Monthly Archives: Februari 2025

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai dukungan luas dari berbagai pihak. Komitmen pemerintah dalam memastikan gizi seimbang bagi anak-anak Indonesia dinilai sebagai langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyempurnakan program ini agar dapat diakses oleh seluruh anak-anak Indonesia. Ia menyoroti pentingnya percepatan penyaluran dan kualitas pelaksanaan MBG.
“Program MBG ini bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan tantangan bersama. Seluruh pihak perlu berperan aktif agar program ini dapat berjalan dengan efektif, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Dadan dalam keterangannya pada Rabu, 5 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meninjau langsung pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah di Jakarta. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan penyempurnaan program ini demi menjangkau lebih banyak anak-anak di daerah terpencil dan kurang mampu.
“Pemerintah berkomitmen menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis agar dapat menjangkau seluruh anak di Indonesia. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” tegas Prabowo.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa MBG memiliki dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah. Aliran dana yang mencapai Rp6-7 miliar ke desa-desa diperkirakan mampu meningkatkan dinamika ekonomi setempat.
“Program ini tidak hanya menyiapkan Generasi Emas 2045, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi hingga pelosok desa, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Agus.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengapresiasi Kemensos yang semakin efektif bekerja berkat data sosial yang lebih akurat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Medan, Tia Ayu Anggraini, menyebut bahwa MBG menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang serta mencegah stunting. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mendukung program ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan maju.
Dengan kesuksesan yang telah dicapai dan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, program MBG menjadi salah satu tonggak penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Keberlanjutan dan optimalisasi program ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

Oleh :  Haikal Fathan Akbar )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang baru bagi sektor pangan, terutama bagi pelaku UMKM yang dapat berkontribusi dalam rantai pasokannya. Dengan memanfaatkan kemitraan yang dibangun melalui MBG, UMKM tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga mendapat manfaat langsung bagi pengembangan usaha mereka.

Pemerintah berharap keterlibatan UMKM dalam berbagai aspek MBG, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi, akan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produsen pangan lokal dengan menciptakan pasar yang stabil dan berkelanjutan bagi hasil produksi mereka.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pelibatan UMKM dalam MBG menjadi langkah strategis dalam memberdayakan sektor ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional.

Pemerintah pun telah melakukan berbagai inisiatif guna memastikan program ini berjalan optimal, termasuk melibatkan UMKM daerah dalam pelaksanaannya. Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai skema agar program MBG dapat diimplementasikan dengan melibatkan UMKM setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Kebutuhan pangan seperti beras, sayur-sayuran, daging, dan kebutuhan pokok lainnya akan didorong untuk dipasok oleh UMKM daerah. Hal ini bertujuan agar kebermanfaatan program tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat tetapi juga oleh pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Pemerintah bahkan telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada kepala daerah agar memastikan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG. Dengan demikian, program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan pokok dalam MBG. Dengan menggandeng UMKM pangan setempat, program ini dapat berjalan lebih efisien, memastikan pasokan bahan pangan tetap segar dan berkualitas bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.

Pemerintah pun menargetkan pembangunan 5.000 dapur dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada tahun 2025 di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi ke seluruh wilayah yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil.

Menurut Rina, keberadaan dapur MBG akan meningkatkan permintaan bahan pangan lokal, seperti beras, ayam, telur, ikan, dan aneka sayuran, yang secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kerja sama antara dapur MBG dengan UMKM setempat akan menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.

Selain itu, kolaborasi ini dapat mengatasi kendala biaya transportasi yang sering dikeluhkan oleh petani dan produsen pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku dari sumber terdekat, efisiensi distribusi dapat ditingkatkan, sehingga harga pangan tetap stabil dan terjangkau.

Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG, program ini menjadi momentum bagi UMKM daerah untuk tumbuh dan berkembang. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa bahan pokok untuk MBG harus berasal dari dalam negeri, tanpa ketergantungan pada impor.

Oleh karena itu, UMKM diharapkan dapat menangkap peluang ini dengan serius agar dapat berkembang lebih pesat di sektor pangan. Dengan adanya kebijakan ini, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional diproyeksikan akan mengalami peningkatan produksi yang signifikan, sehingga turut mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Pelaksanaan MBG juga menunjukkan potensi besar dalam pemanfaatan bahan pangan lokal, yang dapat mengangkat produktivitas sektor pertanian nasional. Koordinator Pusat Inovasi dan Hilirisasi LPPM Universitas Jenderal Soedirman, Santi Dwi Astuti, menyatakan bahwa penggunaan pangan lokal dalam MBG akan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu ke hilir.

