Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta – Pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo mengatakan bahwa bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), tidak akan terdampak oleh langkah efisiensi yang tengah dijalankan.

“Yang penting bansos dan bantuan PKH tidak akan terdampak oleh efisiensi ini,” ujar Agus Jabo.

Langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mencakup berbagai aspek belanja operasional, seperti alat tulis kantor, kegiatan FGD, studi banding, dan perjalanan dinas. Namun, Kementerian Sosial telah memastikan bahwa distribusi bansos tetap berlangsung tanpa hambatan.

Penerapan efisiensi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta jajaran kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun. Efisiensi tersebut mencakup pemotongan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan surat S-37/MK.02/2025, yang mengatur efisiensi belanja kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2025. Dalam surat tersebut, 16 item belanja mengalami pemotongan dengan persentase yang bervariasi, dari 10 persen hingga 90 persen.

Beberapa penghematan anggaran mencakup pemotongan anggaran alat tulis kantor sebesar 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen, rapat dan seminar 45 persen, serta perjalanan dinas 53,9 persen. Kendati demikian, Kementerian Sosial telah mengantisipasi agar efisiensi ini tidak berdampak pada program bantuan sosial.

Selain itu, meskipun efisiensi diterapkan pada belanja operasional, program-program kesejahteraan masyarakat tetap mendapatkan porsi anggaran yang mencukupi.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo menambahkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyesuaian dalam pendistribusian bansos agar tidak terganggu oleh kebijakan efisiensi anggaran. “Lagi disesuaikan agar tidak terganggu proses distribusinya,” katanya.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah optimalisasi proses pendataan dan distribusi agar lebih efisien, sehingga dapat menekan biaya operasional tanpa mengorbankan hak penerima bansos. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi utama dalam memastikan bansos tetap tersalurkan dengan baik.

Di tengah upaya penghematan anggaran ini, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan kepastian bahwa program bantuan sosial tidak akan terhenti. Pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pengawasan terhadap distribusi bansos juga diperketat guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pihak terkait semakin diperkuat untuk menjamin efektivitas distribusi bansos.

Program bansos seperti PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap menjadi instrumen utama dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, kendati efisiensi anggaran diberlakukan, program ini tetap diprioritaskan.

Keberlanjutan bansos menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tetap memperhatikan kepentingan rakyat kecil meskipun ada tekanan untuk melakukan efisiensi anggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang karena bantuan sosial tetap berjalan. Langkah efisiensi yang dilakukan juga tidak akan memengaruhi jumlah penerima bansos. Pemerintah tetap mempertahankan jumlah penerima manfaat sesuai dengan data yang telah diverifikasi sebelumnya.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan organisasi masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program bansos. Kolaborasi ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal dalam mendapatkan haknya.

Dengan demikian, distribusi bansos yang tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai langkah strategis dan pengawasan ketat, diharapkan program bansos dapat terus berjalan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal setiap tahap pelaksanaan program yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Sejak awal, kami berperan aktif dalam mendukung dan memastikan program MBG memenuhi standar keamanan pangan. Ini penting agar anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan berkualitas,” ujar Taruna.

Sebagai bagian dari upaya ini, BPOM telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kerja sama tersebut bertujuan memastikan seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi makanan dalam program MBG memenuhi standar ketat terkait gizi dan keamanan pangan.

Taruna mengakui bahwa program nasional sebesar MBG menghadapi tantangan besar.

“Distribusi makanan yang tepat waktu masih menjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu, memastikan standar gizi dan keamanan pangan dari lebih dari 30.000 dapur produksi adalah tantangan besar yang harus kami atasi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mengantisipasi risiko kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan pangan.

“Dengan menyasar 82 juta anak, kami harus memastikan tidak ada kontaminasi atau makanan yang tidak layak konsumsi,” tegas Taruna.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik dukungan BPOM dalam program ini.

“Kami bahagia BPOM mendampingi kami dalam hal monitoring, pengawasan, dan evaluasi, terutama terkait higienitas dan keamanan pangan,” kata Dadan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turut menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap program MBG.

“Pengawasan tentu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana. Namun, ada juga ahli gizi yang mendampingi untuk memastikan program MBG benar-benar bergizi,” ujarnya.

Mu’ti juga menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan dari aspek kesehatan, tetapi juga keuangan.

“Akuntan juga dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas program ini, dari proses penyediaan hingga pembagian makanan kepada anak-anak,” jelasnya.

