Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan kebijakan strategis pemerintah yang telah direalisasikannya, mulai dari kebijakan Devisa Hasil Ekspor yang baru, bank emas, hingga Danantara Indonesia.

Kebijakan untuk Indonesia bisa berdikari atau berdiri di kaki sendiri di bidang ekonomi itu Prabowo beberkan saat Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gade Tower, Kantor Pusat Pegadaian, Rabu (26/2) siang.

“Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi menuju Indonesia yang aman adil makmur buat berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo

Pertama, Prabowo telah meneken Kebijakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025 kewajiban devisa hasil ekspor disimpan 100% di Indonesia selama 12 bulan.

“Pertama, tanggal 17 Februari yang lalu kita telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri,” papar Prabowo

“Dengan langkah ini yang mulai berlaku mulai Maret tanggal 1 maka Devisa Hasil Ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar US Dollar Amerika di tahun 2025 karena kita mulai satu Maret diperkirakan 1 tahun akan mencapai minimal 100 miliar dolar devisa kita,” jelas Prabowo.

Kedua, Prabowo juga bersyukur dan bangga atas lahirnya Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) yang juga baru saja diluncurkan pada 24 Februari 2025 lalu.

“Penuh rasa syukur dan penuh kebanggaan kita telah meluncurkan satu dana investasi yang kita beri nama Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) daya energi, kekuatan anagata adalah masa depan Nusantara yaitu tanah air kita. Dana ini dengan aset yang dikelola total aset lebih dari 900 miliar dolar AS akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita,” imbuhnya.

Adapun pada hari ini, Selasa, Prabowo meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia yang diharapkan bisa mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 245 triliun dan mampu membuka 1,8 juta lapangan pekerjaan baru.

“Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produk domestik bruto kita kalau tidak salah bisa menambah Rp 245 triliun kemudian akan membuka lapangan kerja baru 1,8 juta,” ucap Prabowo.

Dengan adanya layanan bank emas, pengolahan emas dari hulu ke hilir akan lebih optimal dilakukan di dalam negeri. Selain itu, Prabowo mengatakan bank emas juga akan menghemat devisa negara dan dapat menjadi instrumen pengendalian stabilitas moneter melalui likuiditas emas.

Prabowo melanjutkan bahwa saat ini produksi emas di Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. Oleh karena itu sekarang saatnya memperbaiki ekosistem pelayanan untuk mengoptimalkan cadangan emas di negara ini.

“Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita,” katanya.

“Indonesia yang punya cadangan emas keenam di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih semua pihak yang bekerja keras untuk mencapai hari ini,” ujar Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan bank emas pada Rabu (26/2). Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan komoditas emas dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa bank emas ini merupakan yang pertama di Indonesia.

“Selama ini, emas hasil tambang kita lebih banyak diekspor tanpa adanya penyimpanan khusus di dalam negeri. Dengan adanya bank emas, kita bisa mengelola sumber daya ini secara lebih optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 12 Februari 2025 untuk menjalankan kegiatan usaha bulion.

Sebelumnya, PT Pegadaian (Persero) juga telah memperoleh izin usaha serupa pada 23 Desember 2024.

OJK mendukung penuh langkah ini dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur kegiatan usaha bulion, termasuk simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas, serta kustodian emas.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai bahwa pembentukan bullion bank memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Bullion bank dapat menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi Indonesia, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengoptimalkan potensi emas dalam negeri,” kata Josua saat diwawancarai di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 produsen emas terbesar di dunia dengan kontribusi 4,15 persen terhadap produksi emas global.

Selain itu, terdapat sekitar 1.800 ton emas yang belum dimonetisasi di masyarakat dan cadangan emas sekitar 7,6 ton.

“Bank emas akan meningkatkan likuiditas dan investasi, memberikan alternatif investasi yang stabil, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor emas,” ujarnya.

Dari perspektif regulasi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menegaskan bahwa usaha bulion ini memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian.

“Selama ini, sektor emas lebih banyak berputar dalam bentuk gadai, jual beli, atau penitipan emas, tetapi dengan adanya bank emas, emas dapat diintermediasikan untuk mendukung sektor riil,” jelasnya.

