Monthly Archives: Februari 2025

Oleh : Karenina Lovita )*
Pemerintah terus mengupayakan pemerataan ekonomi dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai strategi telah dijalankan, mulai dari kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi digital. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM untuk berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar dalam mencapai target Indonesia Emas 2045.

Pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan komunitas usaha guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah menilai bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor esensial dalam mendorong kemajuan UMKM. Pelaku usaha perlu memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dan bisnis secara profesional agar mampu bertahan serta berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis.

Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, Niken Wulandari, menegaskan bahwa digitalisasi dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pencatatan arus kas yang lebih rapi dan transparan, sehingga pengelolaan usaha menjadi lebih efektif. Peningkatan kompetensi melalui berbagai program pelatihan juga dinilai mampu mempercepat akselerasi UMKM menuju skala yang lebih besar.

Selain aspek keuangan, mentalitas dan daya tahan pelaku usaha turut menjadi perhatian utama dalam proses transformasi ekonomi. Senior Business Development Kementerian UMKM, Sabilil Hakimi Abizuar, menilai bahwa UMKM perlu memiliki pola pikir yang lebih strategis dalam mengembangkan usahanya. Bukan sekadar mengejar pendapatan, tetapi juga harus fokus pada penciptaan profit yang lebih besar untuk mendukung keberlanjutan bisnis.

Melalui program Sapa UMKM, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar lebih percaya diri dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Selain penguatan SDM, pemerintah juga menggandeng berbagai lembaga penjaminan untuk memastikan kelancaran akses permodalan bagi UMKM. PT Jamkrindo sebagai salah satu institusi yang berperan dalam sektor ini terus berkomitmen untuk memberikan layanan penjaminan kredit yang lebih luas bagi UMKM, koperasi, dan sektor usaha lainnya.

Hingga akhir 2024, realisasi penjaminan yang telah dicapai Jamkrindo mencapai Rp300 triliun, dengan kapasitas penjaminan yang masih terbuka lebih dari Rp200 triliun. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI), Ir. Sharmila Yahya, turut menyoroti pentingnya peran lembaga penjaminan dalam mendukung stabilitas harga dan menekan inflasi. Dengan membentuk kelompok Sahabat Usaha Rakyat (Sahara) di setiap kelurahan, INKOWAPI telah menyalurkan modal dalam bentuk barang dagangan bagi UMKM guna memastikan kesinambungan usaha mereka.

Dukungan dari lembaga penjaminan seperti Jamkrindo menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Melalui mekanisme ini, pelaku UMKM memiliki akses permodalan yang lebih fleksibel tanpa terbebani risiko yang terlalu besar, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya.

Selain dukungan permodalan, penguatan UMKM juga dilakukan melalui program pelatihan dan kurasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas peluang pasar. Mantan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa pelatihan UMKM dan kurasi produk berperan penting dalam membuka peluang ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Peluncuran program UMKM Start Up di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung transformasi UMKM ke arah yang lebih profesional dan kompetitif. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menerima evaluasi langsung dari kurator terkait berbagai aspek produk mereka, mulai dari tampilan kemasan, branding, rasa, warna, bentuk, hingga legalitas. Masukan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka.

Lebih lanjut, program ini juga memberikan bimbingan dalam menemukan dan mempraktikkan peluang usaha yang berkelanjutan. Dengan pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM dapat membangun konsep diri yang lebih kuat, meningkatkan motivasi sebagai entrepreneur, serta beradaptasi dengan tren bisnis digital guna memperluas jangkauan pasar mereka di tingkat nasional maupun global.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas usaha menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi. Dengan dukungan yang terintegrasi, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Optimalisasi industri penjaminan tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek dalam menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi fundamental untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak pada UMKM agar mereka dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Langkah-langkah konkret yang telah diterapkan saat ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih luas, peningkatan keterampilan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital, target menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang kuat dan merata semakin dekat untuk dicapai.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Dalam upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah stunting dan gizi buruk di kalangan anak-anak dan ibu.

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran, Diah Dwi Utami menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait gizi.

“Sekitar 4,5 juta anak masih mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif akibat kekurangan gizi. Stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang, seperti penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas di kemudian hari,” ujar Diah.

Menurutnya, ketidakmerataan akses terhadap makanan bergizi, terutama di daerah pedesaan, daerah terpencil, dan bagi keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah, masih menjadi hambatan besar.

“Maka dari itu, Program MBG menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat konsumsi pangan yang sehat, serta kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Harapannya, program ini dapat memperbaiki daya saing pekerja, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” tambah Diah.

Program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat mendukung tumbuh kembang anak-anak.

