Program Makan Bergizi Gratis Strategi Utama Percepat Penurunan Stunting

Oleh: Zabilla Wulandari )*

Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmennya untuk menurunkan prevalensi stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dianggap sebagai strategi utama yang efektif dalam menangani masalah stunting, mengingat data tahun 2023 menunjukkan bahwa 21,5% anak Indonesia mengalami kondisi tersebut. Dengan peluncuran resmi program ini pada awal tahun 2025, harapan besar disematkan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Program MBG tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah tetapi juga memperluas cakupannya ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan ini mendapatkan asupan nutrisi yang memadai guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pemerintah mengintegrasikan program ini dengan upaya pencegahan stunting yang sudah ada, seperti intervensi gizi pada masa kehamilan dan pemantauan rutin melalui Posyandu dan Puskesmas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa ada irisan target yang besar antara program MBG dan upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu, sinergi yang kuat diperlukan agar kedua inisiatif ini berjalan secara efektif.

Menurut Zulhas, selain menurunkan angka stunting yang ada, program ini juga diharapkan mampu mencegah munculnya kasus stunting baru. Ia menambahkan bahwa peran Posyandu dan Puskesmas sangat penting dalam memantau status kesehatan masyarakat dan memastikan intervensi gizi tepat sasaran.

Dengan lebih dari 300.000 Posyandu dan 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia, kedua institusi ini menjadi motor penggerak dalam memantau status gizi masyarakat, mengidentifikasi kasus stunting, dan memberikan intervensi yang sesuai. Data by name by address yang dikumpulkan melalui Posyandu digunakan untuk menentukan daerah prioritas dan kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian lebih. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pemerintah menyalurkan bantuan secara efektif dan efisien.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga terlibat aktif dalam pelaksanaan program ini. Menteri Wihaji menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan program MBG. Kerja sama ini difokuskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya strategis dalam menekan angka stunting.

Pemerintah akan menyiapkan data jumlah penerima manfaat dan mendistribusikan makanan bergizi langsung ke tempat tinggal mereka. Pemantauan status gizi akan dilakukan melalui Posyandu dengan fokus pada identifikasi perubahan nutrisi.

Wihaji menekankan bahwa program MBG memiliki tantangan tersendiri karena berbeda dengan distribusi makanan di sekolah. Jika pemberian makanan kepada siswa dapat dilakukan langsung di satuan pendidikan, distribusi makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita memerlukan upaya lebih untuk memastikan bahwa makanan tersebut sampai langsung ke rumah tangga sasaran, terutama di daerah terpencil. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa skema teknis yang dirancang bersama Badan Gizi Nasional akan memungkinkan program ini berjalan dengan efektif.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayani, juga menyoroti pentingnya pemenuhan asupan gizi dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Menurutnya, pertumbuhan penduduk di kawasan padat membuat kecukupan gizi masyarakat harus menjadi perhatian utama.

Program MBG dianggap sebagai langkah strategis yang perlu mendapat dukungan penuh karena masa depan bangsa sangat bergantung pada generasi muda yang sehat dan berdaya saing. Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi lebih dari 200 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran utama program. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala melalui Posyandu di setiap wilayah.

Selain distribusi makanan bergizi, edukasi gizi juga menjadi bagian integral dari program ini. Keluarga penerima manfaat diberikan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat untuk memastikan bahwa perubahan positif dalam pola makan dapat berkelanjutan. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah dalam implementasi program ini adalah faktor lingkungan seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pernikahan dini. Meski demikian, fokus utama tetap pada peningkatan asupan gizi sebagai langkah awal yang paling strategis. Pemerintah juga memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk program ini, yakni Rp71 triliun pada awal tahun 2025 yang akan meningkat menjadi Rp171 triliun pada akhir tahun, digunakan secara efektif untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaannya.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif. Dengan menurunkan prevalensi stunting, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, sehingga mendorong produktivitas dan pembangunan ekonomi. Keberhasilan program ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan.

Presiden Prabowo Subianto menjadikan program MBG sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Program ini mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil dan menjadi bagian dari visi besar untuk menciptakan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Dengan investasi pada sumber daya manusia yang kuat, bangsa ini diharapkan dapat bersaing di tingkat global.