Agusman juga menekankan bahwa OJK akan mengawasi dengan ketat industri keuangan yang menjalankan usaha bulion.
**

Oleh : Andi Mahesa )*

Maraknya praktik judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Perkembangan pesat teknologi digital yang memudahkan akses ke platform judi online ini telah mengarah pada dampak yang begitu merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Fenomena ini tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam ranah hukum dan kebijakan pemerintah. Salah satu kendala utama dalam pemberantasan judi online adalah adanya celah hukum yang memungkinkan praktik ilegal ini berkembang dengan pesat.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai kebijakan dan upaya penegakan hukum. Namun, meskipun langkah-langkah ini sudah cukup signifikan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal penguatan regulasi dan solusi hukum. Celah hukum yang ada, serta keterbatasan dalam penegakan hukum di dunia maya, menjadi faktor utama mengapa judi online terus berkembang di Indonesia.

Pakar Hukum Pidana dan Perdata dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., mengatakan bahwa regulasi judi online di Indonesia harus diperketat. Pemerintah harus fokus pada pengawasan transaksi keuangan dan teknologi digital yang terlibat dalam praktik judi online. Fickar menambahkan bahwa tanpa pendekatan yang sistemik, praktik judi online akan terus berkembang, bahkan berpotensi merusak sistem negara itu sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa judi online, dengan sistem pembayaran dan transaksinya yang semakin canggih, sangat sulit untuk dikendalikan hanya dengan pendekatan hukum konvensional. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif, termasuk meningkatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir situs perjudian ilegal secara lebih tegas. Selain itu, penguatan sistem regulasi yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan melalui perbankan dan lembaga keuangan juga menjadi langkah krusial untuk mengatasi fenomena ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa judi online semakin canggih dengan berbagai metode baru untuk mengelabui aparat. Oleh karena itu, penguatan regulasi tidak hanya mencakup peraturan yang ada, tetapi juga mencakup penerapan teknologi untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktik-praktik ilegal ini. Misalnya, penggunaan teknologi seperti pemantauan berbasis AI dan big data analytics yang dapat membantu melacak transaksi mencurigakan dan memperkuat upaya penegakan hukum di dunia maya.

Menurut Direktur Eksekutif ISS Foundation, Akbar Azmi Hardjasasmita mengatakan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, judi online bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Fenomena ini mempengaruhi lebih dari sekadar sektor ekonomi, tetapi juga menciptakan kerugian psikologis dan moral yang serius, terutama bagi generasi muda.

Upaya pemberantasan judi online, menurut Akbar, tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga harus mencakup pencegahan berbasis kesadaran kolektif. Membangun kesadaran akan dampak negatif dari judi online adalah kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih besar. Untuk itu, kebijakan berbasis riset yang didukung dengan pemahaman mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis judi online harus dikembangkan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberantasan judi online.

Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data analytics bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum dan mencegah transaksi judi yang ilegal.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan regulasi baru yang diharapkan dapat mempertegas upaya pemberantasan judi online. Peraturan Pemerintah (PP) yang direncanakan akan diterbitkan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi masalah yang telah menjadi perhatian serius masyarakat.

Meutya mengatakan bahwa regulasi ini sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, yang semakin meresahkan masyarakat, terutama generasi muda. Regulasi yang lebih tegas dan terarah diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menanggulangi maraknya situs-situs judi ilegal yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan mengurangi eksposur terhadap situs-situs judi yang membahayakan.

Regulasi baru ini diharapkan tidak hanya memperketat pengawasan terhadap praktik judi online, tetapi juga memberikan dasar hukum yang jelas untuk memproses dan menindak pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan situs perjudian ilegal. Selain itu, regulasi ini akan memperkuat kolaborasi antara lembaga pemerintah, penyedia layanan internet, dan sektor keuangan dalam rangka memblokir transaksi judi online yang merugikan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online, sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang telah disiapkan. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online dan dampaknya terhadap perekonomian serta kehidupan sosial sangat diperlukan agar masalah ini dapat teratasi dengan lebih efektif.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mengurangi dampak negatif perjudian online dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Kini, saatnya bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam mendukung upaya ini. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap ancaman judi online dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan ini.

