Pemerintah Terus Mendorong Pertumbuhan UMKM Sebagai Langkah Konkret Pemerataan Ekonomi

Oleh: Cahyo Widjaya

 

Pemerintah terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi percepatan pemerataan ekonomi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas lembaga guna memastikan UMKM dapat berkembang dan naik kelas.

 

Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif menegaskan pentingnya dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap UMKM. Ia menilai bahwa sinergi antara kementerian dan lembaga menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama di sektor makanan, obat tradisional, suplemen, dan kosmetik. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu UMKM memenuhi standar yang lebih tinggi sehingga dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.

 

Saat ini UMKM terus memainkan peran vital sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, UMKM menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil agar dapat berkembang dan naik kelas. Kolaborasi dengan BPOM, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar bagi UMKM, terutama di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Langkah ini diharapkan mampu mendorong daya saing produk lokal dan mempercepat pemerataan ekonomi.

 

Sebagai tindak lanjut, Kemenekraf dan BPOM membentuk tim kecil guna menyusun nota kesepahaman (MoU) yang akan menjadi dasar kerja sama lebih lanjut. MoU ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan inovasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan kekayaan intelektual. Dengan langkah ini, produk UMKM diharapkan mampu memperoleh pengakuan di tingkat global.

 

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dan pendampingan. Holding Ultra Mikro (UMi), yang terdiri dari BRI, PNM, dan Pegadaian, telah membantu menaikkelaskan jutaan nasabah dari kategori ultra mikro ke usaha yang lebih mapan. Keberhasilan ini selaras dengan program yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan UMKM, serta pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi pencapaian tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kombinasi pembiayaan yang tepat dan pendampingan intensif menjadi kunci utama keberhasilan, memungkinkan banyak pelaku usaha kecil bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih mandiri.

 

Selain menaikkelaskan nasabah, Holding UMi juga menambah jutaan debitur baru dalam beberapa tahun terakhir, dengan total debitur yang terus meningkat. Sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Dengan pendekatan strategis yang diterapkan, Holding UMi tidak hanya memperluas akses keuangan bagi UMKM tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor akar rumput.

 

Salah satu terobosan Holding UMi adalah penguatan infrastruktur layanan keuangan melalui jaringan Sentra Layanan Ultra Mikro (SenyuM). Dengan lebih dari seribu kantor yang tersebar di berbagai daerah serta aktivasi program harmonisasi budaya kerja, layanan keuangan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi prioritas, dengan penggabungan berbagai platform digital ke dalam satu aplikasi terpadu, SenyuM Mobile.

 

Integrasi layanan ini telah mempercepat akses keuangan formal bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Ribuan tenaga pemasar kini menggunakan SenyuM Mobile untuk membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan pendampingan dengan lebih mudah. Dengan kombinasi jaringan fisik dan digital yang luas, Holding UMi tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga menciptakan nilai sosial yang besar bagi masyarakat.

 

Keberhasilan strategi ini semakin memperkuat peran Holding UMi dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis UMKM. Pemerintah melihat bahwa upaya ini merupakan langkah nyata dalam mencapai pemerataan ekonomi yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya UMKM yang naik kelas, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.

 

Agen layanan keuangan turut memainkan peran penting dalam memperluas akses bagi UMKM di berbagai wilayah. Dengan ribuan unit kerja dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan keuangan kini lebih mudah diakses oleh masyarakat di pelosok negeri. Model bisnis yang menggabungkan jaringan konvensional, hybrid, dan digital telah memberikan solusi bagi banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya kesulitan mengakses modal usaha.

 

Kesuksesan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar mendorong UMKM tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan sektor ini tumbuh secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis dalam aspek regulasi, pembiayaan, dan pendampingan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional.

 

Ke depan, tantangan utama adalah memastikan program-program pemberdayaan UMKM dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Digitalisasi, peningkatan kualitas produk, serta akses ke pasar global harus menjadi fokus utama agar UMKM Indonesia dapat terus bersaing dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, percepatan pemerataan ekonomi berbasis UMKM bukan lagi sekadar wacana tetapi kenyataan yang terus terwujud.

