Monthly Archives: Februari 2025

Oleh: Nur Amalia S*)

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Dengan asupan gizi yang memadai, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025 di Kota Sorong, program ini telah diterapkan di hampir 300 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai hampir 60 ribu siswa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi prestasi akademik siswa adalah kondisi fisik mereka saat belajar. Menurutnya, banyak anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi lapar, yang berakibat pada menurunnya tingkat konsentrasi dan daya serap mereka terhadap materi pelajaran. Oleh karena itu, dengan adanya MBG, setiap anak dapat menerima asupan nutrisi yang cukup sehingga mereka dapat belajar lebih fokus dan optimal.

Selain berdampak langsung pada kesehatan dan konsentrasi belajar, program ini juga memberikan manfaat tambahan bagi perkembangan karakter anak-anak. Dengan adanya jadwal makan yang teratur dan pengawasan gizi, siswa belajar mengenai pentingnya pola makan sehat, kebersihan, serta disiplin dalam menjalankan rutinitas harian. Para pendidik di sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat program ini juga mengakui adanya perubahan positif dalam sikap dan semangat belajar siswa.

Kepala Sekolah SD Negeri 24 Rufei, Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, mengungkapkan bahwa sejak program ini berjalan, para siswa terlihat lebih antusias saat jam makan tiba. Ia menjelaskan bahwa setelah mendapatkan makanan bergizi, anak-anak menunjukkan peningkatan dalam semangat belajar, lebih fokus di kelas, dan lebih aktif dalam bertanya serta berpartisipasi dalam diskusi. Menurutnya, perubahan ini merupakan dampak nyata dari peningkatan asupan nutrisi yang didapatkan melalui MBG. Ia juga berharap agar program ini terus berlanjut dengan tambahan asupan gizi seperti susu untuk semakin melengkapi kebutuhan nutrisi siswa.

Peningkatan semangat dan konsentrasi siswa juga dirasakan oleh Mince Kambu, Kepala Sekolah SD Negeri 9 Kota Sorong. Ia menyebut bahwa sebelum adanya program ini, banyak siswa yang mudah merasa lelah dan sulit fokus, terutama pada pelajaran yang membutuhkan pemikiran logis seperti matematika. Namun, sejak siswa rutin menerima makanan bergizi, mereka lebih bersemangat dalam belajar dan bahkan menunjukkan peningkatan kehadiran di sekolah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kecukupan gizi yang diterima anak-anak melalui program ini akan berkontribusi pada peningkatan kecerdasan intelektual mereka. Ia menjelaskan bahwa jika anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup sejak dini, maka pertumbuhan otak mereka akan lebih optimal, sehingga diharapkan generasi mendatang memiliki rata-rata IQ di atas 120. Menurutnya, jika tingkat kecerdasan intelektual penduduk Indonesia meningkat, maka tujuan besar untuk menciptakan Generasi Emas 2045 dapat lebih mudah terwujud.

Dalam kunjungannya ke PAUD Terpadu Asoka di Kota Makassar, Menko Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya variasi menu dalam program MBG. Ia mengamati bahwa preferensi makanan anak-anak di setiap daerah berbeda-beda. Menurutnya, program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan yang disukai anak-anak, tetapi juga harus memastikan bahwa mereka mendapatkan kombinasi nutrisi yang seimbang, termasuk protein, karbohidrat, sayuran, dan buah.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program ini, dan jumlahnya akan terus meningkat hingga mencapai Rp171 triliun pada akhir tahun 2025. Prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari keluarga menengah ke bawah atau daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi. Dengan cara ini, program dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan dalam hal pemenuhan gizi.

Selain meningkatkan kecerdasan anak-anak, program MBG juga memiliki manfaat sosial yang lebih luas. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan angka putus sekolah dapat berkurang karena anak-anak lebih termotivasi untuk hadir di sekolah. Di sisi lain, program ini juga membantu perekonomian masyarakat sekitar, terutama para petani dan peternak lokal yang menjadi pemasok bahan pangan bagi program ini.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan target agar seluruh sekolah yang membutuhkan dapat menikmati manfaat MBG pada akhir tahun 2025. Pemerintah memiliki komitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, berbagai kebijakan lain juga sedang dijalankan, termasuk redistribusi guru ke sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan, pemberian insentif bagi guru honorer, serta pengurangan beban administrasi guru agar mereka dapat lebih fokus dalam mengajar dan membimbing siswa.

Melalui program MBG dan berbagai kebijakan pendukung lainnya, diharapkan Indonesia dapat mencetak generasi yang lebih cerdas, sehat, dan siap bersaing di kancah global. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan melalui kebijakan yang tepat, pemerintah berusaha memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau lokasi tempat tinggal mereka. Program ini bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.