Hal ini secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah sentra komoditas pangan. Dengan adanya permintaan yang tinggi dari program ini, para petani dan peternak akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Ketersediaan pangan lokal yang melimpah di berbagai daerah menjadi modal besar bagi keberlanjutan program ini. Contohnya, di Jawa Tengah terdapat sentra umbi-umbian seperti singkong di Banjarnegara, kentang di Wonosobo, dan talas di Banyumas. Sumber protein juga tersedia melimpah, seperti ikan laut di Cilacap serta tahu dan tempe di Banyumas.

Sayur dan buah pun dapat dipasok dari daerah seperti Purbalingga, yang merupakan sentra duku dan stroberi, serta Kebumen, yang terkenal dengan jambu kristalnya. Dengan memanfaatkan potensi ini, MBG dapat berperan sebagai salah satu faktor utama dalam menstimulasi pertumbuhan sektor pertanian berbasis kearifan lokal.

Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal dalam MBG tidak hanya menekan biaya distribusi tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari berkurangnya impor pangan, meningkatnya lahan pertanian produktif, serta meningkatnya produksi komoditas pangan nasional.

Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan sektor pertanian lokal dalam program MBG menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, program ini diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Kini, tantangannya adalah bagaimana semua pihak bisa bersinergi dalam memastikan program ini berjalan dengan optimal, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak, MBG berpotensi menjadi tonggak baru dalam pembangunan ekonomi berbasis pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Vimedia Pratama Institute

Oleh : Cintya Medina )*

Pemerintah terus menggencarkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan. Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian terkait bersama dengan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam merancang kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendukung program ini baik dalam bentuk pendanaan, penyediaan bahan pangan, hingga distribusi makanan ke berbagai wilayah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri akan berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung penuh program-program pemerintah. Mulai dari mewujudkan kemandirian pangan hingga mendorong program MBG. Pihaknya menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Polri juga akan berperan aktif dalam memastikan distribusi program berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pangan dan agribisnis turut berperan dalam mendukung keberhasilan program ini dengan menyediakan bahan pangan berkualitas. Dukungan dari sektor swasta ini memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam program ini memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, industri makanan dan minuman juga diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam menciptakan produk bernutrisi yang sesuai dengan kebutuhan program.

Selain pemerintah dan swasta, organisasi sosial dan lembaga non-pemerintah juga berperan besar dalam mendukung distribusi makanan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui jaringan komunitas yang luas, organisasi sosial mampu menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah.

Founder Kita Indonesia Penggerak (KIP) Fondation, Ari Kusuma mengatakan rencana pemberdayaan BUMDesa berbasis ketahanan pangan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025 sejalan dengan tujuan mendukung program MBG. Pihaknya menyampaikan bahwa BUMDesa memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan. Melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha, KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan Co-Production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Banyak lembaga filantropi yang turut serta dalam pendanaan serta pendistribusian makanan bergizi kepada anak-anak di sekolah, panti asuhan, serta keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Sekolah menjadi salah satu titik utama dalam pelaksanaan program MBG, terutama bagi anak-anak usia dini dan siswa sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Program MBG memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dari segi kesehatan, program ini membantu menurunkan angka stunting, meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak, serta mendukung perkembangan kognitif mereka. Dengan gizi yang cukup, anak-anak lebih fokus dalam belajar dan memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas.

Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan menggandeng petani dan produsen lokal dalam penyediaan bahan pangan, program ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan agribisnis. Rantai pasok bahan makanan menjadi lebih terstruktur, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Sebanyak 80 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritasnya dibeli dari pasar lokal. Hal ini menciptakan efek domino bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Pihaknya juga menekankan bahwa pelaksanaan program MBG sudah berjalan dengan baik, meski masih ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk bekerja dalam program ini.

Meski memiliki dampak yang besar, implementasi program makan bergizi gratis tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, distribusi makanan yang tidak merata, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti optimalisasi anggaran melalui kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan distribusi makanan, serta kampanye edukasi yang lebih masif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program juga menjadi faktor penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.

Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah, swasta, organisasi sosial, dan dunia pendidikan. Dengan kerja sama yang erat dan strategi yang tepat, program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari berbagai sektor akan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

*) Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam upaya memberantas judi online yang semakin meresahkan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, dalam mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam praktik judi daring.
“Kita harus secara rutin memeriksa ponsel anak-anak kita agar bisa mengetahui apa yang terjadi. Jika tidak dilakukan, generasi muda kita lambat laun akan mengalami kerusakan,” kata Kapolri.
Dijelaskannya bahwa judi online kini telah menyasar hampir semua kalangan, termasuk anak-anak, dengan berbagai modus permainan yang menarik perhatian mereka.
“Perlu kiranya kesadaran lebih besar dari masyarakat dalam mengantisipasi ancaman ini,” imbuhnya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam melindungi siswa dari bahaya judi online. Pemerintah, kata Meutya, terus memastikan pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, dan edukasi teknologi berjalan optimal untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
“Mendidik anak itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Peran orang tua dan guru dalam memberikan pendampingan adalah kunci utama untuk mengawasi dan mengatur penggunaan teknologi agar tidak berlebihan,” kata Meutya.
Meutya juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi serta distribusi materi edukasi guna meningkatkan kesadaran siswa terhadap konten negatif, termasuk judi online dan pinjaman online ilegal.
“Literasi digital merupakan pertahanan utama terhadap konten negatif. Orang tua dan guru harus terlibat aktif, tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada anak-anak,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menilai bahwa judi online sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dan perlu ditetapkan sebagai kondisi ‘darurat nasional’. Menurutnya, banyak masyarakat telah menjadi korban sehingga seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam memberantas praktik ini.
“Presiden seharusnya segera membuat aturan ini dalam situasi darurat nasional. Judi online tidak hanya menimbulkan dampak sosial tetapi juga berimbas pada ekonomi nasional,” tegasnya.
Berdasarkan data PPATK, lebih dari Rp 1 triliun hasil dari judi online mengalir ke luar negeri. Dari total populasi Indonesia, sekitar 40 juta orang telah terdampak judi online, dengan sekitar 8 juta di antaranya aktif sebagai pemain.
“Jumlah pemain judol di Indonesia sekitar 8 juta orang. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Mereka tidak terlibat dalam kegiatan produktif, melainkan justru terjebak dalam permainan judol yang menyesatkan,” lanjutnya.
Rizal menekankan pentingnya pencegahan dini agar anak-anak tidak mudah terpapar judi online. Ia menyerukan peran orang tua dan lingkungan sekolah dalam memberikan pengawasan serta pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak.
“Harus ada pembatasan penggunaan media sosial pada anak dan unsur pendidikan serta keluarga harus terlibat untuk mencegah agar tak mudah terpapar judol,” pungkasnya.

*

Jakarta – Permasalahan judi online semakin mengkhawatirkan karena dampaknya yang nyata pada kehidupan masyarakat.

Tidak hanya merusak stabilitas ekonomi rumah tangga, judi online juga memicu peningkatan kasus kriminalitas.

Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kemenkumham, Imaduddin Hamzah, menyoroti dampak serius kecanduan judi online terhadap individu dan masyarakat.

“Judi online tidak hanya merusak kondisi keuangan, tetapi juga memicu degradasi nilai moral serta perilaku kriminal,” ujarnya.

Menurutnya, penjudi yang telah terjerat dalam kebiasaan ini cenderung kehilangan rasionalitas dan moralitasnya, yang bahkan dapat membuat mereka melakukan tindakan tidak masuk akal, seperti menjual anak sendiri demi memenuhi kebutuhan berjudi.

Fenomena ini, lanjut Imaduddin, menunjukkan betapa kecanduan judi online telah menghancurkan nilai-nilai dasar keluarga dan memperburuk hubungan suami-istri.

Sosiolog Universitas Airlangga, Ratna Azis Prasetyo, menambahkan bahwa faktor kemiskinan dan gaya hidup konsumtif menjadi penyebab utama maraknya judi online.

“Mereka yang terjebak dalam judi online biasanya berharap mendapat keuntungan instan atau merasa tidak rugi jika kalah,” jelasnya.