 

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)

Melalui Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Dukung Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupaya mendukung ekonomi berkelanjutan dengan menanggulangi kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah.

 

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan mempersiapkan Generasi Emas 2045, tetapi juga memicu dinamika ekonomi di desa-desa. Dengan aliran dana sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar, program ini diharapkan membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal.

 

“Selain mempersiapkan Generasi Emas 2045, program ini diharapkan membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal,” ujar Agus.

 

Agus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto. Program MBG, yang memastikan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak, turut menggerakkan roda ekonomi hingga pelosok desa.

 

“Program MBG akan berperan penting dalam penurunan angka kemiskinan dengan memberikan dampak langsung kepada perekonomian daerah,” katanya.

 

Selain itu, Agus juga fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mandiri dan berdaya serta mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam mengatasi kemiskinan.

 

“Kami akan memfasilitasi mereka dengan akses lapangan pekerjaan dan usaha, termasuk koperasi dan UMKM. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdikari,” tambahnya.

 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa MBG dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Dengan ketidakpastian ekonomi global, Bambang menekankan pentingnya mengandalkan ekonomi lokal.

 

“Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya.

 

Bambang juga mengungkapkan bahwa sektor properti, termasuk pembangunan rumah, memiliki dampak ekonomi yang luas dan merata.

 

“Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” tutup Bambang.

 

Program MBG diharapkan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan produsen pangan lokal, sementara pengawasan ketat akan memastikan kualitas dan keamanan program ini.

 

Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembiayaan UMKM

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghapusan piutang macet UMKM, integrasi UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta fasilitasi sertifikasi halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR bagi UMKM. Sebanyak 60 persen dari total KUR yang disalurkan diharapkan dapat dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hal tersebut menurutnya penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan penghapusan piutang macet bagi UMKM, dengan tahap pertama menyasar 67 ribu pelaku usaha kecil. Proses ini telah berjalan sejak Desember 2024 dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.

Pemerintah juga berfokus pada integrasi UMKM dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas program, Kementerian Koperasi dan UKM juga terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank daerah. Pihaknya memastikan skema pembiayaan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Tiga prioritas utama pemerintah dalam penguatan UMKM tahun ini mencakup Penghapusan piutang macet bagi UMKM guna meringankan beban finansial pelaku usaha, Integrasi UMKM ke dalam program MBG untuk memperluas akses pasar mereka, Peningkatan penyaluran KUR agar lebih inklusif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pelaku usaha yang ingin meminjam hingga Rp 100 juta tidak perlu menyediakan agunan atau jaminan. Selain itu, pinjaman di bawah Rp 50 juta juga tidak lagi memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika peminjaman lebih besar daripada Rp 50 juta perlu NPWP, jika kurang Rp 50 juta tidak perlu NPWP.

Komisi VII DPR RI bersama pemerintah akan mengawasi ketat komitmen bank dalam menyalurkan KUR. Jika bank-bank yang terlibat tetap meminta agunan, pemerintah tidak akan membayarkan subsidi bunga kepada bank tersebut. Bank-bank himbara, swasta, hingga bank pembangunan daerah wajib menyalurkan KUR ini tanpa mempersyaratkan agunan, sesuai ketentuan pemerintah.

Untuk tahun 2025, pemerintah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp 300 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi KUR tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar Rp 280 triliun.

Semengtara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, mengingatkan bahwa target besar ini harus diimbangi dengan upaya maksimal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pihaknya mengharapkan target Rp 300 triliun ini tidak bernasib sama seperti tahun lalu. Perlu peran aktif Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaksanaan KUR dapat berjalan efektif.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi bank penyalur KUR agar lebih optimal. Bank-bank yang ditunjuk tidak hanya harus memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kapabilitas dalam menyalurkan KUR secara efektif. Selain itu, kebijakan strategis seperti penataan Komite KUR, perubahan pedoman pelaksanaan KUR, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan juga harus diperhatikan.