*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )*

Retreat Kepala Daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi langkah strategis dalam menciptakan sinergitas pemerintahan dan menyingkirkan ego politik yang kerap menghambat koordinasi antarwilayah.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta memperkuat kompetensi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan ini, kepala daerah tidak hanya mendapatkan wawasan baru tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan sesama pemimpin daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk membangun kepemimpinan daerah yang lebih baik. Retreat tersebut bertujuan memastikan para kepala daerah memahami perannya secara optimal sehingga mampu mengimplementasikan kebijakan dengan tepat.

Berbagai materi pembelajaran diberikan oleh para ahli, mencakup tugas pokok kepala daerah, konsep Asta Cita, serta program kerja lintas kementerian yang berhubungan dengan pemerintahan daerah.

Selain itu, penguatan hubungan antar kepala daerah juga menjadi bagian penting dalam agenda ini. Chemistry dan emotional bonding yang terjalin selama retreat diharapkan dapat meningkatkan sinergi serta koordinasi di masa mendatang.

Selama retreat berlangsung, kepala daerah tidak hanya mendalami berbagai teori kepemimpinan tetapi juga mengikuti simulasi kebijakan yang memungkinkan mereka memahami tantangan nyata dalam menjalankan pemerintahan.

Pendekatan ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang strategi yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing. Selain itu, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi permasalahan di wilayahnya.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa disiplin menjadi faktor utama dalam kepemimpinan daerah. Budaya disiplin yang diterapkan di Akmil, seperti ketepatan waktu dan kebersihan, dinilai relevan untuk diterapkan dalam birokrasi pemerintahan.

Kurangnya koordinasi antar kepala daerah masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah. Di sejumlah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota jarang mengadakan rapat koordinasi berkala, sehingga kebijakan yang diterapkan sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa harmonisasi dengan program nasional. Mendagri menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara kepala daerah agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Koordinasi yang lebih baik juga dinilai dapat menciptakan pemerintahan yang berkelanjutan, terutama setelah Pilkada serentak yang melahirkan pemimpin baru di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih stabil dan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan politik. Retreat ini memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk mengenal satu sama lain, membangun kerja sama yang lebih erat, serta memanfaatkan forum diskusi guna membahas berbagai tantangan di daerah masing-masing.

Pengamat sosial politik dari Universitas Djuanda Bogor, Goris Seran, menilai bahwa ketersatuan gerak dan langkah antarwilayah menjadi krusial, terutama bagi daerah dengan luas wilayah serta jumlah penduduk yang besar seperti Bogor.

Permasalahan utama di wilayah tersebut masih berkutat pada sektor pendidikan dan tata kota. Kepala daerah perlu memiliki pola pandang yang sama dalam membangun wilayah, tanpa terjebak pada ego sektoral yang hanya menguntungkan satu pihak.

Bogor sebagai bagian dari aglomerasi Jabodetabek juga memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan arahan yang kemungkinan akan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden, diharapkan setiap kepala daerah mampu beradaptasi dengan kebijakan nasional tanpa mengesampingkan kebutuhan lokal.

Pola pembangunan yang seragam diyakini dapat menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor properti dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin melalui infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang terintegrasi.

Lebih dari sekadar ajang pelatihan, retreat kepala daerah ini juga menjadi ruang refleksi bagi para pemimpin daerah untuk mengevaluasi kepemimpinan mereka selama ini. Dalam diskusi yang dilakukan, mereka diajak untuk lebih terbuka terhadap kritik dan saran, sehingga dapat melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah, kemampuan untuk beradaptasi dan bersinergi dengan pihak lain menjadi semakin penting.

Momentum retreat kepala daerah ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya melayani rakyat secara efisien, tetapi juga mampu membangun kolaborasi yang kuat lintas daerah.

Keselarasan kebijakan dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menghindarkan kepala daerah dari kepentingan politik yang dapat menghambat pertumbuhan wilayahnya.