Menurut Mu’ti, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak tetapi juga mendukung program sekolah sehat.

“Selain untuk meningkatkan karakter, MBG juga memperkuat program usaha kesehatan sekolah. Kami bisa mengukur tinggi badan, berat badan, dan aspek kesehatan lainnya,” pungkasnya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong efisiensi anggaran guna meningkatkan transparansi dan efektivitas digitalisasi layanan publik. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Target efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Sejumlah pejabat negara, mulai menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota diarahkan untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh merumuskan 10 instruksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Instruksi ini bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Zudan mengatakan bahwa efisiensi anggaran bukan penghalang, melainkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Subianto, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif serta efisien.

Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi ASN untuk menerapkan pola kerja yang lebih fleksibel dan efektif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai langkah nyata dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran, BKN menerapkan 10 instruksi utama, yaitu: Penghapusan jam kerja fleksibel guna meningkatkan disiplin dan efektivitas kerja; Skema kerja kombinasi, yaitu Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan kerja di kantor selama tiga hari per minggu; Sistem pelaporan kinerja harian yang lebih konkret dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas; Pembatasan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, guna mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak; Optimalisasi koordinasi daring sebagai alternatif pertemuan fisik untuk menghemat biaya operasional; Efisiensi penggunaan energi, termasuk listrik dan sumber daya lainnya di lingkungan kerja; Penyesuaian pakaian kerja, dengan menekankan kenyamanan tanpa mengabaikan profesionalisme; Penggunaan anggaran yang lebih efektif, memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak nyata; Optimalisasi kerja sama dengan mitra dan pihak ketiga tanpa mengorbankan prinsip good governance; serta Peningkatan efektivitas konsultasi kepegawaian di kantor regional agar lebih cepat dan efisien.

Zudan juga menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas manajemen ASN. Efisiensi anggaran bukan hanya soal pemotongan biaya, tetapi juga peluang untuk menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat penyelesaian masalah hukum dan kesejahteraan ASN serta mempermudah pengembangan karier dan pendidikan bagi para pegawai negeri.

Dengan pendekatan yang tepat, ASN diharapkan mampu menghadapi tantangan ini dengan sikap positif dan inovatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kesempatan untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia dengan cara yang lebih efisien dan inovatif. Inpres ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa efektivitas program jauh lebih penting daripada hanya sekadar memperhatikan besaran anggaran.

Sebagai langkah nyata, Kementerian Komdigi akan melakukan re-prioritisasi program dan anggaran untuk memastikan bahwa program yang langsung menyentuh kepentingan publik tetap berjalan optimal.

Meutya Hafid mengatakan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan upaya untuk menemukan pola kemitraan baru, mengoptimalkan kerja sama, dan meningkatkan efektivitas implementasi program. Salah satu perhatian khusus dalam efisiensi ini adalah penurunan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90%. Pihak akan mengkaji lebih lanjut apakah berdampak signifikan atau justru menjadi peluang efisiensi lebih lanjut.

Meutya Hafid juga telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi ini tetap sejalan dengan kebutuhan digitalisasi nasional. Program prioritas yang berdampak pada layanan publik dan keamanan digital tidak boleh tercederai.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman juga melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Maman mengatakan bahwa instruksi presiden tentang efisiensi anggaran memiliki banyak kemanfaatan. Sebab, di beberapa sektor memang terdapat anggaran yang bisa diefisienkan. Anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan kepada sektor-sektor yang jauh lebih memiliki kemanfaatan, utamanya untuk masyarakat yang lebih luas.

Lembaga pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah harus bersinergi untuk menyukseskan kebijakan efisiensi anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara komprehensif. Kebijakan efisiensi anggaran sangat jelas mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat juga perlu mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar realisasinya sesuai target.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah menargetkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi nasional dalam visi Indonesia Emas 2045, salah satunya melalui kemudahan akses terhadap permodalan.

Dalam hal ini, BRI selaku bagian dari bank plat merah terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor UMKM melalui berbagai inovasi dan layanan keuangan yang berkelanjutan.

Dengan jaringan yang luas, BRI menjadi mitra strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, BRI juga menghadirkan program pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha.

“BRI terus mengalokasikan sumber daya demi mendukung segmen mikro dan ultra mikro melalui inovasi keuangan, program pelatihan, serta pendampingan usaha. Langkah ini sejalan dengan visi kami dalam memperkuat perekonomian masyarakat,” ujar Direktur Utama BRI, Sunarso.