Program KUR harus menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga membantu pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam memperoleh sertifikat halal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Kota Palu, misalnya, telah menyerahkan sertifikat kepada 43 pelaku IKM pada Rabu (5/2/2025).

Kepala Disperindag Kota Palu, Zulkifli, menyebutkan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Dari jumlah tersebut, 23 pelaku IKM mendapatkan sertifikat halal, sementara 20 lainnya memperoleh sertifikat merek HAKI. Penyerahan sertifikat ini dilakukan bertahap agar pemerintah dapat berdialog langsung dengan pelaku usaha, memahami tantangan mereka, serta memberikan solusi yang tepat.

Sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar yang mengutamakan produk halal. Sementara itu, sertifikat HAKI merek berperan dalam melindungi identitas usaha dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya.

Pihaknya berharap pelaku usaha dapat mengoptimalkan produktivitas mereka, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk, agar lebih kompetitif di pasar nasional bahkan global.

Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan UMKM. Langkah-langkah seperti peningkatan penyaluran KUR, penghapusan piutang macet, integrasi UMKM ke dalam program MBG, serta fasilitasi sertifikasi halal dan HAKI menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM.

Dengan target penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, kemudahan dalam akses pinjaman KUR tanpa agunan serta fasilitasi sertifikasi produk akan semakin memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.

Sinergi antara pemerintah, DPR, perbankan, serta pelaku usaha menjadi kunci utama dalam merealisasikan berbagai kebijakan ini. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

 

)* Kontributor Beritakapuas.com

 

 

 

 

 

Ketersediaan Pupuk Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan

Oleh: Ganindra Putera*

Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, ketersediaan pupuk menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tanpa pupuk yang cukup dan terdistribusi dengan baik, produktivitas pertanian dapat terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis terus mengupayakan ketersediaan dan distribusi pupuk agar dapat mendukung sektor pertanian secara optimal.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengambil langkah progresif dengan mendorong Program Pertanian Modern sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini mengusung konsep transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian berbasis teknologi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa adopsi teknologi pertanian seperti penggunaan varietas unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sistem irigasi otomatis mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 50 persen. Langkah ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Salah satu aspek penting dalam program ini adalah keberlanjutan distribusi pupuk bersubsidi yang menjangkau seluruh petani. Pemerintah terus berupaya memastikan agar pupuk tersedia dengan harga yang terjangkau dan tepat sasaran. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, BPPSDMP berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas petani serta memperkuat peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani.

Peran gabungan kelompok tani (gapoktan) juga semakin diperkuat dengan dijadikannya mereka sebagai titik serah pupuk bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lebih transparan dan efisien. Staf Khusus Menteri, Sam Herodian, menjelaskan bahwa gapoktan yang memenuhi syarat dapat menjadi bagian dari sistem distribusi pupuk tanpa harus tergabung dalam koperasi. Ini memberikan fleksibilitas bagi petani dalam memperoleh pupuk dengan lebih mudah.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menegaskan bahwa pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) akan ditindak tegas, bahkan bisa berujung pada sanksi pidana. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024 telah menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan harga yang jelas untuk berbagai jenis pupuk. Jika terjadi pelanggaran, kios yang terbukti menaikkan harga di atas HET wajib mengembalikan selisih harga kepada petani dan dapat dikenai sanksi berat.

Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah juga telah menerapkan sistem digitalisasi dalam penebusan pupuk bersubsidi. Per 1 Januari 2025, aplikasi iPubers telah resmi digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani Digital. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk benar-benar disalurkan kepada petani yang berhak, sekaligus menghindari praktik penimbunan atau penjualan ilegal.

Upaya peningkatan pengawasan distribusi pupuk juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi seperti “PI Menyapa” dan “Rembuk Tani” yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia. Forum ini menjadi wadah bagi petani dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kendala serta mencari solusi bersama. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau layanan pelanggan bebas pulsa yang telah disediakan.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan harus menjadi bagian dari komitmen bersama. Masyarakat dapat berperan dengan cara mendukung implementasi kebijakan pemerintah, mengawasi distribusi pupuk di lingkungan sekitar, serta menyebarkan informasi yang benar mengenai kebijakan pupuk bersubsidi.

Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam secara mandiri. Gerakan urban farming atau pertanian perkotaan yang kini semakin berkembang menjadi salah satu solusi dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dengan demikian, ketergantungan terhadap bahan pangan dari luar daerah dapat dikurangi, serta mendorong swasembada pangan dalam skala kecil.

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam program pemberdayaan petani, misalnya dengan mendukung produk-produk hasil pertanian lokal. Konsumsi hasil pertanian dari petani lokal tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks ketahanan pangan, keberlanjutan produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai, salah satunya adalah pupuk. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang telah diterapkan, mulai dari modernisasi pertanian, penguatan SDM, hingga digitalisasi distribusi pupuk, harus terus dikawal dan ditingkatkan efektivitasnya. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, petani, dan sektor swasta, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak sektor pertanian. Masyarakat pun diharapkan untuk ikut serta dalam mengawal dan mendukung kebijakan ini, karena ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik.

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Pertanian

 

Pemerintah Pastikan Peran Aktif UMKM dalam Sukseskan Program Strategis Pemerintah

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Melalui kebijakan dan berbagai langkah strategis, sektor UMKM diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk di sektor perdagangan, pameran, serta akses pembiayaan. Keberadaan UMKM, yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

 

Anggota DPR RI Komisi XIII, Arisal Aziz menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan prioritas pada produk lokal dan mengatur peredaran barang impor murah, terutama yang berasal dari China. Menurutnya, produk impor murah seringkali masuk melalui jalur ilegal, yang berpotensi merugikan pelaku UMKM domestik. Maka, Arisal menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait impor serta promosi yang lebih intensif terhadap produk lokal.

 

“Kemendag harus mendukung produk lokal dan menguatkan regulasi impor sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat,” ujarnya.

 

“Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa platform digital akan mendukung produk-produk lokal. Dengan begitu, UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global,” tambahnya.

 

Sementara, Pemerintah secara aktif mendukung pelaksanaan acara-acara yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Salah satunya adalah The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), pameran kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara.

 

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyatakan bahwa selama acara ini, transaksi penjualan yang ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp100 miliar.

 

“INACRAFT adalah kesempatan emas bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Tahun ini, sekitar 1.100 pelaku UMKM terlibat, yang dapat membuka peluang pekerjaan di berbagai bidang,” kata Menteri Maman.

 

Pemerintah melalui Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui sektor pembiayaan, pemasaran, dan pelatihan peningkatan kapasitas produk. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama dalam perekonomian Indonesia.

 

Kemudian, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyiapkan kebijakan stimulasi kredit khusus bagi sektor UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menjelaskan bahwa stimulus ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini masih mengalami kelambatan.

 

OJK akan merancang regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru yang mencakup percepatan proses bisnis dan kemudahan lainnya dalam penyaluran kredit UMKM.

 

“Melalui kebijakan ini, kami berharap sektor UMKM dapat segera pulih dan berkembang lebih pesat. Proses bisnis yang lebih cepat dan kemudahan akses pembiayaan akan memberi dorongan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil untuk memperluas usaha mereka,” ungkap Dian.

 

Peran aktif masyarakat dalam mengapresiasi dan mendukung Pemerintah akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sektor UMKM yang lebih kuat, perekonomian Indonesia akan lebih tangguh menghadapi tantangan global dan mampu membuka peluang baru bagi generasi mendatang.

Transformasi Pupuk Subsidi di Era Presiden Prabowo, Petani Tak Lagi Terhambat Regulasi

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan transformasi besar dalam sistem distribusi pupuk subsidi.

 

Regulasi yang selama ini dianggap berbelit telah disederhanakan, memastikan petani lebih mudah mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

 

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membenahi sektor pertanian.