Retreat ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program pembangunan yang selaras dengan kepentingan masyarakat luas. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Oleh : Nandifa Asmira
Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah semakin gencar dalam upaya pemberantasan judi online yang kian meresahkan masyarakat. Praktik perjudian daring tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, terutama bagi keluarga yang terdampak. Untuk itu, berbagai langkah strategis terus dilakukan guna memastikan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang.
Di Aceh, Polda Aceh menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online dengan capaian signifikan. Dalam periode Januari hingga 17 Februari, Polda Aceh telah berhasil mengungkap 55 kasus perjudian dan memblokir sebanyak 405 situs judi online. Sebanyak 64 tersangka telah diamankan dalam operasi ini. Langkah tegas ini merupakan bagian dari penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli siber untuk menindak pelaku yang terlibat dalam promosi dan operasional judi daring.
Komitmen pemberantasan judi online tidak hanya terlihat di Aceh, tetapi juga dilakukan secara nasional oleh kepolisian. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil mengungkap jaringan judi online internasional 1XBET, yang memiliki jaringan operasi hingga ke luar negeri. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti Depok, Cianjur, Tangerang Selatan, Batam, dan Pekanbaru, aparat berhasil mengamankan sembilan tersangka serta menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai senilai Rp 11,9 miliar dalam berbagai mata uang. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam memutus mata rantai perjudian daring yang telah merugikan masyarakat luas.
Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim menegaskan bahwa Polri tidak akan memberi ruang bagi pelaku judi online di Indonesia. Dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian juga menelusuri aset pelaku guna menerapkan pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus memblokir situs perjudian daring yang terus bermunculan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kapolri untuk menindak tegas praktik perjudian daring di Indonesia. Sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025, Polri telah mengungkap 440 kasus perjudian dengan total 692 tersangka. Para pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian yang mengancam hukuman 10 tahun penjara, serta Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 yang memberikan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Tidak hanya itu, mereka juga bisa dikenakan pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, yang memiliki ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.
Pemerintah memahami bahwa judi online tidak hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian keluarga dan kesejahteraan sosial. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang terjerat judi online mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bahkan hingga berujung pada tindakan kriminal akibat ketergantungan finansial terhadap praktik ilegal ini. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online yang pada kenyataannya lebih banyak membawa kerugian.
Momentum Ramadan harus dimanfaatkan sebagai ajang refleksi bagi masyarakat agar semakin menjauhi segala bentuk perjudian, baik online maupun konvensional. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tetap konsisten dalam upaya pemberantasan judi online dengan meningkatkan patroli siber, memperketat regulasi, serta mempercepat pemblokiran situs-situs yang menjadi sarana perjudian. Tak hanya itu, upaya sosialisasi mengenai bahaya judi online juga harus diperluas, baik melalui media sosial, sekolah, maupun tempat-tempat ibadah.
Keberhasilan dalam memberantas judi online tidak hanya bergantung pada kerja keras aparat penegak hukum, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya yang peduli terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari praktik perjudian, terutama dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Dengan adanya tindakan tegas dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, harapan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari judi online dapat benar-benar terwujud.
Momentum Ramadan menjadi saat yang tepat untuk menekan angka perjudian di Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Keberhasilan pemberantasan judi akan menjadi bukti bahwa negara hadir dalam melindungi rakyatnya dari ancaman moral dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.
*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Nandifa Asmira
Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah semakin gencar dalam upaya pemberantasan judi online yang kian meresahkan masyarakat. Praktik perjudian daring tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, terutama bagi keluarga yang terdampak. Untuk itu, berbagai langkah strategis terus dilakukan guna memastikan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang.
Di Aceh, Polda Aceh menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online dengan capaian signifikan. Dalam periode Januari hingga 17 Februari, Polda Aceh telah berhasil mengungkap 55 kasus perjudian dan memblokir sebanyak 405 situs judi online. Sebanyak 64 tersangka telah diamankan dalam operasi ini. Langkah tegas ini merupakan bagian dari penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli siber untuk menindak pelaku yang terlibat dalam promosi dan operasional judi daring.
Komitmen pemberantasan judi online tidak hanya terlihat di Aceh, tetapi juga dilakukan secara nasional oleh kepolisian. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri baru-baru ini berhasil mengungkap jaringan judi online internasional 1XBET, yang memiliki jaringan operasi hingga ke luar negeri. Dalam operasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti Depok, Cianjur, Tangerang Selatan, Batam, dan Pekanbaru, aparat berhasil mengamankan sembilan tersangka serta menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai senilai Rp 11,9 miliar dalam berbagai mata uang. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polri dalam memutus mata rantai perjudian daring yang telah merugikan masyarakat luas.
Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim menegaskan bahwa Polri tidak akan memberi ruang bagi pelaku judi online di Indonesia. Dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian juga menelusuri aset pelaku guna menerapkan pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus memblokir situs perjudian daring yang terus bermunculan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kapolri untuk menindak tegas praktik perjudian daring di Indonesia. Sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025, Polri telah mengungkap 440 kasus perjudian dengan total 692 tersangka. Para pelaku dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian yang mengancam hukuman 10 tahun penjara, serta Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 yang memberikan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Tidak hanya itu, mereka juga bisa dikenakan pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, yang memiliki ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.
Pemerintah memahami bahwa judi online tidak hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian keluarga dan kesejahteraan sosial. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang terjerat judi online mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bahkan hingga berujung pada tindakan kriminal akibat ketergantungan finansial terhadap praktik ilegal ini. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online yang pada kenyataannya lebih banyak membawa kerugian.
Momentum Ramadan harus dimanfaatkan sebagai ajang refleksi bagi masyarakat agar semakin menjauhi segala bentuk perjudian, baik online maupun konvensional. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tetap konsisten dalam upaya pemberantasan judi online dengan meningkatkan patroli siber, memperketat regulasi, serta mempercepat pemblokiran situs-situs yang menjadi sarana perjudian. Tak hanya itu, upaya sosialisasi mengenai bahaya judi online juga harus diperluas, baik melalui media sosial, sekolah, maupun tempat-tempat ibadah.
Keberhasilan dalam memberantas judi online tidak hanya bergantung pada kerja keras aparat penegak hukum, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya yang peduli terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari praktik perjudian, terutama dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Dengan adanya tindakan tegas dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, harapan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari judi online dapat benar-benar terwujud.
Momentum Ramadan menjadi saat yang tepat untuk menekan angka perjudian di Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Keberhasilan pemberantasan judi akan menjadi bukti bahwa negara hadir dalam melindungi rakyatnya dari ancaman moral dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut.
*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Kepala daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan reformasi birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar kepala daerah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik.