“Program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan prestasi belajar mereka. Dengan menciptakan generasi yang sehat, diharapkan dapat mengurangi angka stunting, meningkatkan fokus belajar siswa, serta menghasilkan generasi masa depan yang lebih cerdas dan produktif,” ujar Eddy.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pembangunan nasional di berbagai sektor, termasuk kesehatan.

“Program MBG dirancang untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Gizi yang baik adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan bangsa yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan,” tegas Muazzim.

Program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan, agar tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi yang menghambat mereka untuk tumbuh dengan optimal.

JAKARTA – Dukungan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Presiden Prabowo sendiri menyampaikan kebahagiaannya saat meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Prabowo mengungkapkan rasa senangnya melihat anak-anak menikmati makanan bergizi yang disediakan.

“Melihat antusiasme anak-anak saat menerima dan menikmati makanan bergizi di sekolah adalah kebahagiaan tersendiri. Senyum dan keceriaan mereka mencerminkan harapan besar bagi masa depan Indonesia,” ucapnya.

Presiden juga menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana generasi yang sehat dan cerdas menjadi kunci utama pembangunan bangsa.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program MBG di Kota Makassar. Kapoksi Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini adalah inisiatif dari Bapak Presiden sebagai langkah nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini, masih banyak kelompok yang sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup,” ujar Ashabul.

Ia juga menyoroti angka stunting di Indonesia yang masih cukup tinggi, yaitu 21,7 persen, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara. Dengan adanya Program MBG, diharapkan angka ini bisa berkurang secara signifikan.

Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), turut menyampaikan dukungannya terhadap Program MBG. Menurutnya, implementasi program ini di tingkat daerah harus dilakukan secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami siap menjalankan kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, dengan maksimal. Ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar,” kata Appi.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta media untuk bersinergi dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program ini.

Dukungan terhadap Program MBG juga datang dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Bengkulu. Ketua DPD Persagi Bengkulu, Dr. Emy Yuliantini, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini.

“Persagi selalu siap berkolaborasi dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Dr. Emy.

Oleh: Feronika Jasin)*
Di tengah tantangan perekonomian yang semakin berat, akses terhadap makanan bergizi menjadi salah satu isu utama bagi masyarakat. Kebutuhan gizi yang memadai sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas setiap individu. Namun, tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses makanan bergizi karena berbagai kendala, seperti harga yang terus melonjak dan kesulitan ekonomi.

Sejumlah daerah di Indonesia mulai melaksanakan program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Program ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada makanan yang sehat dan bergizi, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka malnutrisi yang masih cukup tinggi di beberapa daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih. Terutama dalam konteks tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, yakni menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan produktif. Pada dasarnya, kualitas gizi yang baik adalah salah satu pilar utama untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki daya saing tinggi.

Program makan bergizi gratis ini, yang digagas oleh Presiden Prabowo, merupakan langkah yang cukup konkret untuk mengatasi salah satu permasalahan besar di Indonesia, yaitu gizi buruk dan malnutrisi. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kualitas pendidikan, produktivitas, dan pada akhirnya daya saing bangsa. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi, misalnya, memiliki potensi yang lebih kecil untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif. Oleh karena itu, memastikan setiap lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi menjadi hal yang sangat penting.

Pemberian makan bergizi gratis tidak hanya sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi juga berfokus pada kualitas makanan yang diberikan. Makanan tersebut disusun dengan memperhatikan komposisi gizi yang tepat, agar dapat memenuhi kebutuhan tubuh untuk tumbuh kembang, serta menjaga daya tahan tubuh. Melalui program ini, diharapkan masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia, mendapatkan manfaat yang signifikan dalam menjaga kesehatan.

Langkah Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dalam memimpin langsung pembagian 592 paket makan siang bergizi di dua sekolah dasar di Makassar merupakan sebuah contoh nyata tentang bagaimana lembaga kepolisian tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, tetapi juga ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, pembagian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah ini menjadi bagian dari program pemerintah pusat yang memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa.

Kombes Pol Arya Perdana menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap program kesejahteraan yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dalam konteks pembangunan suatu bangsa, kesejahteraan anak-anak adalah hal yang tak bisa diabaikan. Anak-anak adalah aset terbesar bagi masa depan negara, dan pemenuhan kebutuhan gizi yang baik sejak dini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan tumbuh dan berkembang di masa depan. Dengan memberikan makanan bergizi secara langsung kepada anak-anak, bukan hanya membantu mereka untuk tetap sehat dan kuat, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap kesempatan belajar dan berkembang secara maksimal.