*)Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Gizi asal Makassar

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mendukung program-program prioritas pemerintah secara optimal.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kebijakan efisiensi ini sebagai langkah positif yang dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sementara yang lain mungkin dirugikan, tetapi setidaknya arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang diinginkan pemerintah,” ujarnya.

Namun, ia juga memberikan catatan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, realokasi belanja negara dapat menekan pertumbuhan ekonomi.

“Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan berdampak besar pada sektor perhotelan dan transportasi,” jelas Wijayanto.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif.

Belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat harus tetap diperkuat.

“Seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, perbaikan sektor kesehatan, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Sri Mulyani.

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, mengapresiasi langkah efisiensi besar-besaran ini. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah positif dalam pengelolaan keuangan negara.

“Sebagai penasihat, saya sangat mengapresiasi upaya efisiensi anggaran yang besar-besaran dilakukan. Karena saya juga pernah memimpin kementerian, kadang merasa anggaran kita kurang efisien,” kata Bambang.

Bambang bahkan mencontohkan pengalamannya saat bekerja di Islamic Development Bank di Jeddah, di mana pertemuan dan rapat hanya menyediakan air putih atau teh tanpa konsumsi tambahan.

Ia melihat kebiasaan sederhana seperti ini dapat diterapkan di berbagai aspek pengeluaran pemerintah untuk menekan biaya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah, termasuk konsumsi yang bersumber dari anggaran, berperan sebagai stimulus ekonomi. “Ketika ada anggaran, itu sebenarnya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Bambang, pemotongan anggaran besar-besaran membuat pertumbuhan ekonomi 2025 tidak bisa lagi hanya bergantung pada konsumsi, terutama setelah berakhirnya periode pemilu.

“Keberhasilan eksekusi program prioritas seperti makanan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah akan menjadi kunci stabilitas ekonomi,” tegasnya.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat industri penjaminan sebagai strategi utama dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Melalui akses permodalan yang lebih luas dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Terkait hal itu, Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, menegaskan pentingnya penguatan SDM UMKM.

Menurutnya, pelaku usaha perlu menguasai manajemen keuangan berbasis teknologi digital guna meningkatkan daya saing mereka.

“Teknologi digitalisasi akan memudahkan dalam membuat cash flow yang baik, yang bisa diperoleh melalui berbagai pelatihan,” ujar Niken.

Sabilil Hakimi Abizuar, Senior Business Development Kementerian UMKM, turut menyoroti pentingnya daya tahan dan ketangguhan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Ia menekankan bahwa perubahan pola pikir dari sekadar mencari pendapatan menjadi penciptaan profit yang lebih besar merupakan kunci bagi UMKM untuk berkembang.

“Untuk naik kelas, UMKM harus mengubah mindset dari sekadar mencari uang menjadi menciptakan profit lebih besar. Program Sapa UMKM hadir untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan agar lebih mendukung UMKM,” kata Sabilil.

PT Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan kredit juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung UMKM dan koperasi.

Kepala Divisi Bisnis Jamkrindo, Wahyu Hidayatullah, mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, realisasi penjaminan kredit telah mencapai Rp300 triliun, dengan kapasitas yang masih terbuka lebih dari Rp200 triliun.

“Jamkrindo menjamin UMKM yang layak usaha. Kami berharap proses pemulihan berjalan lancar agar penjaminan kredit semakin sehat dan berkelanjutan,” jelas Wahyu.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan komunitas usaha, transformasi UMKM menuju skala yang lebih besar semakin terbuka lebar.

Optimalisasi industri penjaminan diyakini akan mempercepat pemerataan ekonomi serta mendukung target Indonesia Emas 2045 sebagai visi nyata yang dapat dicapai. (*)

Oleh : Tariq Gibran )*

Judi online telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami kerugian finansial, tetapi juga merembet ke masalah sosial yang lebih luas. Maraknya promosi judi online semakin memperburuk situasi, menjerat banyak orang dalam ilusi keuntungan instan yang pada akhirnya berujung pada kehancuran ekonomi dan mental mereka, sehingga diperlukan kolaborasi bersama untuk memberantas kejahatan tersebut.

Fenomena judi online semakin meresahkan dan terlihat dengan banyaknya konten judi online yang beredar di berbagai platform digital. Komika Pandji Pragiwaksono, misalnya, mengungkapkan bahwa dirinya turut menjadi korban akibat penyalahgunaan kontennya untuk promosi judi online tanpa izin.