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi melahirkan perilaku curang, perceraian, hingga tindak kriminal seperti korupsi dan penelantaran keluarga.

Ratna juga menegaskan bahwa kecanduan judi online mirip dengan kecanduan alkohol atau rokok yang dapat menimbulkan gangguan mental.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, menyatakan bahwa judi online harus dianggap sebagai ancaman serius bagi ketahanan nasional.

“Satu keluarga muda di Tangerang Selatan ditemukan tewas diduga karena terjerat judi online dan pinjaman online. Ini termasuk kategori kejahatan luar biasa,” tegasnya.

Menurut Deng Ical, judi online tidak hanya berdampak sosial tetapi juga merugikan ekonomi negara.

“Lebih dari Rp 1 triliun uang hasil judi online masuk ke luar negeri. Kita mati-matian mengajak investor masuk, tapi uang kita malah kabur ke luar,” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.

Ia menegaskan bahwa penanganan judi online tidak boleh dilakukan secara parsial.

“Presiden harus menetapkan ini sebagai keadaan darurat nasional,” ujarnya.

Selain itu, Deng Ical juga menyoroti bahwa judi online telah menjebak sekitar 8 juta masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dalam usia produktif.

“Mereka tidak lagi produktif, malah terjebak dalam permainan yang merusak,” tambahnya.

Menurutnya, masalah judi online bukan sekadar persoalan ekonomi atau kriminalitas semata, tetapi merupakan ancaman besar bagi masa depan generasi Indonesia.

Oleh: Afif Rahman )*

Dampak negatif judi online semakin meresahkan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kalangan dewasa, tetapi juga telah menyasar anak-anak di bawah umur yang menjadi kelompok paling rentan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus berupaya memberantas praktik judi daring ini dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pakar keamanan siber, hingga lembaga keuangan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan bahwa judi online telah merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan bawah. Menurutnya, masalah ini menjadi ancaman serius yang dapat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih kuat dan terkoordinasi. Jenderal Sigit juga mengingatkan bahwa anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga integritas institusi penegak hukum dalam memerangi kejahatan digital.

Dalam upaya pemberantasan yang lebih efektif, Kapolri juga menyoroti perlunya penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar judi online. Dengan menyita dan mengalihkan aset mereka ke negara, diharapkan sumber daya para pelaku dapat dihentikan. Langkah ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mempersempit ruang gerak bisnis judi daring yang merugikan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pakar keamanan siber dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK, Dr. Pratama Persadha, menekankan pentingnya pendekatan hukum yang efektif dalam menghadapi judi online. Ia berpendapat bahwa penegak hukum harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap praktik ini dengan memanfaatkan teknologi digital. Pelacakan jejak digital dan aktivitas para bandar judi dianggap sebagai langkah kunci untuk mengumpulkan bukti yang kuat sebelum melakukan penindakan.

Selain itu, Dr. Pratama juga menyoroti perlunya kerja sama antara pemerintah dan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs-situs judi ilegal. Tidak cukup hanya menutup satu situs, karena para pelaku biasanya dengan cepat membuat platform baru. Pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penutupan akses terhadap berbagai tautan permainan judi daring, perlu diterapkan secara konsisten.

Namun, penindakan hukum saja tidak cukup. Dr. Pratama menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk perjudian digital, diharapkan minat dan partisipasi dalam aktivitas ini dapat berkurang. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari judi online.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prof. Dr. Laksanto Utomo, Ia menyatakan bahwa penanganan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, penegakan hukum harus melibatkan berbagai lembaga, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memiliki peran penting dalam memantau dan menganalisis transaksi keuangan yang terkait dengan praktik ini.

Prof. Laksanto juga menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap judi online yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku, ditambah dengan pemasaran agresif dari platform judi daring yang membuat generasi muda mudah terpengaruh. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan perlunya kerja sama internasional dengan negara-negara tempat server judi daring berada.