Makan bergizi yang disediakan biasanya mengandung berbagai jenis nutrisi penting, seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya permasalahan kesehatan yang timbul akibat pola makan yang tidak seimbang, seperti tengkes atau stunting pada anak, obesitas, hingga penyakit tidak menular. Dengan menyediakan makanan sehat secara gratis, program ini turut membantu menekan angka penyakit yang berhubungan dengan gizi buruk dan tidak seimbang.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Andi Kirana mengtakan komitmen kepolisian dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di wilayahnya patut diapresiasi. Dalam peranannya yang lebih dikenal sebagai penjaga keamanan, kepolisian juga seharusnya memiliki kontribusi dalam kesejahteraan sosial masyarakat, terutama generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak. Komitmen Polres Aceh Barat ini sejalan dengan tujuan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Direktur eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyorot implementasi program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Agung, program ini patut diapresiasi karena merupakan satu-satunya kebijakan yang berpihak pada hak dasar dan masa depan anak Indonesia, yang berbeda dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Agung pun berharap implementasi program Makan Bergizi Gratis ini bisa konsisten dan tidak ada celah kesalahan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah dan berbagai lembaga terkait memiliki peran penting dalam keberhasilan program ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan tidak terhambat. Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung pada pemantauan yang ketat serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan selalu sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi PT Agrasia

Jakarta – Masyarakat menyambut baik program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan puskesmas dalam menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyatakan bahwa setiap puskesmas akan melayani maksimal 30 orang per hari untuk pemeriksaan kesehatan.

“Pada tahap awal, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan kuota 30 orang per hari. Namun, jika nantinya kami mampu melayani lebih banyak, tentu kuota tersebut akan ditambah,” ujar Ani.

Puskesmas di Jakarta telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan pasien, termasuk menyediakan ruangan khusus bagi peserta pemeriksaan kesehatan gratis.

“Beberapa puskesmas bahkan memberikan layanan tambahan. Teman-teman sekuriti juga siap membantu warga yang kesulitan atau belum mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile,” jelasnya.

Ani menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile dan mengisi riwayat kesehatan sebelum datang ke puskesmas.

“Kami berharap masyarakat melakukan registrasi online terlebih dahulu agar proses pemeriksaan di puskesmas bisa berjalan lebih cepat,” katanya.

Program ini difokuskan untuk pemeriksaan atau skrining kesehatan tanpa tindakan medis langsung.

Ani menjelaskan bahwa pemeriksaan hanya mencakup cek kesehatan, seperti pemeriksaan gigi.

“Misalnya ada gigi yang berlubang kecil, meskipun belum terasa sakit, pasien akan diberikan edukasi dan dapat mendaftar terapi lanjutan di kemudian hari,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, turut memberikan perhatian terhadap program ini.

Ia meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pengobatan lanjutan setelah program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai.

“Pemerintah harus siap dengan peningkatan pelayanan kesehatan kuratif pasca-PKG, terutama di tengah pengurangan anggaran sektor kesehatan,” katanya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati, menegaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

“Layanan kesehatan tanpa biaya ini adalah bagian penting dalam mewujudkan generasi emas 2045 dan sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945,” jelas Adita.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah Indonesia untuk menerapkan layanan kesehatan yang setara dengan negara-negara maju.

“Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus berani mengikuti langkah negara-negara lain yang sudah melaksanakan program serupa,” tambahnya.

Kementerian Kesehatan turut memantau pelaksanaan program ini di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur.

Pemerintah berharap inisiatif ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan nasional.

Oleh :  Gita Oktaviani )*

Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui berbagai program strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, terutama UMKM, mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Salah satu langkah konkret yang sedang dijalankan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana pelaku UMKM akan mendapatkan dukungan berupa skema pembiayaan yang dapat membantu kelancaran bisnis mereka.

Skema ini diharapkan mampu mengatasi kendala utama yang kerap dihadapi UMKM, yakni permodalan dan cash flow yang terbatas, terutama ketika pembayaran dari pemerintah mengalami keterlambatan. Dengan adanya bridging modal kerja, pelaku usaha bisa terus beroperasi tanpa harus terbebani kendala finansial yang berpotensi menghambat keberlanjutan bisnis mereka.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya bridging modal kerja untuk menutup celah waktu antara pelaksanaan usaha dan pencairan anggaran. Dengan demikian, kelangsungan usaha kecil yang menyediakan makanan bergizi tetap terjaga tanpa harus terbebani oleh keterlambatan pembayaran.

Para pelaku UMKM sendiri telah menyuarakan kebutuhan mereka akan akses permodalan yang lebih fleksibel agar bisa tetap menjalankan program ini dengan lancar. Menanggapi hal itu, Kementerian UMKM mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Usaha Mikro, melibatkan pihak perbankan dan pengelola program MBG guna merumuskan solusi yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, bank menyatakan kesiapannya untuk memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang memerlukan suntikan dana awal.