Selain itu, kolom komentar di media sosialnya pun dipenuhi oleh spam promosi judi. Pandji menilai bahwa masyarakat sebenarnya memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai bahaya judi online dan kisah para korban. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam melaporkan iklan serta promosi judi online agar bisa diberantas secara menyeluruh.

Selain merugikan individu secara finansial, judi online juga menimbulkan dampak psikologis yang serius. Banyak korban yang terjerat dalam siklus kecanduan, di mana mereka terus menerus berharap mendapatkan keuntungan besar, padahal kenyataannya justru semakin terjerumus dalam utang dan kehancuran ekonomi. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Barat, Windy Prihastari Harisson, menegaskan bahwa judi online tidak hanya mengancam kesejahteraan individu, tetapi juga mengganggu keamanan sosial. Upaya pemberantasan dengan cara menutup situs atau memblokir rekening tetap perlu diapresiasi, namun akar masalahnya terletak pada adiksi yang tinggi terhadap perjudian daring.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam memerangi judi online mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi kepada masyarakat. Kampanye literasi digital menjadi salah satu solusi utama yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif judi online.

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Windy Prihastari menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak mudah terjebak dalam ilusi keuntungan instan yang ditawarkan oleh judi online. Meningkatkan pemahaman terhadap literasi digital dapat menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran praktik perjudian daring ini.

Selain dari sisi edukasi, persoalan lain yang perlu diatasi adalah maraknya iklan judi online yang kerap muncul di berbagai platform digital. Direktur Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa penyebaran iklan judi online bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi pemasaran yang memanfaatkan celah regulasi dalam ekosistem digital. Penyedia judi online menggunakan algoritma untuk menargetkan pengguna yang pernah mencari informasi terkait perjudian atau pinjaman online, sehingga mereka menjadi sasaran utama iklan semacam ini.

Dengan semakin canggihnya teknologi digital, penyebaran iklan judi online menjadi semakin masif dan sulit dikendalikan. Algoritma platform digital terus mempelajari perilaku pengguna, sehingga individu yang pernah mengakses atau mencari informasi terkait judi akan semakin sering menerima iklan serupa. Hal ini menambah tantangan dalam upaya memberantas judi online, karena semakin sulit bagi masyarakat untuk menghindari eksposur terhadap promosi perjudian daring.

Dalam menghadapi permasalahan ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital menjadi sangat penting. Pemerintah perlu terus memperketat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap konten yang beredar di dunia maya. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam melaporkan dan menolak segala bentuk promosi judi online yang mereka temui. Kesadaran kolektif dan kepedulian sosial menjadi faktor kunci dalam melawan maraknya judi daring di Indonesia.

Selain itu, peran keluarga juga sangat penting dalam mencegah anggota keluarga terjerumus dalam judi online. Orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada anak-anak dan remaja mengenai bahaya judi online. Lingkungan keluarga yang penuh dengan komunikasi terbuka dan dukungan emosional dapat menjadi benteng awal dalam mencegah generasi muda tergoda oleh jebakan perjudian daring.

Dunia pendidikan juga memiliki peran besar dalam membangun kesadaran akan bahaya judi online. Sekolah dan perguruan tinggi dapat memasukkan materi literasi digital serta dampak negatif perjudian dalam kurikulum mereka. Tak hanya itu, Media massa juga memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang edukatif terkait bahaya judi online. Dengan adanya pemberitaan yang transparan mengenai kasus-kasus judi online serta kisah nyata para korban, diharapkan masyarakat semakin sadar akan ancaman yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini.

Dalam menghadapi tantangan besar ini, langkah kecil yang dilakukan oleh setiap individu dapat memberikan dampak yang signifikan. Mulai dari tidak tergoda untuk mencoba judi online, melaporkan iklan atau promosi perjudian yang ditemukan, hingga mengedukasi orang-orang di sekitar mengenai bahaya judi daring, semuanya adalah kontribusi berharga dalam upaya pemberantasan praktik ilegal ini.

Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu dalam memerangi judi online. Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, media, dunia pendidikan, dan platform digital, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari jebakan perjudian daring. Setiap langkah kecil yang dilakukan akan membawa perubahan besar dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online.

)* Penulis adalah kontributor Pusat Literasi Media dan Informasi

*) Oleh : Andi Mahesa

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) telah mengambil langkah signifikan dalam memberantas judi online, yang semakin marak di dunia digital. Keputusan ini adalah bentuk komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian ilegal ini.