“Tujuan utama reformasi birokrasi adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah harus berkolaborasi untuk memastikan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi, melainkan transformasi sistem pemerintahan secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kementerian PANRB saat ini menyusun Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) hingga 2045, dengan tahap awal 2025-2029 berfokus pada digitalisasi pemerintahan.

Kepala daerah diharapkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selaras dengan kebijakan nasional.

“Kami mendorong kepala daerah untuk memastikan program di daerah sejalan dengan kebijakan pusat,” tambah Rini.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa retreat kepala daerah bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

“Kami ingin memastikan kepala daerah memahami perannya dan dapat mengimplementasikan kebijakan secara optimal,” jelasnya.

Retreat ini memberikan materi dari narasumber kompeten, termasuk pemahaman tugas kepala daerah, konsep Asta Cita, serta koordinasi antarinstansi.

“Membangun chemistry dan kerja sama sangat penting untuk sinergi yang lebih baik,” tambah Bima Arya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya disiplin dalam kepemimpinan daerah.

Ia mencontohkan budaya disiplin di Akademi Militer, seperti ketepatan waktu dan kebersihan, yang bisa diterapkan dalam pemerintahan.

“Kita bisa belajar dari Akmil, bukan dalam konteks militerisme, tetapi dalam kedisiplinan. Jika acara dijadwalkan pukul 09.00, maka harus dimulai tepat waktu,” ujar Tito.