)* Analisis Kebijakan Publik

Pemerintah Dorong Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan daya saingnya.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BUMN, terus berupaya mempercepat transformasi digital sektor ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Langkah ini bukan hanya sekadar strategi jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmennya terhadap digitalisasi UMKM dengan menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD serta BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang bertujuan membantu UMKM naik kelas ke tingkat global. Langkah ini diambil agar para pelaku usaha kecil tidak hanya berkembang dalam lingkup domestik, tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional.

Chief Economist Asian Development Bank (ADB), Albert Francis Park, menilai bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam mengatasi keterbatasan modal dan akses pasar yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM. Dengan teknologi digital, UMKM dapat beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar yang lebih luas, serta menekan biaya operasional yang sebelumnya menjadi hambatan.

Sebagai bagian dari transformasi ini, BRI mengembangkan ekosistem digital seperti BRI LinkUMKM, yang kini digunakan oleh sekitar 8,9 juta pelaku usaha. Dengan hadirnya platform ini, pelaku UMKM memiliki wadah yang dapat membantu mereka dalam melakukan transaksi secara lebih mudah dan efisien. Selain itu, BRI juga mengelola 54 Rumah BUMN untuk mendukung pembentukan Digital Economy Ecosystem dan menghadirkan PARI (Integrated Commodity Platform), yang saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 85.298 pengguna.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa penggabungan BRI Microfinance Outlook dan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan ekonomi inklusif yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan strategi yang tepat, UMKM diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) juga berkontribusi dalam mendukung digitalisasi UMKM melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM. Inovasi ini telah mendapatkan apresiasi dalam ajang BUMN Awards 2024 dengan penghargaan Outstanding Contribution to MSME Economic Empowerment.

PaDi UMKM merupakan marketplace B2B yang menghubungkan UMKM dengan pengadaan di BUMN dan sektor swasta, sehingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Dengan hadirnya platform ini, UMKM yang sebelumnya kesulitan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar kini memiliki peluang yang lebih luas.

Selain membantu UMKM dalam menjangkau pasar, PaDi UMKM juga memberikan solusi bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam memilih vendor serta menyederhanakan proses administrasi pengadaan. Dalam upayanya untuk terus berinovasi, Telkom meluncurkan fitur e-faktur pada Oktober 2024.

Fitur ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga UMKM dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian nasional yang semakin transparan dan terstruktur dengan baik.

PaDi UMKM juga menawarkan skema pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pinjaman hingga Rp5 miliar hanya dengan menggunakan Purchase Order (PO) dan Invoice sebagai jaminan. Skema ini sangat membantu dalam memenuhi pesanan dengan tepat waktu tanpa mengganggu arus kas UMKM.

Dengan adanya solusi pembiayaan ini, UMKM tidak perlu lagi menghadapi kesulitan modal dalam memenuhi pesanan besar yang sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menegaskan bahwa PaDi UMKM bukan sekadar marketplace biasa, tetapi juga sebuah solusi digital yang mendukung pertumbuhan bisnis serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi UMKM di Indonesia.

Dalam sambutan penyerahan penghargaan BUMN Awards 2024, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BUMN untuk terus bertransformasi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Upaya transformasi digital yang dilakukan oleh BUMN bukan hanya berdampak pada efisiensi operasional perusahaan-perusahaan pelat merah, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Sampai saat ini, ratusan ribu UMKM telah tergabung dalam PaDi UMKM dengan total transaksi mencapai Rp7 triliun, dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya adopsi digital dalam sektor UMKM.

Transformasi digital UMKM bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong. Dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan digitalisasi, UMKM dapat memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Peran serta berbagai pihak dalam mendukung digitalisasi ini sangat diperlukan agar UMKM tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi dari berbagai pihak, digitalisasi UMKM dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Keberlanjutan program digitalisasi ini juga perlu diperkuat dengan edukasi dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pemerintah, BUMN, serta pelaku usaha diharapkan dapat terus bekerja sama dalam menciptakan inovasi dan solusi digital agar UMKM dapat berkembang lebih pesat dan bersaing di pasar global.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, digitalisasi UMKM diharapkan dapat membawa dampak positif yang lebih luas dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di era digital.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Lewat Pemeriksaan Gratis