Dalam kurun waktu 100 hari sejak kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Kemkomdigi berhasil menurunkan lebih dari 880.000 konten terkait judi online dari berbagai platform digital. Ini adalah capaian yang luar biasa dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online. Penting bagi masyarakat untuk bertindak tegas terhadap judi online yang merusak tatanan sosial dan ekonomi kita. Dalam 100 hari pertama, Kemkomdigi berhasil menurunkan 882.352 konten judi online dari berbagai platform digital. Sebagian besar konten tersebut berasal dari situs web dan alamat IP yang telah diblokir, sementara sisanya tersebar di media sosial dan platform digital lainnya.

Langkah ini tidak hanya membatasi ruang gerak para pelaku judi online, tetapi juga mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa depan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, judi online kerap kali memanfaatkan celah digital untuk meraup keuntungan dengan menargetkan individu yang rentan, terutama generasi muda. Maka, pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas.

Selain itu, upaya pemberantasan judi online juga didukung oleh penemuan mengejutkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkapkan bahwa hasil dari judi online yang melibatkan Indonesia mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp28 triliun. Uang hasil judi online ini, sayangnya, banyak yang disalurkan ke luar negeri, sebuah transaksi ilegal yang merugikan perekonomian negara. Dalam menghadapi hal ini, PPATK bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri untuk mengusut tuntas aliran dana ilegal tersebut dan meminimalisir kerugian ekonomi yang lebih besar.

Peran PPATK dalam mengungkap transaksi judi online yang bernilai puluhan triliun rupiah menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dalam era digital ini. Judi online tidak hanya berdampak pada individu yang terjerat dalam permainan tersebut, tetapi juga merusak sistem perekonomian negara, dengan sejumlah besar uang yang dipindahkan secara ilegal ke luar negeri. Tanpa langkah tegas dan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, ancaman ini akan terus berkembang.

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas judi online harus diapresiasi sebagai langkah yang tepat menuju era digital yang lebih sehat. Kolaborasi antara Kemkomdigi, PPATK, aparat penegak hukum, dan berbagai platform digital adalah model kerja sama yang efektif untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif. Dengan terhapusnya sejumlah besar konten judi online, ruang gerak para pelaku pun semakin terbatas, dan akses masyarakat terhadap informasi yang positif semakin terbuka lebar.

Namun, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan menghapus konten-konten ilegal. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, serta memperkuat pengawasan di platform digital. Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan internet, menghindari jebakan judi online, dan memilih konten yang mendidik serta membangun. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus melibatkan sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, untuk meningkatkan sistem keamanan dan memfasilitasi pelaporan konten ilegal yang merugikan.

Pemberantasan judi online ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat secara digital. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, tantangan terkait dengan penyalahgunaan internet semakin nyata. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dari konten yang dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial mereka. Judi online, sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan digital, bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menghancurkan mentalitas generasi muda, yang seharusnya menjadi aset penting bagi pembangunan bangsa.

Pemerintah telah membuktikan bahwa mereka mampu mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengatasi masalah ini. Namun, keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penanganan masalah ini harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar dampak negatif dari judi online dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat menikmati internet yang lebih sehat dan aman.

Sebagai bagian dari masyarakat digital yang semakin berkembang, diharapkan akan terus mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Ini adalah langkah nyata menuju masyarakat digital yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh negatif. Bersama-sama, mari ciptakan dunia maya yang lebih aman, produktif, dan penuh manfaat bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

JAKARTA – Pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama kebijakan ini adalah memperkuat sektor produktif dan mendukung transformasi digital guna meningkatkan daya saing nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci dalam memperkuat sektor produktif dan meningkatkan kinerja birokrasi.

“Pemangkasan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dalam mendukung sektor produktif serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur negara,” ujar Rini

Ia juga menambahkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya efisiensi ini.

“Modernisasi sistem kerja birokrasi melalui transformasi digital akan menekan biaya operasional dan meningkatkan efektivitas layanan publik, sehingga sektor produktif mendapatkan dukungan maksimal dari kemajuan teknologi informasi,” jelas Rini.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini ditetapkan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBN 2024. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada 2025 dilakukan untuk mengalihkan dana ke program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Alokasi anggaran harus difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta penguatan sektor kesehatan yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja negara, tetapi juga memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak nyata bagi pembangunan nasional.

“Penggunaan APBN harus lebih tepat sasaran agar investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur nasional.

“Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, proyek infrastruktur tetap berjalan optimal karena perencanaan keuangan dilakukan secara matang. Hal ini untuk memastikan setiap proyek strategis selesai tepat waktu dan tetap mendukung perekonomian,” tegas Dody.

Dody juga menjelaskan bahwa optimalisasi anggaran dilakukan secara transparan dan efektif.