Mendagri juga menyoroti pentingnya koordinasi antar kepala daerah yang masih kurang di beberapa wilayah. “Koordinasi yang baik sangat penting agar kebijakan daerah selaras dengan program nasional,” tegasnya.

Retreat ini diharapkan memperkuat sinergi antar kepala daerah dan meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan daerah yang lebih maju.

Oleh: Rey Saputra )*

Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan kebijakan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, hilirisasi telah terbukti menjadi langkah strategis yang mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang solid. Ia mengungkapkan bahwa meskipun dinamika global masih penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap lebih kuat dibandingkan banyak negara maju maupun berkembang.

Berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), nilai PDB Indonesia mencapai 4,8 triliun dolar AS, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan hilirisasi yang mendorong peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan pengurangan ketergantungan pada komoditas mentah.

Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan yang mendukung hilirisasi secara menyeluruh. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bertujuan untuk mempercepat industrialisasi di berbagai daerah.

KEK Gresik, misalnya, telah menjadi pusat produksi emas nasional, didukung oleh peluncuran bullion bank yang akan memperkuat industri pertambangan serta menjadi bantalan ekonomi menghadapi fluktuasi pasar global. Selain KEK Gresik, beberapa KEK lainnya seperti KEK Sei Mangkei dan KEK Palu juga memainkan peran penting dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam di daerah masing-masing.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi di sektor pertambangan dan energi. Data menunjukkan bahwa ekspor produk hilirisasi nikel mengalami lonjakan signifikan, dari hanya 4 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 33,52 miliar dolar AS pada 2023, dan diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan memperkuat industri dalam negeri. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sejak 2020 mampu memberikan dampak positif terhadap industri pengolahan dalam negeri.

Kebijakan hilirisasi juga didukung dengan upaya pengelolaan investasi yang lebih strategis. Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp20,6 triliun pada 2025 untuk lima proyek strategis yang bertujuan memperkuat hilirisasi serta menciptakan industri turunan yang berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Pembangunan smelter dan pabrik pengolahan mineral lainnya juga terus digenjot untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang nasional.

Demi memastikan keberlanjutan hilirisasi, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia dengan persentase 100 persen selama 12 bulan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa negara hingga 100 miliar dolar AS, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap aliran dana dari sektor pertambangan dan perkebunan.

Pada sektor industri manufaktur, hilirisasi terus diperluas ke berbagai bidang, termasuk sektor otomotif dan petrokimia. Pemerintah telah menyusun peta jalan yang mengatur strategi hilirisasi berdasarkan jenis produk, lokasi produksi, serta potensi pengembangannya di berbagai daerah. Dengan adanya kebijakan ini, industri nasional dapat berkembang lebih terarah, sekaligus mendorong peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dukungan terhadap hilirisasi juga diperkuat melalui kerja sama internasional. Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam kunjungannya ke Belanda, menegaskan bahwa Indonesia berharap dapat memperkuat kemitraan dengan negara-negara Eropa dalam mendukung hilirisasi dan pengembangan sektor industri. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang ketahanan pangan dan transisi energi, yang turut menjadi bagian dari strategi hilirisasi Indonesia. Selain Belanda, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan dalam pengembangan industri berbasis teknologi tinggi.

Upaya hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dengan strategi yang tepat, hilirisasi dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada impor produk jadi. Hilirisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional melalui program pelatihan dan sertifikasi di berbagai sektor industri.

Dukungan berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah. Dengan sinergi antara sektor pemerintah, industri, dan keuangan, hilirisasi akan terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing di kancah global.

Keberlanjutan kebijakan hilirisasi memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari dunia usaha dan masyarakat. Jika kebijakan ini terus dijalankan secara konsisten, Indonesia dapat semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
)* Pengamat adalah kontributor Pertiwi Institutr

Jakarta — Pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi guna mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih strategis diharapkan meningkatkan nilai tambah industri nasional, daya saing global, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, menyatakan bahwa kehadiran Danantara merupakan bagian dari transformasi BUMN dalam mengoptimalkan aset negara agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

“Dengan pengelolaan investasi yang lebih strategis, Danantara diharapkan menjadi akselerator dalam meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam serta mendukung program hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Hendi.