Oleh: Naza Arisa )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini bertujuan memberikan layanan skrining kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa biaya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kesehatan sebagai hak dasar yang dapat dinikmati oleh semua orang.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa layanan pemeriksaan gratis ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial bagi siapa pun yang ingin memeriksa kondisi kesehatannya secara berkala.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang mencakup tiga jenis layanan utama. Pertama, pemeriksaan yang dilakukan bertepatan dengan ulang tahun masyarakat di luar usia sekolah, yang dapat diakses di puskesmas terdekat. Kedua, pemeriksaan kesehatan siswa sekolah yang akan dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru. Ketiga, pemeriksaan khusus bagi ibu hamil dan balita yang akan dilakukan di posyandu serta puskesmas.

Untuk mendukung implementasi program ini, pemerintah telah mempersiapkan infrastruktur kesehatan yang mencakup ribuan puskesmas serta klinik mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan juga memastikan kesiapan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.

Meskipun tidak mensyaratkan keanggotaan BPJS Kesehatan, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menekankan bahwa kepesertaan aktif akan mempermudah proses rujukan dan penanganan medis jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah kesehatan. Dalam situasi seperti ini, BPJS Kesehatan dapat membantu mengurangi beban biaya pengobatan.

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah juga menghadirkan fitur pengingat melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Fitur ini akan memberikan notifikasi 30 hari sebelum ulang tahun pengguna, yang juga menjadi waktu ideal untuk memastikan keaktifan BPJS Kesehatan. Dengan adanya pengingat tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih siap memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini tanpa kendala administratif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa berbagai persiapan teknis, termasuk data sasaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia, telah dilakukan secara matang. Pemerintah juga menggandeng Dukcapil Kemendagri dan BPJS Kesehatan untuk memastikan sinergi data yang menjadi basis pelaksanaan program.

Pratikno menekankan pentingnya orkestrasi yang solid antara berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga aparat tingkat desa. Untuk memperkuat koordinasi ini, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) guna mempercepat dan memperluas pelaksanaan PKG.

Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 menjadi inspirasi dalam mengimplementasikan PKG. Pendekatan yang melibatkan TNI-Polri serta pelibatan langsung di wilayah terpencil dinilai sebagai langkah efektif yang dapat kembali diterapkan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan kesehatan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok negeri.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, pemerintah berharap program PKG dapat menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang mudah dan gratis, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya sejak dini.

Langkah pemerintah ini tidak hanya menjadi bukti nyata dari perhatian terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Program PKG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan PKG, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak swasta untuk mendukung penyediaan alat kesehatan dan teknologi diagnostik. Kemitraan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah dan sektor swasta, pelayanan kesehatan yang optimal dapat lebih mudah diwujudkan.

Selain itu, edukasi kesehatan juga menjadi bagian integral dari program ini. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengadakan kampanye edukasi kesehatan di berbagai daerah, termasuk di wilayah terpencil. Edukasi ini mencakup pentingnya pola hidup sehat, pencegahan penyakit, serta manfaat pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga kesehatannya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Layanan khusus akan disediakan bagi mereka untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan dengan mudah dan nyaman. Petugas kesehatan juga akan dilatih secara khusus untuk menangani kelompok ini dengan pendekatan yang ramah dan inklusif.

Dalam jangka panjang, program PKG diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, prevalensi berbagai penyakit dapat ditekan. Hal ini juga akan berdampak positif pada produktivitas nasional.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Insitute

Ekonom: Efisiensi Langkah Korektif Prabowo Atasi Kebocoran Anggaran

Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.

Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menyebut efisiensi anggaran merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi.

Didin menegaskan langkah Prabowo merupakan langkah korektif yang sangat diperlukan. Mengingat sejarah anggaran Indonesia, Didin mengungkapkan kebocoran anggaran telah menjadi masalah yang serius sejak lama.

Menurut Didin, efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun masih menyisakan ruang fiskal cukup besar dari total APBN Rp 3.600 triliun.

“Prabowo tak cukup melakukan efisiensi dari aspek perjalanan dinas, melainkan juga harus menemukan sumber-sumber kebocoran yang berhubungan dengan korupsi dan korupsi terselubung,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda turut memaklumi kebijakan tersebut. Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi ekonomi yang tak mudah sekaligus potensi krisis.