 

Ia menyatakan bahwa pemerintah tengah memastikan ketersediaan pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih demi meningkatkan produksi pangan nasional.

 

“Swasembada pangan bukan hanya tentang beras, tapi juga komoditas lain. Beras, Insya Allah, tahun ini selesai. Jagung selesai, gula selesai,” katanya.

 

“Selanjutnya, kita fokus ke komoditas lain yang masih impor seperti susu, daging, bawang putih, atau kedelai. Sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya akan kita selesaikan,” ujar Sudaryono

 

Ketua Kelompok Substansi Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Syah Deva Ammurabi, menekankan bahwa subsidi pupuk bertujuan memberikan akses bagi petani dengan harga yang lebih terjangkau serta menjamin ketersediaan pupuk hingga pelosok.

 

“Saat ini untuk penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani/Kartu Tani Digital melalui aplikasi iPubers,” jelas Syah Deva.

 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong peran kelompok tani sebagai titik serah pupuk bersubsidi.

 

“Apa yang didorong secara bersama-sama itu dapat memberikan kemanfaatan untuk para petani,” ujar Idha.

 

Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi negara mandiri pangan serta berperan penting dalam pasar pangan global. ()

Makan Bergizi Gratis Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Kesehatan Nasional

 

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesehatan nasional.

 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengajak para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkontribusi melalui pola kemitraan, termasuk dalam pembentukan dapur bersama.

 

“Dengan skema kemitraan ini, UMKM tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga mendapatkan keuntungan langsung untuk pengembangan usaha mereka,” ujar Maman.

 

Ia menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam berbagai sektor program MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan nasional akan memperkuat posisi mereka di sektor ekonomi.

 

“Ini adalah peluang yang perlu dimaksimalkan sebaik mungkin,” tambahnya.

 

Pemerintah, lanjut Maman, telah menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang terintegrasi, UMKM di sektor pangan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

 

“Program MBG juga terus mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama terkait perlunya melibatkan UMKM daerah dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

 

Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai skema dalam implementasi program ini, termasuk melalui uji coba yang melibatkan UMKM di berbagai daerah. Maman mencontohkan bahwa kebutuhan bahan pokok seperti beras, sayur, dan daging akan didorong untuk dipasok oleh UMKM lokal.

 

“Kami telah mengkomunikasikan ini kepada kepala daerah agar UMKM di daerah dapat terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dapur program MBG,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menilai bahwa dapur dalam program MBG perlu menggandeng UMKM pangan sebagai pemasok bahan pokok.

 

Menurutnya, hal ini akan memastikan pasokan bahan yang segar dan berkualitas bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

 

“Dengan melibatkan UMKM pangan lokal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa beroperasi dengan lebih efektif,” ujar Rina.

 

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di berbagai daerah pada 2025. Keberadaan dapur ini akan meningkatkan permintaan komoditas pangan lokal dan mendorong roda perekonomian daerah. Selain itu, kerja sama ini dapat mengatasi permasalahan biaya transportasi yang tinggi bagi petani dan produsen pangan.

 

“Program MBG dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk tumbuh. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebutuhan utama dalam program ini harus dipenuhi dari dalam negeri dan melarang impor,” lanjut Rina.

 

 

Pengalihan Dana Efisiensi Untuk Program MBG Dirasakan Langsung Masyarakat

Oleh : Endang Kurnia)*

 

Pengalihan dana efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengalihan anggaran sebesar Rp 100 triliun dari efisiensi belanja pemerintah, program ini mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan balita. Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang lebih produktif dan berorientasi pada dampak nyata.

 

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa penggunaan anggaran untuk MBG jauh lebih bermanfaat dibandingkan belanja operasional lain, seperti pembelian alat tulis kantor atau biaya pertemuan. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini tidak hanya membantu peningkatan gizi masyarakat tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok makanan bergizi. Dengan begitu, alokasi dana ini memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

 

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk program-program strategis yang memiliki efek langsung pada kesejahteraan rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat belanja yang berkontribusi pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Fokus utama dari alokasi dana ini mencakup swasembada pangan, energi, perbaikan sektor kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia dapat bersaing secara global.