Sementara itu, di lapisan tengah, segmen menengah berfungsi sebagai penyeimbang portofolio kredit dengan pertumbuhan yang lebih stabil. Pada puncak piramida, segmen korporasi besar tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional, meski jumlah nasabahnya lebih kecil.

Sunarso menjelaskan bahwa permintaan kredit di sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, permintaan kredit, terutama di segmen mikro, cenderung mengalami penurunan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meluncurkan Program Pengembangan UMKM bagi penyandang disabilitas netra.

“Saya menghargai langkah Pemprov DKI dalam mendukung pemberdayaan UMKM bagi disabilitas netra,” ujar Wibi.

Namun, ia menekankan bahwa program ini harus memiliki dampak nyata dan tidak sekadar menjadi acara seremonial.

Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan, akses pasar yang lebih luas, serta evaluasi berkala sangat diperlukan agar program ini memberikan dampak nyata.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat simbolis.

Jakarta-Pemerintah Indonesia berfokus pada penerapan strategi efisiensi anggaran guna memastikan keberhasilan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden untuk merampingkan pengeluaran pemerintah, memastikan dana dialokasikan ke area-area yang berdampak besar tanpa mengorbankan layanan yang vital.
Hal ini tercermin dalam arahan terbaru melalui Instruksi Presiden No. 1/2025, yang bertujuan untuk merampingkan pengeluaran pemerintah dengan fokus pada area-area yang dapat memberikan dampak maksimal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya akan memperkuat keberlanjutan keuangan negara tetapi juga akan meningkatkan pelaksanaan program-program utama. Salah satu contoh yang menonjol adalah inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat rentan. Program ini diharapkan dapat membantu merangsang perekonomian lokal dengan melibatkan usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok.
“Melalui program seperti MBG, kami bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan peluang kerja,” ujar Sri Mulyani.
Beliau menambahkan bahwa dengan memusatkan rantai pasokan, mulai dari produk pertanian seperti sayuran dan daging hingga logistik dan pengolahan, pemerintah dapat memastikan manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa penghematan dari langkah-langkah efisiensi dapat diinvestasikan kembali untuk layanan langsung kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” lanjut Sri mulyani
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa upaya efisiensi anggaran tidak mengganggu kemampuan respons darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa meskipun langkah efisiensi anggaran sangat penting, hal itu tidak akan mengganggu upaya penanggulangan bencana atau mitigasi dampaknya.
“Kita memang diarahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran, dan itu bagus. Namun, fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang terganggu. Justru dengan efisiensi ini, alokasi anggaran bisa lebih fokus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Pratikno.
Dalam jangka menengah, Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Dalam jangka menengah, kami terus berkoordinasi terutama dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Infrastruktur harus terus diperbaiki, sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi untuk mengurangi bencana,” jelas Menko PMK.
Keseimbangan antara kewaspadaan fiskal dan kesejahteraan masyarakat ini sangat penting dalam upaya Indonesia untuk mendorong perekonomian lokal, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan memastikan bahwa setiap warga negara merasakan manfaat dari program-program yang tepat sasaran.
Selain itu, dengan memprioritaskan pengeluaran yang strategis dan produktif, pemerintah bertujuan untuk mendorong industrialisasi, meningkatkan ketahanan pangan, serta mempercepat pembangunan nasional melalui pelaksanaan anggaran yang efisien dan terencana.

Jakarta – Sejak diperkenalkan tahun lalu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian besar pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program ini untuk memastikan seluruh anak Indonesia memiliki akses makan bergizi yang baik.

Program MBG difokuskan untuk memberikan makan bergizi di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil atau menyusui yang berisiko stunting.

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran, Diah Dwi Utami, menegaskan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan individu, tetapi juga bagi ekonomi nasional.

“Gizi yang baik itu bukan hanya soal kesehatan. Ini juga soal percepatan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja,” katanya.

Namun, Diah mengakui tantangan besar masih ada. “Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro. Ini masalah yang tidak bisa kita abaikan,” ungkapnya.

Ia menyebut bahwa sekitar 4,5 juta anak Indonesia masih mengalami stunting, yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif mereka.

Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, menegaskan bahwa dana tersebut sudah diperhitungkan dengan matang.

“Program MBG sudah masuk dalam APBN 2025. Anggarannya sebesar Rp71 triliun, jadi tidak akan menyebabkan tambahan defisit,” jelas Isa.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp51,5 triliun akan digunakan untuk menyediakan bahan makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Program ini ditargetkan menjangkau 17,9 juta orang, termasuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas menu makanan dalam program ini.