Senada, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan KADIN Indonesia sepakat dan mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran.

“Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Selain itu, presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk melanjutkan program-program pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi, dan selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bambang.

Dia meminta masyarakat dan aparatur pemerintah bisa memahami kondisi keuangan negara saat ini, dengan memaknai keberanian pemerintah menunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

“Dengan efisiensi anggaran, presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif di sepanjang tahun anggaran berjalan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua K/L dan Pemda, terutama yang berkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan dengan efisiensi belanja pemerintah, presiden secara tidak langsung mendorong semua K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian skala prioritas program-program pembangunan di masing-masing sektor dan sub-sektor. Tentu saja pembaruan skala prioritas itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Efisiensi Anggaran, Momentum Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran menjadi momentum strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini memungkinkan pergeseran anggaran dari pos kementerian ke program yang lebih prioritas.

“Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Selain itu, efisiensi anggaran diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.

“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” terang Achmad.

Efisiensi anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Fauzi H. Amro, turut mendukung instruksi efisiensi anggaran ini. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan kewajiban pemerintah dalam memastikan ruang fiskal yang lebih optimal.

Efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK)

“Selama ini banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial,” kata Fauzi.

Penghematan anggaran memungkinkan pemerintah mewujudkan berbagai program prioritas presiden, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta ketahanan energi.

“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” tambahnya.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi Anggaran, Kebijakan Cerdas untuk Pembangunan Terarah

Jakarta – Pemerintah terus menggalakkan kebijakan efisiensi anggaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar mendukung pembangunan nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi ini diambil setelah Presiden Prabowo meninjau laporan akhir tahun APBN 2024 di Kementerian Keuangan.

“Setiap rupiah dalam APBN harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan efisiensi yang tepat, kita bisa memastikan bahwa pembangunan berjalan lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan target jangka panjang negara,” ujar Sri Mulyani.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah akan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, serta berbagai kegiatan seremonial. Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk program prioritas yang memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan industri nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun depan. Kebijakan ini bertujuan agar belanja negara lebih fokus pada sektor produktif yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat realisasi program strategis nasional.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas belanja negara.

“Kebijakan ini bukan hanya soal penghematan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar digunakan untuk mempercepat pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Senada dengan Achmad Nur, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, juga menegaskan pentingnya memastikan efisiensi anggaran benar-benar mengarah pada kepentingan publik.

“Pemangkasan anggaran tidak berarti mengurangi pelayanan, melainkan mengalihkan dana ke sektor yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat dan mendorong pembangunan yang lebih efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa efisiensi dalam belanja negara dapat mengurangi pengeluaran yang tidak esensial dan memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan untuk proyek yang berdampak luas.

“Sejumlah anggaran sering kali terserap untuk kegiatan yang kurang produktif. Dengan efisiensi ini, dana tersebut dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat ketahanan ekonomi,” katanya.

Selain pemangkasan perjalanan dinas, efisiensi juga mencakup pengurangan belanja untuk alat tulis kantor, seminar, serta rapat-rapat yang tidak mendesak. Dana hasil penghematan ini akan dialihkan ke program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta pengembangan industri dan ekonomi daerah.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa penggunaan APBN lebih efektif, memperkuat stabilitas fiskal, serta mendorong pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Efisiensi Anggaran: Langkah Bijak Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

Jakarta – Dalam upaya mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pos anggaran yang kurang produktif, ke sektor-sektor yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan pelaksanaan tutup buku APBN di Kementerian Keuangan pada akhir 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk belanja produktif yang berfokus pada pembangunan nasional, swasembada pangan, sektor kesehatan, serta program-program yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu,” ujar Sri Mulyani.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo menekankan bahwa dana yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program prioritas yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.

“Fokus utama dari kebijakan ini adalah pada penguatan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja. Realokasi anggaran juga bertujuan untuk memfasilitasi hilirisasi industri, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong daya saing industri nasional di pasar global,” katanya.