 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program MBG telah berhasil menjangkau 733.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya terfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan standar komposisi gizi yang seimbang, dengan 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.

 

Salah satu aspek menarik dari program MBG adalah fleksibilitas dalam penyusunan menu, yang disesuaikan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini memastikan bahwa makanan yang disediakan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat dan tidak menimbulkan resistensi budaya. Meskipun sempat muncul perdebatan mengenai kemungkinan penggunaan protein serangga dalam menu MBG, Dadan Hindayana menegaskan bahwa pilihan menu tetap mempertimbangkan preferensi masyarakat setempat, tanpa adanya standar yang bersifat mengikat.

 

Hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyambut positif program MBG. Sebanyak 64,6 persen responden mengaku puas dengan implementasi MBG dalam 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo. Sementara itu, 87,1 persen responden menyatakan setuju dengan pelaksanaan program tersebut. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG telah berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan gizi masyarakat dengan baik. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek teknis dan operasional untuk memastikan efektivitas program dalam jangka panjang

.

Keberhasilan MBG juga tidak lepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta yang turut serta dalam penyediaan bahan makanan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, distribusi makanan bergizi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dengan memberdayakan produsen pangan lokal dan meningkatkan pendapatan petani serta nelayan yang memasok bahan baku.

 

Secara ekonomi, alokasi dana untuk MBG memberikan dampak positif yang signifikan. Selain mendorong pertumbuhan sektor UMKM, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru dalam industri makanan dan distribusi logistik. Dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan makanan berkualitas, petani dan peternak juga mendapatkan keuntungan lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka ikut terangkat. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan ekonomi yang berbasis keberlanjutan, di mana investasi dalam kesejahteraan rakyat dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Dalam jangka panjang, program MBG diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam upaya membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan pemenuhan gizi yang optimal sejak dini, anak-anak Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih baik di masa depan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

 

Kebijakan alokasi dana efisiensi untuk program MBG adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Program ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, MBG dapat terus berkembang dan menjadi model bagi kebijakan kesejahteraan lainnya. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam memastikan keberlanjutan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Keberhasilan MBG menjadi bukti bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan dengan tepat sasaran dapat membawa dampak positif yang besar bagi kesejahteraan bangsa.

 

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara

 

 

 

Program MBG Berikan Manfaat dalam Jangka Panjang bagi Generasi Muda

Oleh:  Nur Amalia Nareswara*)

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Meski dampaknya tidak bisa dirasakan secara instan, program MBG memiliki manfaat besar dalam jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa program MBG merupakan investasi bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, program ini dirancang untuk menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat pada tahun 2025, jika pemerintah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi anak-anak merupakan langkah krusial untuk membangun generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan global di masa mendatang. Pemerintah, lanjutnya, akan terus melakukan evaluasi terhadap implementasi program ini agar standar gizi dan penyajiannya dapat berjalan optimal.

 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan bahwa program MBG memerlukan kesinambungan agar dampaknya bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa negara-negara lain telah membuktikan efektivitas program makan bergizi di sekolah dalam jangka panjang. Jepang, misalnya, telah menjalankan program makan siang bagi siswa TK hingga SMP selama hampir 150 tahun, sementara Finlandia telah menerapkan program serupa selama lebih dari 40 tahun. Ia juga menyoroti bahwa MBG bisa menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan stunting dan kurang gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

 

Di sisi lain, pakar gizi dari Universitas Indonesia, Tri Wahyu Hartadi, mengatakan bahwa kebiasaan makan sehat harus dibentuk sejak usia dini agar dapat menjadi pola hidup yang berkelanjutan. Ia menuturkan bahwa pemberian makanan bergizi secara teratur akan membangun kebiasaan baik bagi anak-anak dalam mengonsumsi makanan sehat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan nasional. Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada regulasi yang kuat serta dukungan dari berbagai sektor, termasuk UMKM dan rantai pasok pangan lokal, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

 

Selain manfaat langsung dalam pemenuhan gizi anak, program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan petani lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan, program ini berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, misalnya, telah menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung MBG dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku makanan bergizi bagi siswa yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di daerah.