“Kami akan terus menyempurnakan menu makanan agar sesuai dengan angka kecukupan gizi. Ini menjadi perhatian utama kami,” ujar Adita.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga memastikan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan masyarakat.

“Keseimbangan nutrisi sangat penting. Kita ingin masyarakat tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat,” tambahnya.

Dengan alokasi anggaran yang besar serta perhatian penuh dari pemerintah, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Oleh: Hardian Putra )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap rakyat, khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Kebijakan ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik yang menilai program ini sebagai terobosan besar yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menyatakan bahwa MBG adalah kebijakan otentik yang membedakan pemerintahan Presiden Prabowo dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, program ini fokus pada hak dasar anak-anak Indonesia dengan memberikan asupan nutrisi yang memadai. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menjawab tantangan gizi nasional tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, program MBG telah menyasar ribuan sekolah dan puluhan ribu siswa. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Alokasi anggaran yang mencapai Rp71 triliun dan akan meningkat hingga Rp171 triliun pada akhir tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Fokus utama diberikan kepada sekolah-sekolah dengan siswa dari keluarga kurang mampu serta daerah yang memiliki tingkat kerawanan pangan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menilai bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan di sekolah, melainkan bagian dari upaya besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah menyadari bahwa banyak siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar, yang tentu saja memengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan setiap anak dapat belajar dengan lebih fokus karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi.

Selain manfaat kesehatan, program ini juga berkontribusi pada pembentukan kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa. Dengan jadwal makan yang teratur dan pengawasan gizi yang ketat, siswa tidak hanya mendapatkan nutrisi yang cukup tetapi juga belajar tentang pentingnya pola makan sehat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa program ini dapat menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan pada akhir tahun 2025.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, turut mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan program MBG. Menurutnya, keberhasilan menjalankan program ini dalam waktu kurang dari seratus hari pemerintahan menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai visi yang telah diproyeksikan oleh Presiden Prabowo.

Budisatrio menambahkan bahwa program ini lebih dari sekadar penyediaan makanan gratis. MBG adalah investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dengan memastikan asupan gizi yang berkualitas bagi anak-anak, program ini diharapkan dapat mencetak generasi yang kompetitif dan produktif untuk menyambut era Indonesia Emas 2045. Selain itu, MBG juga memiliki dimensi pemerataan ekonomi dan sosial, yang dapat mendukung pertumbuhan industri pangan lokal.

Pemerintah sangat menyadari bahwa pelaksanaan program sebesar ini tidaklah mudah dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, BPOM turut dilibatkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi makanan dalam program ini memenuhi standar keamanan dan gizi yang ketat. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko seperti kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan pangan.

Keberhasilan program MBG tidak hanya akan membawa dampak positif bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia, tetapi juga dapat menjadi model kebijakan yang menginspirasi negara lain. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan komitmen pemerintah yang kuat, program ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Melalui MBG, pemerintah telah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui investasi pada sumber daya manusia. Langkah ini mempertegas bahwa pembangunan bangsa tidak hanya tentang beton dan jalan raya, tetapi juga tentang kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak yang lebih cerah. Program ini adalah wujud nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya untuk hidup sehat dan sejahtera.

Program MBG juga mendorong partisipasi aktif dari para orang tua dan komunitas sekolah. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan program ini, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan segala kendala yang muncul dapat segera diatasi dengan cepat dan tepat.

Melalui program ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih kuat dan sejahtera. Dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, pemerintah tidak hanya membangun masa depan yang lebih cerah, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan bangsa.

Sebagai penutup, Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga sektor swasta, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Sumirating Vernandha

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mengarahkan pembangunan nasional dengan strategi yang lebih terfokus dan efisien. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan bukan sekadar langkah penghematan, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara optimal sesuai dengan prioritas nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat luas.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional. Menurutnya, realokasi belanja APBN memang berpotensi menguntungkan beberapa pihak, sementara yang lain mungkin terdampak, tetapi langkah ini tetap krusial demi memastikan pembangunan sesuai dengan visi pemerintah. Artinya, kebijakan ini tidak sekadar mengurangi beban anggaran, tetapi juga mengarahkannya ke sektor-sektor yang lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan itu, efisiensi anggaran juga menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian global dan menjaga stabilitas fiskal nasional. Dengan memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efektif, pemerintah dapat memperkuat sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan pilar utama dalam menciptakan daya saing bangsa.