Terkait hal tersebut, kebijakan efisiensi anggaran ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah awal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo akan membawa dampak positif bagi negara. Selain mengurangi beban negara, kebijakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha juga sepakat bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mengurangi efektivitas program-program kerja. Justru, pemangkasan anggaran pada pos-pos yang kurang produktif seperti perjalanan dinas dapat memberikan ruang lebih bagi anggaran yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Efisiensi anggaran bukan berarti menghambat program kerja pemerintah, tetapi menciptakan peluang baru untuk pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran,” tuturnya.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diusung oleh Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

“Realokasi anggaran yang lebih fokus pada pembangunan nasional dan sektor-sektor produktif akan mempercepat proses pembangunan tersebut serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia,” tutupnya.

Presiden Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran Negara, Guna Cegah Pemborosan APBN

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran negara pada tahun 2025. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi beban negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui alokasi dana yang lebih produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo mengawasi langsung pelaksanaan tutup buku APBN di Kementerian Keuangan pada akhir 2024. “Penggunaan APBN harus difokuskan pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi nasional,” ujarnya.

Efisiensi anggaran ini dilakukan dengan memangkas belanja yang dianggap kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, serta kegiatan seremonial, rapat, dan seminar yang tidak memiliki dampak signifikan. Pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025 ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Hasil dari efisiensi anggaran ini akan dialokasikan kembali untuk belanja yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta peningkatan layanan di sektor kesehatan. Realokasi anggaran ini juga diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan mendukung hilirisasi industri.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memprioritaskan program-program penting bagi masyarakat. “Anggaran yang dipangkas bukan berarti hilang, tetapi dialihkan ke sektor-sektor yang lebih prioritas. Ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan ini agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Efisiensi Anggaran Tidak Akan Mengurangi Kualitas Kinerja Pemerintah

Jakarta – Pemerintahan Indonesia memberikan jaminan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengefisienkan anggaran merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Tahun 2025 Presiden memiliki prioritas sehingga wajar melakukan efisiensi anggaran.

Langkah efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp306,7 triliun. Pemangkasan anggaran terutama dilakukan pada belanja operasional dan non-operasional di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi tidak akan mengurangi anggaran belanja pegawai maupun program bantuan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dalam keterangannya, Wamenkeu Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah memiliki target yang harus disesuaikan dengan hal-hal prioritas yang harus dilaksanakan. “Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujarnya.

Lebih lanjut Suahasil menegaskan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan. Efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Salah satu langkah yang menjadi fokus Kemenkeu adalah digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.

Sedangkan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan kebijakan efisiensi yang dilakukan Prabowo bisa menjadi langkah positif dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan secara optimal. Dampak efisiensi ini akan sangat luas anggaran yang digunakan bisa optimal.

Pemerintah harus tetap menyusun strategi agar implementasi kebijakan yang dilakukan tidak menghambat kinerja dan program pemerintah telah rancang sebelumnya. Efisiensi harus tepat sasaran terhadap program-program pemerintah seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan dan penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak langsung ke masyarakat. Instruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Efisiensi anggaran juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia. ”Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” terangnya.

Menkeu Sebut Efisiensi Anggaran Fokus Pada Manfaat Langsung untuk Masyarakat

Jakarta – Langkah strategis optimalisasi keuangan negara melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, menjadi tonggak pembaruan dalam tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, arahan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Presiden Prabowo Subianto menginisiasi arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap Masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Anggaran yang dipangkas, lanjut Sri Mulayani, akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.

Sri Mulyani mejelaskan bahwa pos-pos belanja yang dinilai tidak langsung memberikan manfaat signifikan, seperti kegiatan seremonial, acara halal-bihalal, serah terima, rapat, seminar, analisis, pelatihan, honor jasa profesi, percetakan, sewa gedung, kendaraan, jasa konsultan, dan perjalanan dinas diminta untuk diefisiensikan.

“Itulah area-area yang kami minta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam dan tajam, untuk kemudian realokasi efisiensi ini dapat dilakukan untuk belanja-belanja yang lebih produktif,” jelas Menkeu.

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi diharapkan tetap berjalan meskipun anggaran operasional mengalami efisiens.

“Pemerintah mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem kerja untuk mengurangi biaya operasional,” katanya.

Dari sudut pandang pengamat dan akademisi, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha menyebutkan, anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, melainkan lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat.

“Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada Masyarakat,” tuturnya.

Kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai membawa manfaat dan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan atau efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo Subianto menginisiasi arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk memperkuat program-program yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.