Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kedung Jaya 1, Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyambutnya dengan penuh keceriaan. Presiden pun menyempatkan diri untuk membalas sapaan dan berinteraksi langsung dengan para siswa sebelum meninjau lokasi penyediaan makanan bergizi.

Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung makanan yang disiapkan untuk para siswa serta memastikan proses distribusinya berjalan dengan baik. Ia juga mengunjungi beberapa ruang kelas untuk menyaksikan langsung bagaimana anak-anak menerima dan menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak di Indonesia.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas,” ujarnya.

Selain meninjau program MBG, Presiden juga memantau jalannya proses belajar mengajar di SDN Kedung Jaya 1. Ia berbincang dengan siswa, memberikan motivasi, serta menekankan pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap awal program MBG, yang ditargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada 17,5 juta anak setiap harinya. Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji tambahan anggaran guna mempercepat perluasan program ini agar dapat menjangkau 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Ia menekankan bahwa program ini sejalan dengan visi untuk mencetak generasi muda yang kuat dalam kecerdasan, gizi, dan karakter.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan memperluas program ini. Ia bahkan siap mengalokasikan anggaran lebih besar dengan memangkas pengeluaran lain yang kurang mendesak, seperti perjalanan dinas luar negeri dan diskusi akademis yang tidak memiliki dampak langsung bagi rakyat.

“Yang penting bagi saya adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Kita bisa menghemat di tempat lain, tapi tidak untuk kepentingan anak-anak bangsa,” tegasnya.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritasnya, sekaligus memastikan bahwa implementasi MBG berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi generasi penerus bangsa.

Jakarta – Pemerintah terus memperketat regulasi guna menekan maraknya judi online (judol) di Indonesia.

Salah satu langkah yang didorong adalah pengetatan aturan terkait kartu SIM prabayar dan pembuatan paspor yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

Upaya ini dilakukan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan dalam praktik ilegal tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan memperoleh kartu SIM prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat sebagai salah satu faktor utama berkembangnya judi online.

Ia menekankan bahwa peredaran SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu harus diperketat.

“Banyak identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online. Jika sistem registrasi kartu SIM diperketat, maka ruang gerak pelaku judi online bisa dibatasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti operator seluler yang dinilai lebih mementingkan keuntungan dibanding membantu pemberantasan judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi judi online.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2025, pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten judi online.

“Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online,” ungkapnya.

Mayoritas konten tersebut tersebar di media sosial, terutama platform X.

Selain pemblokiran, pemerintah juga menggandeng berbagai platform digital untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat penghapusan konten yang berkaitan dengan judi online.

Kemkomdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menindak pelaku yang masih berusaha menyebarluaskan situs-situs judi.

Pemerintah juga memperketat pembuatan paspor untuk membatasi mobilitas pelaku judi online.

Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kemenimipas, Novan Indriyanto, menegaskan bahwa pihaknya lebih selektif terhadap pemohon paspor yang hendak bepergian ke negara-negara seperti Kamboja, yang dikenal sebagai pusat aktivitas judi online ilegal.

“Jika ada pemohon yang hendak bepergian ke negara dengan banyak pelaku judi online, kami akan lebih berhati-hati dalam verifikasi,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap bisa menekan praktik judi online secara lebih efektif dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan judi online di Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu pendidikan nasional dengan menyeimbangkan efisiensi anggaran dan kualitas pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program prioritas tetap berjalan meskipun dilakukan penyesuaian anggaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menegaskan bahwa program pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

Bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMK tetap tersedia, begitu pula tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta.

Gaji serta tunjangan pegawai Kemendikdasmen juga akan tetap terpenuhi.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tidak mengganggu keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti.

Penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Abdul Mu’ti menambahkan, alokasi hasil efisiensi tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program prioritas lainnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan program pendidikan tetap berjalan.

“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur sejumlah menteri yang memberikan pernyataan mengenai efisiensi pendidikan melalui media sosial.

Ia menegaskan bahwa efisiensi hanya menyasar alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik maupun SDM.

“Perintah Presiden sangat terang dan jelas. Bahkan telah dilakukan restrukturisasi kalau-kalau masih ada yang salah sasaran,” tegasnya dalam unggahan di X,

Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan bahwa langkah efisiensi tidak mengorbankan mutu pendidikan, melainkan menjadi upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah memastikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap ramah terhadap sektor pendidikan tanpa mengorbankan masa depan generasi bangsa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjamin program prioritas pendidikan tetap berjalan guna menjaga mutu dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD hingga SMK tetap dipenuhi.

Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta juga tetap tersedia dalam alokasi anggaran tahun 2025.

“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti

Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun tanpa mengganggu layanan pendidikan.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa anggaran yang telah disesuaikan tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program strategis lainnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan anggaran pendidikan tetap terjaga.

“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” katanya.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak dilakukan secara serampangan dan tidak akan mempengaruhi beasiswa maupun kesejahteraan tenaga pengajar.

“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung dengan pelayanan publik atau SDM,” jelasnya dalam unggahan di X,

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan masa depan pendidikan nasional.

Namun justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal melalui berbagai kebijakan strategis dan kolaborasi lintas lembaga.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa UMKM harus menjadi subsektor yang mampu berkembang dan naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna memastikan kualitas dan daya saing produk.

“UMKM harus menjadi subsektor ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas. Mengingat tren ekonomi kreatif yang berbasis padat cipta terus berkembang, kolaborasi dengan BPOM akan membantu usaha kecil naik kelas dan meningkatkan kualitas produk,” ujar Riefky.

Di tengah ketatnya persaingan akibat membanjirnya produk impor di pasar online, UMKM perlu mendapatkan dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan mampu memberdayakan masyarakat.

“Pemerintah harus memacu upaya pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif agar tidak tergerus persaingan dengan produk luar negeri yang murah,” katanya.

Selain itu, penguatan ekosistem UMKM juga perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif. Di Provinsi Banten, misalnya, Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2016 telah menjadi dasar perlindungan dan pengembangan UMKM. Anggota DPRD Banten H. Wawan Sumarwan menekankan pentingnya perda sebagai panduan strategis dalam memberdayakan UMKM dan koperasi.

“Keberhasilan usaha membutuhkan tekad yang kuat, fokus, dan ketekunan. Perda ini memberikan perlindungan serta peningkatan daya saing bagi pelaku usaha kecil dan koperasi,” jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa UMKM mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan yang diperlukan agar dapat bertahan di tengah persaingan global. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa lembaganya memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti Wellness Festival dan Program Desa Pangan Aman.

“BPOM siap mendukung peningkatan ekonomi melalui pengawasan dan sertifikasi produk UMKM,” ujarnya.

Oleh: Samsul Arifin *)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam kurun waktu 100 hari pertama, pemerintah telah mengambil kebijakan penghapusan utang UMKM dan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penguatan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, termasuk melalui program kredit usaha untuk sektor pertanian, perikanan, dan startup millennial. Dengan berbagai inovasi dan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah konkret yang juga diambil adalah pelibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan memastikan keterlibatan UMKM dalam program tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap awal, dengan penambahan anggaran yang akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Dalam upaya ini, koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program ini berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi UMKM di berbagai daerah.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antar-lembaga untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya melalui kolaborasi Bea Cukai dengan berbagai pemangku kepentingan. Bea Cukai Ternate, misalnya, melakukan kunjungan kerja ke perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dengan tujuan menyamakan visi dalam pembinaan UMKM. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kerja sama berkelanjutan akan dilakukan, termasuk dalam bentuk pertukaran data serta program pembinaan yang lebih terstruktur. Upaya ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih luas bagi UMKM dalam mengembangkan pasar dan meningkatkan kualitas produknya.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan asistensi kepada koperasi tani di Kabupaten Karimun. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM berbasis komunitas dan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan adanya pendampingan dari berbagai pihak, UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengakses fasilitas keuangan dan mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar domestik maupun internasional.