 

Pentingnya edukasi juga menjadi salah satu aspek utama dalam keberhasilan program MBG. Tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, program ini juga harus diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat. Melalui edukasi yang berkelanjutan, anak-anak dan keluarga mereka dapat memahami manfaat gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

 

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat luas. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi dan anggaran yang memadai, sementara pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan program di lapangan berjalan dengan baik. Dunia usaha, termasuk sektor pertanian dan pangan, dapat berperan dalam menyediakan bahan makanan berkualitas, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung program ini melalui kesadaran akan pentingnya gizi seimbang.

 

Di beberapa daerah, program MBG telah memberikan dampak positif. Misalnya, di Banyuwangi, implementasi program ini telah berjalan dengan baik berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal. Dengan menggandeng petani dan UMKM dalam penyediaan bahan makanan, program ini mampu menekan biaya dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, adanya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

 

Koordinasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam memastikan distribusi dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga. Aspek logistik dan distribusi makanan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, sistem logistik yang efisien sangat dibutuhkan agar makanan dapat tersalurkan tepat waktu dan dalam kondisi yang layak konsumsi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam sistem distribusi ini, misalnya dengan penggunaan aplikasi digital untuk memantau ketersediaan dan pengiriman bahan makanan di berbagai daerah.

 

Dengan adanya program MBG, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Keberlanjutan program ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Jika dikelola dengan baik, MBG tidak hanya akan menjadi solusi bagi permasalahan gizi di Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa.

 

 

*)Penulis merupakan kontributor Ruang Baca Muda Digital

Presiden Prabowo Bongkar Pagar Laut sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Maritim

 Tangerang – TNI Angkatan Laut (TNI AL) berhasil membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 22,5 kilometer di Tangerang, Banten, sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem maritim dan memastikan keberlanjutan aktivitas pelayaran serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

Operasi pembongkaran yang melibatkan 219 personel dari Pasukan Marinir (Pasmar) 1, Lantamal III, dan Koarmada I.

 

Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto terjun langsung ke wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Proses pembongkaran pagar laut ini bukan tanpa adanya kesulitan.

 

Dengan panjang mencapai 30 kilometer, pagar tersebut menghalangi aktivitas nelayan yang sehari-harinya bergantung pada laut untuk penghidupan mereka

 

“Kami memastikan bahwa operasi pembongkaran berjalan lancar dengan melibatkan personel TNI AL dan nelayan setempat.” Ujar Harry

 

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady Arsanta menjelaskan bahwa operasi ini berhasil membongkar pagar laut dengan rincian 18,2 kilometer di Tanjung Pasir dan 4,3 kilometer di Kronjo, Tangerang.

 

“TNI AL berkomitmen untuk terus berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan pembongkaran pagar laut ini sesuai perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto guna memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir” ungkapnya.

 

Pembongkaran pagar laut ini juga merupakan bagian dari penegakan hukum di laut, yang bertujuan untuk menjaga ekosistem perairan agar tetap kondusif bagi aktivitas pelayaran dan kehidupan nelayan.

“Hal tersebut tentunya selaras dengan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bahwa TNI AL senantiasa siap sedia mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya,” lanjut wira

 

Dengan dibongkarnya pagar laut sepanjang 22,5 kilometer ini, diharapkan aktivitas pelayaran dan kehidupan masyarakat pesisir di Tangerang dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.

 

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menegaskan komitmen TNI AL untuk terus mendukung masyarakat dalam mengatasi berbagai kesulitan, termasuk dalam menjaga keamanan dan kelestarian ekosistem laut.

 

“TNI AL akan selalu siap sedia membantu rakyat dan menegakkan aturan demi kepentingan bersama,” ujar Muhammad Ali