Ia menambahkan bahwa MIND ID menjalankan mandat pengelolaan cadangan dan hilirisasi mineral batu bara secara terintegrasi guna meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusi terhadap penerimaan negara.

“Dengan komitmen kuat terhadap hilirisasi dan industrialisasi, pendirian Danantara akan membawa dampak nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memperkuat hilirisasi di industri petrokimia dan gas melalui berbagai kebijakan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Taufiek Bawzier, menekankan bahwa sektor petrokimia dan gas memiliki multiplier effect besar bagi sektor ekonomi lainnya.

“Sektor IKFT harus menambah kontribusi PDB hingga Rp46,09 triliun jika industri menyumbang 21,9 persen terhadap PDB nasional,” jelasnya.

Selain itu, sektor perbankan juga berperan dalam mendukung hilirisasi. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit korporasi BCA pada 2024 didominasi oleh sektor hilirisasi dan industri kelapa sawit.

“Kami sangat mendukung hilirisasi. Dari pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,7 persen, separuhnya berasal dari hilirisasi dan CPO,” ujar Jahja.

Ia menambahkan bahwa proyek hilirisasi memerlukan investasi besar, yang sebagian besar didukung oleh investor asing, seperti Tiongkok yang berinvestasi di Morowali, Sulawesi Tengah.

“Pembangunan smelter membutuhkan investasi triliunan rupiah. Sulit jika hanya mengandalkan investor lokal, sehingga banyak proyek ini mendapat dukungan asing,” jelasnya.

Jahja juga menekankan bahwa hilirisasi sektor pertambangan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan mengurangi ekspor bahan mentah, namun tetap membutuhkan permintaan pasar yang stabil.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, hilirisasi diharapkan terus menjadi strategi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan memperkuat perekonomian nasional di masa depan.

Jakarta – Pemerintah menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam pengelolaan serta pengawasan sektor strategis nasional. Salah satunya adalah melibatkan ormas keagamaan dalam mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan pihaknya menyambut baik langkah ini dan menilai keterlibatan ormas keagamaan sebagai upaya memastikan kebijakan ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip keadilan dan kebersamaan.

“Dilibatkannya ormas keagamaan dalam pengawasan Danantara patut disambut gembira,” ujar Anwar Abbas.

Menurutnya, peran ormas keagamaan menjadi penting dalam menjaga agar tata kelola aset negara tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial.

“Kita ingin negara ini maju, tetapi bukan dengan meniru model Eropa, Amerika, atau China. Kita ingin maju dengan jati diri kita sendiri sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya,” tegasnya.

Muhammadiyah menekankan agar pengawasan oleh ormas keagamaan efektif, harus ada mekanisme yang jelas dan independen. Tanpa tata kelola yang transparan, pengawasan berisiko hanya menjadi formalitas semata. Dengan aset yang mencapai sekitar US$ 900 juta, Danantara akan mengelola berbagai BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, dan Telkom.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), untuk turut mengawasi pengelolaan Danantara guna memastikan keberlanjutan dan transparansi investasi negara.

“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” ujar Prabowo.

Tak hanya di sektor investasi, keterlibatan ormas keagamaan juga diperkuat dalam sektor pertambangan nasional melalui revisi Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Revisi ini membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola pertambangan, salah satunya adalah skema baru pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini lebih inklusif.

Dengan sistem baru, izin pertambangan tidak lagi sepenuhnya berbasis lelang, melainkan mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha negara dan daerah.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa revisi ini bertujuan memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara lebih merata dan adil.

“Pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk UMKM, koperasi, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.

Selain itu, dalam revisi UU Minerba, terdapat ketentuan yang memungkinkan organisasi keagamaan memperoleh izin pertambangan. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pemanfaatan sumber daya alam bagi berbagai elemen bangsa.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam semakin transparan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga pemerataan ekonomi bisa lebih maksimal. //