Selain itu, ia menegaskan bahwa penyediaan alternatif hiburan yang sehat dan positif sangat penting untuk mengalihkan perhatian generasi muda dari perjudian daring. Penyuluhan pendidikan mengenai bahaya judi online juga harus menjadi prioritas dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Prof. Laksanto menambahkan bahwa pengawasan terhadap rekening bank yang digunakan oleh pemain judi daring perlu ditingkatkan. Bank dan PPATK harus memastikan bahwa rekening-rekening tersebut tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Dengan pengawasan yang ketat, akses ke judi online diharapkan dapat semakin dibatasi.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam memberantas judi daring menunjukkan komitmen yang serius untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif perjudian. Judi online tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berpotensi merusak moral dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Peran aktif penegak hukum, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas judi daring. Pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dalam melindungi rakyatnya melalui kebijakan dan penindakan hukum yang tegas. Dengan dukungan semua elemen masyarakat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, bebas dari ancaman judi online.

Komitmen yang kuat dan langkah yang terkoordinasi diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa ini. Jika semua pihak bekerja sama dan memainkan peran masing-masing, Indonesia tidak hanya dapat menekan praktik judi daring tetapi juga memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Pemerintah pun telah menunjukkan langkah yang jelas, dan masyarakat diharapkan dapat turut serta mendukung upaya ini demi terwujudnya bangsa yang lebih kuat dan bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Oleh : Stefanus Putra Imanuel )*

Langkah tegas aparat dalam perang melawan judi online menjadi sorotan utama dalam upaya menekan angka kejahatan digital yang semakin marak. Dengan berbagai modus yang terus berkembang, judi online kini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja.

Aparat penegak hukum bersama pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi secara aktif untuk memberantas praktik ini dari akarnya. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, agar kesadaran kolektif mengenai bahaya judi online semakin meningkat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti bagaimana judi online telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Dengan berbagai pola dan modus baru yang terus bermunculan, fenomena ini semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Jenderal Sigit menegaskan pentingnya langkah preventif agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam praktik yang merugikan ini.

Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi lingkungan sekitar mengenai bahaya yang mengintai, terutama bagi generasi muda yang masih rentan terhadap pengaruh negatif dari dunia digital.

Kerugian yang ditimbulkan dari judi online tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online telah menyebabkan capital outflow atau aliran dana keluar negeri hingga mencapai ratusan triliun rupiah.

Dana dalam jumlah besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun ekonomi dalam negeri justru mengalir ke luar negeri, yang pada akhirnya melemahkan perekonomian nasional. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pengawasan hingga edukasi kepada masyarakat.

Peran orang tua dalam pengawasan penggunaan gawai anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Anak-anak yang terpapar judi online cenderung mengalami kecanduan, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan dan kesehatan mental. Jenderal Sigit menegaskan bahwa judi online bersifat privat, sehingga sulit diawasi secara langsung.

Oleh karena itu, pengawasan rutin terhadap penggunaan gawai anak-anak harus dilakukan agar mereka tidak terjerumus lebih jauh. Orang tua juga perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai konsekuensi dari kecanduan judi online, mulai dari kehilangan uang hingga kemungkinan terjerat hutang dan masalah psikologis yang lebih serius.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menekankan peran lembaga pendidikan dalam melindungi siswa dari ancaman judi online. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital yang merata, pemberdayaan UMKM, serta edukasi teknologi yang maksimal.

Pendampingan oleh orang tua dan guru menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan penggunaan teknologi agar tidak berlebihan dan menjerumuskan anak-anak ke dalam konten negatif, termasuk judi online. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar akademik, tetapi juga sebagai pembimbing yang dapat mengarahkan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara positif.

Literasi digital dinilai sebagai benteng utama dalam menangkal pengaruh negatif dunia maya. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya membagikan materi edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak buruk judi online dan pinjaman online ilegal.

Guru dan orang tua diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga menjadi sumber informasi yang memberikan pemahaman mendalam kepada anak-anak tentang risiko yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Pihak sekolah juga dapat mengadakan seminar dan lokakarya mengenai bahaya judi online, dengan mengundang pakar keamanan digital untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada siswa dan orang tua.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut mengambil langkah konkret dalam upaya pencegahan judi online di kalangan pelajar. Sosialisasi mengenai bahaya judi online digencarkan di berbagai sekolah, dengan para kepala sekolah diberikan pemahaman tentang tanda-tanda siswa yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ini. Dinas Pendidikan juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga sosial, untuk memperluas jangkauan edukasi terkait judi online dan dampaknya.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Puswosusilo, mengungkapkan bahwa perubahan perilaku siswa dapat menjadi indikasi keterlibatan dalam judi online. Siswa yang mulai menyendiri dan kesulitan bergaul bisa jadi sedang mengalami dampak psikologis dari kebiasaan bermain judi online.