“Kami memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat terintegrasi dengan sistem irigasi guna mendukung sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan,” tambah Dody.

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam membangun desa, memberantas kemiskinan, dan meratakan perekonomian menunjukkan hasil positif.

Lembaga The Republic Institute merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil survei tersebut menempatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sebagai menteri terbaik dalam aspek tersebut.

Survei yang dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden ini menunjukkan bahwa Yandri Susanto memperoleh tingkat kepuasan sebesar 75,5%.

Kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan desa dan swasembada pangan dari desa menjadi faktor utama tingginya kepuasan publik.

“Program aksi bangun desa dan swasembada pangan telah mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” ujar Yandri dalam keterangannya.
Tak hanya itu, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan kerja dan menginap di rumah warga dinilai memperkuat kedekatan pemerintah dengan masyarakat desa.

“Interaksi langsung dengan masyarakat pedesaan memungkinkan evaluasi program secara nyata serta memastikan kebutuhan warga dapat dipenuhi dengan optimal,” tambahnya.

Selain Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga mendapatkan apresiasi tinggi dalam kontribusi mereka terhadap pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan.

Survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Saifullah Yusuf sebesar 71,6%, sedangkan Muhaimin Iskandar mencapai 70,5%.

Dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

“Kita harus mengubah mindset. Program Keluarga Harapan dan Kelompok Penerima Manfaat bukan sekadar bantuan sosial, tetapi harus berorientasi pada pemberdayaan. Masyarakat harus diarahkan untuk berproduksi,” ungkap Agus.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

“Pelatihan bukan sekadar seremoni, tetapi harus aplikatif agar masyarakat siap bekerja atau berwirausaha,” kata Nyanyang Haris.

Kementerian Sosial terus mendorong program pemberdayaan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dalam menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai prioritas nasional.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi dapat teratasi secara berkelanjutan. (*)

Oleh: John Hendrik )*
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan dan program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa program pelayanan publik, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas medis, tetap berjalan tanpa hambatan. Bahkan, pemerintah telah menyesuaikan anggaran agar program prioritas dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif dengan fokus pada belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengeluaran operasional lainnya. Pemerintah telah menetapkan bahwa pengurangan anggaran ini tidak akan berdampak pada sektor esensial, melainkan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana negara. Di Kementerian Kesehatan, misalnya, perjalanan dinas dikurangi, dan pejabat eselon I diinstruksikan untuk menyesuaikan kebijakan perjalanan guna mendukung penghematan tanpa mengurangi produktivitas kerja.

Untuk tahun 2025, Kementerian Kesehatan mengelola anggaran sebesar Rp 105,7 triliun dengan kebijakan efisiensi yang mencapai Rp 19 triliun. Langkah ini dilakukan dengan cermat agar tetap memastikan keberlanjutan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif guna memperkuat ketahanan fiskal.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan kebijakan fiskal nasional yang menekankan optimalisasi anggaran demi mendorong pembangunan berkelanjutan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa efisiensi anggaran bertujuan agar belanja negara lebih terarah pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, serta peningkatan layanan kesehatan.

Kementerian Sosial juga mengadopsi langkah serupa dengan mengoptimalkan belanja operasional tanpa mengurangi program bantuan sosial. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo memastikan bahwa bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berjalan tanpa hambatan. Pemerintah juga menyesuaikan mekanisme distribusi bantuan agar semakin efektif dan tepat sasaran.

Selain sektor kesehatan dan sosial, efisiensi anggaran diterapkan di berbagai kementerian dan lembaga untuk mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Dalam kebijakan ini, belanja untuk kegiatan seremonial, rapat, seminar, serta pengadaan alat tulis kantor dikurangi secara signifikan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meskipun banyak pos anggaran yang disesuaikan, pemerintah memastikan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Efisiensi bukan berarti pemangkasan tanpa arah, melainkan optimalisasi agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal.

Pemerintah juga mendorong transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran. Digitalisasi dalam pemantauan anggaran diperkuat guna memastikan bahwa dana negara digunakan secara optimal dan memberikan hasil yang diharapkan. Langkah ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga strategi nasional dalam memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, kebijakan efisiensi anggaran menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan cermat agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Efisiensi ini juga menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih efektif. Dengan menekan pengeluaran yang kurang mendesak, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini tidak sekadar pemangkasan belanja, tetapi juga refleksi dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dengan langkah yang tepat, efisiensi anggaran dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara serta memastikan pembangunan berjalan optimal demi kemajuan bangsa.
)* Pengamat Kebijakan Publik dari Pancasila Madani Institute