Skema pembiayaan ini dirancang sebagai tanggapan terhadap sistem pembayaran Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang selama ini mengandalkan mekanisme reimburse, yang dirasa membebani UMKM. Dengan adanya akses modal yang lebih cepat, diharapkan para pengusaha kecil dapat fokus pada produksi makanan tanpa harus menunggu pencairan dana pemerintah.

Dalam implementasinya, skema ini akan melibatkan 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, termasuk empat bank besar yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, menegaskan bahwa rapat koordinasi dengan Himbara dan Badan Gizi Nasional berjalan dengan baik, menghasilkan kemungkinan pembayaran di muka bagi kebutuhan dapur UMKM dalam program MBG.

Riza menyoroti bagaimana skema pembayaran di muka ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam membantu UMKM yang selama ini harus menanggung biaya produksi sendiri sebelum mendapatkan pembayaran dari pemerintah.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam satu hari, biaya operasional dapur UMKM yang terlibat dalam MBG bisa mencapai Rp30 juta untuk menyajikan sekitar 3.000 porsi makanan, dengan harga Rp10.000 per porsi. Dalam seminggu, jumlah tersebut bisa membengkak menjadi Rp210 juta, angka yang tidak kecil bagi UMKM yang masih berkembang.

Kesadaran akan tantangan tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya mencari solusi terbaik agar UMKM tetap dapat menjalankan usaha mereka tanpa kendala finansial. Oleh karena itu, bank-bank di bawah Himbara diajak berkolaborasi untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang seragam dan mudah diakses oleh UMKM, sehingga program MBG bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah terus berkomitmen melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam berbagai program nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai bahwa partisipasi UMKM dalam program pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 8 persen. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan peta jalan serta teknis pelaksanaan agar kebijakan ini berjalan optimal.

Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah dinilai membutuhkan keterlibatan UMKM dan pengembang kecil agar manfaat ekonominya lebih luas. Jika UMKM tidak dilibatkan, dampak program seperti MBG tidak akan mencapai hasil maksimal. Selain itu, untuk mewujudkan swasembada pangan, koperasi perlu memiliki rancangan program yang jelas guna mendukung percepatan implementasi kebijakan ini.

Pemerintah telah menegaskan bahwa UMKM dan koperasi akan menjadi bagian dari program-program prioritas nasional. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memberikan efek berantai pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah strategis ini, program pemerintah akan semakin efektif dalam memberdayakan sektor UMKM.

Inisiatif ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan pelatihan yang berkelanjutan, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih kuat, mendorong pemerataan ekonomi, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kini saatnya pelaku UMKM memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya agar ekonomi nasional semakin kokoh dan berdaya saing tinggi.

)* Kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Pemerintah meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah dimulai pada 10 Februari 2025 sebagai wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan nasional melalui deteksi dini berbagai penyakit.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI), Budi Gunadi Sadikin, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini secara maksimal. Ia menegaskan bahwa PKG merupakan inisiatif kesehatan terbesar dalam sejarah Indonesia dengan target menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Ini program terbesar dalam sejarah, targetnya 280 juta orang merasakan manfaatnya. Program ini menyentuh rakyat paling besar dalam sejarah republik ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Program ini dirancang untuk mendeteksi berbagai penyakit secara dini, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Dengan deteksi lebih awal, masyarakat dapat mendapatkan penanganan lebih cepat dan mencegah komplikasi serius yang dapat mengancam jiwa.

Dukungan terhadap PKG juga datang dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IAKMI, Dedi Supratman, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini karena dapat meningkatkan layanan kesehatan nasional.

“Pak Presiden Prabowo memiliki visi yang sangat baik dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Ini penting untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan dapat mendeteksi dini gejala penyakit sebelum menjadi lebih parah,” ungkapnya.

Dedi juga menyoroti pentingnya promosi kesehatan agar masyarakat memahami langkah-langkah pencegahan penyakit. Ia mencontohkan bagaimana pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi tekanan darah tinggi lebih awal, sehingga dapat dicegah sebelum berkembang menjadi stroke atau penyakit jantung.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut mendukung pelaksanaan PKG. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menyatakan kesiapan Kadin untuk membantu menyukseskan program tersebut. Menurutnya, program ini akan memberikan semangat baru bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan.

“Karena siapa yang tidak mau hidup lebih lama. Tapi bukan hanya hidup lebih lama, tapi hidup lebih sehat dan bisa membuat produktif,” ujar Anindya.

Program PKG menjadi langkah awal dalam reformasi kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor kesehatan dan dunia usaha, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini di fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah juga memastikan bahwa layanan ini akan diberikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, sehingga tidak ada warga yang terlewatkan dari manfaat program ini.

Dengan adanya PKG, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan meningkat, sehingga angka kejadian penyakit kronis dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kesehatan rakyat menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.