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam kebijakan efisiensi anggaran adalah dampaknya terhadap program sosial. Namun, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo memastikan bahwa program bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Menurutnya, Kementerian Sosial telah melakukan berbagai penyesuaian dalam pendistribusian bansos agar tetap berjalan tanpa hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat rentan dalam kebijakan fiskalnya.

Dengan adanya penyesuaian ini, distribusi bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem pendataan penerima manfaat agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya memastikan program tetap berjalan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.

Efisiensi anggaran juga diwujudkan melalui transformasi digital di sektor pemerintahan. Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa jajarannya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program dan kegiatan guna memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap efektivitas dan efisiensi setiap program yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga pemerintah.

Salah satu fokus utama adalah mengidentifikasi kegiatan yang memiliki dampak signifikan serta menghilangkan program yang kurang produktif. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat integrasi sistem digital guna meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih anggaran dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi berbasis digital menjadi kunci utama dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan berbagai upaya ini, anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih tepat guna dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Optimalisasi teknologi dinilai sebagai solusi yang mampu menjawab tantangan efisiensi ini. Pemerintah berupaya mengurangi biaya operasional dengan mengimplementasikan sistem kerja berbasis digital, meminimalisir penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui konsep share outcome, share output, dan share activities. Dengan pendekatan ini, penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan produktivitas pegawai meningkat.

Selain itu, digitalisasi dalam sistem administrasi pemerintahan juga berdampak positif pada pelayanan publik. Dengan adanya sistem berbasis teknologi, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah bukanlah sekadar kebijakan sementara, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah dirancang.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung dan mempercayai kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan adanya efisiensi anggaran, pembangunan dapat lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang sehat dan keberlanjutan program sosial, sehingga ke depan Indonesia dapat terus bergerak maju menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Sebagai bangsa yang besar, kita perlu memahami bahwa efisiensi anggaran bukanlah langkah pemotongan anggaran semata, melainkan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia lebih tangguh di tengah dinamika global.

(* Penulis merupakan pemerhati keuangan Lembaga Currency Nation of Capital

Oleh: Febrian Arda )*

Pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini tidak hanya sekadar layanan kesehatan biasa, tetapi merupakan upaya besar dalam membangun fondasi kesehatan preventif bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pemeriksaan yang menyeluruh, program ini diharapkan mampu mendeteksi penyakit sejak dini dan menekan angka kematian yang dapat dicegah.

Sebagai bagian dari kado ulang tahun dari pemerintah bagi masyarakat, CKG hadir untuk semua kalangan, mulai dari bayi hingga lansia. Dengan akses yang mudah dan gratis, masyarakat didorong untuk lebih proaktif memeriksakan kondisi kesehatan mereka tanpa menunggu gejala penyakit muncul. Pemerintah percaya bahwa deteksi dini merupakan langkah fundamental dalam menjaga kesehatan individu dan mencegah beban penyakit yang lebih berat di masa mendatang.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam masyarakat adalah ketakutan untuk mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri. Oleh karena itu, melalui program ini, masyarakat diimbau untuk tidak ragu memanfaatkan layanan yang telah disediakan. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya penting bagi mereka yang merasa sakit, tetapi juga untuk yang merasa sehat sebagai langkah pencegahan.

Program ini mencakup berbagai jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan setiap kelompok usia. Bayi baru lahir dapat menjalani skrining kekurangan hormon dan deteksi penyakit jantung bawaan. Pemeriksaan gizi dilakukan untuk mencegah stunting pada anak-anak. Bagi orang dewasa, fokus pemeriksaan meliputi deteksi risiko stroke, jantung, dan kanker, termasuk pemeriksaan kesehatan mental yang semakin menjadi perhatian penting. Skrining kesehatan mata dan telinga juga disediakan untuk memastikan masyarakat dapat menjaga kualitas hidup mereka secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi menjadi tiga momentum utama. Pertama, CKG Ulang Tahun yang dimulai bersamaan dengan peluncuran program pada 10 Februari 2025. Pemeriksaan ini ditujukan bagi anak usia 0 hingga 6 tahun serta masyarakat usia 18 tahun ke atas yang berulang tahun. Pemeriksaan dapat dilakukan di puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal ulang tahun.