Pemerintah juga menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan ekspor produk UMKM melalui berbagai program yang memberikan peluang perluasan akses pasar global. Kementerian Perdagangan mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 5,22 juta pada Januari 2025 dalam penjajakan bisnis (business matching) bagi pelaku UMKM. Business matching ini dilakukan melalui perwakilan perdagangan di luar negeri dan mencakup sesi presentasi bisnis serta pertemuan langsung dengan pembeli. Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor menjadi salah satu inisiatif utama untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, menyebutkan bahwa transaksi pembelian yang tercatat sebesar USD 1,55 juta berasal dari Singapura, terutama untuk produk aneka rempah. Selain itu, nota kesepahaman (MoU) senilai USD 3,67 juta turut ditandatangani dengan berbagai pihak, termasuk Korea Selatan yang berkontribusi USD 1 juta dalam sektor produk kayu, alat medis, makanan olahan, hingga kendaraan listrik. Sepanjang Januari 2025, Kemendag telah menggelar 72 sesi business matching di 33 negara, melibatkan 196 pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti makanan dan minuman, furnitur, serta produk kesehatan.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran para pembina UMKM yang aktif mendampingi dan merekomendasikan pelaku usaha binaan mereka. Kemendag berencana untuk semakin memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan potensi ekspor. Pada Februari 2025, sebanyak 75 kegiatan business matching tambahan akan diselenggarakan dengan fokus pada produk furnitur, pertanian, perikanan, dan fesyen muslim. Optimisme tinggi menyertai langkah ini mengingat besarnya minat buyer terhadap produk Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan global, Kemendag tetap berkomitmen untuk mengawal realisasi setiap peluang hingga menjadi transaksi nyata. Dengan pendekatan sinergi, kolaborasi, dan inovasi, pemerintah terus mendukung UMKM dalam menembus pasar ekspor. Pada tahun 2024, ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 248,83 miliar dengan pertumbuhan signifikan pada sektor pertanian dan industri. Produk unggulan seperti kakao, besi dan baja, aluminium, serta kopi mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan daya saing yang semakin kuat di pasar internasional.

Selain upaya ekspor, pemerintah juga memberikan perhatian lebih pada peningkatan daya saing produk UMKM di dalam negeri. Melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produksi serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Keterlibatan platform digital dalam memasarkan produk-produk UMKM semakin diperluas, menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan strategi ini, UMKM tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga dipersiapkan untuk bersaing di kancah internasional.

Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan peningkatan ekspor dan pertumbuhan sektor UMKM, dampak positif dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM terus diperkuat, menjadikannya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan daya saingnya.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BUMN, terus berupaya mempercepat transformasi digital sektor ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Langkah ini bukan hanya sekadar strategi jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmennya terhadap digitalisasi UMKM dengan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD serta BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang bertujuan membantu UMKM naik kelas ke tingkat global. Langkah ini diambil agar para pelaku usaha kecil tidak hanya berkembang dalam lingkup domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional.

Chief Economist Asian Development Bank (ADB), Albert Francis Park, menilai bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam mengatasi keterbatasan modal dan akses pasar yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM. Dengan teknologi digital, UMKM dapat beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menekan biaya operasional yang sebelumnya menjadi hambatan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, BRI mengembangkan ekosistem digital seperti BRI LinkUMKM, yang kini digunakan oleh sekitar 8,9 juta pelaku usaha. Dengan hadirnya platform ini, pelaku UMKM memiliki wadah yang dapat membantu mereka dalam melakukan transaksi secara lebih mudah dan efisien. Selain itu, BRI juga mengelola 54 Rumah BUMN untuk mendukung pembentukan Digital Economy Ecosystem dan menghadirkan PARI (Integrated Commodity Platform), yang saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 85.298 pengguna.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa penggabungan BRI Microfinance Outlook dan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan ekonomi inklusif yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan strategi yang tepat, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) juga berkontribusi dalam mendukung digitalisasi UMKM melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM. Inovasi ini telah mendapatkan apresiasi dalam ajang BUMN Awards 2024 dengan penghargaan Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment.

PaDi UMKM merupakan marketplace B2B yang menghubungkan UMKM dengan pengadaan di BUMN dan sektor swasta, sehingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Dengan hadirnya platform ini, UMKM yang sebelumnya kesulitan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar kini memiliki peluang yang lebih luas.

Selain membantu UMKM dalam menjangkau pasar, PaDi UMKM juga memberikan solusi bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam memilih vendor serta menyederhanakan proses administrasi pengadaan. Dalam upayanya untuk terus berinovasi, Telkom meluncurkan fitur e-faktur pada Oktober 2024.

Fitur ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian nasional yang semakin transparan dan terstruktur dengan baik.

PaDi UMKM juga menawarkan skema pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pinjaman hingga Rp5 miliar hanya dengan menggunakan Purchase Order (PO) dan Invoice sebagai jaminan. Skema ini sangat membantu dalam memenuhi pesanan dengan tepat waktu tanpa mengganggu arus kas UMKM.

Dengan adanya solusi pembiayaan ini, UMKM tidak perlu lagi menghadapi kesulitan modal dalam memenuhi pesanan besar yang sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menegaskan bahwa PaDi UMKM bukan sekadar marketplace biasa, tetapi juga sebuah solusi digital yang mendukung pertumbuhan bisnis serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi UMKM di Indonesia.