Selain itu, kebiasaan belanja yang tidak wajar atau memiliki uang dalam jumlah berlebihan juga menjadi tanda yang patut diwaspadai. Guru dan pihak sekolah harus lebih peka terhadap perubahan sikap siswa dan segera mengambil tindakan jika ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam judi online.

Jika ditemukan indikasi keterlibatan siswa dalam judi online, pendekatan yang dilakukan bukanlah dengan memberikan sanksi langsung, melainkan melalui komunikasi dengan orang tua dan bimbingan konseling. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) sangat penting dalam upaya pencegahan ini, karena mereka dapat memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif kepada siswa yang bersangkutan.

Langkah tegas aparat dalam perang melawan judi online harus terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Upaya kolektif ini menjadi kunci utama dalam menangkal dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online. Dengan pengawasan yang ketat, edukasi yang terus-menerus, serta kerja sama yang solid, generasi muda dapat terlindungi dari ancaman judi online dan lebih fokus dalam meraih masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.

)* Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute

Jakarta – Pemerintah Indonesia makin serius menggarap sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama pembangunan nasional. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas hidup generasi muda dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti pentingnya kolaborasi global dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat. Salah satu langkah yang diambil adalah kerja sama dengan Australia, yang dikenal memiliki ekosistem penelitian dan pendidikan kesehatan yang canggih.
“Australia punya ekosistem kesehatan yang maju. Kita ingin memanfaatkannya untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia, termasuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dan membuka akses terhadap inovasi kesehatan,” ujar Menkes Budi dalam pernyataannya.
Di sisi lain, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa program prioritas pemerintah saat ini difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Insya Allah, program ini bakal berdampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan berjalan baik, masa depan generasi muda juga lebih cerah,” katanya.
Lebih lanjut, Muchendi juga menekankan pentingnya kesehatan sebagai faktor utama dalam mendukung masa depan anak bangsa. Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pelatihan guru dan pengadaan infrastruktur sekolah yang lebih baik akan menjadi prioritas utama agar siswa Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik.
Sementara itu, di sektor kesehatan, pemerintah berusaha memastikan layanan medis yang lebih merata, terutama di daerah terpencil. Upaya ini mencakup peningkatan jumlah tenaga kesehatan serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan alat medis yang memadai.
Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan literasi digital di kalangan anak muda agar mereka lebih siap menghadapi tantangan era teknologi. Dengan kurikulum yang lebih modern dan berbasis industri, generasi milenial dan Gen Z diharapkan bisa lebih kompetitif di pasar kerja global.
“Kita harus menciptakan generasi yang bukan hanya terdidik, tetapi juga sehat dan siap beradaptasi dengan dunia yang terus berubah,” tambah Muchendi.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap bisa menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Sinergi berbagai pihak akan menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju!.

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dijadwalkan mulai pada Februari 2025.

Program ini mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sejak dini.

Sebagai inisiatif kesehatan terbesar dalam sejarah Indonesia, PKG menargetkan sekitar 280 juta penduduk. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi akibat perawatan penyakit yang seharusnya dapat dicegah sejak dini.

Pemerintah menilai bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan, sehingga investasi dalam pemeriksaan kesehatan ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk tetap memastikan kepesertaan mereka dalam BPJS Kesehatan agar dapat menikmati fasilitas kesehatan secara maksimal.

“Meski program ini gratis untuk semua, kepesertaan BPJS Kesehatan tetap penting, terutama jika hasil skrining membutuhkan tindak lanjut medis,” jelasnya.

PKG difokuskan pada sekitar 200 juta penduduk yang belum pernah menjalani skrining kesehatan sebelumnya, terutama dari kalangan sosio-ekonomi bawah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga saat ini, baru 39,8 persen penduduk yang telah diskrining untuk penyakit menular.

Melalui PKG, pemerintah berharap sekitar 100 juta orang dapat memanfaatkan layanan ini dalam tahun pertama pelaksanaannya.

Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya peran perempuan dalam menyukseskan program ini.

“Kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat dibutuhkan. Peran perempuan sebagai manajer keluarga sangat penting dalam mengedukasi anggota keluarga mengenai manfaat pemeriksaan kesehatan, seperti deteksi dini penyakit tidak menular dan upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Arifah.

