghadirkan inovasi keuangan berbasis emas. Langkah ini juga akan meningkatkan likuiditas pasar serta memperbaiki sistem perdagangan emas nasional.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan bahwa bullion bank akan memberikan manfaat besar bagi industri emas domestik dan meningkatkan pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem ini, eksportir emas dapat lebih mudah menyimpan dan mengelola emas mereka di dalam negeri, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Selain itu, bullion bank juga berperan dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar emas global. Dengan sistem keuangan yang lebih solid, Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan emas di kawasan Asia, sejajar dengan negara-negara seperti Dubai dan Singapura.

Kemudahan transaksi emas digital yang ditawarkan oleh bullion bank akan semakin menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan pasar emas dalam negeri. Dalam implementasinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi yang memastikan bullion bank beroperasi dengan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dua lembaga jasa keuangan, yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan kegiatan usaha bank emas, yang menandai langkah maju dalam integrasi sektor emas dengan sistem keuangan nasional.

Dari sisi fiskal, bullion bank juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui mekanisme pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Analis komoditas keuangan, Ibrahim Assuaibi, menyebut bahwa pendapatan negara dari sektor ini akan semakin meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas.

Dengan semakin meningkatnya transaksi emas dalam negeri, penerimaan pajak dari sektor ini akan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan negara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat basis pajak domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya memastikan bahwa bullion bank tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan emas, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi merata di seluruh Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang komprehensif dan semakin banyaknya pelaku industri yang bergabung dalam ekosistem ini, bullion bank diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta mempercepat pembangunan sektor keuangan berbasis komoditas di Tanah Air.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bullion bank adalah penguatan infrastruktur digital. Teknologi berbasis blockchain dan digital ledger dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi emas. Sistem ini akan memastikan bahwa setiap transaksi emas yang dilakukan melalui bullion bank tercatat dengan baik, mengurangi risiko penipuan serta meningkatkan kepercayaan investor. Dengan sistem yang transparan dan aman, lebih banyak masyarakat akan tertarik untuk menggunakan bullion bank sebagai alternatif investasi.

Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan bullion bank. Pemerintah, bersama dengan otoritas keuangan dan industri perbankan, perlu melakukan kampanye edukasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme kerja bullion bank. Seminar, pelatihan, dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi emas melalui sistem yang lebih aman dan terintegrasi.

Dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada, pengembangan bullion bank di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, serta masyarakat. Dengan semakin kuatnya ekosistem keuangan berbasis emas, Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam perdagangan emas global, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh negeri.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi