Ekonom Sambut Positif Kebijakan Efisiensi Anggaran Karena Arahnya Sesuai Prioritas Nasional

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto di Jakarta.

Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” ungkapnya.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen).

Sementara itu, Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar setuju kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Dilain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian bukanlah beban berat, melainkan sebuah tantangan yang menarik karena masih ada banyak ruang untuk penghematan.

“Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi,” ujar Meutya Hafid di Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Kemkomdigi mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mulai awal tahun ini. Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

Ekonom Sambut Positif Kebijakan Efisiensi Anggaran Karena Arahnya Sesuai Prioritas Nasional

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto di Jakarta.

Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” ungkapnya.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen).

Sementara itu, Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar setuju kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Dilain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian bukanlah beban berat, melainkan sebuah tantangan yang menarik karena masih ada banyak ruang untuk penghematan.

“Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi,” ujar Meutya Hafid di Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Kemkomdigi mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mulai awal tahun ini. Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

Ekonom Sambut Positif Kebijakan Efisiensi Anggaran Karena Arahnya Sesuai Prioritas Nasional

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.

“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto di Jakarta.

Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” ungkapnya.

Realisasi efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yang menetapkan pemangkasan anggaran pada 16 pos belanja, termasuk alat tulis kantor (90 persen), kegiatan seremonial (56,9 persen), serta perjalanan dinas (53,9 persen).

Sementara itu, Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar setuju kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.

“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, terangnya.

Dilain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian bukanlah beban berat, melainkan sebuah tantangan yang menarik karena masih ada banyak ruang untuk penghematan.

“Pada prinsipnya ini menjadi sebuah tantangan yang menarik. Jadi kalau dibilang beban sekali tidak. Tadi disebutkan bahwa kita auranya positif. Jadi ternyata masih banyak ruang kolaborasi, ternyata masih banyak ruang efisiensi,” ujar Meutya Hafid di Jakarta.

Meutya menjelaskan bahwa Kemkomdigi mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan mulai awal tahun ini. Untuk itu, Kemkomdigi menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

Presiden Prabowo Instruksikan Jaminan Stabilitas Distribusi LPG 3 Kg

Oleh: Willy Putra Perdana )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dasar masyarakat dengan menginstruksikan agar distribusi gas minyak cair (LPG) atau elpiji 3 kg tetap stabil dan mudah diakses oleh rakyat kecil. Langkah ini diambil setelah adanya evaluasi terhadap kebijakan distribusi sebelumnya yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah distributor resmi. Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan penugasan penjualan kepada pengecer sebagai sub pangkalan, guna memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak membebani masyarakat.

Masyarakat pun menyambut baik kebijakan ini. Banyak warga yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg kini merasa lebih lega karena gas bersubsidi kembali tersedia di warung-warung pengecer. Sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengapresiasi langkah cepat Presiden dalam mengatasi kelangkaan LPG, karena hal ini sangat membantu kehidupan sehari-hari mereka. Keputusan ini sekaligus menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat perubahan sistem distribusi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, langsung merespons arahan Presiden Prabowo dengan kembali membuka jalur distribusi kepada pedagang eceran. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus mengantre di pangkalan resmi dan dapat memperoleh gas bersubsidi dengan lebih mudah di warung-warung pengecer terdekat.

Selain meningkatkan aksesibilitas, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan pemerintah terhadap ketersediaan dan harga LPG 3 kg. Menteri Perdagangan, Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan distribusi gas bersubsidi kini menjadi tugas bersama antara pemerintah pusat, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah. Dengan sinergi yang lebih kuat, stok dan harga LPG 3 kg diharapkan dapat lebih terjaga dan stabil.

Keputusan untuk mengembalikan peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di sektor energi. Sekjen Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), I Made Nugraha Jaya Wardana, menilai bahwa perbaikan sistem distribusi memang diperlukan agar lebih efisien dan transparan. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap langkah perbaikan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu akses masyarakat terhadap gas bersubsidi.

Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mendukung kebijakan ini. Ketua YLKI, Tulus Abadi, menyatakan bahwa instruksi Presiden untuk mengembalikan penjualan LPG 3 kg kepada pengecer adalah keputusan yang realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan jalur distribusi yang sebelumnya dilakukan justru menyulitkan masyarakat dalam memperoleh gas bersubsidi. Oleh karena itu, kebijakan terbaru ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara upaya menekan harga jual dengan memastikan ketersediaan barang di pasaran.

Langkah ini juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan LPG 3 kg sebagai sumber energi utama. Dengan ketersediaan yang lebih terjamin dan harga yang stabil, para pedagang kecil, warung makan, serta sektor usaha mikro lainnya dapat beroperasi tanpa hambatan. Pemerintah diharapkan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni memastikan keadilan dalam distribusi energi bersubsidi.

Di tengah tantangan global dalam sektor energi, Indonesia perlu memiliki strategi distribusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Model distribusi yang lebih fleksibel dan melibatkan berbagai pihak akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat, di mana keseimbangan antara ketersediaan, harga, dan kemudahan akses tetap terjaga. Pemerintah juga perlu menggandeng sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur distribusi, guna memastikan bahwa pasokan LPG 3 kg selalu tersedia, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi LPG 3 kg pun terus menjadi prioritas. Penyimpangan dalam rantai distribusi, seperti penimbunan dan permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, harus ditindak tegas. Dengan mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan pelibatan langsung masyarakat dalam pengawasan harga, potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat juga diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG 3 kg, yang merupakan kebutuhan pokok bagi banyak rumah tangga dan pelaku usaha kecil atau UMKM. Pemerintah juga terus mengawasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penimbunan atau permainan harga oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Ke depan, langkah ini bisa menjadi momentum untuk membangun sistem distribusi LPG yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan aksesibilitas, pemerintah memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kg, demi kesejahteraan masyarakat luas.

Diharapkan, kebijakan ini dapat terus ditingkatkan dengan inovasi dalam sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, gas bersubsidi dapat selalu tersedia bagi mereka yang berhak tanpa adanya gangguan distribusi yang merugikan masyarakat. Keputusan ini adalah langkah nyata Presiden dalam memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan baik. Langkah ini juga dapat menjadi acuan bagi kebijakan energi di masa depan, di mana kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Pemerintah Dorong Hilirisasi untuk Pemerataan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam pemerataan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek hilirisasi dan industrialisasi akan segera dimulai dalam skala besar guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

“Langkah ini bukan hanya penting bagi kemajuan nasional, tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi perekonomian global,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam mendukung kebijakan hilirisasi, pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna mendanai proyek-proyek prioritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa efisiensi di berbagai sektor telah menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung industrialisasi.

“Efisiensi anggaran menjadi prioritas sejak Oktober 2024, dengan penghematan Rp 3,6 triliun dari anggaran negara. Pemangkasan dilakukan di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan pengeluaran operasional lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan akses listrik ke seluruh pelosok negeri sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa ribuan dusun dan ratusan kecamatan masih belum teraliri listrik.

“Dalam lima tahun ke depan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 48 triliun untuk mengatasi masalah ini. Langkah ini realistis berkat efisiensi anggaran yang telah dilakukan,” ujar Bahlil.

Hilirisasi juga dinilai sebagai solusi strategis dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menekankan bahwa kebijakan ini dapat mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.

“Bonus demografi yang kita miliki adalah peluang besar untuk menggerakkan perekonomian. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar peluang ini tidak berubah menjadi tantangan,” ujar Rosan dalam World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss.

Pemerintah juga memanfaatkan WEF 2025 untuk menarik investasi asing guna mendukung transformasi ekonomi nasional. Paviliun Indonesia di forum tersebut digunakan untuk mempromosikan berbagai peluang investasi kepada pemimpin ekonomi dunia.

“Kebijakan hilirisasi dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi daya tarik utama bagi investor global. Kami terus menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Rosan.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis hilirisasi akan menjadi motor utama dalam pemerataan ekonomi. Hilirisasi tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan.

Sinergitas Lintas Instansi Percepat Upaya Presiden Prabowo dalam Pemerataan Ekonomi

Oleh: Narawa Kunta Dewa )*

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam mencapai tujuan ini, sinergitas lintas instansi menjadi kunci. Kolaborasi antara kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor swasta menjadi pondasi yang kokoh untuk mempercepat upaya pemerataan ekonomi.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya siap menjadi support system bagi kementerian teknis lainnya. Dengan kapasitas BUMN yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya maupun jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, BUMN memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah. Erick berkata, Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional.

Komitmen ini tidak hanya terlihat dari berbagai proyek strategis yang dijalankan BUMN, tetapi juga dari bagaimana BUMN menjadi motor penggerak dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Salah satu contoh nyata adalah proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah, yang tidak hanya membuka lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah. Hal ini memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, sehingga menurunkan disparitas ekonomi antarwilayah.

Tidak hanya BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengambil peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. AHY menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur pertahanan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. AHY menekankan bahwa semua pihak harus bersatu dalam semangat memajukan pertahanan dan keamanan Indonesia. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah siap mendukung sinergi ini.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek pertahanan dan keamanan. Infrastruktur yang kokoh dan modern di wilayah perbatasan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pertahanan negara, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Peningkatan kesejahteraan prajurit pun diharapkan dapat berdampak langsung pada masyarakat sekitar, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.

Sinergi ini tidak hanya melibatkan institusi pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan perguruan tinggi. Salah satu contoh menarik adalah komitmen PT Antam UBPN Kolaka dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui berbagai program pendampingan. Perwakilan PT Antam UBPN Kolaka, Syahdjan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar program pendampingan kepada puluhan pelaku UMKM, khususnya di sektor usaha toko kelontong di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO).

Menurutnya, sinergi antara UHO dan masyarakat merupakan wujud nyata dari upaya bersama untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan pemberdayaan UMKM, masyarakat lokal tidak hanya diberikan modal finansial, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan agar mereka dapat mengelola usaha secara mandiri dan berkembang di tengah persaingan pasar.

Pemberdayaan UMKM memang menjadi salah satu strategi utama dalam pemerataan ekonomi. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Namun, potensi ini hanya dapat terealisasi jika ada sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta dan akademisi. Dukungan berupa pendampingan, pelatihan, dan akses ke pasar menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Keberhasilan kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan bahwa sinergitas bukan sekadar jargon, melainkan sebuah strategi nyata untuk menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan langkah yang tegas dan terukur dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sinergitas lintas instansi bukan hanya penting, tetapi menjadi keharusan.

Sebagai penutup, seluruh elemen masyarakat diajak untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi. Tidak hanya melalui program-program besar, tetapi juga dengan berkontribusi dalam lingkup lokal. Sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan makmur

.

Mari kita bersama-sama menjaga semangat kolaborasi ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan kerja bersama, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang.

(* Penulis merupakan pengamat Ekonomi dari Komunitas LoveRupiah Center

Sinergitas Aparat Keamanan Kunci Kesuksesan Program Distribusi MBG

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden RI dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terus mendapat dukungan berbagai pihak. Salah satu faktor utama keberhasilan program ini adalah sinergitas antara pemerintah dan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan merata.

Dukungan penuh TNI terhadap program ini ditunjukkan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 2, Kota Cimahi. Dalam kunjungannya, Panglima TNI menegaskan komitmen institusinya untuk mendampingi dan mengawal program agar berjalan sesuai rencana.

“TNI berkomitmen untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui pendampingan maupun lainnya untuk memastikan program berjalan sesuai rencana pemerintah,” ujar Panglima TNI.

Selain memastikan kelancaran distribusi makanan, kehadiran TNI dalam program ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta meningkatkan efektivitas implementasi MBG di berbagai daerah. Panglima TNI juga berinteraksi dengan siswa dan guru untuk melihat langsung dampak positif dari program tersebut.

Tidak hanya TNI, Polri juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan MBG. Polri melalui Polda Maluku telah ditunjuk sebagai percontohan penyelenggaraan dapur umum MBG di wilayah timur.

Dalam rapat kesiapan pelaksanaan MBG, Irwasum Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya koordinasi di seluruh jajaran kepolisian guna memastikan program berjalan optimal.

“Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi dan kesiapan setiap jajaran kepolisian dalam menjalankan program MBG semakin optimal, sehingga kontribusi Polri dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan,” ujar Dedi.

Sementara dari sisi pendanaan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menilai bahwa solusi terbaik dalam mendukung keberlanjutan MBG adalah dengan mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Selly.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga sektor swasta, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi anak-anak Indonesia. Sinergitas yang terjalin erat menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas demi Indonesia Emas 2045.{}

Program Makan Bergizi Gratis Solusi Mengurangi Angka Stunting di Indonesia

Oleh : Astrid Widia )*

Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi yang diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Indonesia. Dengan inisiatif yang didukung oleh berbagai pihak, program ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi mendukung pertumbuhan yang optimal.

Tidak hanya itu, program ini juga berdampak pada sektor ekonomi dengan melibatkan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan bergizi. Masyarakat pun diajak untuk lebih sadar akan pentingnya konsumsi makanan sehat sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

Kapoksi Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, menekankan bahwa kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang memadai. Anak yang sehat dan cerdas akan tumbuh menjadi individu kreatif yang dapat bersaing di masa depan. Kurangnya gizi tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga menghambat daya saing generasi muda dalam aspek ekonomi.

Ia juga menyoroti bahwa negara lain, seperti Jepang, telah berhasil membangun prestasi di berbagai bidang, termasuk olahraga, berkat perhatian mereka terhadap kualitas gizi dan teknologi. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk lebih fokus dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Ashabul Kahfi juga menyoroti pola makan masyarakat yang masih kurang memperhatikan keseimbangan gizi. Ia mengungkapkan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji dan produk instan yang minim kandungan gizi masih menjadi tantangan di masyarakat.

Padahal, sumber makanan bergizi tersedia melimpah di pedesaan, namun sering kali tidak dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, edukasi gizi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola makan sehat.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi. Dengan melibatkan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan seperti telur, beras, dan ikan, pertumbuhan ekonomi di daerah pun bisa meningkat. Oleh sebab itu, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya bertujuan mencerdaskan anak-anak, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi lokal dan nasional.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Sampang. Penjabat (Pj.) Bupati Sampang, Rudi Arifyanto, menyatakan bahwa program ini sangat relevan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan gizi.

Dalam kesempatan ini, ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi optimal untuk tumbuh kembang mereka. Rudi juga menyoroti bahwa keberhasilan program ini harus didukung dengan serius agar dapat memberikan dampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahnya.

Selain manfaatnya dalam sektor gizi, program ini juga diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dengan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program ini. Jika dijalankan dengan optimal, bukan hanya kualitas hidup masyarakat yang meningkat, tetapi juga perekonomian di daerah dapat berkembang pesat.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini merupakan strategi konkret untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya suntikan dana sebesar Rp6 hingga Rp7 miliar ke desa-desa penerima bantuan, diharapkan akan tercipta dinamika ekonomi baru.

Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan bergizi yang dapat memperkuat perekonomian lokal. Fokus utama program ini adalah memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak di bawah lima tahun (balita), sehingga mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dengan optimal.

Lebih lanjut, Agus Jabo menegaskan bahwa peningkatan kualitas gizi juga berkontribusi pada penciptaan Generasi Emas Indonesia di tahun 2045. Presiden Prabowo Subianto ingin melihat Indonesia terbebas dari kemiskinan dalam waktu cepat, dan program ini merupakan langkah konkret dalam upaya tersebut. Berbagai inisiatif lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), juga terus diperkuat untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi lokal. Selain memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, program ini juga berpotensi menciptakan pasar bagi produk lokal yang dapat diproduksi oleh masyarakat desa. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan akan meluas, memberikan peluang baru bagi petani dan pelaku usaha mikro di tingkat desa.

Langkah ini merupakan salah satu solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jika dijalankan dengan baik, program ini tidak hanya menekan angka stunting dan gizi buruk, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kesuksesan program ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dengan gizi yang lebih baik, generasi mendatang dapat tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap bersaing di era global. Mari bersama-sama mendukung program ini demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

)* Penulis adalah kontributor pertiwi Institute

Pemerintah Bantu Peralihan Status Pedagang Gas LPG 3 Kg Menjadi Sub Pangkalan

Jakarta – Pemerintah terus melakukan reformasi dalam sistem distribusi LPG 3 kg untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran subsidi energi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengalihkan status pedagang gas LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Upaya ini bertujuan menciptakan distribusi yang lebih tertata, transparan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 kg melalui pengecer yang kini berstatus sebagai sub pangkalan resmi.

“Setidaknya ada 375 ribu pengecer yang statusnya naik menjadi sub pangkalan. Dengan perubahan ini, distribusi LPG bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan harga tetap terjangkau,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan, mengatakan pihaknya telah menambah alokasi LPG 3 kg sebanyak lebih dari 900.000 tabung di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.

“Pertamina telah menambah alokasi lebih dari 900.000 tabung LPG 3 kg untuk Jawa Tengah dan Yogya, guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat,” ujar Taufiq.

Senada, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, menegaskan bahwa pengecekan distribusi LPG 3 kg dilakukan secara berkala.

“Setelah dilakukan pengecekan, semuanya berjalan kondusif, sehingga tidak ada lagi antrean untuk pembelian LPG 3 kg,” kata Dasco.

Perubahan status pedagang gas LPG 3 kg menjadi sub pangkalan tentu memberikan berbagai dampak positif. Dengan akses langsung ke distribusi resmi, mereka dapat menghindari kerugian akibat praktik ilegal. Sementara itu, bagi pemerintah, sistem distribusi yang lebih tertata memungkinkan kontrol jumlah LPG 3 kg yang beredar agar subsidi tepat sasaran.

Proses peralihan ini melibatkan tahapan yang harus dipenuhi oleh pedagang, termasuk kesiapan infrastruktur dan pendaftaran resmi dalam sistem distribusi yang lebih terstruktur. Pemerintah bekerja sama dengan Pertamina dan instansi terkait untuk menyusun regulasi serta memberikan panduan bagi para pedagang yang ingin beralih menjadi sub pangkalan.

Pemerintah juga terus memantau implementasi kebijakan ini dan melakukan evaluasi berkala agar sistem berjalan sesuai tujuan. Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg agar subsidi benar-benar diterima oleh yang berhak.

Judi Online Rugikan Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi ilegal menggunakan mata uang kripto mencapai Rp1,3 triliun sepanjang 2024. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena dana hasil judi online yang dilarikan ke luar negeri melalui platform kripto seperti Binance dan Cryptocurrency telah mencapai lebih dari Rp28 triliun.

“Berdasarkan analisis kami, uang hasil judi dilarikan keluar negeri mengakibatkan keluarnya modal dalam negeri (capital outflow) yang dilakukan melalui Binance dan Cryptocurrency sebesar lebih dari Rp28 triliun hingga akhir tahun 2024,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiananda.

Ivan menambahkan bahwa jumlah tersebut sangat besar dan dapat merugikan masyarakat serta berdampak negatif terhadap ekonomi nasional. “Hampir menyentuh Rp30 triliun. Jika dibiarkan, akan berpotensi menghambat program ekonomi Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa kripto menjadi salah satu modus utama yang digunakan oleh para pelaku kejahatan, terutama pengelola judi online, untuk melarikan aset ke luar negeri. Oleh karena itu, Ivan menegaskan perlunya tindakan hukum yang tegas guna mencegah dampak lebih lanjut terhadap perekonomian.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengungkap adanya dugaan penggunaan aset kripto dalam transaksi ilegal selama satu tahun terakhir. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Asep Nana Mulyana, menyatakan bahwa berdasarkan laporan internasional, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam indeks adopsi kripto global pada 2024.

“Adanya aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun dalam kurun waktu setahun dengan memanfaatkan perangkat digital,” ungkap Asep.

Berdasarkan data yang dimiliki Kejagung, total transaksi kripto di Indonesia mencapai USD157,1 miliar. Asep juga menyoroti semakin canggihnya modus penipuan berbasis kripto yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

“Para pelaku makin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara dengan menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler untuk menghilangkan jejak transaksi, serta cross-chain bridging untuk memindahkan aset antar blockchain tanpa terdeteksi,” jelasnya.

Asep menegaskan bahwa dengan adanya dugaan penggunaan kripto dalam menyamarkan hasil tindak pidana, para penyidik Kejagung harus meningkatkan kemampuan investigasi mereka. “Indikasi-indikasi yang sudah ada harus segera ditindaklanjuti agar kerugian negara tidak semakin besar,” pungkasnya.