Efisiensi Anggaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan Program Asta Cita

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban fiskal, tetapi juga memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam menginstruksikan efisiensi anggaran merupakan awal dari pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan atau efisiensi anggaran,” katanya.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Putut Satyaka, menyatakan bahwa alokasi anggaran akan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampak yang maksimal bagi pembangunan nasional.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kinerja kementeriannya dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur strategis. “Efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam pembangunan infrastruktur, karena program 2025 telah diatur dengan baik,” jelasnya.

Dody juga memastikan bahwa semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan akan diselesaikan tanpa ada yang mangkrak. “Optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat. Infrastruktur yang sudah dibangun akan dioptimalkan, seperti bendungan yang dikaitkan dengan jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman,” tambahnya.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suahasil menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan meninjau kembali program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan utama. “Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati,” tegasnya.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara strategis, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Asta Cita tetap berjalan dan berdampak positif bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bukti bahwa efisiensi tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Efisiensi Anggaran Perkuat Asta Cita: Komitmen Prabowo untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita tetap berjalan meskipun dilakukan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dengan memangkas anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan dana ke sektor produktif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemangkasan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta kegiatan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

“Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi nasional.

“Penghematan dilakukan agar belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menambahkan bahwa pemangkasan anggaran bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal.

“Pemerintah mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem kerja guna menekan biaya operasional. Reformasi birokrasi tetap berjalan dengan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan kerja sama antar-unit kerja,” katanya.

Meski dilakukan efisiensi, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta sektor kesehatan tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah memastikan realokasi anggaran tetap mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta hilirisasi industri yang menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak maksimal,” ujarnya.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mendukung kebijakan efisiensi ini demi keberlanjutan pembangunan nasional. Tidak perlu ada kekhawatiran, karena langkah ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, berbagai program strategis akan berjalan lebih optimal dan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa.

Dengan kebijakan ini, pemerintahan Presiden Prabowo memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pencapaian Asta Cita, melainkan memperkuat fondasi pembangunan nasional dengan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran.

Hemat Tanpa Hambat! Presiden Prabowo Gaspol Efisiensi Anggaran, Pastikan Uang Rakyat Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kebijakan ini menargetkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang akan dialihkan ke salah satunya ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, dan swasembada pangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak semata-mata bertujuan mengurangi belanja, tetapi untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran.

“Penggunaan APBN harus fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar,” ujarnya.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu Program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.

“Efisiensi akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional,” jelasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan pemerintah daerah.

“Efisiensi anggaran bertujuan meningkatkan kualitas belanja APBD tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Anggaran transfer ke daerah pun telah disesuaikan agar lebih berpihak kepada wilayah tertinggal dan kepulauan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur nasional.

“Kementerian PU akan memastikan semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan tanpa ada yang mangkrak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.

Pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan ini sebagai langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tidak berarti menghilangkan manfaatnya.

“Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak anggaran terserap pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” katanya.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan oleh Presiden Prabowo, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan keuangan negara lebih optimal. Pemangkasan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak produktif, sementara dana hasil efisiensi dialihkan untuk belanja yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Efisiensi Anggaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Presiden Prabowo memastikan bahwa efisiensi anggaran akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

Target efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Sejumlah pejabat negara, mulai menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota diarahkan untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo juga menegaskan agar penggunaan APBN harus fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi.

“Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan dana ke pembangunan infrastruktur”, ujar Menkeu Sri Murlyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar. Selain itu, efisiensi anggaran juga mencakup pengadaan alat tulis kantor, rapat, seminar, dan kegiatan seremonial. Dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

“Realokasi anggaran ditujukan agar lebih produktif untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta hilirisasi industri,” kata Menkeu Sri Murlyani.

Pemerintah telah mengkaji secara matang kebijakan efisiensi anggaran sehingga alokasinya jelas. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelas Suahasil Nazara.

Menurut Suahasil Nazara, Kemenkeu harus meninjau kembali program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan utama. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.

Kebijakan efisiensi anggaran harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga di tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan ini sangat jelas mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Seluruh elemen masyarakat juga perlu mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar realisasinya sesuai target dan berdampak positif secara merata, terutama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto Terapkan Efisiensi Anggaran Pastikan Penggunaan Uang Rakyat Tepat Sasaran

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan memastikan penggunaan uang rakyat lebih tepat sasaran serta berdampak langsung pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi anggaran diambil setelah Presiden Prabowo melakukan pengawasan terhadap tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan pada akhir 2024. “Penggunaan APBN harus difokuskan pada manfaat langsung bagi masyarakat serta penguatan ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang dianggap kurang produktif, seperti anggaran untuk seremonial, perjalanan dinas, dan pemeliharaan. “Penghematan ini akan dialokasikan untuk belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi,” tambahnya.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel. Dengan mengurangi pengeluaran yang kurang produktif dan mengalokasikan dana untuk sektor yang lebih strategis, diharapkan Indonesia dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan awal dari pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran tidak hanya menghemat dana, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Di tingkat daerah, kebijakan efisiensi anggaran turut diterapkan melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas belanja tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat. “Anggaran Transfer ke Daerah juga telah disesuaikan agar lebih berpihak kepada daerah tertinggal, termasuk wilayah kepulauan,” ujarnya.

Dengan langkah efisiensi ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini menandai komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Demi Maksimalkan Program Prioritas dan Sektor Produktif

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan APBN melalui kebijakan efisiensi anggaran yang strategis. Kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada tahun 2025, dengan tujuan utama mengalihkan dana ke sektor-sektor produktif.

Dalam upaya menjelaskan arah kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

“Dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani menguraikan bahwa setiap rupiah yang dihemat harus berdampak langsung kepada masyarakat. Beliau menambahkan bahwa realokasi dana tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dihemat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur,” ujar Sri Mulyani Indrawati.