Momentum kedua adalah CKG Sekolah yang dimulai pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Pemeriksaan ini menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun di sekolah-sekolah. Sementara itu, momentum ketiga adalah CKG Khusus untuk ibu hamil dan balita, yang akan dilaksanakan di puskesmas serta posyandu. Pemerintah berharap pendekatan berbasis siklus hidup ini dapat memastikan seluruh kelompok usia mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk memudahkan akses masyarakat, pemerintah menyediakan dua jalur pendaftaran layanan CKG. Pertama, melalui aplikasi Satu Sehat Mobile yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengisi biodata, memilih jadwal pemeriksaan, serta mendaftarkan anggota keluarga. Kedua, melalui layanan pesan WhatsApp yang telah disediakan dengan fitur chatbot untuk membantu proses pendaftaran.

Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari investasi besar di bidang kesehatan preventif. Menurutnya, dengan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa ini menyaksikan transformasi luar biasa dalam sektor kesehatan. Program ini memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah menyiapkan dana awal sebesar Rp4,7 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini. Meskipun anggaran sempat mengalami penyesuaian karena prioritas pengeluaran negara lainnya, pemerintah memastikan bahwa dana tersebut telah tersedia untuk tahap awal program. Jika diperlukan, pemerintah siap mengajukan tambahan dana guna memastikan keberlanjutan layanan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan ribuan nyawa masyarakat Indonesia yang setiap tahunnya meninggal akibat penyakit seperti jantung, stroke, dan diabetes. Pemerintah ingin mengedepankan pencegahan penyakit dan skrining kesehatan sebagai strategi utama dalam mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular.

Dalam jangka waktu lima tahun pertama, program ini ditargetkan dapat memberikan manfaat kepada 60 juta orang. Namun, pemerintah memiliki visi jangka panjang untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta jiwa. Dengan cakupan yang luas, program ini tidak hanya berfokus pada penyakit jantung tetapi juga mencakup berbagai penyakit lain yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok usia.

Untuk balita, misalnya, pemeriksaan akan mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak, serta deteksi dini penyakit bawaan. Sementara untuk remaja, pemeriksaan akan mencakup skrining obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Pada usia dewasa, fokus utama adalah deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Sedangkan bagi lansia, pemeriksaan akan mencakup berbagai penyakit degeneratif yang umum terjadi seiring bertambahnya usia.

Pemerintah optimistis bahwa program ini dapat membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat Indonesia. Dengan adanya layanan kesehatan gratis yang mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Pemerintah juga percaya bahwa keberhasilan program ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik 

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan industri perbankan dan penjaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, menyampaikan bahwa rapat bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Badan Gizi Nasional terkait modal untuk UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan baik.

“Perkembangannya sangat positif, sehingga kemungkinan akan ada skema pembayaran di muka untuk mendukung kebutuhan dapur MBG,” kata Riza.

Skema pembiayaan di depan tersebut diusulkan sebagai respons pemerintah terhadap kebutuhan UMKM dalam mendukung implementasi program MBG.

Riza menjelaskan bahwa selama ini, mekanisme pembayaran dalam program ini menggunakan sistem reimburse, yang berarti pelaku UMKM harus menanggung biaya operasional terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian dana.

Menurutnya, biaya belanja dapur dalam sehari dapat mencapai Rp30 juta dengan asumsi penyediaan 3.000 porsi makanan, masing-masing seharga Rp10 ribu. Dalam sepekan, total biaya yang harus disediakan UMKM mencapai Rp210 juta. Beban ini cukup berat bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.

“Jika berlangsung selama tujuh hari, totalnya mencapai Rp210 juta. UMKM perlu menyediakan dana sebesar itu,” ujar Riza.

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah merancang skema pembiayaan di depan yang akan menjadi modal awal bagi UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Skema ini dibahas lebih lanjut dengan bank-bank Himbara agar ada mekanisme yang seragam dalam mendukung program MBG.

“Itu yang kemarin dibahas dengan bank-bank Himbara agar ada mekanisme dan metode yang seragam dalam mendukung program makan bergizi gratis, sehingga ekosistemnya bisa lebih mudah diakses oleh UMKM yang terlibat,” kata Riza.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan skema khusus untuk mempermudah akses modal bagi pelaku UMKM dalam program MBG.

Ia menekankan bahwa terdapat 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, termasuk empat bank yang merupakan bagian dari Himbara.

Keempat bank Himbara tersebut akan berperan dalam skema pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam MBG. Dengan adanya dukungan akses modal yang sedang dibangun oleh Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional, dan Himbara, Maman berharap beban finansial UMKM dapat berkurang sehingga mereka dapat fokus menjalankan usaha secara lebih optimal.