Dalam sambutan penyerahan penghargaan BUMN Awards 2024, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BUMN untuk terus bertransformasi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Upaya transformasi digital yang dilakukan oleh BUMN bukan hanya berdampak pada efisiensi operasional perusahaan-perusahaan pelat merah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Sampai saat ini, ratusan ribu UMKM telah tergabung dalam PaDi UMKM dengan total transaksi mencapai Rp7 triliun, dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya adopsi digital dalam sektor UMKM.

Transformasi digital UMKM bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan digitalisasi, UMKM dapat memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Peran serta berbagai pihak dalam mendukung digitalisasi ini sangat diperlukan agar UMKM tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi dari berbagai pihak, digitalisasi UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Keberlanjutan program digitalisasi ini juga perlu diperkuat dengan edukasi dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pemerintah, BUMN, serta pelaku usaha diharapkan dapat terus bekerja sama dalam menciptakan inovasi dan solusi digital agar UMKM dapat berkembang lebih pesat dan bersaing di pasar global.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, digitalisasi UMKM diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di era digital.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Jakarta – Narkoba masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda. Berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan terus dilakukan secara masif di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan bebas narkoba. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Salah satu langkah nyata terlihat dari kerja sama BNN dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim., menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan mengedukasi mahasiswa dan masyarakat agar semakin sadar akan bahaya narkoba.

“Kami mendukung penuh program BNN dalam memerangi narkoba. Mahasiswa kami akan didorong untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan penelitian terkait narkoba,” ungkap Rektor.

Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, Brigjen. Pol. Christ Reinhard Pusung, juga memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan, keagamaan, dan pemerintah daerah. “Kami berencana bekerja sama dengan Kementerian Agama dan organisasi terkait untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional dalam memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan. Di tingkat universitas, pendidikan tentang bahaya narkoba akan diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk membentuk karakter kuat dan generasi muda yang tangguh.

Keterlibatan aktif dari berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas narkoba. Dengan peran generasi muda yang semakin aktif, Indonesia dapat menciptakan masa depan cerah yang bebas dari narkotika. Setiap individu berpotensi menjadi pelopor gerakan anti-narkoba yang menginspirasi masyarakat luas.

Jakarta – Pemberantasan narkoba di Indonesia memerlukan kolaborasi erat antar lembaga penegak hukum untuk dapat menanggulangi peredaran narkotika secara menyeluruh. Salah satu contoh sinergi yang dijalankan adalah antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala BNN, Marthinus Hukom, menekankan pentingnya peran PPATK dalam memerangi tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan jaringan narkotika.
“Kami telah meminta PPATK sebagai ketua Satgas TPPU untuk mengoptimalkan pemiskinan para pelaku jaringan narkotika,” ujar Marthinus.
Dengan sinergi yang kuat, satgas ini diharapkan dapat memutus mata rantai keuangan yang menjadi sumber kekuatan bisnis narkoba.
Tidak hanya itu, upaya pemberantasan narkoba juga melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, jaksa, dan pihak perbankan yang bekerja sama dalam menganalisis transaksi keuangan para pengedar. Marthinus menambahkan bahwa meskipun wacana pemiskinan sudah ada sejak lama, pelaksanaannya belum optimal karena masih adanya upaya para bandar narkoba untuk menyembunyikan aset mereka. Dengan adanya kolaborasi yang lebih intensif, diharapkan bisnis narkoba yang sudah mengakar dapat diberantas dengan lebih efektif.
Sinergi antar lembaga juga terlihat dalam langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi.
Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, menyampaikan pentingnya koordinasi dengan BNNK untuk mengawasi peredaran narkoba di dalam Lapas.
“Lapas Banyuwangi saat ini menampung banyak warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Oleh karena itu, kami terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas,” kata Mukaffi.
Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menjaga stabilitas dan menghindari keterlibatan lebih jauh dengan narkoba sangat penting.
Mukaffi menjelaskan bahwa dengan berbagi informasi, kedua instansi dapat bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi peredaran gelap narkoba yang semakin marak.
Kepala BNNK Banyuwangi, Kombes Faisol Wahyudi, menyatakan apresiasinya terhadap sinergitas yang terjalin.
“Sinergi antara BNNK dan Lapas adalah kunci utama dalam mewujudkan Banyuwangi yang bebas dari narkoba,” ungkap Faisol.
Dengan meningkatkan kerja sama lintas sektor ini, diharapkan upaya pemberantasan narkoba akan lebih maksimal dan terarah.
Sinergitas antara berbagai lembaga penegak hukum ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Hanya dengan kerjasama yang solid, langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih efektif dapat diterapkan untuk memutus peredaran narkoba yang merusak bangsa.