Dalam mendukung keberhasilan PKG, Kementerian Sosial juga turut serta dengan memberdayakan ribuan tenaga pendamping sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa tenaga pendamping sosial akan berperan dalam menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.

“Kami akan memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak mereka untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Setiap warga yang berulang tahun bisa memperoleh layanan pemeriksaan gratis di puskesmas terdekat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tenaga pendamping sosial juga akan membantu dalam aspek teknis, termasuk mengakomodir kebutuhan pemeriksaan bagi masyarakat lanjut usia (lansia) yang membutuhkan bantuan.

Dengan demikian, PKG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. [-red]

Oleh: Nita Paramita )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang ditargetkan menjangkau 60 juta warga pada tahun pertama pelaksanaannya di 2025. Program ini bukan sekadar inisiatif untuk mengobati penyakit, tetapi lebih menekankan pada upaya preventif guna menekan angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes.

Pentingnya pencegahan dalam sistem kesehatan menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 menunjukkan bahwa penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian di Indonesia, dengan lebih dari 600.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskular. Angka ini menjadi dasar pertimbangan bagi Presiden Prabowo dalam mengambil langkah strategis melalui program kesehatan berbasis pencegahan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi mengatakan kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pemeriksaan kesehatan gratis disediakan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan skema skrining yang menyesuaikan kebutuhan berdasarkan kelompok usia. Hal ini mencakup deteksi dini penyakit bawaan lahir pada bayi, pemeriksaan obesitas dan diabetes pada remaja, hingga deteksi dini kanker dan penyakit kardiovaskular bagi orang dewasa dan lanjut usia.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun dalam APBN 2025 guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Langkah ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani isu kesehatan nasional. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data, program ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyelenggaraan program ini juga didukung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengerahkan lebih dari 120.000 pendamping sosial untuk memastikan sosialisasi dan pelaksanaannya berjalan optimal. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengakses layanan ini dengan mudah. Dengan jaringan pendamping sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, proses penyebarluasan informasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan menjangkau masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Program ini akan diimplementasikan melalui tiga skema utama, yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG) Hari Ulang Tahun bagi balita dan orang dewasa di atas 18 tahun, CKG Sekolah yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah, serta CKG khusus bagi ibu hamil dan anak usia dini yang difokuskan pada layanan kesehatan ibu dan anak. Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan proses pendaftaran yang sederhana, termasuk melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile yang memungkinkan pendaftaran secara daring.

Strategi pemerintah dalam mengintegrasikan program ini dengan teknologi digital juga patut diapresiasi. Dengan pemanfaatan aplikasi digital, masyarakat dapat dengan mudah mendaftar dan mendapatkan informasi terkait layanan kesehatan yang tersedia. Selain itu, sistem berbasis data akan membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemeriksaan kesehatan gratis juga merupakan bentuk implementasi amanat UUD 1945 Pasal 28H yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pemerintahan Prabowo-Gibran menilai bahwa investasi di sektor kesehatan merupakan langkah esensial dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dengan adanya program ini, deteksi dini terhadap penyakit dapat dilakukan lebih cepat, sehingga intervensi medis dapat diberikan sebelum kondisi menjadi lebih parah.

Selain manfaat kesehatan, program ini juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan kesehatan yang lebih baik, angka ketidakhadiran kerja akibat penyakit dapat diminimalkan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dukungan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan pemerintah daerah, menjadi kunci sukses dalam implementasi program ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas serta tenaga medis yang memadai sangat diperlukan guna memastikan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil dan terluar.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Adib Khumaidi mengatakan, program yang dicanangkan oleh Presiden tersebut merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta mengurangi beban biaya penyelenggaraan pengobatan atau perawatan kuratif.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang telah disediakan. Kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu terus didorong agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara luas. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Komitmen Presiden Prabowo dalam membangun sistem kesehatan berbasis pencegahan menjadi langkah progresif dalam menangani tantangan kesehatan di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini diharapkan mampu menjadi tonggak awal dalam transformasi layanan kesehatan nasional menuju arah yang lebih baik. Ke depan, keberlanjutan program ini perlu terus diperkuat agar visi Indonesia Sehat dapat terwujud secara nyata.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial Kemasyarakatan