Menteri PANRB Rini Widyantini juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dengan menyoroti peran transformasi digital dalam meminimalkan pengeluaran operasional. Dalam narasinya, Rini menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas kerja di setiap lini pemerintahan.

“Transformasi digital akan dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur negara serta menekan biaya operasional, tanpa mengurangi upaya reformasi birokrasi,” ujar Rini Widyantini.

Rini menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk melakukan koordinasi yang lebih baik antar unit kerja. Ia menyoroti bagaimana penerapan sistem digital dapat mempercepat pelayanan publik dan memastikan bahwa pengeluaran operasional berada pada level yang efisien.

“Penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja memungkinkan kita untuk meminimalisir pengeluaran operasional dan mempercepat proses pelayanan publik, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih optimal,” ujar Rini Widyantini.

Dari sisi pengawasan dan analisis kebijakan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menekankan bahwa sebelumnya banyak kegiatan kunjungan kerja yang bersifat seremonial justru menyita porsi anggaran yang tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

“Selama ini, kunjungan kerja yang bersifat seremonial menguras anggaran, sehingga langkah efisiensi ini sangat tepat untuk mengalihkan dana ke kegiatan yang lebih produktif,” ujar Dedi Kurnia Syah.

Selanjutnya, Dedi menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis yang tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi acuan bagi instansi lain dalam mengelola anggaran secara lebih bijaksana dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi anggaran merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap dana yang dikeluarkan memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi Kurnia Syah.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah APBN dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Kebijakan efisiensi anggaran ini diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Tujuan Efisiensi Anggaran, Agar Pertumbuhan Ekonomi Tetap Tinggi dan Pengunaan Anggaran Lebih Optimal

Jakarta – Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Inpres tersebut meminta Kementerian/Lembaga dan Daerah memangkas belanja-belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi efisiensi anggaran. K/L agar juga memanfaatkan sumber pembiayaan non-APBN, seperti hibah dan investasi luar negeri.

“Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan anggaran. Anggaran pembangunan yang tidak termasuk APBN, itu penting,” kata Rachmat.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam membangun negeri. Program pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sudah diatur dengan baik, sehingga tidak akan mengganggu atau bahkan menghentikan jalannya pekerjaan infrastruktur yang sedang on going.

“Kementerian PU sudah biasa bangun, jadi goal besarnya kita apapun yang kita bangun ya harus selesai. Jadi tidak boleh ada yang mangkrak karena itu bukan pakem kita, kira-kira begitu,” tegas Dody.

Di sisi lain, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.

“Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja kementerian dan program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya,” katanya. .

Diharapkan efisiensi ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.

“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” pungkasnya.

Efisiensi Anggaran Langkah Tepat Tingkatkan Kualitas Belanja Negara

Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap aspek pemerintahan guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pengamat politik, serta pejabat negara yang menilai langkah tersebut sebagai strategi tepat dalam memperkuat stabilitas fiskal dan efektivitas penggunaan dana publik.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah awal yang strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. “Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Efisiensi anggaran juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.

Salah satu aspek yang kerap menjadi sorotan dalam penggunaan anggaran negara adalah biaya perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa belanja negara selama ini masih dipenuhi dengan kegiatan seremonial yang dinilai kurang produktif. Ia menyambut baik langkah efisiensi yang diterapkan dalam aspek tersebut, mengingat banyak anggaran yang selama ini dialokasikan untuk kunjungan kerja dan kegiatan seremonial justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja birokrasi. “Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat jalannya program kerja kementerian dan lembaga. Justru, efisiensi dapat menjadi peluang untuk merancang strategi baru dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Efisiensi anggaran tidak akan menghambat program kerja, dan dapat dijadikan peluang untuk menciptakan opsi baru dalam pengelolaan anggaran yang efisien,” jelasnya.

Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja negara. Dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki nilai manfaat yang tinggi, kebijakan ini akan mendukung pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, efisiensi anggaran juga berperan dalam menjaga stabilitas fiskal agar kebijakan ekonomi nasional tetap berjalan dengan baik di tengah tantangan global yang dinamis.

Efisiensi Anggaran Bantu Tekan Inflasi dan Kelola Keuangan Negara Lebih Optimal

Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini dikemukakan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Achmad mengatakan, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.

“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, program itu seperti pengurangan kegiatan perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.

“Namun pelayanan publik, tidak dikurangi. PSO (Public Service Obligation) dan belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” kata Hasan.

Hasan menepis informasi yang beredar bahwa efisiensi anggaran dialokasikan untuk pelayanan publik. Dia kembali menegaskan, presiden meminta pelayanan publik, belanja pegawai, dan bantuan sosial tidak berdampak dalam efisiensi.

Senada, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Presiden Prabowo memutuskan efisiensi anggaran setelah mengawasi pelaksanaan tutup buku APBN di Kemenkeu pada akhir 2024.

“Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pun menilai efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” pungkasnya.

Dinilai Berdampak Langsung Pada Rakyat, Pengamat Sambut Positif Efisiensi Anggaran Pemerintah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil adalah meninjau ulang alokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dinilai kurang esensial.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddh, menilai kebijakan ini merupakan langkah tepat agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan rakyat.

“Mendukung efisiensi anggaran termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat” ujar Arlan.

Tak hanya itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Unjani itu juga meyakini alokasi anggaran tersebut bakal dinikmati langsung masyarakat.

“Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak perjalanan dinas dan kunjungan kerja yang sifatnya lebih bersifat seremonial.

“Selama ini, porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan setiap rupiah dalam belanja negara dimanfaatkan secara optimal.

“Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar soal pemotongan anggaran, tetapi juga tentang bekerja lebih strategis dan bertanggung jawab.

“Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati,” pungkasnya.